Rangkuman Berita Utama Timteng Selasa 23 Maret 2021

menlu saudi faisal bin farhanJakarta, ICMES. Kerajaan Arab Saudi mengajukan inisiatif perdamaian baru untuk menyudahi Yaman, termasuk dengan menerapkan gencatan senjata secara nasional serta pembukaan jalur udara dan laut Yaman, namun pihak lawan Saudi, Ansarullah (Houthi), menanggapi sinis usulan Riyadh tersebut.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku tidak akan memperkenankan berdirinya negara Palestina  yang berkedaulatan penuh, dan menegaskan bahwa perdamaian di kawasan akan terwujud melalui normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab.

Anggota senior Dewan Tinggi Politik Yaman yang berafiliasi dengan Ansarullah (Houthi), Mohammad Ali al-Houthi, bersumbar bahwa pihaknya akan segera berhasil membebaskan seluruh wilayah provinsi dan kota Mar’ib, sebelum kemudian membebaskan berbagai wilayah Yaman lain dari cengkeraman pasukan koalisi pimpinan Saudi dan para anteknya.

Berita Selengkapnya:

Babak Belur Digempur Ansarullah Yaman, Saudi Ajukan lagi Usulan Damai

Kerajaan Arab Saudi mengajukan inisiatif perdamaian baru untuk menyudahi Yaman, termasuk dengan menerapkan gencatan senjata secara nasional serta pembukaan jalur udara dan laut Yaman, namun pihak lawan Saudi, Ansarullah (Houthi), menanggapi sinis usulan Riyadh tersebut.

Menteri Luar Negeri Saudi Faisal bin Farhan Al-Saud mengumumkan inisiatif perdamaian itu, Senin (22/3), setelah berbagai wilayah negaranya, termasuk Riyadh, semakin kerap mendapat serangan rudal dan drone Yaman dalam beberapa pekan terakhir.

Selain itu, Ansarullah juga terus menggempur dan menekan pasukan Saudi dan sekutunya di Ma’rib, daerah kaya minyak dan strategis, yang menjadi benteng terakhir pasukan presiden pelarian Yaman Abd Rabbuh Mansour Hadi yang dibela Saudi.

Tekanan hebat Ansarullah itu membuat para pejabat dan media Saudi menyerukan kepada masyarakat internasional agar turun tangan mencegah serangan Ansarullah (Houthi), yang belakangan ini juga menyasar kilang minyak Saudi di Riyadh hingga menyebabkan kebakaran dan kerusakan, seperti terlihat dalam gambar hasil pencitraan satelit yang beredar.

Usulan damai Saudi mencakup pembukaan kembali Bandara Internasional Sanaa, ibu kota Yaman, pembiaran masuk bahan bakar dan pangan ke Yaman melalui Pelabuhan Hudaydah. Pelabuhan udara dan pelabuhan laut tersebut selama ini dikuasai oleh Ansarullah.

Farhan menyebutkan bahwa Riyadh akan bekerjasama dengan masyarakat internasional untuk menekan Ansarullah agar menerima usulan ini dan mendatangi meja perundingan, namun juga menegaskan bahwa koalisi akan terus berusaha membendung dan membalas serangan Ansarullah.

Pemerintahan presiden pelarian Yaman Abd Rabbuh Mansour Hadi yang didukung secara total oleh pasukan koalisi dalam memerangi Ansarullah menyambut baik usulan damai Saudi.  Sambutan itu disampaikan dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh kementerian luar negerinya yang berkedudukan di kota Aden, Yaman selatan.

Di pihak lain, Ansarullah menanggapi sinis usulan damai Saudi dan menilainya tidak mengandung materi baru dan tidak pula memenuhi syarat berupa pencabutan secara total blokade Saudi dan sekutunya terhadap Bandara Sanaa dan Pelabuhan Hudaydah.

Perunding senior Ansarullah Mohammad Abdul Salam mengatakan kepada Reuters, Senin, bahwa pihaknya berharap Saudi mengumumkan pencabutan blokade tersebut serta segera melepaskan 14 kapal yang ditahan oleh pasukan koalisi ketika akan masuk ke Yaman.

“Harus dibedakan apa yang memang merupakan hak asasi manusia seperti pembukaan kembali Bandara Sanaa dan Pelabuhan Hudaydah, yang sekiranya tidak tunduk intimidasi politik dan militer,”ujarnya.

Dia menambahkan bahwa Ansarullah akan terus berkomunikasi dengan Saudi dan AS melalui perantara Oman untuk membuka jalan bagi tercapainya kesepakatan damai.

Perang di Yaman telah menewaskan lebih dari 100,000 orang, yang sebagian besar adalah warga sipil yang gugur akibat serangan udara koalisi yang dipimpin Saudi.

Juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Farhan Haq menyatakan organisasi ini menyambut baik “iktikad Saudi untuk mengambil sejumlah tindakan guna membantu penyelesaian konflik di Yaman”, namun sembari menyebutkan bahwa sejauh ini “waktunya masih terlampau dini”.

Dia juga mengatakan bahwa usulan Saudi itu sejalan dengan inisiatif PBB, dan bahwa Utusan Khusus PBB untuk Yaman Martin Griffiths akan menindak lanjuti masalah ini dengan menghubungi kedua pihak yang bertikai. (raialyoum/alalam)

Netanyahu: Tak akan Ada Negara Palestina Berkedaulatan Penuh

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku tidak akan memperkenankan berdirinya negara Palestina  yang berkedaulatan penuh, dan menegaskan bahwa perdamaian di kawasan akan terwujud melalui normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab.

Netanyahu berkata demikian kepada situs berita berbahasa Arab Panet, Senin (22/3), menjelang pemilu Israel yang diselenggarakan hari ini, Selasa.  Para pengamat menyatakan bahwa hasil pemilu ini akan sangat menentukan masa depan karir politik Netanyahu.

Dalam rangka ini Partai Likud memasang spanduk di wilayah Arab berterakan tulisan yang menyebut Netanyahu sebagai “Abu Yair”, meniru kebiasaan orang Palestina.

Ditanya mengenai perdamaian dengan Palestina, Netanyahu dalam wawancara dengan Panet mengatakan, “Saya kira ini akan menjadi kenyataan, tapi dalam bentuk yang terbalik; melalui kesepakatan damai dengan negara-negara Arab terlebih dahulu.”

Dia juga mengatakan, “Saya tidak beranggapan bahwa kami tidak akan pernah menjalin hubungan dengan orang-orang Palestina, kami sekarang menjalin hubungan dengan otoritas Palestina terkait vaksinasi (COVID-19), sebab kita hidup di tempat yang sama, dan kita harus menangani masalah ini secara bertanggungjawab.”

Ditanya mengenai kemungkinan pendirian negara Palestina di sisi negara Israel, Netanyahu menunjukkan penolakannya terhadap pendirian negara Palestina berkedaulatan penuh.

“Itu tidaklah seperti pengertian ekstrem yang dibicarakan orang (pendirian negara Palestina berkedaulatan penuh – red.), karena dominasi keamanan tetap harus ada di tangan kami, sebab jika tidak maka kami akan mendapatkan Hamas,” ujarnya.

Dia menambahkan, “Ini berarti bahwa kedaulatan keamanan harus tetap ada di tangan Israel di kawasan kecil antara Sungai Jordan dan Laut (Mediteranian). Tanpa ini maka kita akan mendapatkan Hamas, Al-Qaeda, dan Iran, inilah yang akan terjadi di tempat-tempat yang tidak memiliki keamanan yang kuat.”

Netanyahu mengaku mendukung pendirian entitas Palestina, tapi dalam pengertian klasik.

“Kita menyebutnya apa? Otonomi, atau negara yang berkekurangan. Saya tidak ingin masuk ke masalah ini. Kedaulatan politik, keamanan, harus tetap di tangan kami.”

Di pihak lain, Palestina bersikukuh bahwa Israel harus menerima Inisiatif Perdamaian Arab tahun 2002, yang menegaskan bahwa pendirian negara Palestina yang beribu kota Al-Quds (Yerussalem) sesuai perbatasan 1967 dan penyelesaian masalah pengungsi Palestina akan membuka pintu bagi normalisasi hubungan negara-negara Arab dengan Israel.  (raialyoum)

Saudi Ajak Damai, Ansarullah Yaman Nyatakan Tetap akan Bebaskan Ma’rib dan Wilayah Lain

Anggota senior Dewan Tinggi Politik Yaman yang berafiliasi dengan Ansarullah (Houthi), Mohammad Ali al-Houthi, bersumbar bahwa pihaknya akan segera berhasil membebaskan seluruh wilayah provinsi dan kota Mar’ib, sebelum kemudian membebaskan berbagai wilayah Yaman lain dari cengkeraman pasukan koalisi pimpinan Saudi dan para anteknya.

“Insya Allah, Ma’rib dan daerah lain segera dibebaskan. Kami membendung kampanye agresi dan perang, yang dilancarkan Arab Saudi, Amerika, Inggris, Prancis, Uni Emirat Arab dan lain-lain terhadap kami,” kata Ali al-Houthi, Senin (22/3).

Pada hari itu pemerintah Arab Saudi mengajukan inisiatif perdamaian baru untuk meredakan perang Yaman, termasuk dengan menerapkan gencatan senjata secara nasional serta pembukaan jalur udara dan laut Yaman, namun pihak Ansarullah menanggapi sinis dengan menyebutnya tak mengandung materi baru dan tak memenuhi tuntutan manusiawi Ansarullah.

Ali al-Houthi menambahkan bahwa Yaman dikeroyok oleh pasukan bayaran Saudi dan Emirat, pasukan loyalis Mantan Presiden Yaman Abd Rabbuh Mansur Hadi, pasukan bayaran dari Sudan, pasukan bayaran dari Academi, perusahaan militer swasta yang berbasis di AS dan semula dikenal sebagai nama “Blackwater”, dan pasukan asing lain.

“Kami berada dalam posisi yang memadai untuk mempertahankan negeri kami dan melawan pendudukan,” lanjutnya.

Dalam beberapa minggu terakhir Ma’rib menjadi ajang operasi berskala besar pasukan kubu Sanaa yang terdiri atas tentara Yaman dan pasukan Lijan Shaabiya (Ansarullah). Di daerah strategis dan kaya minyak itu mereka berhasil melancarkan tekanan hebat hingga banyak kawasan di sekitar kota Ma’rib jatuh satu persatu ke tangan mereka.

Sultan al-Sama’i, anggota Dewan Tinggi Yaman, Sabtu lalu menegaskan pihaknya masih akan terus berjuang membebaskan provinsi tetangga, Shabwah dan Hadhramaut, setelah mereka nanti dapat membebaskan Ma’rib secara total. (presstv)