Jakarta, ICMES. Turki mulai menarik persenjataan beratnya dari pos-pos pantau militernya di Provinsi Idlib, Suriah.
Kementerian Pertahanan (Kemhan) Rusia mengumumkan bahwa perundingan delegasi militer Rusia dan Turki mengenai penerapan perjanjian antara kedua pihak untuk pemulihan situasi di provinsi Idlib.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengaku telah mengusulkan kepada sejawatnya dari Rusia, Vladimir Putin, agar Rusia mengendalikan ladang-ladang minyak Suriah di Deir Ezzor daripada dikendalikan oleh “teroris”.
Kementerian Luar Negeri Iran meminta pemerintah Saudi untuk tidak mempolitisir dan cuci tangan dari masalah penyebaran virus corona.
Penangkapan mengejutkan terhadap dua anggota senior keluarga kerajaan Saudi dilaporkan terjadi setelah pembicaraan antara keduanya mengenai penggunaan badan eksekutif.
Berita selengkapnya:
Turki Mulai Tarik Senjata Beratnya dari Pos-Pos Pantau di Idlib
Turki mulai menarik persenjataan beratnya dari pos-pos pantau militernya di Provinsi Idlib, Suriah. Demikian dilaporkan kantor berita Novosti milik Rusia berdasarkan keterangan sumber militer, Selasa (10/3/2020).
“Ankara secara bertahap mulai menarik senjata-senjata beratnya dari titik-titik kontrol di Idlib, Suriah, sesuai kesepakatan yang dicapai pada 5 Maret lalu,” kata sumber itu.
Seperti diketahui, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada 5 Maret lalu mengadakan perundingan mengenai konflik di Idlib yang juga melibatkan militer Rusia yang mendukung tentara Suriah di satu pihak dan militer Turki yang menyokong kelompok-kelompok bersenjata di pihak lain.
Perundingan itu menghasilkan kesepakatan dan dokumen bersama yang menegaskan komitmen kepada formula Astana untuk penyelesaian krisis Suriah, penerapan gencatan senjata di Idlib, dan pelaksanaan patroli bersama di sebagian jalur strategis M4.
Sementara itu, Erdogan, Selasa, mengkonfirmasi bahwa sistem gencatan senjata berjalan dengan baik, dan berharap kondisi ini berkelanjutan.
“Sistem gencatan senjata di Idlib berjalan dengan baik, meskipun seandainya temporal dan bekerja beberapa hari (saja). Saya berharap kondisi ini terjaga, dan ketenangan dapat berjalan lama,” ujarnya di atas pesawat dalam perjalanan pulang dari Brussel, Selasa (10/3/2020). (rt/anatolia)
Rusia dan Turki Mulai Perundingan Militer Soal Idlib di Ankara
Kementerian Pertahanan (Kemhan) Rusia mengumumkan bahwa perundingan delegasi militer Rusia dan Turki mengenai penerapan perjanjian antara kedua pihak untuk pemulihan situasi di provinsi Idlib, Suriah, telah dimulai.
Dalam sebuah pernyataannya, Selasa malam (10/3/2020), Kemhan Rusia menjelaskan bahwa perundingan berjalan pada jalurnya dan dilakukan dalam rangka menindak lanjuti kesepakatan yang dicapai di Moskow pada 5 Maret lalu.
Sebelumnya, Moskow menyatakan bahwa Menteri Pertahanan Rusia Sergey Shoygu telah mengadakan kontak telefon dengan sejawatnya di Turki, Hulusi Akar, untuk membahas situasi di Idlib.
Pada 5 Maret lalu Presiden Rusia Vladimir Putir dan sejawatnya dari Turki, Recep Tayyip Erdogan, bersepakat membuat serangkaian ketetapan untuk meredakan ketegangan di Idlib, antara lain penerapan gencatan senjata mulai 6 Maret pukul 00.01 dan pengadaan jalur aman pada jarak tertentu di jalur M4.
Kemhan Rusia juga mengkonfirmasi stabilnya penerapan gencatan senjata di Idlib sesuai kesepakatan tersebut.
“Tak terpantau adanya operasi serangan dalam 24 jam lalu dari organisasi-organisasi bersenjata ilegal yang tunduk pada Ankara,” ungkap Kepala Pusat Rusia untuk Rekonsiliasi Suriah Laksana Muda Oleg Zhuravlev, Selasa.
Namun demikian, dia menambahkan pada satu hari sebelumnya telah terjadi operasi serangan kelompok teroris Jabhat al-Nusra di Idlib. (rt)
Erdogan Minta Putin Kendalikan Ladang Minyak di Suriah
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengaku telah mengusulkan kepada sejawatnya dari Rusia, Vladimir Putin, agar Rusia mengendalikan ladang-ladang minyak Suriah di Deir Ezzor daripada dikendalikan oleh “teroris”.
“Turki meminta kepada Presiden Vladimir Putin agar mengelola ladang-ladang minyak di Deir Ezzor daripada dikelola oleh para teroris,” ujar Erdogan, Selasa (10/3/2020).
Erdogan yang pekan lalu mengadakan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow menambahkan, “Putin mempelajari tawaran khusus pengelolaan ladang-ladang Deir Ezzor ini, dan tawaran yang sama bisa jadi akan kami ajukan kepada (Presiden AS Donald) Trump.”
Dia juga mengatakan bahwa anjloknya harga minyak “sangat menguntungkan” Turki dan neraca transaksi saat ini. Dia kemudian meminta kepada Presiden Dewan Uni Eropa agar menunaikan tanggungjawabnya, mengingat bahwa Turki “telah membayar mahal” untuk gencatan senjata di Idlib.
Dia juga mengingatkan bahwa dunia memantau perkembangan situasi di Suriah dan bahwa beberapa keputusan yang diambil oleh Moskow dan Ankara mengenai Suriah sudah seharusnya meredakan ketegangan di Idlib. (raialyoum)
Iran Minta Saudi Tidak Politisasi Wabah Corona
Kementerian Luar Negeri Iran meminta pemerintah Saudi untuk tidak mempolitisir dan cuci tangan dari masalah penyebaran virus corona (Covid-19).
Permintaan itu dinyatakan Teheran sebagai tanggapan atas kecaman Riyadh terhadap Teheran terkait dengan merebaknya virus mematikan yang diduga berasal dari Wuhan, China, ini di wilayah Timur Tengah.
Menanggapi klaim Arab Saudi mengenai tidak adanya stempel Iran di paspor warga negara Saudi yang berkunjung ke Iran, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Abbas Moussawi, dalam wawancara dengan kantor berita Sputnik milik Rusia mengatakan, “Kami sebelumnya telah mengklarifikasi hal ini, dan kami terkejut atas pengangkatan kembali masalah sederhana ini sepenuhnya oleh Saudi.”
Mousavi menjelaskan bahwa “peraturan e-visa Iran berlaku sama untuk warga negara dari semua negara kecuali mereka yang memegang paspor Inggris, AS, dan Kanada, dan menurut sistem visa di banyak negara maju tanda dan stempel masuk dan keluar tidak ditempatkan pada paspor.”
Dia menekankan bahwa “masalah ini tidak ada hubungannya dengan warga negara tertentu atau dengan isu corona.”
“Kami menyarankan kepada Arab Saudi untuk menahan diri dari politisasi penyakit corona, upaya lepas tangan, dan tuduhan terhadap Iran dalam masalah ini,” pungkasnya. (alalam)
Media Inggris Ungkap Penyebab Penangkapan Dua Pangeran Senior Saudi
Penangkapan mengejutkan terhadap dua anggota senior keluarga kerajaan Saudi dilaporkan terjadi setelah pembicaraan antara keduanya mengenai penggunaan badan eksekutif, yang dipimpin oleh salah satu dari keduanya, untuk mencegah Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MbS) naik tahta jika Raja Salman bin Abdulaziz meninggal dunia atau tak mampu untuk terus memerintah.
Tiga narasumber mengkonfirmasikan kepada surat kabar Inggris, The Guardian, bahwa surat perintah penangkapan Pangeran Ahmed bin Abdulaziz, saudara kandung dan bungsu Raja Salman, dan mantan putra mahkota, Pangeran Mohammed bin Nayef, pada hari Jumat 6 Maret 2020, terjadi setelah ada bocoran ke Pengadilan Kerajaan mengenai pembicaraan tersebut.
MbS-lah yang memerintahkan penangkapan kedua pangeran senior itu dengan tuduhan berusaha menyingkirkannya melalui Dewan Baiat, yang didirikan pada 2007 untuk menjamin kelancaran proses peralihan tahta setelah kematian raja atau putra mahkota.
Dewan ini memiliki peran mendasar dalam pengamanan pencalonan MbS sebagai putra mahkota pada tahun 2017, ketika dia meraih dukungan 31 suara dari total 34 suara sehingga menyisihkan Pangeran Muhammad bin Nayef dalam urutan suksesi, dan memungkinkan MbS untuk mengkonsolidasikan posisinya sebagai penguasade facto, suatu peran yang kemudian sengaja dia perkokoh sejak saat itu.
Ahmed bin Abdulaziz diduga sebagai salah satu orang yang memberikan suara menolak di Dewan Baiat dan kemudian tetap menentang MbS. Dia dan Muhammad bin Nayef berpotensi dituduh berkhianat, namun ada pula kabar-kabar adanya berbagai masukan di Riyadh pada hari Senin lalu (9/3/2020) yang memungkinkan tuduhan berat itu akan diringankan.
Dua sumber anonim tersebut mengatakan kepada The Guardian bahwa kedua pangeran itu dituduh mencoba mengangkat Ahmed sebagai ketua Dewan Baiat, posisi yang saat ini kosong. Langkah itu akan membuatnya dapat mengakses semua percakapan yang melibatkan klan dan keluarga Kerajaan serta agamawan, yang akan mengarah pada pengangkatan pemimpin baru Saudi.
Pembicaraan antara Ahmed bin Abdulaziz dan Mohammed bin Nayef tersebut dinilai tidak akan menjurus kepada dugaan adanya rencana kudeta terhadap Putra Mahkota. (raialyoum)
