Jakarta, ICMES. Pasar-pasar di berbagai provinsi Iran tetap buka buka dan ramai pengunjung sebagaimana hari-hari sebelumnya di hari kedua sejak kelompok-kelompok kontra revolusi Islam menyerukan aksi mogok nasional.

Seorang pejabat tinggi keamanan Iran mengatakan negara-negara Barat tertentu yang mensponsori dan memprovokasi kerusuhan di Iran telah mengisyaratkan penarikan dukungan untuk kerusuhan asalkan Teheran sepenuhnya mematuhi persyaratan mereka.

Seorang analis intelijen senior Rezim Zionis Israel dalam penilaiannya terhadap situasi politik di Iran menilai pemerintahan Republik Islam Iran akan tetap eksis meski belakangan ini terusik oleh gelombang unjuk rasa protes sebagian warganya.

Berita Selengkapnya:

Pasar-Pasar di Iran Tetap Ramai Meski Ada Seruan Aksi Mogok dari Kubu Anti-Pemerintah

Pasar-pasar di berbagai provinsi Iran tetap buka buka dan ramai pengunjung sebagaimana hari-hari sebelumnya di hari kedua sejak kelompok-kelompok kontra revolusi Islam menyerukan aksi mogok nasional.

Berbagai media kontra revolusi  dan anti-pemerintah Iran dalam beberapa hari terakhir menyebar seruan aksi mogok nasional mulai dari tanggal 5 sampai dengan 7 Desember. Seruan itu bahkan disertai ancaman serangan terhadap para pedagang agar menutup toko dan kedai mereka.

Keterangan berbagai sumber yang diperoleh kantor berita Tasnim dari berbagai daerah di Iran, Senin (5/12), menyebutkan bahwa memang ada sebagian pedagang yang khawatir terhadap ancaman itu sehingga tak membuka toko, namun sebagian besar pedagang tetap buka dan beraktivitas sebagaimana di hari pertama sejak seruan aksi mogok tersiar.

Berbagai laporan juga menyebutkan bahwa situasi keamanan terkendali dan kegiatan bisnis dan perdagangan pun berjalan normal serta tidak ada pertanda yang menunjukkan efektivitas seruan aksi mogok yang disertai dengan ancaman tersebut.

Sementara itu, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) di hari yang sama memuji Lembaga Kehakiman atas tindakan tegasnya terhadap sejumlah perusuh yang berafiliasi dengan agen mata-mata Israel.

IRGC menegaskan tidak ada kata belas kasih untuk para perusuh, preman, dan teroris yang melayani musuh negara.

Pasukan elit Iran itu mengapresiasi pejabat pengadilan atas hukuman mati yang dijatuhkan kepada empat gembong komplotan perusuh yang berafiliasi dengan badan intelijen Israel.

IRGC menyebutkan bahwa hukuman tegas yang dijatuhkan kepada perusuh yang bekerja sama dengan Israel membuktikan “kepekaan dan keseriusan” Lembaga Kehakiman dalam penegakan keadilan dan keamanan warga negara.

 â€œKeamanan, intelijen, polisi dan pasukan (relawan) Basij tidak akan ragu dalam menindak tegas mereka yang mengancam keamanan dan ketertiban sosial,termasuk perusuh, preman bersenjata, dan teroris yang bekerja atas perintah musuh , dan tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka,” ungkap IRGC dalam sebuah pernyataan.

Meski demikian, IRGC juga mengimbau semua badan negara untuk lebih menampung dan memperhatikan aspirasi yang dinyatakan oleh sebagian warga melalui aksi damai.

Seperti diketahui, beberapa kota Iran dilanda gelombang aksi protes menyusul kematian wanita Kurdi Iran Mahsa Amini, 22 tahun, pada 16 September.

Amini meninggal di rumah sakit tiga hari setelah pingsan di kantor polisi. Hasil Investigasi menyebutkan bahwa dia meninggal akibat kondisi medis, dan bukan lantaran penganiayaan seperti yang dirumorkan oleh pihak-pihak anti-pemerintah.

Akibat rumor itu, berbagai kota dan daerah Iran dilanda gelombang aksi protes yang melibat ratusan hingga ribuan orang.

Meski demikian, gelombang aksi tandingan yang pro-pemerintah dengan jumlah massa yang mencapai jutaan orang juga berulang kali mewarnai seluruh penjuru Iran, sebagaimana terlihat dalam video-video yang ditayangkan oleh TV pemerintah, namun sengaja tak ditunjukkan oleh berbagai media arus utama dunia yang didominasi Barat agar pemerintah Iran tetap terlihat seolah tak mendapat dukungan dari rakyatnya. (tasnim)

Duh, Barat Tetapkan 4 Syarat Ini untuk Tarik Dukungannya kepada  Kerusuhan di Iran

Seorang pejabat tinggi keamanan Iran mengatakan negara-negara Barat tertentu yang mensponsori dan memprovokasi kerusuhan di Iran telah mengisyaratkan penarikan dukungan untuk kerusuhan asalkan Teheran sepenuhnya mematuhi persyaratan mereka.

Kepada al-Alam, Senin (5/12), pejabat anonim itu mengatakan bahwa sejumlah negara Barat tersebut mengaku akan mengadopsi pendekatan demikian dengan syarat Iran bersedia menyuplai minyak mentah dan gas alam secara melimpah ke pasar energi global, yang tetap tidak stabil akibat perang Rusia dengan Ukraina.

Dia mengatakan bahwa Iran juga telah diminta untuk sepenuhnya tunduk pada tuntutan yang diajukan oleh perwakilan dari tiga negara Eropa , yaitu Inggris, Prancis dan Jerman , serta delegasi AS dalam perundingan pemulihan kesepakatan Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).

Pejabat keamanan Iran juga menyebut syarat ketiga yang mengharuskan Iran menyesuaikan diri dengan kebijakan Arab Saudi dalam berbagai isu regional Timteng.

Adapun syarat terakhir adalah Teheran harus  memutuskan semua hubungan diplomatik, ekonomi dan perdagangan dengan Moskow, dan bahkan memutuskan segala bentuk kerjasama dengan Rusia.

Pakar politik dan pakar menilai empat syarat dari Barat itu membuktikan betapa Barat memandang para perusuh sebagai pion dalam konflik mereka dengan Iran, namun dengan kedok dukungan untuk kemanusiaan dan HAM, dan pandangan itu mereka implementasikan dengan mengobarkan perang psikologis dan media habis-habisan terhadap Iran.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Konferensi Moskow tentang non-proliferasi nuklir, Senin,  menyatakan AS harus segera menghapus semua sanksi “ilegal” yang telah dijatuhkannya terhadap Iran.

“Washington belum menyerah pada kebijakan ‘tekanan maksimum’ dalam kaitannya dengan kesepakatan nuklir dengan Iran,” tutur Lavrov, mengacu pada tindakan AS menarik diri secara sepihak dari perjanjian nuklir Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).

Dia menambahkan bahwa Moskow sangat mendesak pihak AS untuk “mencabut semua sanksi ilegal terhadap Iran sesegera mungkin dan tidak dapat diubah serta memastikan implementasi yang ketat dari Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231” yang mendukung JCPOA.

Dia juga menekankan bahwa pencabutan sanksi ilegal akan membuka jalan bagi Teheran untuk “mencairkan” komitmen sukarela berdasarkan kesepakatan nuklir. (presstv)

Jenderal Israel: Rezim Ulama Iran Tetap akan Bertahan Meski Ada Gelombang Protes

Seorang analis intelijen senior Rezim Zionis Israel dalam penilaiannya terhadap situasi politik di Iran menilai pemerintahan Republik Islam Iran akan tetap eksis meski belakangan ini terusik oleh gelombang unjuk rasa protes sebagian warganya.

“Rezim Iran yang represif tampaknya akan berhasil bertahan dari protes ini,” kata Brigjen Amit Saar, kepala penelitian intelijen militer Israel yang bertanggung jawab atas prakiraan strategis nasional, dalam sebuah pidato, Senin (5/12).

Menurut Reuters, Israel yang terkunci dalam konflik gaya Perang Dingin dengan Iran terus meneropong kerusuhan di Iran serta  menawarkan beberapa pernyataan dukungan untuk para pengunjuk rasa.

Namun, para pejabat Israel yang lebih berfokus pada proyek nuklir Iran dan sekutu regionalnya tetap berhati-hati terkait apa yang mereka sebut “pemberontakan rakyat”.

Amit Saar dalam konferensi publik pertama oleh Institut Gazit, sebuah think-tank yang beroperasi di bawah korpsnya, mengatakan, “Itu (pemerintah Iran) telah membangun alat yang sangat kuat untuk menangani protes semacam itu.”

Dia menambahkan, “Tapi saya pikir bahkan jika protes ini berkurang, alasan (untuk mereka) akan tetap ada, dan dengan demikian rezim Iran memiliki masalah selama bertahun-tahun yang akan datang.”

Meski demikian, komandan intelijen militer Mayjen Aharon Haliva menanggapi pernyataan Saar dengan mengatakan, “Dilihat dalam jangka panjang, tampaknya rezim ini tidak akan bertahan.”

Dia menambahkan, “Saya tidak dalam posisi untuk memberikan tanggal. Kami bukan nabi. Saya merekomendasikan agar kita semua menjadi jauh lebih sederhana, dengan lebih banyak peringatan, dalam hal perilaku masyarakat.”

Beberapa kota Iran dilanda gelombang aksi protes serta aksi tandingannya menyusul kematian wanita Kurdi Iran Mahsa Amini, 22 tahun, pada 16 September.

Amini meninggal di rumah sakit tiga hari setelah pingsan di kantor polisi. Hasil Investigasi menyebutkan bahwa dia meninggal akibat kondisi medis, bukan lantaran penganiayaan seperti yang dirumorkan oleh pihak-pihak anti-pemerintah.  (reuters/tasnim)