Jakarta, ICMES. Kepala Dewan Transisi Berdaulat Sudan, Abdel Fattah al-Burhan, mengumumkan mobilisasi umum Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) pada hari Jumat, dan menyerukan kepada seluruh rakyat Sudan yang mampu memanggul senjata untuk maju dan berpartisipasi dalam pertempuran yang sedang berlangsung melawan Pasukan Dukungan Cepat (RSF).
Duta Besar Iran untuk PBB di Jenewa, Ali Bahraini, mengecam “kejahatan dan krisis kemanusiaan” yang terjadi di kota El Fasher, Sudan, dan menyerukan aksi internasional untuk mengatasi situasi yang semakin memburuk di Darfur Utara.
Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) menegaskan bahwa pemindahan paksa permanen warga Palestina di wilayah Palestina yang diduduki merupakan kejahatan perang, dan menekankan bahwa klaim kedaulatan pemerintah Israel atas Tepi Barat dan aneksasinya atas sebagian wilayah tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
Berita selengkapnya:
Al-Burhan Umumkan Mobilisasi Umum dan Serukan Rakyat Sudan Angkat Senjata
Kepala Dewan Transisi Berdaulat Sudan, Abdel Fattah al-Burhan, mengumumkan mobilisasi umum Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) pada hari Jumat, dan menyerukan kepada seluruh rakyat Sudan yang mampu memanggul senjata untuk maju dan berpartisipasi dalam pertempuran yang sedang berlangsung melawan Pasukan Dukungan Cepat (RSF).
Berbicara kepada khalayak ramai di kota Al-Sarija di Negara Bagian Gezira, Burhan mengaku tidak akan menerima para pemberontak “dan mereka yang berdiri bersama mereka,” dan menekankan bahwa hak-hak warga sipil korban yang dibunuh oleh RSF tidak akan diabaikan.
Dia menambahkan bahwa rakyat Sudan “akan membalas dendam kepada para pemberontak,” dan bahwa perang tidak akan berakhir sampai pemberontakan dikalahkan, dan bahwa angkatan bersenjata “bertekad untuk mengakhiri pemberontakan.”
Dia jugamenegaskan penolakannya terhadap mediasi apa pun sebelum RSF “melucuti senjata.”
Di pihak lain, menanggapi pernyataan al-Burhan, penasihat komandan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) Mohamed Hamdan Hemedti mengatakan bahwa deklarasi mobilisasi al-Burhan dan penolakannya untuk bernegosiasi merupakan pesan bagi mereka yang yakin dia akan menanggapi inisiatif untuk mengakhiri perang, dan merupakan respon terhadap pernyataan Rubio serta pesan bagi komunitas internasional. Penasihat Hemedti menilai syarat Burhan agar RSF menyerahkan senjatanya sebelum negosiasi apa pun hanyalah angan-angan dan harapan yang tidak realistis.
Hal ini terjadi setelah Dewan Hak Asasi Manusia PBB dengan suara bulat mengadopsi resolusi pada hari Jumat (14/11) untuk membentuk misi guna menyelidiki pelanggaran yang terjadi di El Fasher, ibu kota Negara Bagian Darfur Utara, yang berada di bawah kendali RSF.
Dewan tersebut menginstruksikan para penyelidik untuk mengidentifikasi semua pihak yang terlibat dalam dugaan kekejaman yang dilakukan di El Fasher guna membantu menggelandang mereka ke pengadilan.
Sementara itu, Sekjen Dewan Pengungsi Denmark, Charlotte Slente, memperingatkan bahwa “separuh penduduk Sudan”, lebih dari 30 juta orang, kini membutuhkan bantuan kemanusiaan setelah lebih dari dua tahun perang.
Setelah kunjungan lapangan ke perbatasan Sudan-Chad, Slente mengatakan penderitaan penduduk “tak terbayangkan”, mengingat gelombang besar pengungsi yang mengungsi ke Chad, yang saat ini telah menampung 1,5 juta pengungsi Sudan yang tinggal di kamp-kamp di sepanjang perbatasan.
Slente mengkritik “kepasifan komunitas internasional”, dengan alasan bahwa mengeluarkan pernyataan tidak menghentikan kekerasan maupun meringankan skala bencana kemanusiaan. Ia menyatakan bahwa Sudan memiliki “jumlah pengungsi internal terbesar di dunia”, dengan pelanggaran yang meluas termasuk pembunuhan massal, kekerasan seksual, penangkapan sewenang-wenang, penculikan, dan penghilangan paksa.
Ia juga berbicara tentang eskalasi kekerasan dalam beberapa pekan terakhir, menyusul pengambilalihan El Fasher oleh RSF dan meluasnya pertempuran ke Kordofan, tempat kota Kadugli dan Dilling dikepung, sementara serangan terhadap Babanusa terus berlanjut.
Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), perang yang meletus di Sudan pada April 2013 telah mengakibatkan kematian puluhan ribu orang dan pengungsian 12 juta orang, baik secara internal maupun eksternal, menjadikannya “krisis kemanusiaan terburuk di dunia.” (aljazeera)
Krisis di Sudan Terus Memburuk, Iran Serukan Aksi Global
Duta Besar Iran untuk PBB di Jenewa, Ali Bahraini, mengecam “kejahatan dan krisis kemanusiaan” yang terjadi di kota El Fasher, Sudan, dan menyerukan aksi internasional untuk mengatasi situasi yang semakin memburuk di Darfur Utara.
Ali Bahraini, menyampaikan pernyataan tersebut pada hari Jumat (14/11) dalam sesi khusus ke-38 tentang situasi hak asasi manusia di El Fasher dan sekitarnya di tengah konflik yang terus berkecamuk di Sudan.
Dia mengaku khawatir atas meningkatnya darurat kemanusiaan, dan memperingatkan akan terjadinya kelaparan, pengungsian massal, dan dampak campur tangan asing terhadap konflik tersebut.
“Kelaparan parah, pengungsian yang meluas, dan penderitaan warga sipil telah menciptakan salah satu krisis kemanusiaan paling parah di dunia, yang membutuhkan perhatian segera dari komunitas internasional,” ujarnya.
Bahraini mengkritik “kebungkaman” komunitas internasional di depan krisis ini dan menyoroti kekhawatiran tentang keterlibatan asing. “Kekhawatiran khusus kami adalah terus berlanjutnya suplai senjata yang berkontribusi terhadap kejahatan ini. Intervensi asing, termasuk pasokan senjata dan perekrutan tentara bayaran, memicu berlanjutnya konflik dan eskalasi krisis kemanusiaan,” imbuhnya.
Dia juga menekankan keharusan menghormati kedaulatan Sudan. “Iran dengan tegas menolak segala upaya untuk memaksakan situasi ‘pemerintahan ganda’ atau melemahkan otoritas pusat pemerintahan Sudan yang sah,” ujarnya.
Bahraini mendesak semua negara untuk mengambil “langkah-langkah tegas”, melindungi warga sipil, dan mendukung upaya menuju perdamaian dan persatuan abadi di Sudan.
Kekerasan di Sudan telah meningkat secara signifikan selama sebulan terakhir, terutama setelah Pasukan Dukungan Cepat (RSF) dan milisi sekutunya merebut El Fasher pada akhir Oktober.
Militan yang didukung UEA telah membantai setidaknya 2.000 orang di El Fasher, dalam apa yang oleh beberapa kelompok hak asasi manusia disebut sebagai “genosida sejati”.
Konflik tersebut telah melibatkan kekejaman yang meluas, termasuk pembantaian etnis, kekerasan seksual, eksekusi singkat, dan pengungsian massal hampir 89.000 orang di dalam dan sekitar kota tersebut. Militer dan RSF, yang merupakan bekas sekutu, berperang pada tahun 2023. WHO mengatakan pertempuran tersebut telah menewaskan sedikitnya 40.000 orang, dan PBB mengatakan bahwa sebanyak 12 juta orang lainnya mengungsi.
Kelompok-kelompok bantuan mengatakan jumlah korban tewas sebenarnya bisa berkali-kali lipat lebih tinggi. (presstv)
PBB: Pemindahan Paksa Warga Palestina adalah Kejahatan Perang
Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) menegaskan bahwa pemindahan paksa permanen warga Palestina di wilayah Palestina yang diduduki merupakan kejahatan perang, dan menekankan bahwa klaim kedaulatan pemerintah Israel atas Tepi Barat dan aneksasinya atas sebagian wilayah tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
OHCHR dalam sebuah pernyataannya, Jumat (14/11), menjelaskan bahwa pelanggaran yang sedang berlangsung terhadap warga Palestina, termasuk pembongkaran rumah, penyitaan properti, dan serangan oleh pemukim dan pasukan Israel, merupakan bagian dari pola pelanggaran yang sistematis.
Sementara itu, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Türk, menyerukan diakhirinya serangan terhadap warga Palestina dan properti mereka, dan menekankan keharusan meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran ini. Dia juga menekankan pentingnya memberikan kesempatan kepada warga Palestina untuk menjalankan hak mereka atas penentuan nasib sendiri, dan memperingatkan bahwa keberadaan ilegal Israel yang terus berlanjut di wilayah pendudukan dan aktivitas permukiman menghalangi perwujudan hak ini.
Dia menegaskan bahwa Israel harus mengevakuasi para pemukim dari wilayah Palestina yang diduduki dan segera menghentikan semua aktivitas permukiman.
Menurut data terbaru PBB, lebih dari 1.500 warga Palestina telah mengungsi dari Tepi Barat sejak awal tahun 2025 akibat pembongkaran yang dilakukan dengan dalih tidak memiliki izin mendirikan bangunan.
Laporan tersebut juga menyatakan bahwa 30 warga Palestina, termasuk empat anak-anak, terluka dalam satu minggu akibat serangan berkelanjutan oleh pemukim Zionis Israel. Citra satelit mendokumentasikan kehancuran dan kerusakan sekitar 1.460 bangunan di kamp pengungsi Jenin, Nur Shams, dan Tulkarem.
Perkembangan ini terjadi di tengah meningkatnya serangan harian oleh para pemukim Zionis yang berada di bawah perlindungan tentara Israel, dan serangan berkelanjutan ke wilayah Palestina, termasuk Al-Quds (Yerusalem) Timur, sejak dimulainya perang genosida Israel di Gaza pada 7 Oktober 2013. Menurut sumber medis Palestina, serangan di Tepi Barat telah mengakibatkan kematian 1.071 warga Palestina dan terlukanya hampir 10.000 lainnya, di samping penangkapan lebih dari 20.000 warga Palestina, termasuk 1.600 anak-anak. (alalam)
