Jakarta, ICMES: Jenderal purnawirawan Pakistan Raheel Sharif  bergabung dengan pasukan koalisi tanpa seizin pemerintah Islamabad.

Sedikitnya 42 teroris anggota ISIS tewas diterjang operasi militer Suriah di provinsi Suwaida dan Deir ez-Zor

Menlu Mesir nyatakan krisis Suriah tetap akan membara selagi kawanan teroris masih berkeliaran di negara.

Pemerintahan sementara Libya mengecam keras kedatangan satuan-satuan pasukan Italia dan Amerika Serikat ke Tripoli.

Berita selengkapnya;

Jenderal Pakistan Jadi Komandan Koalisi Arab Ternyata Tanpa Seizin Pemerintah

Belakangan ini ramai dikabarkan bahwa seorang  jenderal purnawirawan Pakistan telah tampil sebagai panglima pasukan koalisi pimpinan Arab Saudi. Hal ini lantas ditengarai oleh sebagian media sebagai peringatan Pakistan bagi Iran.

Namun demikian, jenderal purnawirawan bernama Raheel Sharif, mantan kepala staf angkatan bersenjata Pakistan, itu ternyata bergabung dengan pasukan koalisi itu dan maju sebagai panglimanya tanpa seizin pemerintah Islamabad.

Hal ini dikatakan oleh Menteri Pertahanan Pakistan, Khawaja Muhammad Asif, dalam keterangannya di depan Majelis Senat negara ini mengenai kabar yang beredar tersebut, Selasa lalu (10/1/2017).

“Pemerintah sama sekali tidak menerima permohonan dari mantan panglima angkatan bersenjata mengenai kebergabungannya dengan koalisi pimpinan Arab Saudi sebagai panglimanya,” kata Asif saat menjawab pertanyaan Reza Rabbani, Ketua Majelis Senat Pakistan mengenai kabar tersebut, seperti dikutip IRNA, Kamis (12/1/2017).

Menurut Daily Pakistan, Asif juga menjelaskan bahwa Raheel Sharif tiba di Pakistan dua hari yang lalu. Semula disebutkan dia bahwa ke Saudi untuk menunaikan umrah tanpa menyebutkan apapun soal tawaran pekerjaan di luar negeri. Dia mengatakan bahwa Majelis Senat akan diberitahu seandainya permohonan itu diajukan.

Senada dengan ini, Penasihat Perdana Menteri Urusan Luar Negeri, Sartaj Aziz, menyatakan Sharif tidak diberi tawaran pekerjaan di luar negeri.

Menurut UUD Pakistan, semua orang yang mengabdi di angkatan bersenjata negara ini setelah pensiun atau memisahkan diri dari angkatan bersenjata karena satu dan lain faktor maka untuk melakukan kegiatan lain, baik di pemerintahan maupun militer, harus menunggu waktu minimal dua tahun setelah pensiun. Sedangkan Raheel Sharif sekarang masih belum dua bulan menjalani masa pensiun.

Uniknya, beberapa sumber di Pakistan menyebutkan bahwa Sharif mengajukan tiga syarat untuk kesediaan dirinya diangkat sebagai komandan pasukan koalisi itu, dan syarat pertamanya ialah masuknya Iran dalam koalisi tersbeut.

Pada tahun 2015 pemerintah Pakistan sempat mengaku kaget dikabarkan masuk dalam daftar 34 negara koalisi pimpinan Saudi  yang disebut-sebut untuk memerangi terorisme itu. Tapi di akhir tahun yang sama Islamabad secara resmi mengumumkan keanggotaannya dalam koalisi tersebut.

Tahun lalu dikabarkan bahwa Saudi meminta Sharif bersedia menjadi panglima pasukan koalisi, dan belakangan ini Asif membenarkan kabar tersebut.  (irna/dailypakistan)

42 Teroris Tewas Diganyang Pasukan Suriah

Sedikitnya 42 teroris anggota ISIS tewas diterjang operasi militer Suriah di provinsi Suwaida dan Deir ez-Zor. Demikian dinyatakan Kemenhan Suriah, Kamis (12/1/2017).

Dijelaskan bahwa satuan-satuan pasukan artileri Suriah telah menggempur beberapa posisi dan jalur logistik ISIS di desa Wadi al-Qasr di Suwaida, mengakibatkan sedikitnya 30 teroris tewas, dan satu gudang berisi 70 roket dan mortir milik kelompok teroris itu hancur.

Di provinsi Deir ez-Zor, pasukan penjaga pangkalan udara militer di wilayah ini menggempur beberapa posisi ISIS di sebelah timur pangkalan, menyebabkan sembilan anggota ISIS tewas dan beberapa senjata dan perlengkapan perang mereka, termasuk satu unit drone, hancur.

Di wilayah yang sama, tiga anggota ISIS juga menemui ajal terkena serangan mortir tentara Suriah ke distrik al-Rasafah.

Provinsi Deir ez-Zor terletak di bagian timur Suriah, berbatasan dengan Irak, dan terbelah oleh bentangan Sungai Furat.

Ibu kota provinsi ini yang menggunakan nama yang sama merupakan daerah yang kaya minyak , namun dikepung ISIS sejak 2014 sehingga bantuan untuk penduduk kota ini hanya bisa dilakukan melalui udara.

Sementara itu, Utusan Khusus PBB untuk Suriah Staffan de Mistura, Kamis, menyatakan dukungannya kepada perundingan damai pemerintah dan oposisi Suriah yang akan digelar di Astana, Kazakhstan, pada 23 Januari mendatang.

Dia juga menyebutkan bahwa gencatan senjata antara tentara dan militan oposisi negara ini dapat berjalan cukup baik.

Sedangkan mengenai pertempuran di kawasan Wadi Bardi di bagian barat provinsi Damaskus dia mengatakan sudah ada lima desa yang bergabung dengan gencatan senjata, dan tinggal dua desa yang masih menolak bergabung. (irna/alahed)

Menlu Mesir: Konflik Suriah Tak Akan Reda Jika Masih Ada Teroris

Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry yang sedang berada di Berlin, Jerman, Kamis (12/1/2017), kembali menegaskan negaranya tetap teguh pada pendiriannya mengenai krisis Suriah, dan tidak akan terseret ke dalam konflik militer di Suriah.

Dalam wawancara dengan kantor berita Jerman, DPA, dia menegaskan, “Masyarakat internasional harus mengakui bahwa konflik militer bukanlah jalan untuk menyelesaikan krisis Suriah, konfrontasi tidak akan selesai selagi masih ada organisasi-organisasi teroris yang dapat menyusup ke gelanggang Suriah, dan Anda akan tetap menggoyang stabilitas Suriah jika tak ada wujud nyata upaya internasional yang dikerahkan untuk menumpas mereka secara total.”

Menurutnya, jumlah korban perang Suriah di pihak sipil sekarang mencapai lebih dari setengah juta orang, dan masyarakat internasional bertanggungjawab atas tragedi ini karena “tak becus membendung krisis.” (rayalyoum)

Pemerintah Libya Kecam Kedatangan Pasukan AS dan Italia

Pemerintahan sementara Libya di al-Baida di bagian timur negara ini dalam statemennya, Kamis (12/1/2017), mengecam keras “kedatangan satuan-satuan pasukan Italia di ibu kota, Tripoli,” dan menyebutnya sebagai pendudukan dan campurtangan secara terbuka terhadap urusan internal Libya sehingga “akan dihadapi dengan penolakan dan resistensi oleh semua orang Libya.”

Mengutip statemen tersebut, kantor berita Libya melaporkan bahwa pemerintahan sementara “terkejut atas kedatangan pasukan Italia ke Tripoli, apalagi juga ada informasi lain bahwa lebih dari seribu tentara Amerika Serikat telah masuk secara diam-diam dan berkonsentrasi di sekitar ibu kota.”

Pemerintahan sementara Libya menyerukan kepada pemerintah Italia agar menghormati perjanjian, konvensi dan undang-undang internasional serta kedaulatan Libya.

“Pemerintah Italia bertanggungjawab penuh atas keberadaan pasukan ini, dan atas apa yang akan terjadi berupa reaksi rakyat yang korbannya nanti adalah para pemuda tentara…. Rakyat akan mengalahkan mereka karena rakyat membela kehormatan dan negerinya,” bunyi statemen itu.

Statemen itu juga menganggap masyarakat internasional “tidak memiliki iktikad untuk memberikan penyelesaian krisis Libya secara layak, dan malah menjadikan Libya sebagai Irak kedua serta hendak menjerumuskan  orang-orang Libya ke dalam neraka.”

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Libya telah merilis statemen berisikan kecaman terhadap “masuknya kapal-kapal perang Italia dengan membawa senjata dan pasukan ke wilayah perairan Libya.” Statemen ini mendesak pemerintah Italia agar segera menarik pasukannya. (rayalyoum)