Jakarta, ICMES. Ulama Syiah terkemuka Irak Sayid Muqtada Sadr mengumumkan pengunduran dirinya dari gelanggang politik dan menutup kantor politiknya di tengah kebuntuan politik yang membuat negara ini tak kunjung memiliki pemerintahan baru sejak pemilihan parlemen Oktober tahun lalu.

Saluran 12 Israel, Senin (29/8), melaporkan bahwa Israel dan Lebanon telah mendekati perjanjian demarkasi perbatasan maritim, dan bahwa telah ada keputusan Israel untuk menunda ekstraksi gas dari platform Karish hingga Oktober mendatang, setelah semula dijadwalkan pada awal September.

Presiden Iran Sayid Ebrahim Raisi menekankan bahwa memperoleh kemampuan di bidang nuklir bertujuan damai  merupakan “hak dasar” Iran yang tak akan dapat dirampas oleh pihak manapun, termasuk Rezim Zionis Israel.

Berita Selengkapnya:

Moqtada Sadr Mundur dari Kancah Politik Irak, Kerusuhan Landa Baghdad, Puluhan Orang Terbunuh

Ulama Syiah terkemuka Irak Sayid Muqtada Sadr mengumumkan pengunduran dirinya dari gelanggang politik dan menutup kantor politiknya di tengah kebuntuan politik yang membuat negara ini tak kunjung memiliki pemerintahan baru sejak pemilihan parlemen Oktober tahun lalu.

Dalam sebuah pernyataan yang dipublikasi melalui akunnya di Twitter, Senin (29/8), Sadr menyatakan, “Saya mengumumkan pensiun definitf dan penutupan semua institusi, kecuali makam suci,  musium mulia, dan badan warisan Al-Sadr yang mulia. Semua ini saya bubarkan, dan jika saya meninggal atau terbunuh maka saya memohon Al-Fatihah dan doa.”

Sadr juga menyerang lawan politiknya dengan menyebut mereka gagal mengindahkan seruannya untuk reformasi.

Dia membuat pengumuman demikian setelah banyak pendukungnya berpartisipasi dalam aksi duduk di luar parlemen Irak sejak akhir Juli.

Sadr telah menuntut pembubaran parlemen dan pemilihan awal. Dia juga meminta para pendukungnya melanjutkan aksi duduk di dalam parlemen sampai tuntutannya dipenuhi.

Hasil pemilu parlemen Oktober 2021 memunculkan Blok Sadr sebagai faksi parlemen terbesar, tapi masih jauh dari mayoritas sehingga terjadi kevakuman politik terlama sejak negara ini diinvasi oleh AS dan sekutunya pada tahun 2003.

Pada Juni lalu, semua legislator blok itu yang berjumlah total 73 orang mundur dari kursi mereka dalam sebuah langkah yang dipandang sebagai upaya untuk menekan saingan politik agar mempercepat pembentukan pemerintahan.

Menurut undang-undang Irak, jika ada kursi di parlemen yang kosong, kandidat yang memperoleh jumlah suara tertinggi kedua di daerah pemilihannya menggantikan mereka.

Ini berarti bahwa banyak kursi yang dikosongkan oleh Blok Sadr akan diisi oleh partai-partai anggota Aliansi Kerangka Koordinasi, semisal Negara Hukum pimpinan mantan Perdana Menteri Nouri al-Maliki dan Aliansi Fatah, yang merupakan sayap politik pasukan relawan Hashd Al-Shaabi.

Puluhan Orang Tewas

Dikutip AFP, sumber keamanan menyebutkan bahwa ,menyusul pengumuman tersebut, puluhan pendukung Sadr menyerbu Istana Republik yang merupakan gedung seremonial di Zona Hijau Baghdad.

Para pengunjuk rasa yang marah “memasuki Istana Republik” tak lama setelah Sadr mengumumkan pengunduran dirinya, sementara ribuan loyalis Sadr lainnya menuju Zona Hijau.

Kantor berita Irak, INA, melaporkan bahwa menyusul kejadian ini, Komando Operasi Gabungan Irak menetapkan jam malam penuh di Baghdad hingga pemberitahuan lebih lanjut, mulai pada pukul 19:00 waktu setempat, dan mendesak para pengunjuk rasa agar meninggalkan Zona Hijau demi menghindari bentrokan.

Jaringan al-Sumaria Irak juga melaporkan bahwa polisi Irak menggunakan meriam air dan gas air mata untuk membubarkan massa.

Menyusul kerusuhan itu dan setelah pengunjuk rasa pro-Sadr masuk ke markas pemerintah, Perdana Menteri Irak Mustafa al-Kadhimi menangguhkan sesi kabinet sampai pemberitahuan lebih lanjut.

Menurut AFP, tembakan langsung mengguncang Zona Hijau Baghdad setelah pendukung Sadr menyerbu gedung pemerintah di daerah yang dibentengi.

Laporan terbaru menyebutkan bahwa pasukan keamanan Irak berhasil memulihkan kendalinya atas Istana Republik.

Menurut sumber medis dan polisi Irak, 15 orang tewas dan sebanyak 350 lainnya terluka dalam bentrokan Senin di Baghdad. (alalam/presstv)

Diancam Hizbullah, Israel Tangguhkan Ekstrasi Gas di Ladang Karish

Saluran 12 Israel, Senin (29/8), melaporkan bahwa Israel dan Lebanon telah mendekati perjanjian demarkasi perbatasan maritim, dan bahwa telah ada keputusan Israel untuk menunda ekstraksi gas dari platform Karish hingga Oktober mendatang, setelah semula dijadwalkan pada awal September.

Berdasarkan perjanjian yang dimediasi oleh AS, perbatasan laut akan didemarkasi ulang, sehingga dua rig gas akan didirikan, satu di Lebanon dan lainnya di wilayah Israel (Palestina pendudukan). Sebagian rig gas Lebanon akan dibangun di dalam perbatasan maritim Israel, dengan syarat Israel mendapat kompensasi finansial.

Menurut perjanjian tersebut, kedua platform akan ditempatkan pada jarak lima kilometer dari satu sama lain, dengan tujuan mencapai “keseimbangan ketakutan”, yang akan mencegah serangan terhadap platform Israel.

Ahad lalu, kelompok pejuang Hizbullah Lebanon merilis video baru yang memperlihatkan pemantauannya terhadap kapal yang ditunjuk untuk mengekstraksi gas untuk Israel di Garis Karish di dalam perbatasan Lebanon selatan.

Ditujukan kepada Rezim Zionis Israel, dalam video berdurasi 22 detik itu Hizbullah mengancam; “Kalian bergantung pada hari-hari ini” , dan “kapal-kapal yang mengekstraksi gas untuk kepentingan entitas Zionis berada di bawah jangkauan rudal Hizbullah.”

Ketegangan meningkat pada bulan Juni ketika sebuah kapal produksi sewaan Israel tiba di dekat ladang gas lepas pantai Karish, yang menurut Libanon berada di dalam perairan yang disengketakan. (raialyoum)

Presiden Raisi: Jangan Harap Israel Sanggup Halangi Proyek Nuklir Iran

Presiden Iran Sayid Ebrahim Raisi menekankan bahwa memperoleh kemampuan di bidang nuklir bertujuan damai  merupakan “hak dasar” Iran yang tak akan dapat dirampas oleh pihak manapun, termasuk Rezim Zionis Israel.

“Tak ada pihak manapun dapat mencegah kami memperoleh kemampuan nuklir damai,” tegasnya dalam konferensi pers di Teheran, Senin (29/8).

Dia menyebutkan bahwa ancaman dan sepak terjang Israel untuk menghentikan proyek nuklir Iran “tidak akan berhasil,” dan bahwa rezim Zionis justru “menyadari tak sanggup menghadapi Iran.”

Presiden Raisi menyatakan demikian manakala masyarakat internasional sedang menunggu tanggapan Teheran terhadap proposal AS agar kedua pihak sepenuhnya kembali ke kesepakatan nuklir 2015.

Raisi menjelaskan bahwa kesepakatan untuk memulihkan perjanjian nuklir perlu jaminan yang meyakinkan, konfirmasi obyektif dan implementatif menyangkut pelonggaran sanksi yang dikenakan terhadap Iran, serta penutupan penyelidikan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) atas negaranya.

Di pihak lain, Presiden Israel Isaac Herzog menyatakan Israel mengkhawatirkan strategi nuklir Iran menjelang kesepakatan yang mungkin akan dicapai.

Dalam pertemuan dengan Presiden Swiss Ignazio Cassis di Bern,Senin, Herzog mengatakan bahwa masyarakat internasional tidak boleh tinggal diam di depan upaya Teheran “menyebarkan teror di kawasan dan menghapus Israel dari peta”.

Dia juga mengatakan, “ ami mengharapkan keluarga bangsa-bangsa untuk membuat poin ini benar-benar jelas. Masyarakat internasional dan negara-negara yang dengan bangga mendorong ke arah perdamaian internasional tidak boleh menerima seruan dan upaya penghapusan negara anggota PBB yang berdaulat.”

Dia mengklain bahwa perilaku Iran “tidak dapat ditanggapi dengan diam. Aktivitas Iran tidak bisa dibiarkan begitu saja. Yang terpenting, negara seperti ini seharusnya tidak diizinkan untuk memperoleh kemampuan nuklir dengan segala cara yang diperlukan.”

Di hari yang sama, IAEA melaporkan bahwa Iran terus melangkah maju dengan memodernisasi program pengayaan uranium canggihnya, bahkan ketika Barat menunggu tanggapan Teheran terhadap upaya pemulihan kesepakatan nuklirnya tahun 2015.

Laporan itu menyebutkan bahwa Iran telah mulai memperkaya uranium dengan menggunakan salah satu dari tiga set sentrifugal canggih IR-6 yang baru-baru ini dipasang di pabrik pengayaan bawah tanahnya di Natanz. (raialyoum)