Rangkuman Berita Utama Timteng  Selasa 30 November 2021

Jakarta, ICMES. Front Maroko untuk Dukungan kepada Palestina dan Penolakan terhadap Normalisasi (dengan Israel) mengumumkan pihaknya telah mengorganisir 36 unjuk rasa akbar di berbagai kota Maroko bertepatan dengan peringatan Hari Solidaritas Internasional dengan Rakyat Palestina.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas  menegaskan bahwa bangsa Palestina selamanya tidak akan pernah menerima pendudukan Palestina oleh kaum Zionis Israel, dan hanya ada pilihan bagi Israel; solusi dua negara atau solusi satu negara.

Sesi pembukaan perundingan nuklir Iran dengan beberapa negara besar dunia di Wina, Austria, dengan pimpinan ketua delegasi Iran Ali Bagheri Kani dan Wakil Menlu Uni Eropa Enrique Mora telah berakhir.

Menteri Luar Negeri Suriah Faisal Mekdad menyatakan bahwa keberhasilan tentara Suriah dan kemenangan yang dicapai bangsa negara yang dilanda perang sejak tahun 2011 ini telah mengandaskan berbagai rencana konspiratif yang telah dipersiapkan oleh musuh-musuhnya.

Berita Selengkapnya:

Unjuk Rasa Akbar Anti-Normalisasi Hubungan dengan Israel di Maroko

Front Maroko untuk Dukungan kepada Palestina dan Penolakan terhadap Normalisasi (dengan Israel), Senin (29/11) mengumumkan pihaknya telah mengorganisir 36 unjuk rasa akbar di berbagai kota Maroko bertepatan dengan peringatan Hari Solidaritas Internasional dengan Rakyat Palestina.

Dalam sebuah pernyataannya, front itu menyerukan; “Segenap bangsa Maroko dan berbagai komponen yang aktif hendaklah tetap bersatu melawan tsunami normalisasi, yang mengancam independensi dan stabilitas negara serta memasukkannya dalam era baru dukungan kepada Zionisme.”

Front itu menambahkan, “Kami ingin Maroko tidak menjadi alat Zionis untuk menjalankan proyek-proyek ekspansifnya di kawasan Maghrib, dan tidak menjadi jembatan negara-negara Afrika yang menumbalkan hak orang-orang Palestina dan darah mereka. Kami tumbuh di Maroko bukan untuk menjadi tunggangan bagi entitas Zionis untuk mewujudkan proyek-proyek ekspansifnya di Maroko Raya. Kami ingin Maroko tidak menjadi jembatan bagi Zionis menuju negara-negara Afrika dengan menumbalkan hak dan darah Palestina.”

Front ini menegaskan kembali solidaritasnya dengan bangsa Palestina sampai tercapainya kebebasan mereka, terpenuhinya hak pengungsi Palestina untuk pulang kampung halamannya, dan berdirinya negara merdeka Palestina yang beribu kotakan Quds (Yerussalem). Karena itu, front itu mendukung penuh opsi resistensi bangsa Palestina dengan semua faksinya, dan mengutuk terorisasi para pejuang Palestina.

Front yang terdiri atas berbagai lembaga swadaya masyarakat Maroko itu juga mengutuk kejahatan dan rasisme Zionis terhadap bangsa Palestina, dan menyerukan kepada semua “orang-orang merdeka dunia dan masyarakat internasional memikul tanggungjawab melawan penistaan Israel terhadap HAM bangsa Palestina.”

Front itu mengecam pelanggaran Israel terhadap kesucian Islam dan Kristen dan monumen-monumen bersejarah, terutama Masjid Al-Aqsa, yang hendak dijudaisasi oleh kaum Zionis.

Lebih jauh, front ini mengutuk dan menentang kunjungan Menhan Israel ke Maroko serta  segala bentuk kerjasama dengan musuh  bangsa Palestina. Mereka menilai kerjasama itu menimbulkan bahaya yang menghancurkan bagi Maroko dan kawasan sekitarnya.

Sebuah video beredar dan dilaporkan sebagai rekaman aksi unjuk rasa anti-Israel di kota Tangier, Maroko, yang digelar atas seruan front tersebut.

Ahad lalu pihak berwenang Maroko melarang aksi protes anti-Israel yang akan diselenggarakan di Rabat, ibu kota Maroko, bertepatan dengan Hari Solidaritas Internasional dengan Rakyat Palestina yang jatuh yang jatuh pada tanggal 28 November.

Kelompok Aksi Nasional untuk Palestina (non-pemerintah) dan berbagai kelompok lainnya menyerukan aksi konsentrasi pada hari tersebut.

Aziz Hanawi, Sekjen Observatorium Nasional Melawan Normalisasi mengatakan: “Kami terkejut melihat pasukan keamanan  melarang aksi protes tanpa memberikan alasan apa pun. Larangan ini mengusik sejarah Maroko sebagai pembela Palestina dan Quds, apalagi bertepatan dengan Hari Solidaritas Internasional dengan Palestina.”

Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz telah berkunjung ke Maroko pada 23-25 November lalu, dan menghasilkan kesepakatan kerjasama pertahanan dan perjanjian Maroko membeli drone dan berbagai jenis senjata Israel. (railayoum/alalam)

Presiden Palestina: Palestina Tak akan Pernah Menerima Okupasi

Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Senin 29/11), menegaskan bahwa bangsa Palestina selamanya tidak akan pernah menerima pendudukan Palestina oleh kaum Zionis Israel, dan hanya ada pilihan bagi Israel; solusi dua negara atau solusi satu negara.

Pernyataan Mahmoud Abbas itu disampaikan oleh wakil tetap Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, dalam sidang khusus yang diselenggarakan oleh Majelis Umum PBB berkenaan dengan peringatan Hari Solidaritas Dunia dengan Rakyat Palestina yang jatuh pada tanggal 28 November.

 “Otoritas Pendudukan (Israel) merusak solusi dua negara dan memperdalam realitas diskriminasi rasial, sehingga mereka harus memilih antara solusi dua negara menurut legitimasi internasional, atau solusi satu negara untuk semua, karena kami selamanya tak akan pernah menerima bertahannya pendudukan,” lanjut Mahmoud Abbas.

Dia juga menyatakan, “Ini adalah momen yang menentukan, kehendak internasional akan menang dengan itu solusi dua negara, atau solusi dua negara disandera oleh kehendak penjajah, dan ini merupakan pengabaian terhadapnya”

Sejak proses perdamaian dimulai dengan Konferensi Madrid pada tahun 1991, Palestina telah menerima opsi “solusi dua negara” Palestina dan Israel.

Abbas memperingatkan kepada negara-negara yang mendirikan kantor komersial atau diplomatik di kota Quds (Yerusalem), dan pihak-pihak yang menjalin perjanjian pendidikan atau perusahaan di permukiman pendatang  Zionis atau membeli barang dari warga Zionis itu bahwa “semua tindakan ini melanggar hukum internasional serta mendorong rezim pendudukan untuk melakukan lebih banyak kejahatan terhadap rakyat Palestina.”

Dia juga juga menyatakan bahwa negara-negara “yang percaya kepada solusi dua negara dan mengakui Israel hendaklah mengakui pula negara Palestina”. (mm/raialyoum)

Mekdad: Suriah Beri Pelajaran Bagi dalam Perlawanan terhadap Konspirasi

Menteri Luar Negeri Suriah Faisal Mekdad menyatakan bahwa keberhasilan tentara Suriah dan kemenangan yang dicapai bangsa negara yang dilanda perang sejak tahun 2011 ini telah mengandaskan berbagai rencana konspiratif yang telah dipersiapkan oleh musuh-musuhnya.

Dia juga mengatakan bahwa Suriah telah memberi pelajaran kepada bangsa-bangsa lain di dunia ihwal perlawanan terhadap konspirasi pihak-pihak lain yang menyerang.

“Semua menteri luar negeri dan pejabat yang pernah saya jumpai mengkonfirmasi pentingnya peran Suriah di kawasan dan keharusan Suriah melanjutkan peran ini…. Suriah telah memberi pelajaran kepada dunia dalam perlawanan rencana-rencana yang menyasar stabilitas, persatuan dan keselamatan wilayahnya,” ungkap Mikdad dalam wawancara dengan saluran Sama, Senin (29/11).

Dia juga mengatakan, “Kami berharap masyarakat internasional berperan membantu Suriah dalam proses rekonstruksi atas apa yang telah dihancurkan oleh teroris, dan kekuatan kami yang hakiki terletak pada kehendak dan tekad kami yang melandasi kepastian pantang menyerah dan untuk melanjutkan perlawanan terhadap segala rencana kotor terhadapnya.” (alalam)

Sesi Pembukaan Perundingan Nuklir Berakhir, Ini Kata Ketua Delegasi Iran

Sesi pembukaan perundingan nuklir Iran dengan beberapa negara besar dunia di Wina, Austria, dengan pimpinan ketua delegasi Iran Ali Bagheri Kani dan Wakil Menlu Uni Eropa Enrique Mora berakhir Senin (29/11).

Dalam sesi itu Kani menegaskan keharusan pencabutan sanksi “tidak manusiawi” dan “dipaksakan” AS terhadap bangsa Iran, dan menekankan keharusan ini sebagai prioritas tertinggi dalam pembicaraan.

Dia juga menyebutkan bahwa Iran telah membuktikan kepatuhannya kepada komitmen, dan bahwa negara republik Islam ini mengharapkan kesefahaman yang adil dan menjamin kepentingan legal Iran.

Mengenai anggapan berbagai pihak Barat tentang pemulihan perjanjian nuklir, dia menegaskan, “Selagi kebijakan tekanan maksium AS masih bertahan, pembicaraan tentang pemulihan perjanjian nuklir hanyalah omong kosong belaka.”

Bagheri Kani juga menyinggung gugurnya dua ilmuwan nuklir Iran Sharyari dan Fakhrizadeh.

Dalam pertemuan yang berlangsung dengan suasana serius dan profesional ini telah disepakati rapat kelompok kerja terkait pencabutan sanksi yang akan diselenggaran pada hari ini, Selasa (30/11). (mm/alalam)