Rangkuman Berita Utama Timteng Senin 21 September 2020

Presiden Aljazair Abdelmadjid TebbouneJakarta, ICMES. Presiden Aljazair Abdelmadjid Tebboune menegaskan negaranya tidak akan menyambut baik dan tidak akan berpartisipasi dalam apa yang dia sebut “kebergegasan menuju normalisasi” hubungan dengan Israel.

Kelompok pejuang Ansarullah (Houthi) di Yaman mengecam perjanjian normalisasi hubungan Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain dengan Rezim Zionis Israel yang disponsori oleh Amerika Serikat.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres menegaskan pihaknya tidak akan mengambil tindakan apa pun terkait desakan Amerika Serikat untuk menjatuhkan kembali sanksi terhadap Iran “karena ada ketidakpastian”.

Presiden Iran Hassan Rouhani menilai kebijakan “tekanan maksimum” yang diambil oleh pemerintah Amerika Serikat (AS) terhadap Iran justru kontraproduktif dan berubah menjadi “isolasi maksimum” bagi AS.

Berita selengkapnya:

Presiden Aljazair Resmi Menentang Normalisasi Hubungan Arab dengan Israel

Presiden Aljazair Abdelmadjid Tebboune menegaskan negaranya tidak akan menyambut baik dan tidak akan berpartisipasi dalam apa yang dia sebut “kebergegasan menuju normalisasi.”

Dalam dengan wawancara televisi pemerintah yang disiarkan pada hari Ahad (20/9/2020), Tebboune menyatakan bahwa masalah Palestina merupakan”perkara suci” dan “induk berbagai masalah” bagi rakyat Aljazair.

Presiden Aljazair menekankan bahwa masalah Palestina hanya dapat diselesaikan melalui pembentukan negara Palestina dalam lingkup perbatasan tahun 1967, dengan Al-Quds sebagai ibukotanya.

“Kunci Timur Tengah adalah penyelesaian masalah Palestina,” tegasnya.

Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) segera menyambut gembira dan memuji penolakan Presiden Tebboune terhadap normalisasi hubungan Arab-Israel.

Juru bicara Hamas Sami Abu Zuhri di halaman Twitter-nya menyebutkan bahwa faksi pejuang Palestina yang berkuasa di Jalur Gaza ini mengapresiasi pernyataan Tebboune yang berisi komitmen Aljazair kepada perjuangan Palestina dan penolakan tegas terhadap normalisasi hubungan dengan Israel.

Abu Zuhri menyebut pernyataan Tebboune sebagai “ekspresi keteguhan pendirian Aljazair dalam urusan Palestina”.

Pernyataan Tebboune tersebut merupakan pernyataan sikap resmi pertama Aljazair terkait dengan penandatanganan perjanjian normalisasi UEA dan Bahrain dengan Israel pada 15 September di Gedung Putih, AS. (rta/aljazeera)

Ansarullah Yaman Sebut UEA dan Bahrain Tempuh “Jalan Angker”

Kelompok pejuang Ansarullah (Houthi) di Yaman mengecam perjanjian normalisasi hubungan Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain dengan Rezim Zionis Israel yang disponsori oleh Amerika Serikat (AS).

Mahdi Al-Mashat, Ketua Dewan Tinggi Politik Yaman yang berafiliasi dengan Ansarullah di Sanaa, ibu kota Yaman, Ahad (20/9/2020), mengatakan, “Kami mencela dan mengutuk segala bentuk normalisasi dengan musuh, Israel.”

Dia memperingatkan kepada semua pelaku normalisasi Arab bahwa Palestina dan bangsanya lebih berhak atas urusan mereka dengan Israel daripada para penguasa Arab yang telah menjalin kesepakatan pemulihan hubungan dengan Israel.

“Kami juga bernasihat bahwa jalan yang telah mereka tempuh itu adalah jalan angker yang sama sekali tak ada kemaslahatan di dalamnya bagi mereka maupun rakyat mereka. Sebaliknya, yang ada hanya derita, penyesalan, dan kesia-siaan,” lanjut Al-Mashat.

Dia juga menegaskan, “Bangsa, para pemimpin, dan revolusi kami berpihak kepada Al-Quds (Yerussalem), Palestina, dan bangsa Palestina.”

Seperti diketahui,  pada tanggal 15 September 2020 delegasi UEA dan Bahrain di Gedung Putih telah meneken perjanjian damai dan normalisasi hubungan dengan delegasi Israel. Perjanjian ini mengatur pembentukan hubungan diplomatik formal dua negara Arab Teluk itu dengan rezim Zionis penjajah Palestina tersebut.

Perjanjian ini tak pelak membangkitkan protes dan kutukan dari pihak Palestina, masyarakat Arab, dan sejumlah negara, terutama Iran. (rta)

Sekjen PBB Tidak akan Bertindak Soal Desakan AS untuk Penerapan Sanksi lagi Terhadap Iran

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, menegaskan pihaknya tidak akan mengambil tindakan apa pun terkait desakan Amerika Serikat (AS) untuk menjatuhkan kembali sanksi terhadap Iran “karena ada ketidakpastian dalam masalah tersebut.”

Dalam suratnya kepada Dewan Keamanan PBB, Ahad (20/9/2020), Guterres menyatakan, “Kami tidak akan mengambil tindakan apa pun atas apa yang diminta AS untuk pemberlakuan kembali sanksi terhadap Iran, mengingat adanya ketidakpastian dalam masalah itu.”

Dia juga menyebutkan, “Terlepas dari pemberitahuan yang diberikan oleh AS tentang ketidakpatuhan Iran terhadap Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), Dewan Keamanan belum dan tidak akan mengambil tindakan apa pun, baik oleh ketua maupun salah satu anggotanya.”

Guterres menambahkan, “Pimpinan Dewan Keamanan untuk bulan Agustus dan September mengisyaratkan bahwa mereka tidak dalam posisi untuk mengambil tindakan apa pun.”

Sebelumnya pada hari itu, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengumumkan bahwa sanksi PBB terhadap Iran telah diberlakukan lagi, meskipun ada penolakan baru-baru ini dari Dewan Keamanan PBB. Dia juga mengancam negara-negara yang tidak akan menerapkan sanksi dengan “konsekuensi serius.”

Pompeo mengatakan negaranya mengharapkan semua negara anggota PBB untuk sepenuhnya mematuhi kewajiban mereka menerapkan sanksi sepihak itu.

Namun demikian, 13 dari total 15 negara anggota Dewan Keamanan menyatakan tindakan Washington itu tak berlaku karena Pompeo menggunakan mekanisme yang disepakati di bawah kesepakatan nuklir 2015 antara Iran dan kekuatan dunia, sementara AS sudah keluar darinya pada tahun 2018. (rta)

Rouhani:  “Tekanan Maksimum” terhadap Iran Berubah Menjadi “Isolasi Maksimum” bagi AS

Presiden Iran Hassan Rouhani menilai kebijakan “tekanan maksimum” yang diambil oleh pemerintah Amerika Serikat (AS) terhadap Iran justru kontraproduktif dan berubah menjadi “isolasi maksimum” bagi AS.

Rouhani menyatakan demikian setelah AS secara sepihak mengumumkan pengenaan kembali sanksi PBB terhadap Teheran sehingga AS mendapat kecaman luas dari khalayak internasional.

“Kami dapat mengatakan bahwa kebijakan tekanan maksimum AS terhadap Iran, dalam bentuk politik dan hukumnya, telah berubah menjadi kebijakan isolasi maksimum bagi AS,” kata Rouhani dalam kata sambutannya pada pertemuan pemerintah yang disiarkan di saluran televisi, Ahad (20/9/2020).

Dia menyatakan AS telah menderita “tiga kekalahan berturut-turut di Dewan Keamanan PBB, yaitu, di tempat yang selalu dianggap oleh AS sebagai titik kekuatannya”.

“Iran pantang menyerah pada tuntutan ilegal Amerika …  dan kami selalu mengatakan bahwa hanya ada satu cara untuk menangani bangsa Iran, yaitu berbicara dengannya dalam bahasa terhormat,” lanjut Rouhani.

Dia memperingatkan akan adanya “reaksi Iran yang menentukan” jika “AS  melanjutkan intimidasinya dan menempuh langkah-langkah praktis” sehubungan dengan pemberlakuan kembali sanksi PBB terhadap Iran.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dalam sebuah pernyataan mengumumkan bahwa negaranya telah kembali memberlakukan semua sanksi PBB terhadap Iran, yang telah dibekukan berdasarkan perjanjian nuklir.

Menaggapi pernyataan ini, Uni Eropa menegaskan bahwa AS tak dapat menerapkan kembali sanksi PBB karena telah menarik diri dari kesepakatan nuklir dengan Iran. (raialyoum)