Jakarta, ICMES. Asisten ketua parlemen Iran urusan internasional Hussain Amir Abdollahian memperingatkan bahwa Uni Emirat Arab (UEA) telah masuk dalam zona sasaran serangan balasan Iran setelah UEA menormalisasi hubungannya dengan Rezim Zionis Israel.

Wakil Ketua Biro Politik Hamas Saleh Al-Arouri menegaskan bahwa kelompok pejuang Palestina ini sejalan dengan Hizbullah Libanon.

Faksi-faksi pejuang Palestina menyatakan keheranan dan keprihatinannya terhadap “penyesatan religi yang dipraktikkan oleh para syeikh kerajaan untuk pembenaran atas normalisasi hubungan” Arab dengan Israel.

Turki mengecam putusan yang baru dikeluarkan pengadilan pidana Arab Saudi yang membatalkan lima hukuman mati yang pernah dikeluarkan dalam kasus pembunuhan jurnalis Saudi Jamal Khashoggi.

Berita selengkapnya:

UEA akan Jadi Sasaran Serangan Iran Jika Israel Menyerang

Asisten ketua parlemen Iran urusan internasional Hussain Amir Abdollahian memperingatkan bahwa Uni Emirat Arab (UEA) telah masuk dalam zona sasaran serangan balasan Iran setelah UEA menormalisasi hubungannya dengan Rezim Zionis Israel.

“Dengan perhitungan apapun, UEA telah masuk dalam kerjasama dengan Rezim Zionis, dan dengan demikian UEA menghadapkan keamanannya pada bahaya,” ujar Abdollahian dalam wawancara yang disiarkan saluran TV Al-Alam pada Senin (7/9/2020).

Dia menyebutkan beberapa alasan untuk peringatannya tersebut.

“Pertama, di manapun Zionis menjejakkan kakinya di situ keamanan meniada. Kedua, dengan begitu UEA menghadapkan keamanan Teluk Persia pada bahaya. Ketiga, UEA menghadapkan keamanan transportasi bahan bakar dari kawasan ini pada bahaya. Keempat, dengan begitu UEA mendatangkan bahaya untuk keamanan para jirannya, termasuk Republik Islam Iran,” terangnya.

Dia menambahkan, “Setelah UEA mengungkap pemulihan hubungannya dengan rezim delusif Israel, jika terjadi segala insiden, baik yang menampak maupun yang terselubung, yang dilakukan oleh badan-badan intelijen Israelpun ataupun para anteknya di Republik Islam (Iran) ataupun di kawasan maka reaksi yang akan terjadi atasnya akan menyasar bukan hanya terhadap Rezim Zionis, melainkan juga UEA.”

Abdollahian juga memperingatkan bahwa para penguasa UEA tidak semestinya menutup mata di depan penghinaan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terhadap UEA sendiri sehingga UEA di mata Netanyahu seolah hanyalah wilayah pendudukan yang ditempati oleh imigran Zionis.

Dia mengatakan, “Mohamed bin Zayed (Putra Mahkota Abu Dhabi) rela atas penghinaan terhadap bangsa UEA dan kawasan ini. Kami sangat menyayangkannya, dan sangat berharap orang-orang yang berakal di UEA bersedia keluar dari jalan keliru ini.” (alalam)

Hamas : Visi Kami Sama dengan Visi Hizbullah

Wakil Ketua Biro Politik Hamas Saleh Al-Arouri menegaskan bahwa kelompok pejuang Palestina ini sejalan dengan Hizbullah Libanon.

Dalam wawancara dengan saluran TV Al-Mayadeen, Senin (7/9/2020), Al-Arouri menyatakan bahwa Sekjen Hizbullah Sayid Hassan Nasrallah telah memperlihatkan sikap yang mewakili kelompok pejuang Libanon ini dalam menyokong upaya pencapaian kesepakatan antarfaksi Palestina dan mengharapkan adanya kemajuan dalam upaya ini.

“Persamaan antara Hamas dan Hizbullah sangatlah strategis, visi kami mengenai peran internasional dan regional adalah visi yang sama. Kami setuju dengan Hizbullah dalam garis besar semua masalah di kawasan dan dalam mendiagnosis risiko yang dihadapi kubu resistensi.”

Mengenai pertemuan para petinggi Hamas, termasuk Ketua Biro Politiknya, Ismail Haniyeh, dengan Sayid Nasrallah, Al-Arouri mengatakan, “Kami berdiskusi dengan Sayid Nasrallah mengenai kondisi Quds, Perjanjian Abad ini, rencana aneksasi, dan upaya rekonsiliasi Palestina.. Kami dengan Hizbullah sama-sama percaya bahwa kemungkinan konfrontasi dengan rezim pendudukan (Israel) selalu ada di setiap saat.”

Al-Arouri juga menegaskan bahwa Hizbullah merupakan “pendukung historis yang tak pernah berhenti” bagi resistensi Palestina dengan semua faksinya”.

“Koordinasi antara Hamas, Hizbullah, dan Teheran adalah strategis dan ada di semua bidang dan level,” pungkasnya. (raialyoum)

Faksi-Faksi Palestina Kecam “Para Syeikh Kerajaan” Saudi dan Emirat

Faksi-faksi pejuang Palestina menyatakan keheranan dan keprihatinannya terhadap “penyesatan religi yang dipraktikkan oleh para syeikh kerajaan untuk pembenaran atas normalisasi hubungan” Arab dengan Israel.

Dalam sebuah pernyataan bersama yang dirilis Senin (7/9/2020), faksi-faksi itu menyebut normalisasi hubungan Arab dengan Israel “tidaklah mewakili kesadaran dan kehendak bangsa-bangsa umat (Arab dan Islam) ini”.

“Kebergegasan Arab kepada normalisasi, terutama rezim Uni Emirat Arab (UEA), dengan rezim pendudukan (Israel) melalui perjalanan-perjalanan bisnis, serta tindakan Saudi mengizinkan pesawat-pesawat Zionis melintas di angkasa persada kita yang suci dan mulia tidak mewakili kesadaran dan kehendak bangsa-bangsa umat ini, dan akan mendatang pergerakan rakyat Arab dan Islam secepatnya untuk mencampakkan normalisasi dan para pelaku normalisasi.”

Faksi-Faksi Palestina juga mengecam apa yang mereka sebut “penyesatan religi yang dilakukan oleh para syeikh kerajaan untuk membenarkan normalisasi dengan entitas Zionis”.

Mengenai pertemuan faksi-faksi itu sendiri mereka menyatakan, “Adalah penting hasil-hasil pertemuan nasional di Beirut dan Ramallah, namun memerlukan langkah-langkah operasional di lapangan, yang terwakili dengan menata ulang rumah Palestina dengan partisipasi semua orang Palestina tanpa eksklusivitas atau pengecualian.” (alalam)

Turki Kecam Pembatalan Hukuman Mati Para Pembunuh Jamal Khashoggi

Turki mengecam putusan yang baru dikeluarkan pengadilan pidana Arab Saudi yang membatalkan lima hukuman mati yang pernah dikeluarkan dalam kasus pembunuhan jurnalis Saudi Jamal Khashoggi di konsulat negaranya di Istanbul, Turki, pada 2018.  Turki menyebut putusan itu di bawah ekspektasi.

Kecaman itu dinyatakan oleh juru bicara kepresidenan Turki Fahrettin Altun melalui halaman Twitter-nya, Senin (8/9/2020), tak lama setelah pengadilan Saudi mengeluarkan putusan final tersebut.

“Putusan akhir yang dikeluarkan oleh pengadilan Saudi hari ini dalam kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi di konsulat Kerajaan di Istanbul tidak memenuhi harapan Turki dan komunitas internasional,” tulisnya.

“Kami belum tahu apa yang terjadi dengan jasad Khashoggi, siapa yang ingin membunuhnya, dan apakah ada kolaborator lokal, perkara yang  menimbulkan keraguan terhadap kredibilitas proses hukum di Arab Saudi,” lanjutnya.

Altun juga menyatakan, “Kami mendesak pihak berwenang Saudi untuk bekerjasama dengan penyelidikan yang sedang berlangsung dan terus dilakukan Turki mengenai kasus pembunuhan ini.”

Dia menekankan bahwa “menjelaskan pembunuhan Khashoggi, yang dilakukan di wilayah Turki, dan mencapai keadilan adalah kewajiban secara hukum dan rasionalitas, dan ini adalah satu-satunya cara untuk mencegah kekejaman semacam itu di masa depan.”

Sebelumnya di hari yang sama Jaksa Penuntut Umum Saudi mengumumkan penutupan kasus pembunuhan Khashoggi, baik secara umum maupun khusus, dengan keluarnya putusan akhir terhadap delapan terpidana.

Jaksa Penuntut Umum mengeluarkan hukuman penjara 20 tahun untuk 5 terdakwa, dan hukuman penjara antara 7 dan 10 tahun untuk 3 orang lainnya.

Khashoggi adalah jurnalis Saudi yang tinggal di Amerika Serikat sejak 2017 dan dikenal kristis terhadap Kerajaan Saudi. Dia dibunuh di konsulat negaranya di Istanbul, Turki, oleh tim khusus pembunuhan Saudi, pada 2 Oktober 2018 , namun jasadnya belum ditemukan sampai sekarang.

Insiden ini menyebabkan penurunan tajam dalam hubungan antara Ankara dan Riyadh. Ankara menuding otoritas Kerajaan Saudi berusaha menyembunyikan orang yang paling bertanggungjawab atas kejahatan itu, yang diduga adalah Putra Mahkota Saudi Mohamed bin Salman,  sementara jaksa penuntut Turki mendakwa 20 warga Saudi. (raialyoum)