Rangkuman Berita Utama Timteng Senin 23 Desember 2019

imigran yahudi zionisJakarta, ICMES. Data statistik terbaru dari perwakilan Yahudi terkait imigran Yahudi di dunia mencatat bahwa sebanyak 250,000 imigran Yahudi telah tiba di Israel (Palestina pendudukan 1948) dalam satu dekade terakhir (2010-2019).

Media Israel mengutip apa disebutnya pernyataan mantan wakil komandan Angkatan Bersenjata Iran, Jenderal Ahmad Reza Pourdastan, bahwa Israel merencanakan peledakan fasilitas nuklir Iran dengan bantuan Amerika Serikat (AS).

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kembali menyatakan kemungkinan negaranya mengirim pasukan militer ke Libya yang dilanda perang saudara.

Lima orang telah dijatuhi vonis hukuman mati terkait kasus pembunuhan jurnalis Saudi Jamal Khashoggi, namun dua tokoh utama yang diselidiki atas pembunuhan itu justru dibebaskan sehingga Saudi mendapat kecaman dari luar negeri.

Berita selengkapnya:

Ini Data Terbaru Jumlah Imigran Zionis di Palestina Pendudukan dalam 10 Tahun Terakhir

Data statistik terbaru dari perwakilan Yahudi terkait imigran Yahudi di dunia mencatat bahwa sebanyak 250,000 imigran Yahudi telah tiba di Israel (Palestina pendudukan 1948) dalam satu dekade terakhir (2010-2019).

Seperti dikabarkan Rai al-Youm, Ahad (22/12/2019), data yang dipublikasi oleh surat kabar Israel Yedioth Ahronoth itu menyebutkan bahwa para imigran itu datang dari 150 negara dunia, 34,000 di antaranya masuk ke Israel pada tahun ini yang merupakan tahun rekor jumlah imigran selama satu dekade tersebut, dan menunjukkan peningkatan 18% dibanding tahun lalu.

Menurut data itu, jumlah imigran terbesar berasal dari Rusia dan Ukraina dengan jumlah sekitar setengah dari jumlah total, bersama dengan Perancis, Amerika Serikat, dan Ethiopia.

Tercatat bahwa 55 ribu imigran datang dari negara-negara Eropa, 36 ribu dari Amerika Utara yang sebagian besar dari Amerika Serikat, 13.500 dari Amerika Latin, 10 ribu dari Ethiopia, 2.500 dari Afrika Selatan, dan 1700 dari negara-negara Asia dan Afrika, yang sebagian besar berasal dari India.

Khusus dari Prancis tercatat 38.000 orang, dan data terbaru ini menunjukkan peningkatan imigrasi Yahudi dibanding dekade sebelumnya.

Pada 2016, sejumlah orang Yahudi datang dari Yaman akibat adanya perang saudi di negara ini.

Kepala perwakilan imigran Yahudi, Yitzhak Herzog, menyatakan sebanyak lebih dari 3000 orang Yahudi juga datang dari negara-negara Timur Tengah dan negara-negara lain yang tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. (mm/raialyoum)

Israel dan AS Berencana Meledakkan Fasilitas Nuklir Iran

Media Israel mengutip apa disebutnya pernyataan mantan wakil komandan Angkatan Bersenjata Iran, Jenderal Ahmad Reza Pourdastan, bahwa Israel merencanakan peledakan fasilitas nuklir Iran dengan bantuan Amerika Serikat (AS).

Dewan penyiaran Israel, Makan, melaporkan adanya pernyataan Pourdastan pada Jumat pekan lalu bahwa rencana peledakan itu hendak dieksekusi ketika di Iran terjadi serangkaian aksi protes terhadap kenaikan harga minyak pada bulan lalu.

“Dengan bantuan AS Rezim Zionis merencanakan peledakan instalasi nuklir Iran ketika terjadi unjuk rasa protes terhadap kenaikan harga di Iran pada bulan lalu,” bunyi pernyataan Pourdastan yang dikutip channel Makan pada Sabtu malam (21/12/2019).

Menurut saluran Israel ini, mantan kepala staf umum angkatan bersenjata Iran Jenderal Gadi Eizenkot pada pekan lalu menegaskan bahwa perjanjian nuklir Iran dengan sejumlah negara terkemuka dunia yang dinamai JCPOA memungkinkan Iran menguasai Timteng dan menggelontorkan dana sekira US$ 1 miliar di Libanon dan US$ 10 miliar di Suriah.

Eizenkot menyatakan demikian pada pekan lalu dalam sebuah forum Pusat Kajian Keamanan Nasional Israel yang bernaung di bawah Universitas Tel Aviv. Menurutnya, kemampuan Iran itu terhalangi oleh keluarnya AS dari perjanjian JCPOA.

Makan juga melaporkan pernyataan Menteri Pertahanan Israel Naftali Bennett pada Rabu lalu bahwa Iran berusaha membuka pangkalan-pangkalan militer di wilayah Suriah, dan dia kemudian bersumbar bahwa Suriah akan menjadi Vietnam bagi Iran dan bahwa Israel akan semakin melancarkan tekanan untuk mencegah rencana-rencana Iran di Suriah. (raialyoum)

Erdogan Tegaskan lagi Kemungkinan Turki Kirim Pasukan ke Libya

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kembali menyatakan kemungkinan negaranya mengirim pasukan militer ke Libya yang dilanda perang saudara.

Libya dewasa ini terbelah dalam dua blok kekuasan; satu adalah Pemerintahan Kesepakatan Nasional (Government of National Accord/GNA) yang diakui PBB serta dipimpin Perdana Menteri Fayez Mustafa al-Sarraj dan bermarkas di ibu kota, Tripoli; dan yang lain Tentara Nasional Libya (Libyan National Army/LNA) yang terdiri atas kelompok-kelompok milisi yang dipimpin Marsekal Lapangan Khalifa Belqasim Haftar serta didukung Mesir dan Uni Emirat Arab (UEA).

Turki hanya mengakui pemerintahan GNA, dan belum lama ini menjalin perjanjian perbatasan laut serta perjanjian militer dan keamanan atau pakta pertahanan.

“Kami mendukung penuh pemerintahan Libya yang sah, dan jika diperlukan maka dukungan ini akan kami berikan secara militer,” ungkapnya pada seremoni peluncuran kapal selam kelas 214 tipe pertama TCG Piri Reis milik Turki di Pangkalan Laut Golcuk, Turki, Ahad (22/12/2019).

Dia menambahkan bahwa jika dirasa perlu maka Turki siap mengirim bantuan pasukan darat, udara, atau laut untuk membela GNA.

Sehari sebelumnya, parlemen Turki mensahkan perjanjian militer dan keamanan negara ini dengan GNA, yang memungkinkan pengiriman pasukan militer ke Libya.

Menurut Reuters, sebuah laporan para ahli PBB bulan lalu menyebutkan bahwa Turki  telah mengirim pasokan militer ke Libya.

Haftar telah memerintahkan LNA untuk menarget kapal-kapal dan perusahaan-perusahaan Turki, melarang penerbangan Turki, dan menangkap warga negara Turki di Libya.

Tak lama setelah parlemen Turki menyetujui pakta pertahanan dengan Libya tersebut, LNA mencegat sebuah kapal Turki berbendera Grenada dan menggelandangnya ke pelabuhan Ras Al Hilal di dekat kota Derna.

Juru bicara pasukan Haftar dalam sebuah pernyataannya pada Sabtu lalu menyatakan bahwa penahanan kapal itu dilakukan “untuk mencari dan memverifikasi muatannya”. (fars/presstv)

Saudi Vonis Hukuman Mati 5 Terdakwa Pembunuhan Kashoggi, Tapi 2 Tokoh Utamanya Dibebaskan

Lima orang telah dijatuhi vonis hukuman mati terkait kasus pembunuhan jurnalis Saudi Jamal Khashoggi, namun dua tokoh utama yang diselidiki atas pembunuhan itu justru dibebaskan sehingga Saudi mendapat kecaman dari luar negeri.

“Pengadilan telah mengeluarkan hukuman mati pada lima pria yang secara langsung terlibat dalam pembunuhan itu,” ungkap juru bicara Kejaksaan Arab Saudi, Shalaan al-Shalaan, dalam jumpa pers, Senin (23/12/2019).

Mengenai tokoh pertama dia mengatakan,”Semua orang yang terbukti terlibat dalam kasus Khashoggi diadili… Ahmed al-Asiri dibebaskan setelah diselidiki karena kurangnya bukti tuduhan terhadapnya.”

Sedangkan mengenai tokoh kedua dalam pembunuhan Khashoggi di Konsulat Saudi di Istanbul pada Oktober tahun lalu itu, dia mengatakan, “Saud Al-Qahtani diselidiki karena pembunuhan Khashoggi dan dia tidak didakwa.”

Menurutnya, pengadilan mengadakan sembilan sesi sidang kasus Khashoggi, putusan dikeluarkan dalam sesi kesepuluh, perwakilan dari keluarga Khashoggi serta pemerintah Turki menghadirinya, terpidana tidak bermusuhan dengan Khashoggi, dan pembunuhan tidak direncanakan sebelumnya.

Dia menjelaskan bahwa 11 tahanan berstatus terdakwa, lima di antaranya divonis hukuman mati dan tiga lainnya dijatuhi hukuman penjara total 24 tahun.

Juru bicara itu menambahkan, “Pengadilan menolak permintaan yang berkaitan dengan 10 orang, dan memutuskan bahwa mereka harus dibebaskan karena kurangnya bukti, termasuk Ahmed Asiri, mantan wakil kepala intelijen Saudi, dan seorang konsultan di pengadilan kerajaan Saudi, Saud Al-Qahtani.”

Al-Shalaan juga menyebutkan, “Putusan-putusan dalam kasus Khashoggi itu belum final, dapat diajukan banding, dan setelah banding, putusan tersebut diajukan ke Mahkamah Agung.”

Terkait vonis tersebut, Sekjen kelompok kebebasan pers Reporters Without Borders, Christophe Deloire, berkomentar, “Ketika Saudi menjatuhkan lima hukuman mati atas pembunuhan Khashoggi, kami takut itu adalah cara untuk membungkam mereka selamanya dan menyembunyikan kebenaran.”

Dia menambahkan, “Persidangan itu tidak menghormati prinsip-prinsip keadilan yang diakui secara internasional,” dan putusan ini bisa jadi merupakan “sarana untuk membungkam para saksi pembunuhan itu selamanya.”

Tidak ada tuntutan yang diajukan terhadap Saud Al-Qahtani, penasihat dekat Pangeran Mahkota Saudi Mohammed bin Salman.

Sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Ms Callamard pada Juni lalu menyimpulkan bahwa kematian Khashoggi adalah “eksekusi di luar hukum” yang dilakukan oleh negara Saudi, dan bahwa ada bukti yang dapat dipercaya yang menjamin penyelidikan lebih lanjut bahwa pejabat tingkat tinggi, termasuk Putra Mahkota Mohammed bin Salman, secara individual bertanggung jawab atas kasus ini. (raialyoum/bbc)