[Jurnal] ISIS, Kegagalan dari Kebijakan ‘Indirect Orientalism’ AS di Timur Tengah (2)

[Baca bagian pertama]

isis-bakar-pilot-yordania_20150204_20150204_074350ISIS Mengubah Dinamika Regional

Munculnya ISIS telah membuat kebijakan indirect orientalism AS dipertanyakan. Pertama, ISIS merupakan tantangan untuk kebijakan ‘AS berbasis pada Sunni’. Seperti telah dicatat, kebijakan ‘AS berbasis pada Sunni’ dipraktekkan oleh pemain lokal melalui dukungan Arab Saudi dan Turki. Melalui negara-negara ini, AS berusaha untuk melestarikan dualitas Sunni- Syiah untuk mengejar kepentingan sendiri di wilayah tersebut. Namun, munculnya ISIS merupakan ancaman ideologis yang serius untuk Arab Saudi.

Ideologi Arab Saudi didasarkan pada Wahhabisme, yang digagas pada abad ke-18 oleh Mohammed Ibn Abdul Wahhab, yang merupakan titik acuan untuk Salafi. ISIS telah menantang pemerintahan Saudi dengan menciptakan negara sendiri yang mencoba untuk menerapkan prinsip-prinsip yang selama ini diklaim telah diimplementasikan di Arab Saudi. ISIS juga merupakan ancaman keamanan terhadap Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi cemas bahwa ISIS mungkin sajak memprovokasi orang-orang Arab untuk melawan dan menggulingkan monarki. Inilah sebabnya mengapa Arab Saudi menjadi aktor kunci ketika AS membentuk koalisi anti-ISIS. Tahun 2014, Arab Saudi mengerahkan 30.000 tentara untuk menjaga keamanan di sepanjang perbatasan dengan Irak.

Sementara Raja Arab Saudi jelas menunjukkan ketidak-sukaan atas berkembangnya ISIS, namun ideologi yang diadopsi ISIS menjadi perdebatan di kalangan elite politik dan agama di kerajaan. Di satu sisi, ada orang-orang yang mendukung ISIS. Syiah, yang dipandang sebagai bid’ah oleh Wahhabi Salafi, sejalan dengan ideologi ISIS yang berakar pada Salafi, yang memandang rezim Suriah sebagai sosok murtad. Di sisi lain, ada 2 kelompok yang mengkritik ISIS. Pertama, ada yang tetap diam karena khawatir akan adanya ancaman ISIS terhadap kekuasaan Al Saud. Menurut mereka, ‘IS’s threat to reverse the Al Saud’s cooptation of Wahhabism reveals political Islam’s inability to come to grips with modernity and the concept of a modern state’. Akibatnya, mereka mengklaim tentang perlunya membangun rezim otoriter lain yang telah menunjukkan penolakan terhadap setiap gagasan hak liberal. Kedua, ada kelompok reformis yang menolak ISIS, yang dianggap bertentangan tradisi Salafi yang mempromosikan kebebasan berekspresi dan mendukung oposisi terhadap otoritas.

Perkembangan ISIS juga telah menyebabkan dinamika di Turki, yang juga merupakan salah satu pilar dari kebijakan indirect orientalism. Sikap Turki banyak dikritik. Mantan Duta Besar AS untuk Turki, Francis Ricciardone, menyatakan bahwa Turki secara terbuka bekerjasama dengan Jabhat Al Nusra dan dengan kelompok teroris lainnya. Adapun otoritas Turki, menganggap ISIS merupakan ancaman keamanan bagi Turki. Tidak seperti Arab Saudi, yang menonjol dalam perdebatan mengenai ISIS di Turki adalah ‘masalah keamanan’ bukan ‘ideologi’. Krisis sandera baru-baru ini mendukung argumen Turki. ISIS menculik 49 diplomat Turki di Mosul pada bulan Juni 2014. Akhirnya, pada akhir September 2014, pemerintah Turki mengatakan bahwa ISIS adalah organisasi teroris dan mereka akan ikut ambil bagian dalam pasukan koalisi anti-ISIS. Namun, meskipun memberikan dukunganyang lebih eksplisit, Turki nampaknya masih memiliki beberapa masalah dalam hal ini. Mereka cemas terhadap senjata yang dikirim oleh negara-negara Barat ke Peshmerga Kurdi akan jatuh ke tangan PKK (Partiya Karkeren Kurdistan—Kurdistan Workers’ Party ) yang memerangi ISIS di Irak utara. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa PYD di utara Suriah akan menguat, dan mereka dianggap sebagai ancaman. Namun karena tekanan AS, Turki akhirnya membiarkan pasukan Kurdi Irak untuk menyeberang wilayahnya agar bisa membantu PYD di Kobane.

Salah satu indikasi berkembangnya ISIS yang membingungkan bagi kebijakan ‘AS yang berbasis pada Sunni’ adalah, AS berusaha untuk membentuk sebuah koalisi anti-ISIS yang menyenangkan musuhnya: Iran dan Suriah. Meskipun belum ada deklarasi kerjasama eksplisit dengan Iran dan Suriah, dan Menteri Luar Negeri AS, John Kerry, telah menyatakan bahwa AS tidak bekerjasama dengan kedua negara tersebut, namun, pembentukan pasukan koalisi anti-ISIS telah membawa mereka ke sisi yang sama, yaitu bersama-sama memerangi ISIS. Tentang Iran, Kerry berkata,‘We have had brief conversation on the side of our nuclear negotiations.…We’re prepared to see whether or not Iran can contribute in a constructive way, but that would [require] things changing on the ground in Syria [such as their support for Assad and Hezbollah].’ Sedangkan untuk Suriah, Mohammad al-Momani, juru bicara pemerintah berkata,‘The Syrian Arab Republic says it stands with any international effort to fight terrorism, no matter what a group is called –whether Daesh or Nusra Front or something else. We will not hesitate to take further actions to target and kill terrorists who are trying to attack our country.’

Namun, meskipun memiliki persamaan sikap dalam menghadapi ISIS, Presiden Iran Hassan Rohani memperingatkan bahwa serangan udara yang dilakukan oleh pasukan koalisi pimpinan AS di Suriah adalah sesuatu yang ilegal, karena tidak disetujui oleh, atau berkoordinasi dengan pemerintah Suriah. Setelah mengulangi penekanan terhadap kebijakan anti-ISIS Iran, Rohani juga mengatakan bahwa AS kebingungan dengan kebijakan yang diterapkannya, karena di satu sisi AS berusaha memerangi militan, namun di saat yang sama AS juga berusaha melemahkan pemerintah Suriah yang dipimpin oleh Presiden Bashar Al Assad.

Jenderal AS, Martin Dempsey, berpendapat bahwa ISIS tidak bisa digebuk tanpa menyerang basisnya di Suriah. Pernyataan ini membuka perdebatan baru. Perlukah AS bekerjasama degan pemerintah Suriah untuk memerangi ISIS? Perlu dicatat bahwa sejak awal pemberontakan terhadap pemerintahan di bulan Maret 2011, Presiden Bashar Al Assad telah menggarisbawahi ancaman ekstrimis di Suriah dan kawasan.

Presiden Barack Obama mengumumkan otorisasi serangan udara di Suriah, meskipun ada kekhawatiran atas legalitas dan fakta bahwa serangan ini justru menguntungkan rezim Assad. Obama berpendapat bahwa upaya AS akan fokus pemberontak ‘moderat’ dalam perjuangan melawan IS. Namun, siapa yang sebenarnya merupakan lawan dari kelompok moderat di Suriah? Telah diketahui secara luas bahwa FSA memiliki pandangan moderat dibandingkan dengan kelompok jihad. Namun, mereka tidak mempermasalahkan kalaupun harus bekerjasama dengan ISIS untuk melawan rezim Assad. Para pejuang FSA dilaporkan berpindah dari satu kelompok ke kelompok lain sesuai dengan kondisi di medan pertempuran.

Selain itu, meskipun hal ini tidak disuarakan lantang oleh otoritas AS, jelas bahwa perkembangan regional dan pertumbuhan ISIS ini telah memunculkan Kurdi sebagai aktor yang penting. Kurdi Suriah, dianggap sebagai faksi yang paling kuat dalam melawan IS karena mereka mempertimbangkan kelangsungan hidup Rojava sebagai perjuangan eksistensial, setelah sebelumnya hak asasi manusia mereka dirampas di bawah rezim Assad. Setelah deklarasi otonomi di Rojava, Kurdi Suriah memiliki kesempatan pertama kalinya untuk membangun hak individu dasar dan kolektif. Dengan demikian, salah satu konsekuensi dari pertumbuhan ISIS di wilayah tersebut adalah Kurdi bisa menjadi salah satu sekutu paling tepat untuk kebijakan AS terhadap Suriah dan Irak. Di saat seperti ini, untuk pertama kalinya, AS secara langsung memberikan senjata kepada Kurdi. Dengan kata lain,kondisi dan perubahan yang terjadi di Timur Tengah menjadikan AS harus mencari sekutu yang lebih baik dibandingkan Turki dan Arab Saudi, yang dianggap tidak efektif dalam memerangi ISIS.Konflik di Rojava telah membawa YPG (Yekineyen Parastina Gel-People’sProtection Units) menjadi perhatian internasional karena perjuangan gigih mereka melawan pasukan ISIS.

Meskipun terjadi berbagai dinamika di Timur Tengah, AS tetap mempertahankan kebijakan ‘Israel-bias’. AS terus mempromosikan Israel sebagai representasi dari nilai-nilai Barat di wilayah tersebut, dan kepentingan Israel dijadikan sebagai perhatian utama. Paul Hirschson, juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, mengungkapkan posisi Israel, ‘Iran and Islamic State are important issues, but two separate issues. That is the way we see it. We think that Iran is a major long-term strategic threat and shouldn’t be confused with a very real threat which is posed by Islamic State. But it is a separate issue.’ Artinya, Israel menganggap ISIS harus dicegah, namun bukan ancaman strategis karena ISIS tidak akan bisa menghadapi pasukan militer Israel yang terorganisir. Oleh karena itu, Israel tidak setuju jika AS bekerjasama dengan Iran atau Suriah.

Sampai saat ini, AS tampaknya mengikuti Israel dalam hal ini. Namun demikian, ISIS juga merupakan ancaman keamanan terhadap Israel dalam jangka panjang, karena Israel (dan Palestina) termasuk dalam bagian dari gambar imajiner ISIS untuk Greater Islamic State (Negara Islam Raya).

Penutup

Perkembangan ISIS secara dramatis, yang telah mengontrol wilayah Suriah dan Irak dalam jumlah besar, memiliki banyak dampak di kawasan regional dan global. Kondisi ini akhirnya melepas batasan antara sekutu dan lawan, karena semua pihak berupaya untuk membasmi ancaman ISIS. Akhirnya, aliansi maupun permusuhan di antara berbagai aktor, entah itu negara, kelompok agama/etnis atau organisasi Islam, harus dipertanyakan. Baik negara-negara regional dan Barat harus merevisi kebijakan mereka di Timur Tengah. AS dan sekutu-sekutunya, termasuk lima negara Arab (Arab Saudi, Qatar, Bahrain,
Uni Emirat Arab, dan Yordania) baru-baru ini mulai serangan udara terhadap ISIS di Suriah. Meskipun AS menyerukan koalisi global untuk melemahkan dan menghancurkan ISIS, namun adanya permusuhan abadi dan situasi yang kompleks di Timur Tengah akan mungkin akan menyulitkan untuk membasmi ISIS sampai ke akar-akarnya. Satu-satunya cara untuk melemahkan ISIS dalam jangka pendek adalah mengabaikan permusahan dengan berbagai pihak, dan bekerjasama untuk memerangi ISIS.

Notes:

  1. See Jülide Karakoç,‘US Policy towards Syria since the Early 2000s’, Critique, 41: 2 (2013), pp. 223–243.
  2. What is Islamic State?’, BBC, 12 September 2014
  3. Aymenn Jawad al-Tamimi,‘The Dawn of the Islamic State of Iraq and ash-Sham’ in H. Fradki, H. Haqqani, Eric Brown and Hassan Mneimneh (eds)Current Trends in Islamist Ideology, Vol. 16 (Washington, DC: Hudson Institute, 2014), pp. 5–15.
  4. Aki Peritz,‘The Great Iraqi Jail Break’, Foreign Policy, 26 June 2014.
  5. Al-Tamimi, op. cit., p. 10.
  6. ‘Syria Iraq: The Islamic State Militant Group’, BBC, http://www.bbc.com/news/world-middle-east-24179084, (2 August 2014).
  7. Al-Tamimi, op. cit., p. 11.
  8. ‘Islamic State Militants Pose “Biggest Threat”to US’, BBC, http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28891325, (22 August 2014).
  9. ‘Jihadist Ideology, The Slow Backlash’, Economist, 6 September 2014.
  10. See, ‘Turkish Governor Blocks Police Search on Syria-bound Truck Reportedly Carrying Weapons’, Hürriyet Daily News, http://www.hurriyetdailynews.com/turkish-governor-blocks-police-search-on-syria-boundtruck-reportedly-carrying-weapons-.aspx?PageID=238&NID=60494&NewsCatID= (2 January 2014).
  11. Robert Tait,‘War for Kobane: 13,000 Terrified Kurds Trapped between Isil and Turkish Border’, http:// www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/11155020/War-for-Kobane-13000-terrified-Kurds-trapped-between-Isil-and-Turkish-border.html(10 October 2014).
  12. ‘I?ID’e MKE damgali mühimmat’, Taraf, http://www.taraf.com.tr/haber-iside-mke-damgali-muhimmat 163372/, (9 September 2014).
  13. ‘Islamic State: Where Key Countries Stand’, BBC, http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29074514, (16 September 2014).
  14. ‘The US, IS and the Conspiracy Theory Sweeping Lebanon’, BBC, http://www.bbc.com/news/worldmiddle-east-28745990(12 August 2014).
  15. ‘Biden Blames US Allies in Middle East for Rise of ISIS’, http://rt.com/news/192880-biden-isis-us-allies/ (4 October 2014).
  16. ‘Islamic State: Where Key Countries Stand’, BBC, http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29074514 (16 September 2014).
  17. James Dorsey, ‘Islamic State: Ideological Challenge to Saudi Arabia’, Huffington Post, http://www.huffingtonpost.com/james-dorsey/islamic-state-ideological_b_5757208.html (3 September 2014).
  18. ‘Our Non-Ally in Ankara’, The Wall Street Journal, 15 September 2014.
  19. ‘No Names Needed: Obama Rebukes Erdogan’, Al-Monitor, http://www.almonitor.com/pulse/originals/2014/09/turkey-united-states-un-erdogan-obama.html#(27 September 2014).
  20. ‘In Reversal, Turkey to Open Passage to Kobani for Kurdish Fighters’, The Wall Street Journal, http://online.wsj.com/articles/turkey-to-allow-transfer-of-iraqi-kurdish-fighters-to-kobani-1413810406(20 October 2014).
  21. Syria backs US-led Air Strikes on Jihadists, while Allies Iran, Russia Protest’, Haaretz, http://www.haaretz.com/news/middle-east/.premium-1.617478(23 September 2014).
  22. ‘Islamic State: Where Key Countries Stand’, BBC, http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29074514 (16 September 2014).
  23. ‘Suriye I?ID’e saldirilardan memnun’, http://www.aljazeera.com.tr/haber/suriye-iside-saldirilardan-memnun(29 September 2014);‘Suriye: Türkiye’den memnunuz’, Radikal, 29 September 2014.
  24. ‘Jeremy Bowen: Who will Fight Islamic State?’, BBC, http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29260015(18 September 2014)
  25. ‘Suriye I?ID’e saldirilardan memnun’, http://www.aljazeera.com.tr/haber/suriye-iside saldirilardanmemnun (29 September 2014).
  26. ‘Our Non-Ally in Ankara’, The Wall Street Journal, 15 September 2014.
  27. Karakoc, op. cit., pp. 226–227.
  28. An Israeli Eye on the Islamic State and Iran, http://www.americanthinker.com/2014/09/an_israeli_eye_on_the_islamic_state_and_iran.html (24 September 2014).