Jakarta, ICMES. Teheran membantah klaim Gedung Putih mengenai suplai ratusan drone Iran untuk Rusia, dan menegaskan bahwa bidang-bidang kerjasama teknologi antara Iran dan Rusia sudah berlangsung jauh sebelum pecah perang di Ukraina.

Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres mengaku“terkejut” atas banyaknya jumlah anak kecil Palestina yang terbunuh di tangan pasukan Israel pada tahun lalu, dan memperingatkanr Zionis itu untuk dimasukkan dalam daftar hitam.

Warga Palestina di berbagai wilayah pendudukan Tepi Barat diserukan untuk menggelar unjuk rasa di kota Ramallah demi menolak kunjungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden ke Israel.

Di tengah berlanjutnya kecamuk perang Rusia-Ukraina, Presiden Rusia Vladimir Putin akan berkunjung ke Iran minggu depan untuk pertemuan puncak Suriah dengan sejawatnya Ebrahim Raisi dari Iran  dan Recep Tayyip Erdogan dari Turki.

Berita Selengkapnya:

Teheran Bantah Klaim AS Soal Suplai Drone Iran untuk Rusia

Teheran membantah klaim Gedung Putih mengenai suplai ratusan drone Iran untuk Rusia, dan menegaskan bahwa bidang-bidang kerjasama teknologi antara Iran dan Rusia sudah berlangsung jauh sebelum pecah perang di Ukraina.

“Tidak ada perubahan yang terjadi di area ini pada saat ini,” kata juru bicara Kemlu Iran Nasser Kan’ani, Selasa (12/7).

Dia mengatakan demikian sehari setelah Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan mengklaim bahwa Washington telah mendapat “informasi” yang menunjukkan bahwa Iran sedang bersiap untuk memberi Rusia “hingga ratusan pesawat nirawak (drone/UAV), termasuk UAV berkemampuan senjata pada waktu yang dipercepat.”

Kan’ani menegaskan kembali sikap Iran yang menentang perang.

“Posisi Republik Islam mengenai perang Ukraina sangat jelas, dan telah diumumkan berulang kali secara resmi,” katanya.

Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian belum lama ini juga menegaskan kembali pendirian Iran soal krisis Ukraina. Kepada surat kabar Kroasia Večernji dia menyebut perang itu dipicu oleh ekspansi aliansi militer Barat NATO menuju perbatasan Rusia dan provokasinya terhadap Moskow.

“Namun, kami tidak menganggap perang sebagai solusi, dan percaya bahwa krisis Ukraina harus diselesaikan melalui dialog dan negosiasi,” imbuhnya.

Juru bicara Kemlu Iran Nasser Kan’ani balik mengecam AS soal suplai senjata.  Dia menyebutkan bahwa klaim Gedung Putih tersebut dinyatakan, sementara AS dan Eropa sendiri sejak dulu telah mengubah pasukan pendudukan Zionis Israel dan rezim-rezim agresor di Timteng menjadi “timbunan berbagai senjata mematikan (buatan) mereka.”

“Sudah pasti bahwa tanpa persenjataan ini, kelanjutan dari kekejaman dan pendudukan Zionis selama lebih dari tujuh dekade tidak akan mungkin terjadi,” pungkas Kan’ani. (alalam)

Sekjen PBB Terkejut Israel Bunuh Hampir 80 Anak Kecil Palestina pada 2021

Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengaku“terkejut” atas banyaknya jumlah anak kecil Palestina yang terbunuh di tangan pasukan Israel pada tahun lalu, dan memperingatkanr Zionis itu untuk dimasukkan dalam daftar hitam.

Dikutip kantor berita Palestina WAFA,  Guterres dalam laporan tahunannya mengenai “Konflik Anak dan Bersenjata”, Senin (11/7), mencatat bahwa pasukan Israel membunuh 78 anak kecil Palestina, melukai 982 lainnya, dan menahan 637 pada tahun 2021.

“Jika situasinya berulang pada tahun 2022, tanpa perbaikan yang berarti, Israel harus terdaftar,” lanjut Guterres, mengacu pada “Daftar Malu” PBB tentang mereka yang melakukan pelanggaran berat terhadap anak di bawah umur.

Sekjen PBB mengatakan bahwa dia “terkejut” atas  pembunuhan dan pencideraan anak-anak Palestina oleh pasukan Israel dalam serangan udara di daerah padat penduduk dan penggunaan amunisi hidup, dan “karena kurangnya pertanggungjawaban atas pelanggaran ini.”

Dia juga mengaku sangat prihatin atas penggunaan kekuatan yang berlebihan, dan mendesak “pasukan Israel untuk menahan diri secara maksimal … demi melindungi nyawa”.

Guterres juga meminta “Israel untuk menyelidiki setiap kasus di mana amunisi hidup digunakan”.

Mengenai anak-anak Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel, Guterres menekankan keharusan Israel mematuhi standar internasional mengenai penahanan anak di bawah umur dan mengakhiri penahanan administratif terhadap anak, serta perlakuan buruk dan kekerasan dalam penahanan.

Di bawah penahanan administratif, Israel menahan warga Palestina tanpa proses pengadilan hingga enam bulan, dan periode inipun dapat diperpanjang untuk waktu yang tak terbatas.

Penahanan demikian dilakukan atas perintah dari seorang komandan militer dan atas dasar apa yang oleh rezim Israel dianggap sebagai bukti ‘rahasia’. Beberapa tahanan telah ditahan dalam penahanan administratif hingga 11 tahun.

Palestina dan kelompok-kelompok peduli HAM menyebut penahanan administratif melanggar hak orang untuk menjalani proses hukum. (presstv)

Warga Palestina di Tepi Barat akan Gelar Demo Tolak Kunjungan Presiden AS

Warga Palestina di berbagai wilayah pendudukan Tepi Barat diserukan untuk menggelar unjuk rasa di kota Ramallah demi menolak kunjungan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden ke Israel (Palestina pendudukan 1948).

Para aktivis menyebutkan bahwa unjuk rasa itu dilakukan pada hari Kamis (14/7) mulai pukul 6 sore waktu setempat di sekitar Menara Ramallah dalam rangka mendemonstrasikan penolakan bangsa Palestina terhadap dukungan AS kepada Rezim Zionis Israel.

Biden dijadwalkan tiba di Israel pada hari ini, Rabu, untuk menemui para pejabat Israel selama kunjungan dua hari.

Sementara itu, jubir Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) Hazem Qasim memastikan kunjungan Biden tak lain demi kepentingan Zionis di kawasan Timur Tengah.

Dalam sebuah pernyataannya, dia menyatakan, “Kunjungan Biden bertujuan memperkuat perpecahan di kawasan dan membentuk barisan-barusan baru untuk melindungi proyek dan kebijakan eskpansif Israel serta membidik kekuatan-kekuatan yang hidup di tengah umat.”

Hazem Qasim menambahkan, “Semua kunjungan sebelumnya para presiden AS ke kawasan ini selalu menjadikan kepentingan rezim pendudukan (Israel) sebagai tujuan prinsipal, dan berusaha mempercantik perilaku agresifnya terhadap bangsa kami melalui pertemuan-pertemuan dengan para pemimpin otoritas (Palestina) di Ramallah.”

Jubir Hamas juga menyebutkan, “Pembicaraan mengenai normalisasi di kawasan melalui kunjungan Biden, dan pembentukan aliansi militer di mana Israel menjadi bagian darinya, merupakan bahaya strategis bagi urusan Palestina dan kepentingan nasional semua kawasan.”

Dia lantas mengingatkan, “Semua negara, entitas dan pihak yang menolak kebijakan Zionis dan AS harus menyatukan sikap serta memperkuat dan mengembangkan hubungan antarelemen resistensi di tengah umat.” (alalam)

Di Tengah Situasi Perang di Ukraina, Putin akan Berkunjung ke Iran untuk Bicarakan Suriah

Di tengah berlanjutnya kecamuk perang Rusia-Ukraina, Presiden Rusia Vladimir Putin akan berkunjung ke Iran minggu depan untuk pertemuan puncak Suriah dengan sejawatnya Ebrahim Raisi dari Iran  dan Recep Tayyip Erdogan dari Turki.

“Kunjungan presiden ke Teheran direncanakan pada 19 Juli,” ungkap juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, Selasa (12/7). Dia menambahkan bahwa ketiganya akan bertemu untuk pembicaraan damai di Suriah.

Rusia, Turki dan Iran dalam beberapa tahun terakhir telah mengadakan pembicaraan sebagai bagian dari apa yang disebut “proses perdamaian Astana” untuk mengakhiri lebih dari 11 tahun konflik di Suriah.

Rusia dan Iran adalah pendukung militer dan politik utama Presiden Suriah Bashar al-Assad, sementara Turki telah mendukung Tentara Pembebasan Suriah dan kelompok pemberontak lain yang masih berperang melawan tentara Suriah di barat laut negara ini.

Perjalanan luar negeri itu merupakan yang kedua kali Putin sejak dia mengirim pasukan ke Ukraina pada akhir Februari. Putin sebelumnya telah mengunjungi Tajikistan pada akhir Juni. (aljazeera)