Jakarta, ICMES. Menlu Iran Mohammad Javad Zarif tidak menutup pintu kemungkinan Iran berunding dengan AS, tapi dengan syarat tidak sekedar untuk mengambil gambar tanpa hasil signifikan.
Inggris, Jerman, dan Perancis menuduh Iran “bertanggungjawab” atas serangan terhadap dua pabrik minyak Aramco milik Arab Saudi.
Rusia menegaskan keharusan menyodorkan bukti sebelum melontarkan tuduhan kepada negara manapun terkait dengan insiden serangan yang menerjang kilang minyak Aramco.
Sejumlah negara anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengutuk rezim Arab Saudi atas pembunuhan jurnalis Saudi Jamal Khashoggi dan pelanggaran HAM di negara ini.
Berita selengkapnya:
Zarif: Rouhani Siap Bertemu Trump dengan Syarat
Menlu Iran Mohammad Javad Zarif tidak menutup pintu kemungkinan Iran berunding dengan AS, tapi dengan syarat tidak sekedar untuk mengambil gambar tanpa hasil signifikan.
Saat menjawab pertanyaan wartawan di sela kegiatan Majelis Umum PBB di New York, AS, Senin (23/9/2019), mengenai kemungkinan pertemuan Presiden Iran Hassan Rouhani dengan Presiden AS Donald Trump, Zarif mengatakan negaranya tidak menutup “pintu perundingan”.
“Tapi jika itu hanya sekedar untuk mengambil gambar tanpa hasil signifikan maka itu tidak akan andil apa-apa kecuali menambah kesulitan ekonomi Iran. Apa yang kita perlukan ialah kejujuran,” lanjutnya.
Dia mengecam keluarnya AS dari perjanjian multilateral mengenai nuklir Iran dan pengakuannya secara sepihak atas klaim Al-Quds sebagai ibu kota Israel.
Menlu Iran juga mengatakan bahwa pekan ini di Majelis Umum PBB Presiden Rouhani akan mempresentasikan prakarsa kerjasama regional Teluk Persia dengan tujuan menggalang “Aliansi Harapan” demi mewujudkan keamanan dan kerukunan di kawasan ini dengan partsipasi dan peran negara-negara regional sendiri tanpa intervensi asing.
Zarif menambahkan bahwa Iran berharap negara-negara jirannya semisal Irak, Qatar, Oman, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan bahkan Arab Saudi bersedia bergabung demi terbentuknya aliansi ini. Adapun Yaman, lanjutnya, bisa menyusul karena sekarang masih berada dalam kondisi perang.
Dia juga mengatakan bahwa aliansi ini “berada di bawah pengawasan PBB” karena akan menjamin “hubungan dengan masyarakat internasional”, dan prakarsa itu sendiri berpijak pada prinsip non-agresi dan prinsip non-intervensi.
Di hari yang sama, Presiden AS Donald Trump mengaku tidak menutup kemungkinan mengadakan pertemuan dengan sejawatnya dari Iran, Hassan Rouhani.
Hal itu dia katakan ketika membantah anggapan bahwa dia menutup kemungkinan tersebut.
“Kami tidak memiliki jadwal kerja demikian, tapi saya tidak menutup kemungkinan. Untuk apa saya berbuat demikian?” katanya.
Mengenai upaya Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk membantu menengahi antara AS dan Iran dia mengaku tidak perlu mediasi. (raialyoum)
Inggris, Jerman, dan Prancis Sebut Iran Bertanggungjawab atas Insiden Aramco
Para pemimpin Inggris, Jerman, dan Perancis menyatakan Iran “bertanggungjawab” atas serangan terhadap dua pabrik minyak Aramco milik Arab Saudi dan mendesak Iran untuk tidak melakukan “provokasi lagi”.
“Jelas bagi kami bahwa Iran bertanggungjawab atas serangan ini. Tak ada tafsiran lain,” ungkap Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Angela Merkel, dan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dalam sebuah pernyataan bersama usai pertemuan segi tiga yang mereka ada di sela Majelis Umum PBB, Senin (23/9/2019).
Tiga negara terkemuka Eropa itu juga menyerukan diskusi mengenai proyek nuklir dan rudal Iran serta isu keamanan regional Teluk Persia.
Mereka juga menyatakan, “Sudah tiba saatnya Iran menerima kerangka jangka panjang kami untuk perundingan mengenai program nuklir, di sampaing isu keamanan regional, yang mencakup program rudalnya.”
Amerika Serikat dan Arab Saudi sebelumnya juga menuding Iran berada di balik serangan yang terjadi pada 14 September tersebut, namun Iran membantah keras tuduhan itu. (raialyoum)
Soal Insiden Aramco, Intelijen Rusia Minta Semua Pihak Tidak Asal Menuduh
Badan intelijen Rusia menegaskan keharusan menyodorkan bukti sebelum melontarkan tuduhan kepada negara manapun terkait dengan insiden serangan yang menerjang kilang minyak Aramco milik Arab Saudi.
Kepala badan intelijen Rusia Sergey Naryshkin dalam jumpa pers, Senin (23/9/2019), mengingatkan bahwa asal main tuduh adalah tindakan yang tak dapat diterima.
“Kami tentu mengecam aksi (serangan) demikian, tapi harus ada pengajuan bukti meyakinkan dan obyektif untuk tuduhan. Sekedar melontarkan pernyataan dengan menuduh negara ini dan itu, atau suatu gerakan, atau suatu kekuatan, tidaklah bisa diterima,” ujar Naryshkin.
Ahad lalu Inggris menuding Iran bertanggungjawab atas insiden serangan ke Aramco yang terjadi pada 14 September lalu itu, dan Senin kemarin Inggris melontarkan tuduhan itu lagi, namun kali ini bersama Jerman dan Prancis di sela Majelis Umum PBB di New York.
Sabtu lalu Riyadh mengumumkan keberhasilannya mengendalikan kebakaran yang terjadi di kilang minyak Abqaiq dan Khuraish milik perusahaan nasional Saudi, Aramco.
Kebakaran besar itu terjadi akibat serangan drone dan rudal. Gerakan Ansarullah di Yaman mengaku bertanggungjawab atas serangan ini, namun AS, Saudi, dan negara-negara Eropa tersebut tetap bersikukuh menyatakan Iranlah yang bertanggungjawab, sementara Iran sendiri membantahnya. (raialyoum)
Dewan HAM PBB Kecam Saudi Terkait Pembunuhan Khashoggi
Sejumlah negara anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengutuk rezim Arab Saudi atas pembunuhan jurnalis Saudi Jamal Khashoggi dan pelanggaran HAM di negara ini.
Kecaman itu diungkap dalam pernyataan bersama atas nama lebih dari 20 negara, yang dibacakan oleh Sally Mansfield, Wakil Tetap Australia untuk Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR)
Pernyataan itu mengungkapkan keprihatinan atas adanya laporan-laporan mengenai maraknya aksi penyiksaan, penahanan yang melanggar hukum, dan penyidangan secara tidak adil terhadap para aktivis dan jurnalis di Arab Saudi.
Mereka mendesak pemerintah Arab Saudi untuk mengungkap fakta keterbunuhan Khashoggi dan menghukum semua orang yang bertanggung jawab atas kejahatan itu.
Pernyataan bersama puluhan negara itu diteken antara lain oleh Inggris, Jerman, Kanada, dan Australia.
Jamal Khashoggi adalah jurnalis yang dikenal kritis terhadap Kerajaan Saudi. Dia dibunuh di dalam gedung konsulat Saudi di Istanbul, Turki, oleh sekelompok orang yang sengaja dikirim ke Turki untuk melancarkan aksi pembunuhan ini pada 2 Oktober 2018.
Peristiwa ini menghebohkan dunia karena berbagai laporan menyebutkan bahwa Khashoggi dihabisi dengan cara yang sadis dan kemudian jenazahnya dilenyapkan dengan menggunakan zat tertentu.
Khalayak dunia, terutama di Turki sendiri, sedemikian marah atas kejahatan besar ini sehingga kasus itu sampai sekarang masih kerap diangkat.
Pada Juli lalu, pelapor khusus HAM PBB Agnes Callamard merilis laporan setebal 101 halaman yang menyebut pembunuhan itu sengaja dilakukan oleh Kerajaan Saudi dan menegaskan adanya bukti-bukti kuat yang mengharuskan penyelidikan terhadap para pejabat tertinggi Saudi, termasuk Putra Mahkota Mohamed bin Salman. (raialyoum)