Jakarta, ICMES. Badan Penyiaran Israel, Kan, melaporkan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memberi tahu para menterinya bahwa Presiden AS Donald Trump telah memberinya “lampu hijau” untuk menyerang Lebanon, dengan alasan penolakan Hizbullah untuk melucuti senjata.
Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengumumkan niatnya untuk mengadakan pertemuan darurat tingkat menteri pada hari Sabtu di Jeddah untuk merumuskan sikap negara-negara Islam mengenai wilayah Somaliland yang menyempal dari Somalia, dan pengakuan rezim Zionis Israel atas wilayah tersebut.
Kelompok separatis Yaman Dewan Transisi Selatan (STC) pada hari Rabu menuduh Arab Saudi menahan secara sewenang-wenang delegasi tingkat tinggi yang telah melakukan perjalanan ke Riyadh untuk melakukan pembicaraan menyusul pecahnya bentrokan di Yaman selatan.
Berita selengkapnya:
Netanyahu Mengaku Mendapat Lampu Hijau dari AS untuk Serang Lebanon
Badan Penyiaran Israel, Kan, melaporkan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memberi tahu para menterinya bahwa Presiden AS Donald Trump telah memberinya “lampu hijau” untuk menyerang Lebanon, dengan alasan penolakan Hizbullah untuk melucuti senjata.
Laporan pada pada Rabu malam (7/1) tersebut menambahkan, “Perdana Menteri Netanyahu memberi tahu para menteri kabinetnya bahwa Israel mendapat lampu hijau dari Presiden Trump untuk melancarkan serangan terhadap Lebanon karena Hizbullah menolak meletakkan senjatanya.”
Tidak ada keterangan lebih lanjut, dan tidak ada komentar langsung dari AS mengenai laporan Israel tersebut.
Pada akhir Desember, Kan melaporkan bahwa tentara Israel telah menyusun rencana untuk serangan skala besar terhadap target Hizbullah jika pemerintah dan tentara Lebanon gagal melucuti senjata kelompok pejuang Muslim Syiah tersebut.
Pada saat itu Kan mengutip pernyataan sumber keamanan berpangkat tinggi bahwa “AS telah diberitahu bahwa jika Hizbullah tidak benar-benar melucuti senjatanya, Israel akan melakukannya sendiri, bahkan jika ini menyebabkan pertempuran selama berhari-hari atau bahkan pecahnya kembali pertempuran di utara.”
Pada tanggal 5 Agustus 2025, pemerintah Lebanon menyetujui resolusi yang membatasi senjata hanya untuk negara, termasuk senjata Hizbullah, dan pada bulan September tahun yang sama menyambut rencana lima tahap yang dikembangkan oleh militer untuk menerapkan keputusan tersebut.
Namun, Sekjen Hizbullah Syeikh Naim Qassem berulang kali menyatakan pihaknya pantang melepaskan senjatanya, dan menganggap resolusi itu melemahkan Lebanon terhadap Israel. Dia juga menyerukan penarikan tentara Israel dari wilayah Lebanon.
Belakangan ini, media Israel telah melaporkan bahwa tentara Israel telah “menyelesaikan” rencana “serangan skala besar” terhadap posisi Hizbullah jika pemerintah dan tentara Lebanon gagal memenuhi komitmen mereka untuk melucuti senjata kelompok tersebut.
Hal ini terjadi ketika Israel terus melanggar perjanjian gencatan senjata tanggal 27 November 2014, melalui serangan udara hampir setiap hari, dan pendudukan berkelanjutan atas lima bukit Lebanon di selatan, yang direbutnya selama perang terakhir, selain wilayah lain yang telah didudukinya selama beberapa dekade.
Perjanjian gencatan senjata mengakhiri serangan Israel terhadap Lebanon yang dimulai pada Oktober 2013, sebelum meningkat menjadi perang skala penuh pada September 2014, yang mengakibatkan lebih dari 4.000 gugur dan sekitar 17.000 orang terluka. (ry)
OKI Adakan Sidang Darurat Soal Somaliland
Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengumumkan niatnya untuk mengadakan pertemuan darurat tingkat menteri pada hari Sabtu di Jeddah untuk merumuskan sikap negara-negara Islam mengenai wilayah Somaliland yang menyempal dari Somalia, dan pengakuan rezim Zionis Israel atas wilayah tersebut.
OKI dalam pernyataannya pada hari Rabu (7/1) mengumumkan pihaknya telah memutuskan untuk “mengadakan pertemuan luar biasa Dewan Menteri Luar Negeri pada hari Sabtu, 10 Januari, di markas Sekretariat Jenderal OKI di Jeddah (Arab Saudi bagian barat), untuk membahas perkembangan yang cepat dan berbahaya di Somalia.”
Pernyataan tersebut menambahkan, “Pertemuan ini diadakan mengingat perkembangan terkini yang diwakili oleh deklarasi entitas pendudukan Israel tentang pengakuannya terhadap wilayah yang disebut Somaliland sebagai negara merdeka, sebuah langkah yang merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Somalia.”
Langkah ini diambil sehari setelah kunjungan Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa’ar ke Somaliland dan sekitar dua minggu setelah Israel mengakuinya. Sekjen Liga Arab Ahmed Aboul Gheit menyebut kunjungan itu sebagai “upaya gagal” untuk mendorong pengakuan Israel atas pemisahan diri tersebut, dan menganggapnya sebagai “pelanggaran terang-terangan” terhadap persatuan dan kedaulatan Somalia, yang dapat merusak perdamaian dan keamanan di Tanduk Afrika, Laut Merah, dan Teluk Aden.
Menurut pernyataan tersebut, pertemuan OKI bertujuan “merumuskan sikap bersama dunia Islam mengenai perkembangan ini dan menegaskan kembali dukungan yang teguh kepada kedaulatan dan integritas teritorial Republik Federal Somalia, sesuai dengan konvensi internasional dan resolusi OKI yang relevan.”
Langkah darurat oleh OKI juga diambil langsung setelah Sekretariat Jenderal Liga Arab mengeluarkan pernyataan resmi yang sangat keras dan mengutuk kunjungan Gideon Sa’ar ke Hargeisa, ibu kota wilayah Somaliland.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Iran pada hari Rabu mengutuk keras kunjungan Gideon Sa’ar ke Hargeisa dan menegaskan bahwa kunjungan tersebut dilakukan di luar batas hukum internasional dan merupakan pelanggaran langsung terhadap kedaulatan dan integritas Somalia.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, menekankan bahwa setiap kontak resmi dengan entitas separatis bertentangan dengan hukum internasional dan merusak fondasi tatanan internasional yang didasarkan pada penghormatan terhadap kedaulatan negara.
Baghaei menjelaskan bahwa komunitas internasional secara konsisten menekankan status Somalia sebagai negara merdeka dan anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dia memperingatkan bahwa tindakan Israel tersebut merupakan preseden berbahaya yang bertujuan untuk membubarkan negara dan mendestabilisasi kawasan.
Dia menyerukan tindakan terkoordinasi di antara negara-negara Islam dan Afrika serta komunitas internasional untuk mencegah pelanggaran terhadap kedaulatan nasional Somalia dan untuk menghindari pemberlakuan realitas politik baru yang bertentangan dengan hukum internasional. (ry/alalam)
Kehilangan Kontak, Separatis Yaman Tuding Saudi Tahan Utusan Mereka
Kelompok separatis Yaman Dewan Transisi Selatan (STC) pada hari Rabu menuduh Arab Saudi menahan secara sewenang-wenang delegasi tingkat tinggi yang telah melakukan perjalanan ke Riyadh untuk melakukan pembicaraan menyusul pecahnya bentrokan di Yaman selatan.
STC, yang didukung UEA, dalam sebuah pernyataannya pada hari Rabu (7/1) menyebutkan bahwa Arab Saudi telah menahan lebih dari 50 pejabat STC dan membawa mereka ke lokasi yang tidak diketahui. STC menuntut pembebasan mereka segera dan meminta Riyadh bertanggung jawab atas keselamatan mereka.
Mereka mengaku telah kehilangan kontak dengan delegasi mereka yang berkunjung ke Riyadh untuk melakukan pembicaraan. Mereka menuntut agar Arab Saudi menjamin keselamatan mereka.
Seorang pejabat STC mengatakan bahwa lebih dari 50 pejabat kelompok ini telah kehilangan kontak dengan rekan dan keluarga mereka sejak tiba di ibu kota Saudi.
Seorang pejabat senior dewan, Amr al-Bayd, mengkonfirmasi kepada wartawan dalam panggilan video bahwa saksi mata melihat kelompok tersebut menaiki bus hitam di bandara Riyadh.
Delegasi tersebut melakukan perjalanan dari Yaman atas permintaan Riyadh menyusul perkembangan dalam beberapa minggu terakhir yang menyebabkan STC merebut kendali atas provinsi Hadramawt dan al-Mahra.
Arab Saudi, yang mendukung faksi lain, menanggapi tegas, dan menuntut penarikan pasukan STC. Pasukan yang didukung Arab Saudi kemudian merebut kembali kendali atas kedua wilayah tersebut.
Sementara itu, UEA mengumumkan penarikan semua pasukannya dari Yaman.
Riyadh menyerukan perundingan di wilayahnya mengenai masa depan Yaman selatan, yang untuknya Dewan STC menuntut kemerdekaan. STC menyetujui hal tersebut di bawah tekanan akibat kehilangan wilayahnya.
Kepala STC, Aidarus al-Zubaidi, seharusnya berangkat ke Arab Saudi untuk bergabung dengan delegasi STC, tetapi koalisi pimpinan Saudi yang mendukung pemerintah Yaman mengklaim bahwa ia telah melarikan diri.
Koalisi tersebut melakukan lebih dari 15 serangan udara hari ini di provinsi al-Dhali’, wilayah asal al-Zubaidi, dan menuduhnya mengerahkan pasukan dan bala bantuan di sana. (ry)
