Rangkuman Berita Utama Timteng, Selasa 31 Januari 2017

protes anti muslim banJakarta, ICMES: Pemerintah Iran  mereaksi keras kebijakan imigrasi “Muslim Ban” yang diputuskan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Bersamaan dengan ini, Organisasi Konferensi Islam (OKI) menyebut kebijakan itu hanya akan memperparah radikalisme dan kekerasan.

Presiden Lebanon Michel Aoun menegaskan bahwa Bashar al-Assad tetap harus bertahan sebagai presiden Suriah.

Satu kapal frigate milik Arab Saudi diserang pasukan Ansarullah ketika sedang berpatroli di sekitar pelabuhan Hodeida, Yaman Barat.

Berita selengkapnya:

Iran Pastikan Akan Balas Kebijakan Imigrasi Presiden AS

Pemerintah Iran  mereaksi keras kebijakan imigrasi “Muslim Ban” yang diputuskan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menyetop sementara waktu pemberian visa kepada warga tujuh negara Muslim, termasuk Iran.

Wakil presiden pertama Iran, Es’haq Jahangiri, menegaskan Teheran akan memberikan reaksi balasan karena instruksi Traump itu “ilegal, tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia.”

“Kami akan mengambil langkah timbal balik mengenai penerbitan visa bagi warga Amerika yang ingin melakukan perjalanan ke Iran…Kami akan mendukung warga kami di seluruh dunia dengan segala cara yang kami miliki,” kata Jahangiri, Senin (30/1/2017).

Dia juga menegaskan negaranya akan memperkarakan masalah ini ke organisasi-organisasi internasional.

Menurutnya, bangsa Iran “paling beradab” orang di dunia sehingga alih-alih mendukung terorisme, Iran justru korban terorisme serta menjadi satu-satunya bangsa yang teguh berdiri melawan kelompok teroris yang terbentuk dengan dukungan dari AS dan beberapa negara-negara regional untuk menciptakan kekacauan di Timteng.

27 Januari lalu Trump merilis perintah penyetopan visa masuk ke AS selama 90 hari bagi warga negara Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah dan Yaman, penangguhan masuknya semua pengungsi selama 120 hari, dan larangan masuk secara tanpa batas bagi pengungsi Suriah.

Minggu lalu, Ali Akbar Velayati, penasihat urusan internasional Pemimpin Besar Revolusi Islam Ayatullah Sayyid Ali Khamenei mengecam perintah tersebut dan menilainya merugikan Washington sendiri.

Dia juga mengatakan Iran bangga dengan fakta bahwa negara ini tidak memerlukan dukungan orang yang “tidak seimbang” seperti Trump.

Kementerian Luar Negeri Iran hari itu juga memanggil Duta Besar Swiss untuk Iran, Giulio Haas, selaku penjaga kepentingan AS di Iran, untuk menyampaikan protes terhadap keputusan Trump.

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif di akun resmi Twitter-nya menyatakan keputusan Trump itu merupakan hadiah terbesar bagi teroris serta menunjukkan kebohongan klaim bahwa Washington hanya bermasalah dengan pemerintah Iran. (presstv)

OKI Kecam Kebijakan Imigrasi Presiden AS Terhadap 7 Negara Islam

Organisasi Konferensi Islam (OKI), Senin (30/1/2017), mengecam “Muslim Ban”, yaitu kebijakan “diskriminatif” Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk sementara waktu tidak memberikan visa kepada warga tujuh negara Islam. Organisasi terbesar negara-negara Islam di dunia ini menilai kebijakan tersebut hanya akan memperparah radikalisme dan kekerasan.

Statemen ini merupakan kecaman pertama secara terbuka dan resmi dari organisasi yang dianggotai oleh 57 negara Islam tersebut.

“(Langkah) ini akan menyediakan bahan bakar lebih lanjut untuk para pendukung kekerasan dan terorisme pada saat yang kritis ketika OKI telah terlibat dengan semua mitra … untuk memerangi ekstremisme dan terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya,” bunyi statemen itu.

OKI menyebut keputusan “selektif dan diskriminatif” itu sebagai tindakan yang hanya akan memberanikan “narasi radikal ekstrimis.”

Pernyataan OKI ini dirilis beberapa hari setelah Trump menginstruksikan larangan selama 90 hari pemberian visa AS bagi warga negara Iran, Irak, Suriah, Libya, Somalia, Sudan dan Yaman.

Keputusan yang memicu demonstrasi di dalam AS sendiri serta kecaman Sekjen PBB, Eropa , dan negara-negara Muslim ini juga menangguhkan masuknya semua pengungsi selama 120 hari serta melarang masuk pengungsi Suriah tanpa batasan waktu.

Selama kampanye pemilu presiden, Trump berulang kali  mendapat kecaman karena menampilkan retorika kebencian terhadap Muslim serta bersumpah untuk memperketat kebijakan imigrasi, termasuk larangan imigran Muslim masuk ke AS. Dia juga berjanji untuk memperketat keamanan perbatasan.

OKI yang bermarkas di Jeddah merupakan lembaga independen, tapi biasanya sejalan dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi. Karena itu, menurut Associated Press, perilisan statemen tersebut penting karena sejauh ini Riyadh belum menunjukkan reaksi secara terbuka terhadap kebijakan imigrasi Trump. (presstv/irna)

Presiden Lebanon; Al-Assad Tetap Presiden Suriah

Presiden Lebanon Michel Aoun menegaskan bahwa Bashar al-Assad tetap harus bertahan sebagai presiden Suriah karena merupakan  satu-satunya kekuatan yang dapat memulihkan pemerintahan di Suriah.

“Presiden al-Assad tetaplah eksis, dan orang-orang yang memintanya supaya menyingkir adalah pihak-pihak yang tidak mengerti apa-apa soal Suriah. Kami di sini berhadapan dengan Libya kedua seandainya sekarang tak ada pemerintahan al-Assad,” katanya dalam wawancara dengan TV LCI milik Perancis, sebagaimana dikutip Rai al-Youm, Senin (30/1/2017).

Dia menilai perang Aleppo telah mengubah perimbangan kekuatan pada posisi yang menguntungkan pemerintah Suriah, dan menjadi titik awal proses dialog dan negosiasi untuk mencapai solusi politik, mengingat perang di Suriah tidak akan berakhir dengan kemenangan satu pihak atas pihak lain.

Di hari yang sama, jubir Liga Arab Mahmoud Afifi menegaskan tak ada opsi militer untuk menyelesaikan krisis Suriah, dan karena itu organisasi ini menyambut baik segala upaya penyelesaian melalui jalur politik.

Seperti diketahui, sudah lebih dari lima tahun Suriah dilanda krisis pemberontakan dan terorisme yang didukung oleh Barat dan sejumlah negara Timteng sendiri. (raialyoum/skynews)

Ansarullah Serang Kapal Perang Saudi, 2 Tewas

Satu kapal frigate milik Arab Saudi mendapat serangan dari pasukan Ansarullah (Houthi) Yaman ketika sedang berpatroli di sekitar pelaburan Hodeida, Yaman Barat, Senin (31/1/2017).

Pasukan koalisi pimpinan Saudi menyatakan serangan itu dilakukan dengan aksi bom bunuh diri oleh milisi Ansarullah dengan cara menabrakkan perahu hingga terjadi ledakan hebat, sementara tentara Yaman dan pasukan Komite Rakyat Yaman menyatakan serangan itu dilakukan dengan menembakkan rudal.

Pasukan koalisi mengonfirmasikan serangan itu sembari menyatakan bahwa kapal Saudi itu dapat “menangani  perahu-perahu itu sesuai keperluan.”

Disebutkan bahwa satu perahu Houthi bertabrakan dengan bagian belakang kapal perang Saudi, mengakibatkan ledakan perahu dan kebakaran di bagian belakang kapal. Awak kapal Saudi mampu memadamkan api, tapi dua anggotanya tewas sementara tiga lainnya luka-luka.

“Kapal Saudi terus menjalankan tugas patroli di wilayah operasi, sedangkan angkatan udara dan kapal pasukan koalisi  mengejar perahu-perahu yang melarikan diri untuk menindak mereka,” bunyi statemen pasukan koalisi.

Pasukan yang mengagresi Yaman dengan dalih membela pemerintahan Abd Rabbuh Mansour Hadi ini mengklaim penggunaan pelabuhan Hodeida oleh Ansarullah sebagai landasan untuk “operasi teror” merupakan perkembangan serius yang akan mempengaruhi navigasi internasional  serta bantuan kemanusiaan dan medis untuk rakyat Yaman melalui pelabuhan itu.

Di pihak lain, tentara Yaman loyalis mantan presiden Ali Abdullah Saleh dan pasukan Komite Rakyat yang berafiliasi dengan Ansarullah menegaskan pihaknya telah menyerang kapal perang Saudi itu dengan rudal karena kapal itu melanggar kedaulatan Yaman dan menyerang warga sipil dan fasilitas yang ada di kawasan pesisir Hodeida.

Sumber tentara Yaman menjelaskan bahwa kapal perang Saudi itu membawa 176 tentara, dan kemudian mendapat serangan rudal “dengan sangat tepat” hingga terjadi kebakaran pada bagian kapal setelah pasukan Yaman melakukan pengintaian secara seksama. (alarabiya/kuna/alalam)