Jakarta, ICMES. Presiden Iran Sayid Ebrahim Raisi mengutuk aksi berantai peracunan siswi di berbagai daerah di  Iran dan menyebutnya “kejahatan dan tindakan tidak manusiawi” yang dilakukan oleh musuh Iran.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Kanaani mengutuk nasihat palsu pemerintah AS soal hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi, dan mengatakan bahwa negara pendukung rezim pendudukan dan agresor tidak memenuhi syarat untuk berkomentar tentang isu itu.

Suriah mengutuk keras apa yang disebutnya kunjungan ilegal pejabat militer AS ke pangkalan militer ilegal AS di Suriah timur laut, dan menyebut tindakan itu sebagai pelanggaran mencolok terhadap kedaulatan negara dan integritas teritorial Suriah.

Berita Selengkapnya:

Kasus Berantai Siswi Keracunan, Presiden Raisi Sebut Musuh Iran “Tak Manusiawi”

Presiden Iran Sayid Ebrahim Raisi mengutuk aksi berantai peracunan siswi di berbagai daerah di  Iran dan menyebutnya “kejahatan dan tindakan tidak manusiawi” yang dilakukan oleh musuh Iran.

“Konspirasi baru musuh untuk menciptakan ketakutan di ha para siswa dan orang tua mereka adalah kejahatan dan tindakan tidak manusiawi,” kata Raisi dalam pidatonya padasidang kabinet, Ahad (5/3).

Dia memerintahkan pejabat Iran terkait untuk segera menyelidiki kasus tersebut dan memberi tahu publik tentang itu demi menghilangkan kekhawatiran mereka.

Dia menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan “mata rantai lain dalam rangkaian plot musuh” yang dilakukan untuk menciptakan kekacauan di negeri ini, memanipulasi opini publik, dan menanamkan rasa takut di kalangan siswa.

Kepala eksekutif Iran menekankan pentingnya menemukan dan menindak tegas pelaku dan dalang di balik kasus berantai tersebut.

Sejak November 2022, beberapa siswa Iran telah melaporkan gejala keracunan saat bersekolah. Wabah dimulai di kota Qom dan kemudian meluas ke kota-kota lain.

Dalam kebanyakan kasus, siswa mengalami gangguan pernapasan, mual, kelelahan dan pusing, sementara beberapa dirawat di rumah sakit.

Pada hari Jumat lalu, Presiden Raeisi mengumumkan bahwa dia telah menugaskan menteri intelijen dan dalam negeri untuk menyelidiki dan mengusut tuntas kasus keracunan siswa.

“Melalui perang hibridanya, musuh berusaha menciptakan keputusasaan di tengah masyarakat. Dan baru-baru ini melalui perang psikologisnya,  musuh berusaha menciptakan stres dan ketakutan di kalangan siswa dan orang tua demi memicu kerusuhan,” katanya.

Secara terpisah, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Kanaani mengatakan negara ini belakangan menjadi sasaran kampanye media yang intensif untuk mengalihkan perhatian dari kerusuhan dan krisis internal yang membelit Rezim Zionis Israel.

Dia juga menekankan bahwa menyembunyikan kebenaran tidak akan menyelamatkan rezim Israel dari kehancuran dan masa depannya.

Dalam beberapa bulan terakhir, Israel dilanda gelombang aksi protes besar-besaran dan terkadang diwarnai kekerasan terhadap kabinet sayap kanan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang Israel marah pada kebijakan Netanyahu, terutama apa yang disebut reformasi peradilan.

Dalam pernyataan terbaru, Ahad,  Kanaani di Twitter menyatakan kebohongan anti- Iran di media bukanlah fenomena baru, namun belakangan semakin intensif lantaran beberapa faktor.

“Beberapa media asing selalu mempropagandakan kebohongan terhadap Republik Islam Iran, tetapi propaganda palsu demikian telah diintensifkan dalm beberapa bulan terakhir, dan ini memiliki beberapa alasan,” tulisnya.

Dia kemudian menjelaskan, “Salah satu alasan terpenting pengintesifan propaganda palsu tentang Iran adalah bahwa rezim apartheid Israel telah lama terlibat dalam perselisihan politik, kerusuhan jalanan dan krisis internal, tapi tentu saja penyembunyian fakta tidak membantu rezim itu dalam upaya kabur dari keyakinannya, yang merupakan disintegrasi.” (presstv/irna)

Singgung Kebiaban AS di Afsel, Iran Sebut Washington Tak Layak Bernasihat Soal HAM

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Kanaani mengutuk nasihat palsu pemerintah AS soal hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi, dan mengatakan bahwa negara pendukung rezim pendudukan dan agresor tidak memenuhi syarat untuk berkomentar tentang isu itu.

“Ada saat di mana AS mendukung rezim apartheid di Afrika Selatan, CIA membantunya menangkap Mandela,” tulis Kanaani di akun Twitternya, Ahad (5/3).

Rincian baru yang dilaporkan oleh TIME memperkuat asumsi bahwa CIA membantu rezim rasis Afrika Selatan menangkap pemimpin anti-apartheid Nelson Mandela pada tahun 1962.

Laporan itu menambah bukti bahwa pemerintahan Presiden John F. Kennedy berperan dalam penangkapan Mandela pada suatu waktu, ketika para pejabat AS menghadapi gerakan hak-hak sipil yang semakin intens di Amerika.

Mandela akhirnya mendekam dalam penjara selama 27 tahun karena memimpin Kongres Nasional Afrika (ANC), yang menentang kebijakan apartheid yang membuat penduduk kulit hitam Afrika Selatan didiskriminasi, dengan kondisi yang acapkali tidak manusiawi.

Dia akhirnya dibebaskan pada tahun 1990 saat apartheid runtuh, dan terpilih sebagai presiden kulit hitam pertama Afrika Selatan pada tahun 1994. Dia menjabat selama lima tahun hingga kemudian meninggal pada tahun 2013 pada usia 95 tahun.

“Hari ini, itu (AS) adalah sekutu strategis dan pendukung rezim apartheid Zionis. AS tidak pantas membela HAM dan demokrasi,” ungkap Kanaani.

Iran menyebut Israel sebagai biang kerok instabilitas dan carut marat situasi kawasan Timteng, namun juga menegaskan bahwa kebiadaban Israel yang didukung AS tidak akan mengubah nasib buruk yang pasti menimpa rezim Zionis tersebut.

Teheran menyebutkan bahwa sejarah rezim apartheid sarat dengan pembunuhan, pembantaian, penyiksaan dan pembunuhan anak-anak Palestina, dan menggambarkan kekejaman rezim Tel Aviv dan pembantaian perempuan dan anak-anak Palestina sebagai indikasi kemiskinan Zionis.( fna)

Damaskus Kutuk “Kunjungan Ilegal” Kepala Staf Militer AS ke Wilayah Suriah

Suriah mengutuk keras apa yang disebutnya kunjungan ilegal pejabat militer AS ke pangkalan militer ilegal AS di Suriah timur laut, dan menyebut tindakan itu sebagai pelanggaran mencolok terhadap kedaulatan negara dan integritas teritorial Suriah.

”Kepala staf AS melakukan kunjungan ilegal ke pangkalan militer ilegal AS di Suriah timur laut, dan mengklaim bahwa alasan kunjungan ini adalah untuk menilai efektivitas perang melawan organisasi ISIS, namun komunitas internasional tahu persis bahwa ISIS adalah keturunan tidak sah dari intelijen AS,” kata seorang sumber resmi di Kementerian Luar Negeri Suriah dalam sebuah pernyataannya pada hari Ahad (5/3).

Sumber itu menambahkan bahwa ISIS telah menyerang warga Suriah yang tidak berdosa sehingga lebih dari 60 orang gugur dalam beberapa hari terakhir.

Sumber tersebut memastikan bahwa dukungan yang diberikan oleh pasukan AS kepada teroris dan milisi separatis di wilayah pendudukannya adalah pernyataan sikap AS yang bertujuan untuk memperpanjang perang teroris terhadapSuriah untuk tujuan yang tidak lagi tersembunyi dari siapa pun.

Sumber itu juga menyebutkan buruknya situasi penanganan dampak bencana gempa di Suriah akibat tindakan sepihak yang diberlakukan secara paksa oleh pemerintah AS terhadap Suriah.

 â€œSuriah mengutuk keras pelanggaran mencolok yang dilakukan oleh pejabat militer AS atas kedaulatan dan integritas teritorial ini,” ungkap sumber itu.

Dia menyerukan kepada pemerintah AS agar segera menghentikan pelanggaran hukum internasional yang sistematis dan terus menerus, dan menyudahi dukungannya kepada milisi bersenjata separatis.

Sumber itu menyimpulkan bahwa Suriah menegaskan kembali bahwa praktik AS ini tidak akan mengalihkan Damskus dari fokus memerangi terorisme dan upayanya untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan stabilitasnya. (sana)