Jakarta, ICMES. Sekjen Hizbullah Sayid Hassan Nasrallah mengutuk peledakan bom oleh kaum takfiri terhadap masjid-masjid Sunni di Pakistan, apalagi hanya lantaran jamaahnya menyelenggarakan peringatan maulid Nabi Muhammad Saw.
Panglima Angkatan Laut (AL) Iran Laksamana Muda Shahram Irani mengatakan kapal militer Sabalan telah menjadi kapal perusak pertama Iran yang dilengkapi belasan rudal jelajah anti kapal.
Wakil Menteri Luar Negeri Suriah Bassam Sabbagh menyatakan kesepakatan normalisasi negaranya dengan Turki tak mungkin tercapai kecuali jika Ankara menarik pasukan Turki dari beberapa daerah yang didudukinya.
Berita Selengkapnya:
Sekjen Hizbullah Kutuk Peledakan Masjid Sunni di Pakistan
Sekjen Hizbullah Sayid Hassan Nasrallah mengutuk peledakan bom oleh kaum takfiri terhadap masjid-masjid Sunni di Pakistan, apalagi hanya lantaran jamaahnya menyelenggarakan peringatan maulid Nabi Muhammad Saw.
Dalam pidato pada acara maulid Nabi saw dan milad Imam Jakfar Al-Shadiq, Senin (2/10), Sayid Nasrallah menyebut kaum takfiri sebagai kanker bagi dunia Islam.
“Wajah hitam dan kelam takfiri ini adalah kanker yang kembali menyebar sedemikian rupa di dunia Islam kita sehingga orang yang mengekspresikan kecintaannya kepada Rasulullah saw terbunuh,” ujarnya.
Ramai diberitakan sebelumnya bahwa ledakan besar pada hari Jumat telah menerjang sebuah masjid Pakistan, dan jumlah korban gugur diumumkan sedikitnya 59 orang.
Ledakan itu menghancurkan sebuah masjid di Mastung, provinsi selatan Balochistan, setelah seorang pembom meledakkan bahan peledaknya di dekat kendaraan polisi tempat orang-orang berkumpul untuk prosesi memperingati Maulid Nabi saw.
Sayid Nasrallah menyoal, “Bukankah kita berhak berbahagia atas kelahiran yang agung ini dan menjadikan hari maulid ini sebagai hari suka cita di dunia?”
Dia lantas menegaskan bahwa orang yang mengharamkan peringatan ini sama sekali tidak bersandar pada sanad fikih dan syariat yang hakiki.
Menurutnya, para ulama Syiah dan para pemuka Ahlussunnah bersepakat atas kehalalan peringatan Maulid Nabi saw dan kaum Muslimin pun menekan pentingnya peringatan ini.
Sekjen Hizbullah juga mengangkat isu Palestina dengan menegaskan bahwa bangsa Palestina dan Masjid Al-Aqsa jangan sampai terlantar sendirian.
“Umat Islam dan pemerintahnya harus bertanggungungjawab agar jangan sampai (Masjid Al-Aqsa) terbagi waktu dan tempatnya, atau diubahnya menjadi kuil Yahudi, atau tiba-tiba dihancurkan,” serunya.
Sayid Nasrallah menyayangkan beberapa negara yang malah bergegas menormalisasi hubungan dengan Israel.
“Sekarang seluruh umat Islam dituntut bertanggungjawab atas apa yang terjadi di Palestina. Perkara ini tak boleh ditinggalkan dan diabaikan, karena bisa jadi hal demikian merupakan rencana kaum Zionis, dan apa yang terjadi dewasa ini jangan sampai menjadi perkara biasa, rutinitas dan tradisi, yang pada gilirannya, pada suatu masa tiba-tiba terjadi pembagian waktu dan tempat (kunjung) Masjid Al-Aqsa,” imbaunya.
Dia juga mengatakan, “Sayang sekali, alih-alih kaum Zionis mendengar suara lantang dari dunia Islam ini, kita malah mendapatkan ada lagi beberapa negara yang mengarah pada normalisasi (dengan Israel). Hari ini saya mengatakan kepada Anda sekalian bahwa negara manapun yang mengarah pada normalisasi, ketika menandatangani perjanjian (normalisasi) harus dicela dan ditentang.”
Dia kemudian beralasan; “Ini adalah urusan di luar hubungan dan basa basi politik, sebab ini merupakan pengkhianatan terhadap hal-hal yang disucikan oleh umat Islam dan Kristen serta merupakan penelantaran terhadap orang Palestina dan penguatan bagi musuh.” (alalam/reuters)
AL Iran Pasang Belasan Rudal Jelajah Anti-Kapal Pada Kapal Perusaknya
Panglima Angkatan Laut (AL) Iran Laksamana Muda Shahram Irani mengatakan kapal militer Sabalan telah menjadi kapal perusak pertama Iran yang dilengkapi belasan rudal jelajah anti kapal.
Kepada kantor berita Tasnim, Senin (2/10), Irani menyatakan bahwa hal itu memecahkan rekor jumlah rudal yang dipasang di kapal Iran, dan bahwa kapal perusak yang dilengkapi rudal itu akan segera diresmikan.
Sabalan adalah fregat kelas Alvand milik AL Iran yang semula dilengkapi hanya dengan empat rudal jelajah anti kapal dan ikut serta dalam 13 armada AL Iran.
Kapal fregat Sahand dan Sina Iran masing-masing dilengkapi dengan delapan rudal jelajah.
Dalam beberapa tahun terakhir, AL Iran meningkatkan kehadirannya di perairan internasional untuk melindungi rute maritim dan memberikan keamanan bagi kapal dagang dan tanker.
Sejalan dengan upaya internasional melawan pembajakan, AL Iran melakukan patroli di Teluk Aden dan Samudera Hindia, menjaga kontainer dagang dan kapal minyak yang dimiliki atau disewa oleh Iran atau negara lain.
Dalam beberapa tahun terakhir, AL Iran berhasil menggagalkan beberapa serangan bajak laut terhadap kapal tanker minyak dan kapal dagang Iran dan negara-negara lain.
Disebutkan bahwa bahkan di era perang Iran melawan agresi Irak pada tahun 1980-1988, AL Iran juga telah mengawal lebih dari 10.000 kapal komersial untuk memastikan keselamatan perjalanan mereka, dan bahwa selama 12 tahun terakhir, AL Iran juga telah menggagalkan ratusan serangan bajak laut.
Doktrin militer Iran menyatakan bahwa kemampuan persenjataan negara republik Islam ini semata-mata untuk tujuan pertahanan.
Para ahli dan teknisi militer Iran dalam beberapa tahun terakhir telah mencapai kemajuan besar dalam pembuatan berbagai peralatan dalam negeri, sehingga menjadikan angkatan bersenjata Iran bisa berswasembada dalam bidang persenjataan.
Para pejabat Iran telah berulang kali menegaskan bahwa negara ini tidak akan ragu untuk meningkatkan kemampuan militernya, termasuk kekuatan rudal dan drone, yang sepenuhnya dimaksudkan untuk pertahanan, dan bahwa kemampuan pertahanan Iran tidak akan pernah bisa dinegosiasikan. (fna)
Damaskus: Hubungan Suriah-Turki Tak akan Normal Sebelum Ankara Tarik Pasukannya
Wakil Menteri Luar Negeri Suriah Bassam Sabbagh menyatakan kesepakatan normalisasi negaranya dengan Turki tak mungkin tercapai kecuali jika Ankara menarik pasukan Turki dari beberapa daerah yang didudukinya.
Dalam wawancara dengan kantor berita Sputnik Rusia, Senin (2/10), Bassam Sabbagh mengatakan bahwa Turki harus menarik mundur pasukannya dari Suriah, dan jika tidak maka Turki akan menyia-nyiakan segala upaya pemulihan hubungan Ankara-Damaskus.
Dia mengatakan, “Turki harus menarik pasukan militernya. Pada aspek lain, ya, tentu saja, kami akan terbuka untuk berdiskusi dengan mereka, namun tidak melakukan hal tersebut dan bersikeras untuk tetap tinggal, ini adalah pendudukan ilegal dan oleh karena itu akan menghalangi semua upaya yang ditujukan untuk itu (kesepakatan normalisasi).”
Sabbagh, yang juga merupakan perwakilan tetap Suriah untuk PBB, menambahkan, “Tidak ada kontak dan hubungan dengan Turki” saat ini.
Dalam siaran pers pada hari Jumat, Menteri Pertahanan Turki Yasar Guler menyatakan kesiapan Ankara melanjutkan pembicaraan guna menormalisasi hubungan dengan Damaskus. Di saat yang sama dia menegaskan kembali sikap negaranya yang menolak menarik pasukannya dari Suriah utara.
Sembari menyebut usulan Suriah sebagai hal yang “tidak masuk akal,” Guler menyatakan, “Kami selalu siap untuk duduk dan terlibat dalam dialog namun tuntutan pihak Suriah bukanlah sesuatu yang dapat diterima dengan segera.”
Dia menyoal, “Mereka ingin Turki meninggalkan wilayah Suriah, tapi mengapa Turki harus pergi?”
Turki memutuskan hubungan dengan Suriah pada bulan Maret 2012, setahun setelah Suriah dilanda gelombang kekerasan mematikan yang dilakukan oleh militan dan ekstremis yang didukung asing. Namun, setelah lebih dari satu dekade, kedua negara bertetangga tersebut belakangan ini mengambil langkah menuju rekonsiliasi.
Turki mengerahkan pasukan di Suriah pada Oktober 2019 sehingga melanggar integritas Suriah.
Militan yang didukung Ankara dikerahkan ke timur laut Suriah setelah pasukan militer Turki melancarkan ancaman invasi lintas batas sebagai upaya mengusir militan Unit Perlindungan Rakyat Kurdi (YPG) dari wilayah perbatasan.
Ankara memandang YPG yang didukung AS sebagai organisasi teroris yang terkait dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK), yang telah mengupayakan wilayah otonom Kurdi di Turki sejak tahun 1984. (presstv)
