Washington, LiputanIslam.com – Gerakan perlawanan Palestina Hamas mengutuk keras penyelenggaraan apa yang disebut Dewan Perdamaian (Board of Peace/BOP) Gaza di Amerika Serikat (AS).
Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Kamis (19/2), Hamas menegaskan bahwa setiap jalur atau pengaturan politik terkait Gaza harus didasarkan pada jaminan penghentian total agresi Israel.
Gerakan perlawanan itu juga menegaskan kembali urgensi pencabutan blokade Gaza dan pemenuhan hak bangsa Palestina atas kebebasan dan penentuan nasib mereka sendiri.
Hamas mengkritik penyelenggaraan sesi tersebut di tengah kejahatan Israel yang sedang berlangsung di Gaza yang masih dilanda agresi kejam Israel.
“Penyelenggaraan sesi ini, di tengah kejahatan rezim pendudukan yang sedang berlangsung dan pelanggaran terus-menerus terhadap perjanjian gencatan senjata, mengharusan komunitas internasional dan pihak-pihak yang berpartisipasi dalam Dewan untuk mengambil langkah-langkah praktis yang memaksa pendudukan untuk menghentikan agresinya, membuka perbatasan, mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan tanpa hambatan, dan segera memulai rekonstruksi,” ungkap Hamas.
Gerakan perlawanan tersebut menyerukan kepada para mediator untuk memastikan implementasi perjanjian gencatan senjata dan mencegah Israel menghalangi kesepakatan tersebut.
Hamas memperingatkan bahwa setiap upaya internasional yang tulus untuk mencapai stabilitas di Gaza harus mengatasi akar penyebab masalah, yaitu okupasi Israel, dan memungkinkan warga Palestina untuk memperoleh hak-hak mereka sepenuhnya.
Sebelumnya pada hari itu, Presiden AS Donald Trump memimpin pertemuan perdana dari apa yang disebutnya BOP di Washington, DC, di Institut Perdamaian AS.
Pertemuan tersebut terutama berfokus pada upaua pemajuan fase selanjutnya dari gencatan senjata yang rapuh di Gaza, rekonstruksi pasca-perang, dan elemen-elemen terkait dari rencana perdamaian 20 poin Trump yang lebih luas untuk kawasan tersebut.
Negara-negara anggota BOP berkomitmen memberikan lebih dari $7 miliar untuk bantuan dan rekonstruksi Gaza. Trump mengumumkan kontribusi tambahan sebesar $10 miliar dari Amerika Serikat. Negara-negara peserta dipuji atas janji-janji ini.
Beberapa negara menjanjikan pasukan untuk Pasukan Stabilisasi Internasional yang diusulkan untuk Gaza.
Para Demonstran Kecam Peran Washington
Di luar pertemuan BOP, para demonstran berkumpul mengecam peran Washington dalam memungkinkan terjadinya genosida di Gaza.
Banyak demonstran meneriakkan “Bebaskan Palestina,” menuntut diakhirinya pendudukan Palestina yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Mereka juga menyerukan diakhirinya keterlibatan AS dalam genosida di Gaza dan penghukuman para penjahat perang Israel.
Terjadi kericuhan dalam aksi ini. Beberapa pendemo yang mengenakan topeng bergambar Trump, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio didorong ke tanah dan ditahan oleh polisi.
BOP secara resmi diluncurkan oleh Trump pada upacara penandatanganan di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026.
Trump menyebutnya sebagai inisiatif yang bertujuan menstabilkan dan membangun kembali Gaza setelah gencatan senjata yang mulai berlaku sebagai bagian dari rencananya pada Oktober 2025.
Dewan ini diketuai oleh Trump dan mencakup anggota kunci seperti Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Trump Steve Witkoff, menantu presiden AS Jared Kushner, dan mantan perdana menteri Inggris Tony Blair.
Banyak tujuan yang digariskan dalam rencana 20 poin Trump belum sepenuhnya terwujud di lapangan.
Fase pertama dimaksudkan untuk segera menghentikan pertempuran, memfasilitasi pertukaran tawanan Israel dan tahanan Palestina, menetapkan batas untuk penarikan Israel dari sebagian Gaza, memungkinkan masuknya bantuan kemanusiaan tanpa batasan, dan membuka kembali penyeberangan Rafah antara Gaza dan Mesir.
Meskipun intensitas serangan Israel setiap hari telah menurun sejak gencatan senjata dimulai, militer Israel telah membunuh lebih dari 600 warga Palestina dan melukai lebih dari 1.600 lainnya sejak berakhirnya gencatan senjata, dengan rata-rata hampir lima kematian per hari, menurut pejabat Palestina. (mm/presstv)
Jenderal Israel Sebut Hamas Tak Terkalahkan Meski Jalur Gaza Hancur
NewYork, LiputanIslam.com – Komandan pasukan Israel cadangan Mayjen Yitzhak Brik bahwa Hamas ternyata tak terkalahkan meski Jalur Gaza hancur lebur.
“Kita dijanjikan ‘kemenangan total,’ tetapi kenyataannya tujuan untuk melenyapkan Hamas masih jauh dari kita, seperti halnya timur jauh dari barat,” ungkap Brik, seperti dikutip surat kabar Israel Maariv, Kamis (19/2).
“Kita belum pernah menyaksikan penghinaan strategis seperti ini sebelumnya. Meskipun memiliki angkatan udara terbaik di dunia dan divisi lapis baja di darat, Israel gagal mengalahkan sebuah organisasi selama dua tahun. Kegagalan ini bersifat operasional dan terkait komando,” lanjutnya.
Pernyataan jenderal Israel tersebut tidak mengejutkan. Jauh hari sebelumnya, peneliti Inggris, Dr. Azeem Ibrahim, penerima Order of the British Empire, telah memberikan penjelasannya tentang alasan di balik kegagalan Israel mengalahkan Hamas.
Dia menyebutkan bahwa meskipun Israel bertekad mengejar ilusi “kemenangan” bahkan setelah menandatangani perjanjian gencatan senjata—melalui pemboman tanpa henti terhadap Gaza dan kehancuran luas yang ditimbulkannya—kenyataan di lapangan menceritakan kisah yang sama sekali berbeda: dari reruntuhan Gaza, sekitar 15.000 pejuang dari Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) muncul, sebagian besar mereka bersenjata lengkap, dan “berupaya untuk merebut kembali kendali Jalur Gaza.”
Dalam artikelnya di majalah Amerika National Interest, Ibrahim memastikan Hamas belum dikalahkan meskipun terjadi kehancuran besar-besaran di Jalur Gaza, dan mencatat bahwa semua pakar “terpercaya” di bidang kontra-terorisme telah memperingatkan sejak awal bahwa melenyapkan Hamas secara militer adalah hal yang mustahil, “karena Hamas bukan hanya jaringan pejuang atau terowongan, melainkan gerakan politik dan ideologis yang berakar dalam masyarakat Palestina.” (mm/alalam)
Dubes Iran di PBB Tegaskan Negaranya Siap Melawan Agresi Militer AS
NewYork, LiputanIslam.com – Duta Besar dan perwakilan tetap Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Amir Saeid Iravani, menegaskan Iran siap melawan dan bereaksi sengit segala bentuk agresi terhadapnya.
Iravani menyampaikan pernyataan tersebut dalam surat yang dikirim pada hari Kamis (19/2) kepada kepala PBB dan presiden Dewan Keamanan PBB, sehari setelah Presiden AS Donald Trump mengancam bahwa Washington mungkin perlu menggunakan Pulau Diego Garcia di Samudra Hindia, tempat pangkalan militer gabungan Inggris-AS berada, untuk menyerang Iran.
“Republik Islam Iran telah berulang kali menyatakan di tingkat tertinggi bahwa mereka tidak mencari ketegangan atau perang, dan tidak akan memulai perang apa pun. Namun, jika menjadi sasaran agresi militer, Iran akan menanggapi dengan tegas dan proporsional dalam menjalankan hak inherennya untuk membela diri berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB,” tegas Iravani.
Dia menekankan bahwa jika terjadi agresi militer terhadap Iran maka semua pangkalan, fasilitas, dan aset regional milik “pasukan musuh” akan menjadi “target yang sah” untuk operasi pembalasan Iran.
Iravani memperingatkan bahwa AS akan bertanggung jawab atas konsekuensi “yang tidak terduga dan tidak terkendali”.
Dia mengecam ancaman Trump untuk menggunakan kekuatan terhadap Iran sebagai pelanggaran mencolok terhadap Piagam PBB dan hukum internasional yang berisiko menjerumuskan seluruh kawasan ke dalam siklus krisis dan instabilitas baru.
“Mengingat situasi yang bergejolak di kawasan ini dan pergerakan serta penumpukan peralatan dan aset militer yang terus-menerus oleh AS, pernyataan agresif Presiden AS tersebut tidak boleh dianggap sebagai retorika belaka, melainkan menandakan risiko nyata agresi militer, yang konsekuensinya akan membawa malapetaka bagi kawasan ini dan akan menjadi ancaman serius bagi perdamaian dan keamanan internasional,” tambahnya. (mm/alalam)
