Jakarta, ICMES. Pemimpin Besar Iran Ayatullah Sayid Ali Khemenei mengutuk penistaan Nabi Muhammad saw di Prancis, dan memastikan bahwa pilpres AS “tidak akan pernah mempengaruhi” kebijakan politik Iran terhadap AS.

Turki menarik pasukannya dari pos militer kedua yang terisolasi di wilayah barat laut Suriah.

Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, menyatakan bahwa jumlah militan dari Timur Tengah di wilayah Nagorno-Karabakh mendekati 2.000 orang.

Berita Selengkapnya:

Ayatullah Khamenei Kecam Penistaan Nabi di Prancis dan Nyatakan Pilpres AS Tak Pengaruhi Iran

Pemimpin Besar Iran Ayatullah Sayid Ali Khemenei mengutuk penistaan Nabi Muhammad saw di Prancis, dan memastikan bahwa pilpres AS “tidak akan pernah mempengaruhi” kebijakan politik Iran terhadap AS.

Dalam pidato yang disiarkan secara langsung di televisi dalam rangka peringatan Maulid Nabi saw dan Milad Imam Jakfar Al-Shadiq ra, Selasa 17 Rabiul Awall 1442 H  (3/11/2020), Ayatullah Khamenei memuji gelombang protes umat Islam terhadap penistaan Nabi saw dan pembelaan Prancis atas penistaan itu.

Dia menilai penistaan itu sebagai babak baru permusuhan imperialis dan Zionis terhadap Islam.

Ayatullah Ali Khamenei menjelaskan bahwa kasus itu bukan sebatas penyimpangan oknum seniman, melainkan ada tangan terselubung di baliknya.

Dia menyoal, “Mengapa kita sampai melihat presiden, negara, dan berbagai negara lain berdiri di satu barisan membela pembuatan karikatur itu? Jelas bahwa ada perencanaan di balik kasus ini. Ini adalah kasus politik; suatu negara membela perbuatan kasar.”

Dia menyinggung bahwa Prancis yang membela penistaan dengan dalih HAM dan kebebasan berekspresi adalah negara yang menampung dan melindungi para teroris terbengis di dunia, termasuk teroris yang di Iran telah membunuh presiden, perdana menteri, kepala kehakiman serta 17,000 orang lain yang tak berdosa.

Di bagian lain pidatonya, Ayatullah Khamenei memastikan bahwa pilpres AS tidak akan pernah mempengaruhi kebijakan politik Iran.

“Siapapun yang menjadi presiden AS tidak akan pernah berpengaruh pada kebijakan kami, apa yang menjadi perhatian kami adalah politik di negara ini. Sebagian orang berdebat mengenai apa yang akan terjadi jika ini atau itu menang. Ya, beberapa peristiwa mungkin saja terjadi, tapi itu tidak akan pernah menjadi perhatian kami. Kebijakan kami sudah diperhitungkan, jelas, dan tidak akan terpengaruh oleh datang dan perginya orang,” ungkapnya.

Dia menambahkan, “AS telah mengeluarkan keputusan-keputusan yang memusuhi Iran tak lama setelah republik Islam terbentuk di negara ini, menggerakkan dan menyokong para teroris terhadap kami… Kebijakan Republik Islam sudah jelas, dan tidak akan pernah berubah lantaran pergantian pemimpin di Amerika.”

Dia juga menyebutkkan bahwa AS memusuhi Iran karena Iran pantang tunduk kepada kebijakan AS di Timteng, terutama dalam isu Palestina.

“Mereka (AS) menerima rezim-rezim yang menyerah kepada mereka dan menerima persyaratan mereka, sedangkan kebijakan Teheran terhadap Washington tidak akan pernah berubah, terlepas dari siapa pemenang pemilu AS,” tegasnya.

Pemimpin berserban hitam sebagai tanda keturunan Nabi Muhammad saw ini juga menyinggung konflik Karabakh antara Azerbaijan dan Armenia. Dia meminta supaya perang itu segera dihentikan, dan mendesak Armenia mengembalikan semua wilayah Azerbaijan yang diduduki.

Dia juga memperingatkan kepada para teroris yang terlibat perang di Karabakh untuk tidak mencoba mendekati perbatasan Iran karena pasti akan ditindak tegas oleh pasukan Iran. (alalam/raialyoum)

Pasukan Turki Keluar dari Pos Militer Keduanya di Barat Laut Suriah

Beberapa sumber Turki dan oposisi Suriah, Selasa (3/11/2020), menyatakan bahwa Turki menarik pasukannya dari pos militer kedua yang terisolasi di wilayah barat laut Suriah, dan merelokasi mereka dari daerah yang dikendalikan oleh Pasukan Arab Suriah (SAA) ke daerah lain yang masih berada di bawah kendali oposisi dan faksi yang didukung Turki.

Sumber dari salah satu faksi oposisi yang didukung Turki menyatakan bahwa beberapa unit truk tiba di pos pengamatan di Sher Maghar, bagian utara Provinsi Hama, pada Senin malam, untuk mempersiapkan relokasi.

Sedangkan sumber keamanan Turki menyatakan bahwa pasukan yang mundur dari Sher Maghar akan dialihkan ke posisi militer baru di desa Quqafin di daerah yang dikuasai oposisi di Provinsi Idlib.

Sumber Turki lainnya menyatakan bahwa Turki sedang bersiap menarik pasukannya dari beberapa posisi lagi di daerah yang telah direbut kembali oleh SAA dalam serangan yang dilancarkan pada tahun lalu.

Dua pekan lalu pasukan Turki meninggalkan posisinya di daerah Morek. Daerah ini dan Sher Maghar termasuk di antara 12 posisi  yang didirikan oleh tentara Turki pada tahun 2018 di bawah perjanjian berusia pendek yang dicapai oleh Turki, Rusia, dan Iran untuk meredakan pertempuran antara SAA dan pasukan oposisi.

Rusia dan Iran terlibat perselisihan tajam dengan Turki dalam konflik Suriah. Turki mendukung pasukan oposisi yang bertempur untuk menggulingkan Presiden Bashar al-Assad, sementara Rusia dan Iran membantu Assad menumpas pemberontak yang akhirnya terisolasi di kawasan yang sangat terbatas di Suriah barat laut.

Tahun lalu, pasukan pemerintah Suriah yang didukung Rusia memblokir sejumlah posisi militer Turki sebelum kemajuan mereka dihentikan oleh intervensi militer Turki pada bulan Februari, diikuti dengan perjanjian gencatan senjata antara Moskow dan Ankara.

Oposisi Suriah menyatakan bahwa Turki mempertahankan 10,000 – 15,000 tentara di barat laut Suriah, dan terdapat pula militan oposisi yang didukung Ankara serta kelompok militan lain yang sudah berjanji untuk dilucuti dan ditampung oleh Turki. (railalyoum)

Rusia Nyatakan Ada 2000 Militan Timteng di Karabakh

Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, menyatakan bahwa jumlah militan dari Timur Tengah di wilayah Nagorno-Karabakh mendekati 2.000 orang, dan menekankan bahwa negaranya akan melanjutkan kerjasama dengan Turki untuk menyelesaikan konflik di wilayah itu secara damai.

“Kami tentu saja prihatin tentang internasionalisasi konflik Karabakh dan keterlibatan militan dari Timur Tengah di dalamnya,” ungkap Lavrov dalam wawancara dengan surat kabar Rusia Kommersant, Selasa (3/11/2020),

Dia melanjutkan, “Kami telah berulang kali meminta pihak luar agar mengerahkan kemampuan mereka untuk memutus pengiriman pasukan bayaran, yang jumlahnya di zona konflik, menurut informasi yang tersedia, mendekati 2000 orang.”

Dia menyebutkan bahwa masalah ini telah disinggung dalam percakapan telepon antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan sejawatnya dari Turki, Recep Tayyip Erdogan, pada 27 Oktober, serta kontak berkala Putin dengan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev  dan Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan.

Menteri Luar Negeri Rusia menambahkan bahwa negaranya terus “terus-menerus menyampaikan sikapnya” tentang masalah ini melalui berbagai saluran.

Lavrov juga menekankan bahwa Rusia akan terus bekerjasama dengan Turki untuk menghentikan skenario militer di Karabakh.

“Kami tidak pernah menyembunyikan, dan sekarangpun kami tidak menyembunyikan bahwa kami menolak penyelesaian krisis melalui penggunaan kekuatan. Kami berusaha mengakhiri permusuhan secepat mungkin. Sangat penting bagi kedua pihak dan mitra eksternal mereka untuk menghormati kesepakatan gencatan senjata yang ketat dan membentuk mekanisme untuk memantau dan melanjutkan proses negosiasi substansial dengan agenda yang cermat,” imbaunya.

Dia juga mengatakan, “Meskipun tidak ada gencatan senjata ketat yang segera dicapai, kami akan terus mengerahkan semua pengaruh yang kami miliki di kawasan, dan kami akan bekerja dengan mitra Turki untuk menghentikan jalannya skenario militer berikutnya, mengatur dialog antara kedua pihak, dan meyakinkan Baku dan Yerevan untuk duduk di sekitar meja perundingan.” (alalam)