Rangkuman Berita Utama Timteng  Selasa 5 Oktober 2021

Jakarta, ICMES. Laporan internasional mengungkap skandal keterlibatan para pangeran dan perwira Arab Saudi melalui perusahaan-perusahaan swasta milik mereka dalam transaksi senjata dari Serbia untuk kelompok teroris takfiri ISIS di Yaman.

Sekjen Organisasi Badr yang juga ketua aliansi Fath menegaskan bahwa pasukan pembawa panji-panji  pembebasan kota suci Quds (Baitul Maqdis/Yerussalem) akan bertolak dari Negeri 1001 Malam, Irak.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh menyatakan bahwa perundingan antara Iran dan Arab Saudi terus berlanjut dengan sangat baik tanpa prasyarat.

Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry menyatakan bahwa Kairo menginginkan Suriah keluar dari krisis yang sudah 10 tahun melanda negara ini, dan bahwa Mesir menganggap Suriah sebagai bagian integral dari lingkup keamanan dunia Arab.

Berita Selengkapnya:

ICIJ Ungkap Skandal Saudi Persenjatai ISIS di Yaman

Laporan internasional mengungkap skandal keterlibatan para pangeran dan perwira Arab Saudi melalui perusahaan-perusahaan swasta milik mereka dalam transaksi senjata dari Serbia untuk kelompok teroris takfiri ISIS di Yaman.

Dikutip saluran Al-Masirah, Senin (4/10), laporan itu menyebutkan bahwa pada September 2020 Putra Mahkota Saudi Mohamed bin Salman menginstruksikan pemecatan Fahd bin Turki bin Abdulaziz dari jabatan komandan pasukan koalisi sebagai satu upaya Saudi untuk menutupi skandal tersebut dan melimpahkan semua kesalahan kepada Fahd dan sejumlah perwira Saudi lain, termasuk Mohammad bin Abdul Karim Al-Hasan dan Yusuf bin Rakan bin Hindi Al-Oteibi dari Kementerian Pertahanan.

Nama-nama Al-Hasan dan Al-Oteibi bersama seorang purnawirawan AS William Michael Somerendyke dan seorang warga negara Kanada kelahiran Tripoli, Lebanon, Shadi Shaarani, tercantum dalam bocoran dokumen yang didapat oleh International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Mereka tergabung dalam sebuah proyek yang dinamai Pandora Papers.

Dalam dokumen itu Al-Hasan tercatat sebagai direktur Larkmont Holdings Limited di Kepulauan Virgin Inggris pada 13 Desember 2016, yakni beberapa bulan setelah pasukan koalisi pimpinan Saudi memulai intervensi militer ke Yaman.

Kegiatan perusahaan itu antara lain membeli senjata dari Perusahaan GIM milik ayah Menteri Pertahanan Serbia Nebojša Stefanović, dan sebagian senjata itu jatuh ke tangan ISIS di Yaman.

Dokumen tersebut juga menunjukkan bahwa ketika mendaftar sebagai direktur Larkmont Holdings Limited, Al-Hassan mendaftarkan alamat untuknya, yang setelah diverifikasi ternyata adalah alamat perusahaan militer Saudi bernama “Rinad Al Jazeera LLC”, yang berkantor pusat di Riyad. Situs web perusahaan ini ditangguhkan selama periode penyelidikan.

Salah satu dokumen dari Larkmont Holdings Limited yang dikeluarkan pada 1 Maret 2017 menyatakan bahwa Al-Hassan “berwenang untuk mewakili perusahaan dalam segala hal dengan Kementerian Pertahanan Kerajaan Arab Saudi”.

Melalui perusahaan perantara dan kontraktor AS, Arab Saudi membeli senjata Serbia yang kemudian diketahui sampai ke tangan ISIS di Yaman dari pihak Saudi.

Nama lainnya adalah Yusuf bin Rakan bin Hindi Al-Otaibi, orang yang menjalankan Perusahaan Milvards yang dikelola bersama dengan Larkmont Holdings Limited, dan didirikan pada 23 Juni 2017, enam bulan setelah Larkmont didirikan.

Pembelian senjata dilakukan melalui perusahaan perantara dan kontraktor AS, dan di pihak Saudi adalah perusahaan Larkemont dan perusahaan Renad Al-Jazeera, dan di pihak Serbia adalah perusahaan GIM.

Gambar yang diambil dari file video yang diterbitkan oleh ISIS dari provinsi Al-Baida, Yaman, memperlihatkan senjata buatan Serbia yang dibeli oleh Kementerian Pertahanan Saudi dari pabrik “Krusik” Serbia.

Gambar peluru mortir  di antaranya memperlihatkan tanda yang dapat diidentifikasi dengan jelas, berdasarkan nomor bagian, yang kemudian dikaitkan dengan kontrak pembelian yang ditandatangani oleh Arab Saudi melalui perusahaan perantara GIM dengan pabrik Krusik Serbia.

Pada gambar itu terlihat huruf KV menunjukkan peluru itu diproduksi di pabrik senjata Serbia, dengan rincian bahwa K adalah singkatan dari  Krusik, V singkatan dari Valjevo, kota tempat pabrik berada, dan angka (04/18) menunjukkan bahwa mortir itu adalah batch 4 yang diproduksi pada tahun 2018. (alalam)

Al-Amiri: Pasukan Pembebasan Quds akan Bertolak dari Irak

Sekjen Organisasi Badr yang juga ketua aliansi Fath menegaskan bahwa pasukan pembawa panji-panji  pembebasan kota suci Quds (Baitul Maqdis/Yerussalem) akan bertolak dari Negeri 1001 Malam, Irak.

Dalam pidatonya pada sebuah konferensi di provinsi Salahuddin (Saladin), tokoh pejuang Irak ini menuntut “pengusiran para penyeru normalisasi hubungan dengan entitas Zionis (Israel)” dan menegaskan, “Kami tak sudi menerima satupun di antara mereka, dan tak akan membiarkan siapapun berbicara mengenai normalisasi hubungan dengan entitas Zionis.”

Hadi Al-Amiri mengatakan, “Kami bersama bangsa Palestina, bersama urusan Palestina. Kami hidup dan mati bersama Palestina dan urusan Palestina.”

Dia menambahkan, “Bendera-bendera yang akan bertolak untuk pembebasan Quds akan bertolak dari Irak. Yahudi berkeyakinan bahwa bendera-bendera yang akan membebaskan Quds akan bertolak dari Irak.”

Di bagian akhir pidatonya dia menandaskan, “Irak adalah tanah pembebasan, tak ada tempat bagi orang yang menginginkan normalisasi hubungan dengan entitas perampas tanah-tanah Palestina.”

Pada bulan lalu  konferensi yang menyerukan normalisasi hubungan Irak dengan Israel diselenggarakan di kota Arbil, Kurdistan Irak, dan kemudian memicu gelombang kecaman dari berbagai pihak di Irak.

Pengadilan Pidana al-Karakh Irak mengeluarkan perintah penangkapan Ketua Shahwah al-Iraq, Wisam al-Hardan, karena telah menghadiri konferensi tersebut.

Perintah penangkapan serupa juga dikeluarkan atas mantan anggota Parlemen Irak, Mitsal al-Alusi dan seorang pegawai Kementerian Budaya Irak, Sahar Karim al-Thai.

Pengadilan Tinggi Irak menginstruksikan penangkapan sejumlah peserta lain konferensi tersebut, termasuk beberapa tokoh adat. (alalam/raialyoum)

Menlu Iran: Pembicaraan Teheran-Riyadh Berlanjut dengan Sangat Baik

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh menyatakan bahwa perundingan antara Iran dan Arab Saudi terus berlanjut dengan sangat baik tanpa prasyarat.

“Pembicaraan antara Teheran dan Riyadh berlanjut dalam bentuk yang terbaik dan tanpa prasyarat, dan kami berusaha memulihkan hubungan melalui perjanjian antara kedua negara,” katanya dalam siaran pers, Senin (4/10).

Dia menambahkan, “Negosiasi antara Iran dan Saudi berlanjut di Baghdad dan mencakup isu-isu regional.”

Di sisi lain, Khatibzadeh membantah kabar adanya kunjungan delegasi Arab Saudi ke Teheran untuk mendiskusikan masalah pembukaan kembali Kedutaan Besar Saudi di Teheran.

Dia juga menyebutkan bahwa kunjungan wakilnya, Ali Bagheri Kani, ke Doha, ibu kota Qatar, membawa pesan jelas, yaitu “pengutamaan negara-negara tetangga dalam hubungan luar negeri Iran”.

Dilaporkan bahwa Bagheri Kani berkunjung ke Doha selaku ketua delegasi Iran untuk membahas hubungan bilateral serta perkembangan situasi regional dengan pemerintah Qatar.

Sehari sebelumnya, Menlu Arab Saudi Faisal bin Farhan menyatakan negaranya telah mengadakan pembicaraan dengan Iran pada bulan lalu, dan berharap perundingan ini dapat mengatasi berbagai persoalan yang menjadi kendala bagi hubungan kedua negara.

Pernyataan ini merupakan yang pertama kalinya dari pejabat senior Saudi tentang perundingan Riyadh-Teheran  sejak Sayid Ebrahim Raisi menjabat sebagai presiden Iran.

Para pejabat Saudi dan Iran telah mengadakan beberapa kali putaran perundingan di Baghdad, ibu kota Irak, dalam beberapa bulan terakhir. Perundingan ini diungkap pertama kali pada April lalu oleh presiden Iran saat itu, Hassan Rouhani.  (raialyoum)

Menlu Mesir Sebut Suriah Tak Terpisahkan dari Dunia Arab

Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry menyatakan bahwa Kairo menginginkan Suriah keluar dari krisis yang sudah 10 tahun melanda negara ini, dan bahwa Mesir menganggap Suriah sebagai bagian integral dari lingkup keamanan dunia Arab.

“Kami menunggu langkah-langkah yang mungkin diambil pemerintah Suriah dalam kerangka solusi politik di Suriah, mengaktifkan jalannya pembahasan Komite Konstitusi, mempertimbangkan situasi kemanusiaan di Suriah untuk meringankan penderitaan rakyat Suriah, dan menyediakan kebutuhan mereka. Mesir akan selalu mendukung stabilitas dan keamanan,” ungkapnya dalam jumpa pers bersama sejawatnya dari Rusia, Sergey Lavrov, di Moskow, Senin (4/10).

Dia juga mengaku telah mengadakan pertemuan dengan Menlu Suriah Walid al-Moallem di sela-sela kegiatan Majelis Umum PBB. (raialyoum)