Rangkuman Berita Utama Timteng Selasa 20 Agustus 2019

kapal supertanker minyakJakarta, ICMES: Iran menegaskan kesiapannya mengirim kapal-kapal perang untuk mengawal kapal tanker minyaknya, “Grace 1” yang baru dibebaskan di Gibraltar dan telah berganti nama menjadi “Adrian Darya”.

Kementerian Luar Negeri Iran memperingatkan resiko buruk upaya AS menahan tanker yang baru dibebaskan setelah 45 hari ditahan di Gibraltar

Pemerintah Turki dan pemerintah Suriah terlibat perdebatan panas terkait serangan udara tentara Suriah terhadap konvoi militer Turki di Suriah.

Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron bahwa Moskow mendukung operasi militer Pasukan Arab Suriah (SAA) terhadap “teroris” di provinsi Idlib, Suriah.

Berita selengkapnya:

Iran Siap Kirim Kapal Perang Untuk Kawal Kapal Tankernya

Iran menegaskan kesiapannya mengirim kapal-kapal perang untuk mengawal kapal tanker minyaknya, “Grace 1” yang baru dibebaskan di Gibraltar dan telah berganti nama menjadi “Adrian Darya”.

Kapal itu akan memulai perjalanannya di perairan internasional setelah dilakukan beberapa tindakan teknis dan administrasi di Gibraltar.

Iran menegaskan kembali bahwa pihaknya sama sekali tidak akan berkompromi ihwal kepentingan nasional dan kedaulatannya, dan menyatakan akan mengirim armadanya untuk mengawal Adrian Darya setelah keluar dari kawasan Gibraltar di perairan internasional, sesuai statemen Komandan Angkatan Laut Iran Laksamana Hussain Khanzadi.

Dalam pernyataannya di sela-sela acara peringatan Hari Pelayaran Internasional, Senin (19/8/2019), Khanzadi mengatakan bahwa keamanan bukanlah urusan yang datang secara spontan, melainkan merupakan sistem dan mekanisme yang diatur oleh kekuatan-kekuatan maritim.

Secara terpisah, Kepala Organisasi Pelabuhan dan Pelayaran Iran Mohammad Rastdad dalam wawancara dengan saluran TV Al-Alam mengatakan bahwa tanker itu akan berlayar menuju perairan internasional segera setelah selesai dilakukan beberapa tindakan teknis yang tersisa.

Dia menjelaskan, “Tak ada kendala apapun untuk keberangkatan tanker ini dari Gibraltar, dan ada beberapa tindakan administrasi yang menunggu penyelesaian hari ini untuk kemudian kita saksikan pergerakan tanker ini. Tanker ini akan keluar dari perairan Gibraltar menuju perairan internasional, dan masih menunggu instruksi dari perusahaan pemiliknya untuk tindak lanjutnya. Penahanan tanker ini ilegal, tak dapat diterima, sudah dirilis keputusan pembebasannya, dan siapapun tidak berhak mencegah pergerakannya.”

Dubes Iran untuk Inggris, Hamid Baeidinejad, di Twitter menekankan bahwa kapal itu berganti nama karena Panama menolak melanjutkan perjalanan kapal ini dengan menggunakan benderanya. Kapal itu lantas diputuskan untuk bergerak dengan bendera Iran sehingga registrasinyapun harus dilakukan di Iran dan dengan nama baru yang berbahasa Persia.

Di pihak lain, pemerintah Gibraltar kembali menolak permohonan AS agar tetap menahan kapal tanker itu. Gibraltar beralasan bahwa pihaknya terikat oleh undang-undang Uni Eropa, dan menyebutkan bahwa permohonan Washington itu bersandar pada sanksi AS terhadap Iran. (alalam)

Iran Peringatkan AS Agar Tidak Mencoba “Membajak” Kapal Tanker Iran

Kementerian Luar Negeri Iran memperingatkan resiko buruk upaya AS menahan tanker yang baru dibebaskan setelah 45 hari ditahan di Gibraltar

Dalam jumpa pers, Senin (19/8/2019), juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Abbas Mousavi mengatakan, “Kami telah menyatakan bahwa penahanan kapal itu merupakan aksi pembajakan, yang tidak dibenarkan oleh undang-undang internasional manapun… Penolakan terhadap permohonan AS oleh otoritas Gibraltardan Brazil menandakan bahwa kata-kata AS sekarang sudah tidak lagi didengar dan sudah tak ada tempat lagi di dunia bagi perilaku agresif.”

Dia menambahkan, “Iran telah menyampaikan peringatan yang memadai kepada para pejabat AS melalui kanal-kanal resmi, terutama Kedutaan Besar Swiss, agar tidak melakukan tindakan keliru sedemikian rupa karena mereka akan menghadapi resiko buruk.”

Di hari yang sama, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif dalam jumpa pers dengan sejawatnya di Finlandia,  Pekka Haavisto, memastikan bahwa negaranya tidak mementingkan dialog dengan AS, dan bahwa setiap mediasi haruslah berfokus pada upaya mengembalikan Washington kepada perjanjian nuklir Iran.

Mengomentari pernyataan Haavisto bahwa Eropa mengerahkan segenap upayanya untuk mempertahankan perjanjian nuklir dengan Iran, Zarif mengatakan, “Segala mediasi harus terfokus pada pengembalian Washington kepada perjanjian ini.”

Mengenai pembebasan kapal tanker Iran di Gibraltar dia mengatakan, “Kami bergembira atas berakhirnya kasus ini, dan sikap Washington terkait dengan tanker ini bertumpu pada tendensi politik.” (alalam)

Pasukan Turki Mendapat Serangan Udara, Turki dan Suriah Saling Menyalahkan

Pemerintah Turki dan pemerintah Suriah terlibat perdebatan panas terkait serangan udara tentara Suriah terhadap konvoi militer Turki di Suriah.

Kementerian Pertahanan Turki, Senin (19/8/2019), menyatakan bahwa tiga warga sipil tewas dan 12 orang lainnya menderita luka-luka terkena serangan udara tentara Suriah terhadap konvoi militer Turki yang sedang bergerak menuju markas pemantauan ke-9 di bagian barat laut Suriah.

Kementerian ini menilai serangan itu melanggar kesepakatan dan kerjasama Turki dengan Rusia, dan menyatakan bahwa Turki sebelumnya sudah memberitahu Rusia ihwal konvoi pasukannya tersebut.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Suriah dalam sebuah statemennya menyatakan bahwa konvoi pasukan Turki itu melanggar perbatasan dan bergerak menuju kota Khan Sheykhun, provinsi Idlib, untuk menolong kelompok teroris Jabhat Al-Nusra yang kalah perang.

“Tindakan itu menunjukkan dukungan tanpa batas Turki kepada kelompok-kelompok teroris,” lanjut statemen tersebut.

Kementerian Luar Negeri Suriah menegaskan, “Pemerintah Turki bertanggungjawab penuh atas dampak pelanggaran terbuka terhadap kedaulatan, integritas, dan keamanan wilayah Republik Arab Suriah dan hukum internasional.”

Pemerintah Damaskus menegaskan kembali bahwa tindakan militer Turki itu “tidak akan berpengaruh pada kelanjutan upaya tentara Suriah menghalau sisa-sisa teroris di Khan Sheykhoun dan lain-lain.”

Para aktivis kubu oposisi Suriah menyatakan bahwa konvoi militer Turki yang terdiri atas 25 mesin tempur dan kendaraan telah memasuki wilayah Suriah melalui pintu perbatasan al-Hawa, namun terhenti setelah mendapat serangan udara Suriah di kota Ma’rah al-Nouman.

Mereka menyebutkan bahwa jet-jet tempur Suriah menggempur kendaraan-kendaraan kelompok Failaq al-Sham yang saat itu sedang menunggu konvoi militer Turki, dan sebanyak satu anggota kelompok itu tewas dan tiga orang lainnya luka-luka. (alalam/raialyoum)

Presiden Rusia Dukung Operasi Militer Suriah di Idlib

Presiden Rusia Vladimir Putin Senin (19/8/2019) mengatakan kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron bahwa Moskow mendukung operasi militer Pasukan Arab Suriah (SAA) terhadap “teroris” di provinsi Idlib, Suriah.

“Kami mendukung upaya tentara Suriah … untuk mengakhiri ancaman teroris (di Idlib) ini,” kata Putin setelah Macron sebelumnya menyerukan pengindahan perjanjian gencatan senjata di Idlib.

“Kami tidak pernah mengatakan bahwa di Idlib teroris akan merasa nyaman,” lanjut Putin.

Putin menyatakan demikian setelah Macron mengaku “sangat khawatir” terhadap pemboman Idlib dan mengatakan kepada Putin bahwa gencatan senjata “urgen” untuk diberlakukan.

Macron menuturkan, “Saya harus menyatakan kekhawatiran kami yang mendalam atas situasi di Idlib. Populasi di Idlib hidup di bawah bom, anak-anak terbunuh. Sangat penting bahwa gencatan senjata yang disepakati di Sochi dipraktikkan.”

Saluran televisi Al Mayadeen yang berbasis di Libanon melaporkan bahwa pada Minggu malam lalu pasukan pemerintah Suriah tersebut telah memasuki kota Khan Sheikhoun pada 18 Agustus setelah terlibat pertempuran sengit dengan kelompok teroris Jabhat al-Nusra dan Jaish al-Izzeh.

SAA berusaha merebut lagi kendalinya atas jalan raya Damaskus-Aleppo yang strategis dan melintasi provinsi Idlib.

Idlib merupakan satu-satunya wilayah besar Suriah yang masih didominasi oleh kelompok bersenjata ilegal. Zona de-eskalasi yang diadakan di Idlib pada tahun 2017 adalah untuk memberi perlindungan kepada militan oposisi dan keluarga mereka yang enggan menyerahkan senjata secara sukarela. (tass/dailystar)