Jakarta, ICMES. Mufti Besar Kerajaan Oman Syeikh Ahmad bin Hamad Al-Khalili mengejutkan warganet Arab dengan cuitannya di Twitter yang mengecam keras normalisasi hubungan dengan Rezim Zionis Israel.

Menteri Pertahanan Iran, Brigjen Amir Hatami, mengumumkan kesiapan negaranya menandatangani perjanjian militer dan keamanan dengan negara-negara Teluk.

Pemimpin gerakan Ansarullah di Yaman, Abdul Malik al-Houthi, menyatakan bahwa para takfiri adalah “buatan Amerika” serta didukung dan disponsori oleh badan-badan intelijen Barat, termasuk Perancis.

Israel dan Uni Emirat Arab hari ini, Selasa (20/10/2020),  bermaksud menandatangani kesepakatan tentang pembuatan sistem bebas visa antara kedua belah pihak.

Berita Selengkapnya:

Mufti Oman Kecam Normalisasi Hubungan dengan Israel, Meski Netanyahu Pernah ke Oman

Mufti Besar Kerajaan Oman Syeikh Ahmad bin Hamad Al-Khalili mengejutkan warganet Arab dengan cuitannya di Twitter yang mengecam keras normalisasi hubungan dengan Rezim Zionis Israel.

Warganet mempertanyakan apakah fatwa itu merupakan sikap pribadi, ataukah sikap resmi sehingga menandai penarikan sikap pemerintah Oman terkait normalisasi hubungan dengan Israel.

Seperti dikutip Rai Al-Youm, Senin (19/10/2020), cuitan itu sendiri berbunyi: “Di tengah umat ini muncul fenomena negatif baru berupa kecintaan kepada musuh yang justru Allah memerintahkan kepada kita agar memeranginya, dan keberbanggaan dengan hal (kecintaan) itu tanpa malu dan tanpa disembunyikan.”

Dia menambahkan, “Sebagian (negara yang merupakan) simbol umat yang semula kita anggap sebagai pasak dan benteng malah bergegas kepada hal (kecintaan kepada musuh) itu, dan dengan demikian mereka telah mengabaikan masa lalu mereka yang cerah, dan mengangkat slogan-slogan tertentu yang membuat mereka semakin dekat dengan para tuannya.”

Pernyataan mufti besar Oman ini membangkitkan polemik dan kontroversi di media sosial terkait dengan penentuan waktu serta motif dan faktornya. Warganet menyoal apakah itu pendirian pribadi, atau sikap resmi baru Kesultanan Oman di bawah Sultan Haitham, yang disampaikan melalui muftinya sehingga menghapus sikap sebelumnya.

Polemik menyeruak karena Oman termasuk negara Arab yang menjalin hubungan baik dengan Israel sehingga Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahkan pernah berkunjung ke Oman dan menemui mendiang Sultan Qaboos bin Said pada tahun 2018, seperti terlihat dalam foto-foto yang diposting oleh warganet Arab, dan ketika itu Mufti Oman memilih sikap bungkam. (raialyoum)

Menhan Iran Nyatakan Negaranya Siap Jalin Perjanjian Militer dan Keamanan dengan Arab Teluk

Menteri Pertahanan Iran, Brigjen Amir Hatami, mengumumkan kesiapan negaranya menandatangani perjanjian militer dan keamanan dengan negara-negara Teluk.

“Kami siap menandatangani perjanjian militer dan keamanan dengan negara-negara Teluk Persia mengenai stabilitas di kawasan,” ungkapnya, Senin (19/10/2020)

“Kami memiliki kesefahaman militer dengan Rusia dan China untuk periode pasca-embargo senjata,” lanjutnya, mengacu pada berakhirnya embargo senjata Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap Iran.

Hatami juga menyebutkan bahwa negaranya memiliki kesepakatan penting dengan Rusia untuk pengembangan sistem yang diperlukan oleh angkatan udara, dan menekan bahwa Iran “tidak menghendaki adanya perlombaan senjata yang mengubah kawasan sekitar menjadi tong mesiu”.

Di sisi lain, Menteri Pertahanan Iran memperingatkan kepada dua negaranya yang sedang berperang satu sama lain, Azerbaijan dan Armenia, agar tidak mengusik keamanan di wilayah perbatasan Iran. Dia juga membantah tuduhan bahwa senjata Rusia telah diekspor ke Armenia melalui wilayah Iran.

“Kami telah memberikan peringatan resmi dan jelas kepada Azerbaijan dan Armenia mengenai keamanan kawasan perbatasan kami, dan kami juga tidak membukakan pintu perbatasan dan wilayah kami untuk pengiriman senjata Rusia ke Armenia. Itu hanya tuduhan belaka,” tegas Hatami.

Lebih jauh dia menyatakan harapannya agar Turki dapat membantu menyelesaikan krisis Nagorno-Karabakh antara Azerbaijan dan Armenia melalui kanal diplomasi. (irna)

Al-Houthi: Kaum Takfiri adalah Buatan AS dan Barat

Pemimpin gerakan Ansarullah di Yaman, Abdul Malik al-Houthi, menyatakan bahwa para takfiri adalah “buatan Amerika” serta didukung dan disponsori oleh badan-badan intelijen Barat, termasuk Perancis. Takfiri adalah orang yang cenderung mengafirkan orang lain yang tak sependapat dengannya.

Dalam pidato menyambut bulan Maulid Nabi saw di hadapan para ulama dan pejabat, Senin (19/10/2020), dia mengatakan, “Amerika dan para sekutunya bercampur tangan untuk menyokong para takfiri di Suriah, Yaman, dan negara-negara lain, karena mereka memanfaatkan para takfiri untuk mencoreng citra Islam.”

Dia menambahkan, “Para takfiri didukung oleh Amerika, Prancis, dan negara-negara Barat. Merekalah yang pertama kali berdiri bersama para takfiri untuk menghantam dan menumpas Muslimin.”

Al-Houthi memperingatkan bahwa distorsi telah menimbulkan tragedi dan banyak problema besar pada realitas umat Islam, dan pihak musuh sengaja berusaha menebar penyelewenangan di tengah umat ini untuk menodai Islam dan kitab suci Al-Quran.

Dia lantas mengutuk peradaban Barat dengan menegaskan, “Peradaban Barat sama sekali tidak mengandung kasih sayang, dan malah menindas komunitas-komunitas manusia, merampas kebebasan bangsa-bangsa, menjarah kekayaan mereka, menduduki negara-negara mereka, tapi kemudian berbicara tentang hak asasi manusia.”

Dia menyoal, “Apakah Barat menghormati hak asasi manusia di Yaman, Palestina, dan berbagai negara Arab dan Islam lainnya? Trump malah berbangga dan siap memberi Rezim Zionis tanah Arab manapun dan merampasnya sebagaimana dia lakukan di Golan Suriah. Peradaban apakah ini?”

Mengenai normalisasi hubungan sejumlah negara Arab Teluk Persia dengan Israel, dia mengatakan, “Ada upaya untuk menjadikan kita sebagai proyek AS, Zionis, dan Barat, dan supaya kita menjadi kaum budak.. Kita tak boleh menerima segala proyek yang bertujuan memperbudak dan memisahkan kita dari pemikiran dan identitas keimanan kita.” (alalam)

Israel dan UEA akan Teken Perjanjian Bebas Visa

Israel dan Uni Emirat Arab (UEA) hari ini, Selasa (20/10/2020),  bermaksud menandatangani kesepakatan tentang pembuatan sistem bebas visa antara kedua belah pihak.

Surat kabar Israel Jerusalem Post Senin kemarin melaporkan bahwa menurut sumber di pemerintahan Israel perjanjian itu rencananya akan ditandatangani dalam kunjungan Menteri Keuangan UEA Hamdan bin Rashid Al Maktoum, dan Menteri Ekonomi UEA Abdullah bin Touq Al Marri ke Israel.

Jerusalem Post juga menyebutkan bahwa perjanjian demikian akan menjadi yang pertama kalinya antara Israel dan Arab.

Israel sebelumnya telah mengumumkan bahwa delegasi tingkat tinggi UEA hari ini akan mengunjungi Tel Aviv dan mengadakan pertemuan dengan pejabat Israel di Bandara Ben Gurion.

Sebuah kesepakatan juga diharapkan akan ditandatangani dalam kunjungan itu untuk memungkinkan 28 penerbangan komersial per minggu antara Israel dan UEA. (rta)