Jakarta, ICMES. Sekjen Hizbullah Syeikh Naim Qassem menyatakan bahwa AS berupaya meningkatkan agresi Israel terhadap Lebanon, dan menganggap AS sebagai “mediator yang tidak jujur.”
Ali Akbar Velayati, penasihat Pemimpin Besar Iran untuk urusan internasional, menanggapi pelanggaran gencatan senjata berulang Israel di Jalur Gaza dan dukungan AS terhadap entitas Zionis tersebut.
Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia menyerukan penyelidikan yang “independen, transparan, dan cepat” atas pembantaian dan pelanggaran berat yang terjadi di dan sekitar El Fasher, Darfur Utara, Sudan barat, sejak Pasukan Dukungan Cepat (RSF) merebut kendali kota tersebut.
Berita selengkapnya:
Sekjen Hizbullah: AS Berusaha Memperluas Agresi Israel terhadap Lebanon
Sekjen Hizbullah Syeikh Naim Qassem menyatakan bahwa AS berupaya meningkatkan agresi Israel terhadap Lebanon, dan menganggap AS sebagai “mediator yang tidak jujur.”
Hal ini disampaikan dalam pidato yang disiarkan di televisi oleh saluran TV Al-Manar, Jumat (31/10), pada pembukaan “pasar rakyat” untuk produk pertanian dan barang-barang rumah tangga di pinggiran selatan Beirut.
Syeikh Qassem mengatakan, “AS beroperasi di Lebanon dengan kedok berupaya mengatasi masalah, menghentikan agresi Israel, dan mendukung kedaulatan dan kemerdekaan Lebanon. Namun, pengalaman menunjukkan bahwa AS bukanlah perantara yang jujur, melainkan justru merupakan sponsor utama agresi tersebut, yang berkontribusi pada perluasan dan keberakarannya di Lebanon dan kawasan sekitar.”
Dia menambahkan, “Setiap kali utusan AS berkunjung atau setiap kali ada pernyataan dirilis oleh AS atau entitas mana pun yang mendukung AS, skala serangan terhadap Lebanon meningkat drastis.”
Dia juga mengatakan, “Pernyataan Amerika sering kali mengandung pembenaran bagi Israel, dan andil dalam pencitraan Israel sebagai negara yang menawarkan apa yang terbaik, sementara Lebanon dianggap bertanggung jawab, diharuskan patuh, dan menjadi sasaran tekanan untuk melepaskan kemampuan, kebebasan, dan kemerdekaannya. Semua itu demi memenuhi semua keinginan Israel.”
Syeikh Qassem memperingatkan, “Israel berusaha melucuti kekuatan Lebanon (senjata Hizbullah), dan ini merupakan langkah menuju proyek Israel Raya,” namun “pendekatan ini ditolak dan tidak ada seorangpun patriotik di Lebanon akan menerimanya.”
Pada tanggal 5 Agustus, kabinet Lebanon memutuskan untuk membatasi semua senjata di negara tersebut, termasuk milik Hizbullah, hanya untuk negara, dan menugaskan militer untuk menyusun rencana guna mencapai hal ini dalam bulan yang sama dan melaksanakannya sebelum akhir tahun.
Namun, Syeikh Naim Qassem berulang kali menegaskan penolakannya terhadap perlucutan senjata Hizbullah, dan menuntut penarikan penuh Israel dari wilayah Lebanon.
Dalam beberapa pekan terakhir, Israel telah meningkatkan serangannya terhadap Lebanon, termasuk pembunuhan terhadap orang-orang yang diklaimnya sebagai anggota Hizbullah, dan melancarkan serangan di wilayah Lebanon timur dan selatan, dengan dalih membidik infrastruktur militer kelompok tersebut.
Badan Penyiaran Israel pada hari Jumat melaporkan bahwa Tel Aviv sedang mempertimbangkan peningkatan operasi militernya di Lebanon, dengan dalih sebagai respon terhadap upaya Hizbullah meningkatkan kekuatannya.
Dikutip oleh badan tersebut, seorang pejabat senior anonim Israel mengatakan, “Hizbullah berhasil membangun kembali sebagian infrastruktur militernya dan telah menyelundupkan ratusan rudal jarak pendek dari Suriah ke Lebanon dalam beberapa bulan terakhir.” (railayoum)
Velayati: Trump Tidak Mencari Perdamaian di Gaza, Melainkan Memburu Uang Negara-Negara Islam
Ali Akbar Velayati, penasihat Pemimpin Besar Iran untuk urusan internasional, menanggapi pelanggaran gencatan senjata berulang Israel di Jalur Gaza dan dukungan AS terhadap entitas Zionis tersebut.
Velayati mengatakan bahwa Presiden AS Donald Trump tidak bertujuan menjaga perdamaian, melainkan untuk mengamankan kepentingan finansial di negara-negara Islam.
“Tujuan Trump dalam menyangkal pelanggaran gencatan senjata oleh entitas Zionis pembunuh anak-anak di Gaza bukanlah menjaga perdamaian, melainkan untuk menghilangkan hambatan dalam pelaksanaan kontrak keuangannya dengan negara-negara Islam dan untuk mengeksploitasi kekayaan mereka semaksimal mungkin,” ungkap Velayati, Jumat (31/10).
Mengacu pada pertemuan beberapa pemimpin Arab, Islam, dan Barat dengan Trump beberapa waktu lalu di Sharm el-Sheikh, Mesir, dia menambahkan, “Sandiwara Sharm el-Sheikh terjadi dalam kerangka yang sama.”
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengeluarkan peringatan sebagai tanggapan atas pengumuman AS untuk melanjutkan uji coba senjata nuklir. Dia menyebutnya sebagai langkah yang regresif dan tidak bertanggung jawab.
Araghchi mengecam Washington karena mengubah nama “Departemen Pertahanan” menjadi “Departemen Perang” dan mengecam AS sebagai “pengganggu bersenjata nuklir.”
“Pengganggu yang sama telah menjelek-jelekkan program nuklir damai Iran dan mengancam akan melakukan serangan lebih lanjut terhadap fasilitas nuklir kami yang dijaga ketat, semuanya merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional,” katanya.
Dia mengecam kritikan AS yang berkepanjangan terhadap program nuklir damai Iran, sementara di saat yang sama AS melanjutkan uji coba senjata atomnya sendiri.
“Jangan salah: AS adalah Risiko Proliferasi Paling Berbahaya di Dunia,” tegas Araghchi, dengan alasan bahwa dimulainya kembali uji coba nuklir merupakan ancaman serius bagi perdamaian dan keamanan internasional. (tasnim/presstv)
PBB Serukan Penyelidikan Genosida di el Fasher Sudan secara Independen dan Segera
Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia menyerukan penyelidikan yang “independen, transparan, dan cepat” atas pembantaian dan pelanggaran berat yang terjadi di dan sekitar El Fasher, Darfur Utara, Sudan barat, sejak Pasukan Dukungan Cepat (RSF) merebut kendali kota tersebut.
Juru bicara lembaga tersebut, Seif Magango, dalam konferensi pers daring dari Jenewa, Jumat (31/10), mengatakan pihaknya telah menerima laporan tentang “kekejaman mengerikan” yang dilakukan oleh RSF sejak terjadi serangan mereka di El Fasher pada 23 Oktober, termasuk “pembunuhan massal, penjarahan, pemerkosaan, dan serangan terhadap pekerja kemanusiaan.”
Magango menambahkan bahwa jumlah warga sipil yang tewas, termasuk mereka yang “kini lolos dari pertempuran,” dapat mencapai ratusan, dan bahwa kantor PBB telah menerima video dan foto yang mendokumentasikan pelanggaran berat hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia.
Dia menyebutkan adanya “laporan yang meresahkan” tentang serangan terhadap Rumah Sakit Saudi dan pusat kesehatan lainnya di kota tersebut, serta kesaksian yang menunjukkan bahwa setidaknya 25 perempuan diperkosa di dalam tempat penampungan pengungsi di dekat Universitas El Fasher, yang memaksa sekitar 100 keluarga mengungsi di bawah tembakan gencar.
“Pelanggaran-pelanggaran ini dapat dianggap sebagai kejahatan menurut hukum internasional,” katanya, sembari menekankan keharusan pelaksanaan investigasi independen dan menyeluruh untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab, dan menjamin hak para korban dan keluarga mereka.
Komandan RSF, Mohamed Hamdan Dagalo Hemedti mengakui adanya “pelanggaran” di El Fasher dan berjanji membentuk komite investigasi. Namun, Magango menegaskan, “Tanggung jawab untuk memulai investigasi berada di tangan otoritas Sudan.” Dia menekankan pentingnya investigasi yang independen dan transparan.
RSF merebut kendali El Fasher, benteng terakhir tentara di Darfur, di tengah peringatan risiko perpecahan Sudan. RSF kini menguasai lima negara bagian Darfur, sementara tentara masih menguasai sebagian besar negara bagian lainnya, termasuk ibu kota, Khartoum. (aljazeera)
