Rangkuman Berita Utama Timteng Selasa 4 Februari 2020

eskalasi di idlibJakarta, ICMES. Tentara Suriah terlibat kontak senjata dengan tentara Turki di provinsi Idlib hingga dilaporkan jatuh korban dari kedua belah pihak.

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menentang  prakarsa Presiden AS Donald Trump untuk perdamaian di Timur Tengah, serta menganggapnya “bias dan mengadopsi narasi Israel” dalam konflik.

Di tengah mengeruhnya suasana Timur Tengah akibat prakarsa AS yang dinamai Perjanjian Abad Ini,  terbetik laporan bahwa Arab Saudi yang notabene sudah lama berupaya menormalisasi hubungannya dengan Israel berhasrat membeli rudal presisi Spike jarak jauh buatan rezim Zionis tersebut.

Berita selengkapnya:

Tentara Suriah Terlibat Kontak Senjata dengan Tentara Turki di Idlib

Tentara Suriah terlibat kontak senjata dengan tentara Turki di provinsi Idlib hingga dilaporkan jatuh korban dari kedua belah pihak, manakala tentara Suriah yang didukung Rusia terus menggelar operasi militer untuk membebaskan berbagai daerah dari pendudukan kawanan teroris dan pemberontak.

Pemerintah Turki mengklaim enam tentaranya tewas dan sembilan lainnya cedera akibat serangan artileri tentara Suriah terhadap pasukan Turki yang ditempatkan di provinsi Idlib, sehingga pasukan Turki lantas membalas dengan menyerang posisi tentara Suriah. Turki mengimbau Rusia agar tidak “menghalangi” balasan itu.

Dalam konferensi pers di Istanbul, Senin (3/2/2020),  Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, mengatakan, “Jet tempur F-16 dan artileri kami saat ini sedang membom sasaran yang diidentifikasi oleh dinas intelijen kami”.

Dia lantas mengklaim bahwa sebanyak 30-35 tentara Suriah tewas akibat balasan pasukan Turki, pihak Suriah membantahnya. Kantor berita resmi Suriah, SANA, melaporkan bahwa “balasan” Turki itu “sama sekali tidak menjatuhkan korban”.

Eskalasi konflik ini tercatat sebagai “konfrontasi paling berbahaya” antara kedua belah pihak sejak dimulainya intervensi militer langsung Turki di Suriah pada tahun 2016.

Erdogan menambahkan, “Kita tidak bisa diam sementara tentara kita mati syahid. Kami akan terus menuntut pertanggungjawaban.  Saya terutama ingin memberi tahu pihak berwenang Rusia bahwa lawan bicara kami di sini bukan Anda, melainkan rezim (Suriah), dan janganlah menghalangi pekerjaan kami.”

Di pihak lain, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan bahwa sekelompok tentara Turki bergerak di  Idlib pada Senin malam tanpa memberitahu Rusia sehingga kemudian berada di kawasan yang digempur oleh tentara Suriah yang menarget kawanan teroris di kota Saraqib di sisi selatan Idlib. Kementerian ini mengaku “terus berkomunikasi” dengan Ankara.

Eskalasi itu terjadi beberapa jam setelah konvoi militer Turki yang terdiri atas sedikitnya 240 kendaraan masuk ke wilayah barat laut Suriah, yang sebagian besar ditempatkan di dekat Saraqib.

Turki, yang mengerahkan 12 titik pemantauan di Idlib sesuai perjanjian dengan Moskow, pekan lalu memperingatkan bahwa pihaknya akan bereaksi atas segala bentuk ancaman terhadap pasukannya, setelah tiga titik antaranya dikepung oleh tentara Suriah.

Turki telah mengirim bala bantuan militer ke Suriah utara dalam beberapa hari terakhir, dan menuduh Rusia tidak menghormati perjanjian mengenai Idlib. (raialyoum)

OKI Menolak Perjanjian Abad Ini dan Menilainya Bias

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menentang  prakarsa Presiden AS Donald Trump untuk perdamaian di Timur Tengah, serta menganggapnya “bias dan mengadopsi narasi Israel” dalam konflik.

Karena itu, OKI menyerukan kepada 57 negara negara anggotanya agar tidak berurusan dengan prakarsa yang dinamai Perjanjian Abad Ini tersebut, atau tidak bekerja sama dengan pemerintah AS untuk mengimplementasikannya.

Organisasi yang berbasis di Jeddah, Arab Saudi, itu dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan dalam bahasa Inggris, Senin (3/2/2020), usai sidang darurat para menteri luar negerinya menegaskan bahwa mereka “menolak rencana Amerika-Israel ini karena tidak merespon aspirasi minimum dan hak-hak sah bangsa Palestina.”

OKI yang mewakili lebih dari 1,5 miliar umat Muslim di seluruh dunia itu menegaskan “sentralitas urusan Palestina dan Al-Quds Al-Sharif (Yerussalem) bagi umat Islam serta menegaskan kembali karakteristik Arab dan Islam pada wilayah pendudukan Al-Quds  Timur yang notabene, ibukota abadi negara Palestina.”

OKI juga menekankan bahwa “perdamaian dan keamanan di kawasan Timur Tengah sebagai opsi strategis hanya akan dapat dicapai dengan diakhirinya pendudukan Israel  dan diperkenankannya rakyat Palestina merebut kembali hak-hak mereka yang tidak dapat dicabut, termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri dan kedaulatan atas wilayah udara dan laut.”

Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki pada pembukaan sidang itu menyatakan bahwa Perjanjian Abad Ini “tak dapat disebut rencana perdamaian karena Palestina bukan bagian darinya dan rencana itupun justru menghilangkan semua peluang untuk perdamaian.”

Liga Arab yang telah mengadakan pertemuan darurat tingkat menteri luar negeri di Kairo pada Sabtu lalu juga menyatakan, “menolak Kesepakatan Abad Ini (buatan) Amerika-Israel, karena tidak memenuhi hak minimum dan aspirasi rakyat Palestina.”

Liga Arab mengingatkan bahwa prakarsa itu “melanggar ketentuan referensi proses perdamaian yang berlandaskan hukum internasional dan resolusi PBB.” (raialyoum)

Saudi Berminat Membeli Rudal Spike Buatan Israel

Di tengah mengeruhnya suasana Timur Tengah akibat prakarsa AS yang dinamai Perjanjian Abad Ini,  terbetik laporan bahwa Arab Saudi yang notabene sudah lama berupaya menormalisasi hubungannya dengan Israel berhasrat membeli rudal presisi Spike jarak jauh buatan rezim Zionis tersebut.

Koran al-Araby al-Jadeed yang bermarkas di London, Senin (3/2/2020), mengutip laporan majalah Israel Defense bahwa perusahaan Israel Rafael Advanced Defense Systems yang memproduksi perangkat keras militer sedang berusaha mendapatkan izin otoritas resmi melalui Euro Spike, anak perusahaannya di Eropa, untuk mengekspor rudal Spike ke Arab Saudi.

Laporan itu menyebutkan bahwa pasokan rudal Spike ke Arab Saudi masih akan menghadapi keberatan di Israel. Kementerian Keamanan Israel berkemungkinan tidak mendukung ekspor itu karena khawatir senjata itu dapat digunakan terhadap Israel sendiri jika sewaktu-waktu Riyadh berbalik memusuhi Tel Aviv.

Namun demikian,  Al-Araby al-Jadeed mencatat bahwa kementerian itu memungkinkan Rafael untuk mengekspor rudal Spike ke Arab Saudi, mengingat siklus hidup senjata itu diperkirakan hanya sekitar sepuluh tahun,  suatu jangka waktu di mana terlampau kecil kemungkinan akan terjadi konfrontasi antara Riyadh dan Tel Aviv.

Arab Saudi tampak berusaha mendiversifikasi sumber senjata dan peralatan militer yang diimpornya, dan tidak ingin hanya mengandalkan rudal anti-tank BGM-71 TOW buatan AS, yang saat ini diproduksi oleh Raytheon, kontraktor dan industri militer utama AS.  Negara kerajaan kaya minyak ini telah mengimpor senjata itu sejak 2017.

Rudal Spike, pertama kali dirilis oleh Rafael pada tahun 2012 dalam empat varian: Spike NLOS, Spike ER, Spike MR / LR dan Spike SR.

Pada September tahun lalu, Al-Khaleej melaporkan bahwa Arab Saudi telah membeli sistem pertahanan udara Iron Dome dari Israel.

Bulan lalu, ulama senior dan mantan menteri kehakiman Saudi, Sheikh Muhammad bin Abdul Karim bin Abdulaziz al-Issa, melakukan kunjungan resmi ke bekas kamp konsentrasi Nazi, Auschwitz, di Polandia.

Direktur Eksekutif Komite Yahudi Amerika (AJC), David Harris, menyebut kunjungan Issa ke situs itu sangat penting, dan mengklaim bahwa Issa merupakan “delegasi paling senior” di antara para cendekiawan Muslim yang pernah mengunjungi Auschwitz. (presstv)