Jakarta, ICMES. Setidaknya 67 anak Palestina terbunuh di Jalur Gaza sejak perjanjian gencatan senjata yang ditengahi AS mulai berlaku bulan lalu, menurut Dana Anak-Anak PBB (UNICEF).
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan tindakan provokatif Amerika Serikat (AS) dan Troika Eropa (Inggris, Prancis, dan Jerman) telah “membunuh” Perjanjian Kairo, yaitu kesepakatan yang dicapai di Kairo, Mesir, antara Iran dan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA).
Dirjen Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), Rafael Grossi, dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Uruguay El Observador menyebut program nuklir Iran sebagai “isu kompleks”, namun mengakui bahwa Iran tidak sedang mengembangkan senjata nuklir.
Berita selengkapnya:
PBB: Sedikitnya 67 Anak Terbunuh di Gaza sejak Gencatan Senjata Dimulai
Setidaknya 67 anak Palestina terbunuh di Jalur Gaza sejak perjanjian gencatan senjata yang ditengahi AS mulai berlaku bulan lalu, menurut Dana Anak-Anak PBB (UNICEF).
Dalam konferensi pers di Jenewa pada hari Jumat (21/11), juru bicara UNICEF Ricardo Pires mengatakan bahwa korban antara lain seorang bayi perempuan yang gugur akibat serangan udara Israel di sebuah rumah di Khan Younis, Gaza selatan, pada hari Kamis (20/11), serta tujuh anak lainnya yang gugur sehari sebelumnya akibat gelombang Israel di berbagai wilayah Jalur Gaza.
“Ini terjadi selama gencatan senjata yang disepakati. Polanya mengejutkan,” kata Pires kepada wartawan mengenai jumlah korban gugur sejak 11 Oktober, hari pertama gencatan senjata antara Israel dan Hamas.
“Seperti yang telah kami tegaskan berkali-kali, ini bukan statistik: Masing-masing dari mereka adalah anak yang memiliki keluarga, impian, dan kehidupan – yang tiba-tiba terputus oleh kekerasan yang berkelanjutan,”
Anak-anak Palestina telah menanggung beban terberat dari pemboman Israel di Gaza, dengan UNICEF memperkirakan bulan lalu bahwa 64.000 anak telah tewas dan terluka dalam serangan Israel sejak perang dimulai pada Oktober 2023.
Save the Children melaporkan minggu ini bahwa, pada tahun 2024, rata-rata 475 anak Palestina “menderita disabilitas seumur hidup” setiap bulan akibat perang, termasuk cedera otak traumatis dan luka bakar.
Gaza juga telah menjadi “rumah bagi kelompok anak amputasi terbesar dalam sejarah modern. Seperti yang telah kami tegaskan berkali-kali, ini bukan statistik: Masing-masing dari mereka adalah anak yang memiliki keluarga, impian, dan kehidupan – yang tiba-tiba terputus oleh kekerasan yang berkelanjutan,” kata kelompok kemanusiaan tersebut.
Anak-anak Palestina telah menanggung beban terberat dari pemboman Israel di Gaza. UNICEF memperkirakan bulan lalu bahwa 64.000 anak telah terbunuh dan terluka dalam serangan Israel sejak perang dimulai pada Oktober 2023.
Save the Children pekan ini melaporkan bahwa pada tahun 2024, rata-rata 475 anak Palestina “menderita disabilitas seumur hidup” setiap bulan akibat perang, termasuk cedera otak traumatis dan luka bakar. (aljazeera)
Menlu Iran: Perjanjian Kairo Mati Akibat Provokasi E3 dan AS
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan tindakan provokatif Amerika Serikat (AS) dan Troika Eropa (Inggris, Prancis, dan Jerman) telah “membunuh” Perjanjian Kairo, yaitu kesepakatan yang dicapai di Kairo, Mesir, antara Iran dan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) pada September 2025, di mana kedua pihak menyetujui kerangka teknis untuk melanjutkan kerja sama dan inspeksi.
Dalam sebuah unggahan di akun X miliknya pada hari Jumat (21/11), Araghchi menyebut AS dan E3 telah menyerang diplomasi di setiap langkah dan menyebabkan runtuhnya Perjanjian Kairo.
“Mengingat E3 dan AS menginginkan eskalasi, mereka tahu betul bahwa pengakhiran resmi Perjanjian Kairo merupakan akibat langsung dari provokasi mereka,” tambahnya.
Araghchi mengacu pada serangkaian peristiwa yang dia nilai “membawa kita ke sini”. Menurutnya, Israel dan kemudian AS tiba-tiba menyerang Iran pada pertengahan Juni ketika Teheran dan Washington berada di ambang putaran keenam perundingan nuklir tidak langsung.
Dia mengingatkan bahwa Iran telah menandatangani kesepakatan dengan IAEA di Kairo untuk melanjutkan inspeksi, dengan mediasi Mesir, setelah peristiwa pengeboman fasilitas nuklir Iran, namun E3 tetap menuntut sanksi PBB terhadap Teheran di bawah tekanan AS.
Dia menyebutkan bahwa ketika Iran mulai memberikan akses kepada inspektur IAEA ke fasilitas nuklirnya yang tidak rusak, AS dan E3 “bersatu untuk mengecam Teheran” di Dewan Gubernur IAEA.
“Jelas bagi semua orang untuk melihat: Iran bukanlah pihak yang ingin menciptakan krisis lain. Niat baik kami juga tidak dihargai,” tegas Araghchi.
Postingannya muncul setelah Dewan Gubernur pengawas nuklir PBB yang beranggotakan 35 negara pada hari Kamis dengan selisih suara tipis menyetujui resolusi anti-Iran, mendesak Teheran untuk “tanpa penundaan” melaporkan stok uranium yang diperkaya dan fasilitas yang rusak akibat agresi Israel dan AS pada Juni lalu, sementara dewan itu juga sama sekali tidak menyebutkan perihal kerja sama jangka panjang Iran dengannya.
Resolusi yang dirancang oleh E3 dan AS tersebut disahkan dengan 19 suara mendukung, tiga suara menentang, dan 12 abstain. Rusia, Tiongkok, dan Niger adalah negara-negara yang menentangnya.
Pada 13 Juni, Israel menyerang Iran, sehari setelah IAEA mengklaim bahwa Teheran telah gagal memenuhi komitmennya terhadap perlindungan nuklir internasional, sehingga membuka jalan bagi perang 12 hari, yang menewaskan sejumlah komandan militer berpangkat tinggi, ilmuwan nuklir, dan banyak warga sipil.
Lebih dari seminggu kemudian, AS melibatkan diri dalam perang dengan mengebom tiga lokasi nuklir Iran, sebuah pelanggaran berat terhadap Piagam PBB, hukum internasional, dan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT).
Pada 9 September, Menteri Luar Negeri Iran dan Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi mencapai kesepakatan mengenai modalitas praktis untuk melanjutkan kerja sama setelah pertemuan di ibu kota Mesir, Kairo.
Kesepakatan ini dicapai setelah Parlemen Iran dengan suara bulat mengesahkan undang-undang yang mewajibkan pemerintah u menangguhkan semua kerja sama dengan IAEA menyusul agresi Israel-AS terhadap tiga lokasi nuklir.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, pada hari Kamis mengecam resolusi IAEA sebagai “penyalahgunaan terang-terangan badan internasional” untuk melicinkan tujuan AS dan E3. Dia mengatakan Iran sedang mempertimbangkan lebih banyak tindakan balasan terhadap resolusi ilegal tersebut. (presstv)
Dirjen IEAE: Iran Tidak Sedang Mengembangkan Senjata Nuklir
Dirjen Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), Rafael Grossi, dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Uruguay El Observador menyebut program nuklir Iran sebagai “isu kompleks”, namun mengakui bahwa Iran tidak sedang mengembangkan senjata nuklir.
Dikutip lembaga pemberitaan Tasnim milik Iran, Jumat (21/11), Grossi mengatakan, “Situasi seputar program nuklir Iran memang kompleks. Ini telah berlangsung selama bertahun-tahun, dan karena itu saya tidak berwenang menilai apakah ini baik atau buruk, tetapi sampai pada titik di mana Israel, kemudian AS, memutuskan untuk menyerang fasilitas nuklir di negara itu.”
Para pejabat Teheran juga telah berulang kali menegaskan program nuklir Iran sepenuhnya bertujuan damai. Pemimpin Besar Iran Ayatullah Ali Khamenei bahkan telah mengharamkan produksi dan penggunaan senjata nuklir.
Grossi menilai serangan Israel dan AS terhadap fasilitas nuklir Iran pada bulan Juni 2025 sekilas tampak mengurangi kapasitas Iran untuk mengembangkan senjata nuklir. “Faktanya, serangan ini telah menyebabkan kerusakan yang sangat signifikan pada infrastruktur nuklir Iran,” ujarnya.
Para pejabat Iran menyebut serangan itu sebagai aksi teror dan pelanggaran hukum internasional secara terbuka. Mereka juga menegaskan hak mereka membela diri dan melakukan rekonstruksi.
Dirjen IAEA mengatakan, “Tidak semua kemampuan teknis ini tidak dapat direproduksi; ini bukanlah teknologi yang tidak dikenal Iran.”
Mengenai situasi saat ini, Grossi mengatakan, “Yang terjadi adalah Iran sedang mengembangkan teknologi yang sangat canggih dan terus meningkatkan stok uranium yang diperkaya tinggi.”
Teheran memandang kegiatan itu sebagai haknya berdasarkan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) dan untuk tujuan damai, termasuk pengadaan bahan bakar reaktor dan produksi radiofarmasi.
Grossi menyimpulkan; “Semua ini berdampak. Negara-negara bertanya pada diri sendiri: Mengapa? Apa tujuan akhirnya? Dan itulah mengapa ada mekanisme verifikasi untuk memastikan tidak ada hal tidak pantas yang terjadi.”
Iran telah berulang kali menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan kerja sama penuh dengan IAEA jika sanksi dicabut dan semua pihak kembali pada komitmen mereka pada perjanjian nuklir Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA). (tasnim)
