Jakarta, ICMES. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan bahwa musuh negara ini sangat menyadari tidak dapat mengalahkan Iran melalui agresi militer. Sementara itu, Panglima Angkatan Bersenjata Iran, Mayjen Amir Hatami, menegaskan pihaknya tidak menyia-nyiakan waktu sedetik pun dalam pengembangan kemampuan pertahanan mereka, dan upaya terus digalakkan demi meningkatkan kekuatan militer Republik Islam Iran.
Tentara Lebanon mengecam keras serangan pasukan pendudukan Israel yang hampir mengenai pasukan Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (UNIFIL) di Lebanon selatan, dan menyebutnya sebagai “eskalasi berbahaya.”
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan beberapa menterinya kembali menegaskan penolakan mereka terhadap pembentukan negara Palestina, menjelang pemungutan suara Dewan Keamanan PBB atas resolusi rancangan AS mengenai Gaza yang membahas kemungkinan pembentukan negara Palestina di masa depan.
Berita selengkapnya:
Pezeskhian: Musuh Tahu Tak Bisa Memperoleh Apapun dengan Menyerang Iran
Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan bahwa musuh negara ini sangat menyadari tidak dapat mengalahkan Iran melalui agresi militer. Sementara itu, Panglima Angkatan Bersenjata Iran, Mayjen Amir Hatami, menegaskan pihaknya tidak menyia-nyiakan waktu sedetik pun dalam pengembangan kemampuan pertahanan mereka, dan upaya terus digalakkan demi meningkatkan kekuatan militer Republik Islam Iran.
Menurut jaringan berita Al-Alam, konspirasi musuh terhadap Iran tidak akan mengenal batas, dan mereka menggunakan segala cara untuk melemahkan negara ini. Karena itu, sebagaimana dinyatakan Presiden Pezeshkian, musuh sepenuhnya menyadari bahwa mereka tidak dapat mengalahkan Iran melalui serangan militer, sehingga berupaya memicu masalah ekonomi dan ketidakstabilan di berbagai sektor untuk menciptakan ketidakpuasan dan menunggangi keadaan.
Dalam pertemuannya dengan Dewan Strategis Kementerian Pertahanan, Pezeshkian memuji Angkatan Bersenjata Iran, dan menyatakan bahwa berkat peran Kementerian Pertahanan, Angkatan Bersenjata Iran dapat secara efektif menyatukan dan memperkuat kapabilitas berbagai sektor di seluruh negeri.
Angkatan Bersenjata tidak menyia-nyiakan waktu dalam mengembangkan kapabilitas pertahanan mereka, sebagaimana ditegaskan oleh Panglima Angkatan Bersenjata Iran, Mayor Jenderal Amir Hatami, yang menjelaskan bahwa upaya terus dilakukan dan dengan tekun untuk meningkatkan elemen-elemen kekuatan yang bermanfaat bagi Angkatan Bersenjata dan Republik Islam Iran.
Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Iran BidangHukum dan Urusan Internasional, Kazem Gharibabadi, menegaskan bahwa entitas Zionis, yang secara ilegal memiliki senjata nuklir, dan Amerika Serikat, yang sedang mengembangkan persenjataan nuklirnya sendiri, merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional. Dia menyebut agresi Zionis-Amerika terhadap Iran sebagai contoh ancaman tersebut.
Gharibabadi menuntut tanggung jawab komunitas internasional untuk memenuhi kewajibannya, dan menyatakan bahwa agresi ini tidak akan terbatas pada Iran saja, melainkan dapat meluas ke negara-negara lain di masa mendatang. (alalam)
Tentara Lebanon Kecam Serangan Israel terhadap Pasukan Penjaga Perdamaian PBB
Tentara Lebanon mengecam keras serangan pasukan pendudukan Israel yang hampir mengenai pasukan Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (UNIFIL) di Lebanon selatan, dan menyebutnya sebagai “eskalasi berbahaya.”
Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Minggu (16/11), militer Lebanon mengatakan bahwa serangan terhadap patroli UNIFIL adalah yang terbaru dari serangkaian “pelanggaran kedaulatan Lebanon”, dan bahwa tindakan Israel menyebabkan ketidakstabilan di Lebanon dan menghambat penyelesaian penempatan militer di selatan.
Tentara Lebanon menambahkan bahwa komando militer “bekerja sama dengan negara-negara sahabat untuk mengakhiri pelanggaran yang sedang berlangsung oleh musuh, Israel, dan ini mengharuskan adanya tindakan segera karena merupakan eskalasi berbahaya.”
Pasukan Israel “menembak pasukan penjaga perdamaian UNIFIL dari tank Merkava dari dekat posisi yang telah didirikan Israel di wilayah Lebanon,” kata pasukan penjaga perdamaian dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu.
Tentara Israel mengakui bahwa tentaranya melepaskan tembakan, tetapi mengklaim bahwa “kondisi cuaca buruk” menyebabkan mereka mengira patroli PBB sebagai “tersangka.” UNIFIL menyatakan bahwa peluru senapan mesin berat mengenai personel mereka dari jarak sekitar 5 meter (5,5 yard). “Sekali lagi, kami menyerukan kepada [militer Israel] untuk menghentikan segala bentuk perilaku agresif dan serangan terhadap atau di dekat pasukan penjaga perdamaian,” ungkap UNIFIL.
UNIFIL mengatakan penembakan itu “merupakan pelanggaran serius terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701,” yang mengakhiri perang tahun 2006 antara Israel dan gerakan perlawanan Hizbullah.
Resolusi 1701 juga menjadi dasar kesepakatan gencatan senjata November lalu.
Kantor berita Lebanon, NNA, belakangan ini juga melaporkan bahwa Lebanon berencana mengajukan pengaduan kepada Dewan Keamanan PBB terkait dengan pembangunan tembok beton oleh Israel di sepanjang perbatasan selatannya yang melintasi “Garis Biru,” garis demarkasi yang memisahkan Lebanon dari wilayah-wilayah yang diduduki Israel.
Sementara itu, serangan pesawat nirawak Israel menggugurkan satu orang setelah menyerang kota al Mansouri di Lebanon selatan.
NNA mengonfirmasi bahwa “serangan pesawat nirawak musuh” di al Mansouri menggugurkan Muhammad Shweikh, kepala Sekolah Umum al Mansouri.
Pesawat nirawak tersebut menghantam mobil Shweikh di dekat lapangan sepak bola Stadion Imam Musa al Sadr, hingga memicu kebakaran.
Tentara Israel menewaskan lebih dari 4.000 orang dan melukai hampir 17.000 orang dalam serangannya di Lebanon, yang dimulai pada Oktober 2023 dan berubah menjadi agresi skala penuh pada September 2024.
Israel dan Hizbullah mencapai kesepakatan gencatan senjata yang berlaku efektif pada 27 November 2024. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Israel diharuskan untuk menarik diri sepenuhnya dari wilayah Lebanon, tetapi dalam praktiknya Israel tetap menempatkan pasukan di lima lokasi sehingga jelas-jelas melanggar resolusi 1701 dan ketentuan perjanjian November 2024. (presstv/alalam)
Netanyahu Kembali Tegaskan Penolakannya terhadap Berdirinya Negara Palestina
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan beberapa menterinya kembali menegaskan penolakan mereka terhadap pembentukan negara Palestina, menjelang pemungutan suara Dewan Keamanan PBB pada hari Senin (17/11) atas resolusi rancangan AS mengenai Gaza yang membahas kemungkinan pembentukan negara Palestina di masa depan.
Tidak seperti versi sebelumnya, rancangan resolusi baru ini, yang mengadopsi rencana perdamaian Presiden AS Donald Trump untuk Gaza, memuat referensi tentang kemungkinan negara Palestina di masa depan, sesuatu yang telah ditentang keras oleh pemerintah Israel selama bertahun-tahun.
Pada awal rapat kabinet hari Minggu (16/11), Netanyahu mengatakan, “Penolakan kami terhadap negara Palestina di bagian mana pun dari tanah ini tidak berubah.” Dia juga menekankan bahwa dirinya tidak membutuhkan “pelajaran dari siapa pun” dalam masalah ini.
Sehari sebelumnya, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, politisi sayap kanan, menuduh Netanyahu memilih bungkam sejak Prancis dan beberapa negara lain mengakui Negara Palestina pada bulan September.
Smotrich menulis di platform X, “Segera rumuskan tanggapan yang tepat dan tegas yang memperjelas kepada seluruh dunia bahwa tidak akan pernah ada negara Palestina di tanah air kami.”
Senada dengan ini, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, politisi sayap kanan, mengumumkan di media sosial bahwa partainya, Otzma Yehudit (Kekuatan Yahudi), tidak akan berpartisipasi dalam “pemerintahan mana pun yang menerima” pembentukan negara Palestina.
Menteri Pertahanan Yisrael Katz dan Menteri Luar Negeri Gideon Sa’ar melalui platform X juga menegaskan penolakan mutlak mereka terhadap negara Palestina.
Rancangan resolusi tersebut mendukung rencana Trump yang menghasilkan gencatan senjata di Gaza pada 10 Oktober, setelah dua tahun perang.
Menurut salinan yang dilihat AFP, rancangan resolusi itu menyerukan pengerahan “pasukan stabilisasi internasional” di wilayah Palestina dan memberikan mandat kepada “dewan perdamaian”, yang kemungkinan akan dipimpin oleh Trump, untuk mengelola Gaza untuk sementara waktu hingga akhir Desember 2027.
Resolusi Dewan Keamanan secara efektif akan mewakili transisi ke fase kedua perjanjian yang didukung AS dan dicapai bulan lalu. Perjanjian ini menghasilkan gencatan senjata setelah dua tahun perang yang berkobar menyusul serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. (raialyoum)
