Rangkuman Berita Utama Timteng Selasa 17 Mei 2022

Jakarta, ICMES. Pendeta Katolik terkemuka di Quds (Yerusalem) mengutuk serangan polisi Zionis Israel terhadap para pelayat pengusung peti jenazah jurnalis Al Jazeera Shireen Abu Akleh, dan menegaskan bahwa otoritas Israel melanggar hak asasi manusia (HAM) dan tidak menghormati Gereja Katolik.

Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Kehakiman Iran mendesak masyarakat internasional agar meminta pertanggungjawaban Israel atas kebrutalan pasukannya yang telah mengugurkan jurnalis Palestina Shireen Abu Akleh.

Hasil pemilu parlemen Lebanon 2022 memperlihatkan fakta kekandasan proyek sejumlah negara Barat dan Arab untuk meruntuhkan popularitas kubu resistensi anti-Israel, demikian dicatat oleh surat kabar Al-Akhbar yang terbit di Lebanon.

Berita Selengkapnya:

Pemimpin Gereja Yerussalem; Israel Tak Menghormati Gereja maupun HAM

Pendeta Katolik terkemuka di Quds (Yerusalem) mengutuk serangan polisi Zionis Israel terhadap para pelayat pengusung peti jenazah jurnalis Al Jazeera Shireen Abu Akleh, dan menegaskan bahwa otoritas Israel melanggar hak asasi manusia (HAM) dan tidak menghormati Gereja Katolik.

Patriark Latin Pierbattista Pizzaballa di Rumah Sakit St Joseph, Senin (16/5), mengatakan kepada wartawan bahwa dalam insiden itu terlihat “penggunaan kekuatan yang tidak proporsional” terhadap ribuan pelayat  yang berjalan sambil mengibarkan bendera Palestina dari rumah sakit menuju gereja Katolik terdekat di Kota Lama Quds.

“Ini merupakan pelanggaran berat terhadap norma dan peraturan internasional, termasuk HAM untuk kebebasan beragama, yang harus diperhatikan juga di ruang publik”, ujar Pizzaballa.

“Invasi polisi Israel dan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional, menyerang pelayat, memukul mereka dengan pentungan, menggunakan granat asap, menembakkan peluru karet, menakut-nakuti pasien rumah sakit, adalah pelanggaran berat terhadap norma dan peraturan internasional,” tandasnya.

Rumah Sakit St Joseph juga merilis rekaman kamera keamanan yang memperlihatkan bagaimana pasukan Israel menyerbu gedung tempat jenazah Abu Akleh dan melakukan kekerasan yang menyebabkan 13 orang terluka.

Imran Khan dari Al Jazeera mengatakan bahwa rumah sakit, bersama dengan otoritas gereja, akan mengambil tindakan hukum terhadap otoritas Israel atas apa yang terjadi.

“Kemarahan di sini sangat jelas, kami mendengar direktur jenderal (rumah sakit) mengatakan bahwa selama 31 tahun dia tidak pernah melihat yang seperti itu,” ungkap Khan.

“Otoritas rumah sakit mengatakan sama sekali tidak ada alasan bagi (pasukan Israel) untuk masuk ke dalam,” lanjutnya.

Menurut Khan, tiga kata kunci yang digunakan dalam melukiskan kebrutalan pasukan Zionis tersebut adalah penggunaan kekerasan yang memalukan, tidak hormat, dan tidak proporsional.

Serangan pada hari Jumat itu mengundang reaksi kecaman di seluruh dunia serta menambah keterkejutan dan kemarahan khalayak terhadap pembunuhan Abu Akleh.

Shireen Abu Akleh adalah warga negara AS berdarah Palestina yang telah 25 tahun tahun bekerja sebagai jurnalis TV Al Jazeera . Di  tertembak dan gugur saat meliput serangan militer Israel di kamp pengungsi Jenin pada Rabu pekan lalu.  Saksi mata, termasuk wartawan yang bersamanya, pejabat Palestina, dan Al Jazeera menyatakan dia gugur oleh tembakan tentara Israel. (aljazeera)

Iran Desak Masyarakat Internasional Minta Pertanggungjawaban Israel atas Pembunuhan Abu Akleh

Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Kehakiman Iran mendesak masyarakat internasional agar meminta pertanggungjawaban Israel atas kebrutalan pasukannya yang telah mengugurkan jurnalis Palestina Shireen Abu Akleh.

Dalam sebuah pernyataanya, Senin (16/50), dewan itu menyebutkan Abu Akle ada satu di antara 82 jurnalis yang dibunuh oleh Israel, rezim ilegal yang sampai sekarang masih getol menebar kebrutalan di tanah pendudukan Palestina.

Dewan HAM Kehakiman Iran menegaskan bahwa pembunuhan jurnalis di wilayah pendudukan selalu menjadi kebijakan rezim pendudukan, dan bahwa pembunuhan Abu Akleh menyoroti peran yang dimainkan media dan jurnalis dalam perang melawan rezim Zionis.

“Sudah waktunya bagi masyarakat internasional untuk mengakhiri kebungkaman panjangnya, mengambil langkah-langkah untuk mengakhiri pendudukan, mengamankan hak-hak Palestina sebagai pemilik sebenarnya wilayah-wilayah pendudukan, dan mengakhiri krisis terlama di Timur Tengah dan dunia, yaitu akar penyebab dari krisis lain yang sedang berlangsung di kawasan,” ungkap dewan tersebut.

Pernyataan itu juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga Abu Akleh, dan menyuarakan solidaritas dengan para jurnalis bebas di dunia yang telah menetapkan agenda mereka untuk memberikan informasi yang jujur dan akurat kepada khalayak tentang kejahatan rezim Zionis.

Abu Akleh gugur  ditembak oleh pasukan Zionis ketika dia sedang meliput serbuan pasukan ini ke di kamp pengungsi Jenin, Tepi Barat, pada Rabu pekan lalu (11/5).

Juru Bicara Pemerintah Iran Ali Bahadori Jahromi mengutuk pembunuhan itu dan menyebutnya pelanggaran hukum internasional dan serangan terhadap kebebasan media. (fna)

Pemilu Parlemen Lebanon dan Kandasnya Proyek Barat-Arab Anti Kubu Resistensi

Hasil pemilu parlemen Lebanon 2022 memperlihatkan fakta kekandasan proyek sejumlah negara Barat dan Arab untuk meruntuhkan popularitas kubu resistensi anti-Israel, demikian dicatat oleh surat kabar Al-Akhbar yang terbit di Lebanon, Senin (16/5).

Pemungutan suara dalam pesta demokrasi itu digelar pada Ahad (15/5), dan malam hari itu pula penghitungan suara dimulai.

“Siapapun yang di rumahnya menginginkan hasil pemilu itu fair haruslah menyorot program dan tujuan yang telah dijelaskan oleh semua pihak serta masuknya mereka pada kompetisi sengit yang semuanya menggunakan senjata ilegal,” tulis Al-Akhbar.

Menurut surat kabar ini, sejak tahun 2018 sudah terbentuk kampanye besar-besaran di Lebanon, kawasan regional dan dunia untuk menyudutkan koalisi yang telah mengantarkan Michel Aoun ke Istana Presiden. Berbagai pihak di kawasan dan dunia berterus terang bahwa pada sasaran yang mereka bidik di tahap awal adalah Hizbullah, dan  dalam rangka ini mereka memerlukan beragam tindakan di mana yang paling mencolok di antaranya ialah menghantam partai Gerakan Patriotik Bebas dan pemimpinnya, Gebran Bassil.

Al-Akhbar menjelaskan bahwa sejak dua tahun silam sampai sekarang “kereta AS-Saudi-Uni Emirat Arab (UEA” tak berhenti bekerjasama dengan elemen-elemen Gerakan 14 Maret dan Gerakan 17 Oktober, yang terbentuk dalam peristiwa unjuk rasa 17 Oktober 2019, untuk membangun sebuah koalisi politik yang bertujuan menjegal Hizbullah dan Gerakan Patriotik Bebas.

Al-Akhbar menyebutkan bahwa masyarakat Lebanon harus obyektif melihat bahwa pergumulan yang dimulai sejak empat tahun lalu dan memuncak dalam dua tahun terakhir ini gagal mewujudkan sebagian besar tujuannya, dengan penjelasan dalam beberapa poin sebagai berikut;

Pertama, gagal meruntuhkan popularitas kubu resistensi di mata masyarakat Muslim Syiah dan lain-lain.

Kedua, Gerakan Patriotik Bebas masih solid dan tak berantakan. Hasil penghitungan suara sementara tak memberi kesan bahwa partai ini berubah menjadi sebuah kekuatan marginal seperti yang dinginkan lawannya. Partai ini masih terhitung sebagai poros kekuatan Kristen.

Reuters mengklaim bahwa menurut hasil sementara, Gerakan Patriotik Bebas kali ini memperoleh 16 kursi, sedangkankan Lebanese Force mendapatkan 20 kursi.  Namun, bertambahnya jumlah kursi partai Lebanese Forces, partai Kristen pesaing Gerakan Patriotik Bebas dan kontra-Hizbullah, tidak mengubah keadaan dalam masalah ini, karena friksi politik di kalangan Kristen akan meningkat. Hal ini akan berpengaruh pada banyak bidang, terutama mengenai perlakuan Lebanese Force terhadap pemilihan pemerintahan dan presiden mendatang.

Ketiga, pemimpin Partai Gerakan Patriotik Bebas Samir Geagea, tokoh yang paling vokal terhadap Hizbullah, justru berhadapan dengan tantangan terbesar dalam karir politiknya selama ini. Dia gagal membuat daftar yang menyajikan perubahan, dan propagandanya anti Hizbullah dan senjata kubu resistensi tak membuat suara kalangan pemrotes mengalir deras kepada para kandidat yang dia dukung.

Keempat, terjadi friksi terbesar di forum-forum Sunni. Keputusan penyingkiran Saad Al-Hariri karena dia gagal melicinkan ambisi AS-Saudi telah memicu kemarahan yang menyebabkan suara kalangan Sunni berkurang drastis.

Kelima, kekuatan-kekuatan besar sekular berada dalam posisi lemah, tak seperti dalam pemilu-pemilu silam, dan hasil penghitungan suara akan memperlihatkan betapa mereka sudah keropos.

Keenam, besarnya partisipasi rakyat dalam pemungutan suara membuktikan besarnya peran keluarga. Hasil pemilu akan memperlihatkan betapa keluarga-keluarga Lebanon, yang dari merekalah para wakil rakyat tampil dalam beberapa dekade ini, sampai sekarang masih eksis di kancah politik.

Ketujuh, mulai sekarang berbagai kekuatan regional dan dunia akan terpaksa menyesuaikan diri dengan hasil pemilu.  Segala ide untuk dialog ataupun tekanan terhadap Lebanon tak dapat dibenarkan dengan pola perampasan legitimasi, walaupun propaganda untuk menciptakan ketakutan terhadap senjata Hizbullah masih akan berlanjut.

Al-Akhbar lantas menutup catatannya dengan kesimpulan bahwa semua ini menunjukkan kekandasan proyek asing untuk membenamkan gerakan resistensi di Lebanon. (fna)