Jakarta, ICMES. Wakil Ketua Dewan Eksekutif Hizbullah Lebanon, Sheikh Ali Damoush, menyebut pemerintah Amerika Serikat (AS) sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas apa yang terjadi di Ukraina karena telah “merencanakan, menghasut, dan mendorong ke arah ini”.

Mantan Perdana Menteri Ukraina Nikolai Azarov mengklaim bahwa Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) pernah merencanakan Perang Dunia III dengan melancarkan serangan nuklir terhadap Rusia dan menjadikan Ukraina sebagai pemeran utama.

Presiden Rusia Vladimir Putin dalam panggilan telepon dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz menyebut pemberitaan mengenai serangan Rusia ke berbagai wilayah Ukraina sebagai propaganda hoaks yang menjijikkan.

Sebuah bom kuat meledak di dalam sebuah masjid Muslim Syiah di kota Peshawar, Pakistan barat laut, menewaskan lebih dari 50 orang dan melukai puluhan lainnya dengan kondisi banyak di antaranya kritis.

Berita Selengkapnya:

Krisis Ukraina, Hizbullah Sebut AS Provokator

Wakil Ketua Dewan Eksekutif Hizbullah Lebanon, Sheikh Ali Damoush, menyebut pemerintah Amerika Serikat (AS) sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas apa yang terjadi di Ukraina karena telah “merencanakan, menghasut, dan mendorong ke arah ini”.

Dalam khutbah Jumat (4/3), Sheikh Ali Damoush mengatakan, “Ukraina telah menjadi korban kebijakan AS, yang bertumpu pada eskalasi ketegangan di dunia.”

Dia menjelaskan, “Pelajaran dari semua yang terjadi ini ialah bahwa dukungan AS kepada para antek dan sekutunya hanyalah fatamorgana belaka, bukan fakta, dan kenyataannya presiden Ukraina dan mantan presiden Afghanistan, yang telah mengandalkan AS dan mempercayainya, mengakui bahwa AS telah menelantarkan keduanya.”

Syeikh Damoush menyatakan, “Semangat rasis masih mendominasi perilaku mereka yang mengaku berperadaban, maju dan membangun dan menyerukan hak asasi manusia. Di negara-negara paling maju dan paling berlagak peduli kepada hak asasi manusia, yaitu AS dan Eropa, kita justru melihat bagaimana orang kulit hitam diperlakukan.”

Dia menambahkan, “Semangat rasis di Barat belakangan ini menampak ketika menghadapi peristiwa terkini di Ukraina, dan kami menemukan bagaimana media dan politisi Barat bertolak dari rasisme menganggap Ukraina sebagai negara beradab dan tidak seperti negara lain yang dilanda perang. Inilah pandangan Barat sebenarnya mengenai orang-orang di kawasan kita, negara-negara di kawasan kita, dan tentang orang-orang yang terbunuh dan terlantar akibat perang, hasutan, dan agresi Barat.”

Dia menambahkan, “Kami menolak perang, pembunuhan, pendudukan, perusakan, dan penghancuran di kawasan mana pun di dunia, berdasarkan prinsip penolakan kami terhadap ketidakadilan dan agresi.”

Sheikh Ali Damoush kemudian mengatakan, “Barat hari ini menangani krisis di dunia dengan standar ganda. Mereka bangkit melawan perang di Ukraina, tapi di saat yang sama bungkam atas kejahatan yang dilakukan oleh AS dan Arab Saudi terhadap rakyat Yaman dan atas aksi penjarahan minyak Suriah dan uang rakyat Afghanistan oleh AS.” (raialyoum)

Mantan Perdana Menteri Ukraina Klaim NATO Rencanakan Serangan Nuklir ke Rusia

Mantan Perdana Menteri Ukraina Nikolai Azarov mengklaim bahwa Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) pernah merencanakan Perang Dunia III dengan melancarkan serangan nuklir terhadap Rusia dan menjadikan Ukraina sebagai pemeran utama.

 â€œNATO berencana meluncurkan Perang Dunia Ketiga dengan menggunakan senjata nuklir melawan Rusia dan peran utama dalam hal ini diberikan kepada elit penguasa yang didominasi Amerika saat ini dan kaum nasionalis di Ukraina, ” tulis Nikolai Azarov di Facebook, Jumat (4/3).

Azarov yang pernah tiga kali menjabat sebagai perdana menteri Ukraina menjelaskan, “Sejak Desember 2021, Rusia telah menerima informasi tentang rencana NATO untuk mengerahkan 4 brigade militer (2 darat, 1 angkatan laut, 1 udara) di wilayah Ukraina.”

Dia menyebutkan bahwa brigade udara berkemampuan membawa senjata berhulu ledak nuklir.

 â€œNATO menginginkan persetujuan pengerahan pasukan ini pada musim panas 2022 pada pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB),” lanjutnya.

Menurutnya, NATO berusaha memprovokasi “operasi militer skala besar yang diluncurkan terhadap Rusia dengan menggunakan senjata nuklir.”

Dia lantas menyebutkan bahwa apa yang dilakukan Rusia sekarang bertujuan menghentikan situasi ini.

“Untuk mencegah Perang Dunia Ketiga dan serangan terhadap Rusia dengan penggunaan senjata nuklir, pemerintah Rusia memutuskan untuk menghentikan situasi ini dan memulihkan ketertiban di Ukraina,” ungkapnya.

Dia juga mengklaim, “Suatu hari sebelum dimulainya perang, keputusan penting dibuat untuk memusnahkan penduduk berbahasa Rusia di Donbass. Tentara Ukraina, yang dipimpin oleh Brigade Nasional, sedang bersiap untuk memulai operasi militer di Donbass pada 25, 22 Februari.”

Namun demikian, Kanselir Jerman Olaf Scholz di hari yang sama menegaskan negaranya dan NATO tidak akan berperan aktif dalam konflik Ukraina.

“Sangat jelas bagi kami bahwa tidak akan ada keterlibatan militer NATO dalam konflik ini,” ungkapnya.

Dia menambahkan bahwa Jerman akan menggunakan semua cara diplomatik “untuk memastikan bahwa kemungkinan jalan keluar bersama dari krisis ini dicoba, meski  sudah sampai sejauh ini.” (raialyoum)

Putin Bantah Pasukan Rusia Bombardir Kota-Kota di Ukraina

Presiden Rusia Vladimir Putin dalam panggilan telepon dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz menyebut pemberitaan mengenai serangan Rusia ke berbagai wilayah Ukraina sebagai propaganda hoaks yang menjijikkan.

Dalam sebuah pernyataan, Jumat (4/3), Kremlin mengutip pernyataan Putin bahwa laporan “serangan udara terus-menerus di Kyiv dan kota-kota besar lainnya adalah berita hoax dan berfungsi sebagai propaganda.”

Putin menekankan bahwa dialog untuk perdamaian di Ukraina hanya mungkin jika “semua tuntutan Rusia diterima.”

Sembari menyebutkan bahwa kontak telefon itu terjadi “atas prakarsa Jerman”, Kremlin memastikan bahwa “Rusia terbuka untuk berdialog dengan pihak Ukraina dan semua orang yang mencari perdamaian di Ukraina, tapi hanya dengan syarat bahwa semua tuntutan Rusia dipenuhi. .”

Tuntutan itu antara lain netralitas Ukraina, pengabaian senjata nuklirnya, “de-Nazifikasi” dan pengakuan aneksasi Rusia atas Krimea serta “kedaulatan” wilayah separatis di Ukraina timur.

“Telah diungkapkan harapan bahwa perwakilan Kyiv akan mengambil sikap logis dan konstruktif dalam putaran ketiga pembicaraan,” tambah Kremlin.

Seorang negosiator Ukraina di hari yang sama menyatakan bahwa putaran baru diharapkan berlangsung pada akhir pekan ini. (raialyoum)

Masjid Muslim Syiah di Peshawar Diserang ISIS, Sedikitnya 50-an Orang Terbunuh

Sebuah bom kuat meledak di dalam sebuah masjid Muslim Syiah di kota Peshawar, Pakistan barat laut, menewaskan lebih dari 50 orang dan melukai puluhan lainnya dengan kondisi banyak di antaranya kritis.

Ledakan itu terjadi saat jemaah berkumpul untuk salat Jumat (4/3) di masjid Kucha Risaldar di kawasan kota tua Peshawar.

Pejabat rumah sakit mencatat sedikitnya 56 orang tewas, setelah sebelumnya dilaporkan 30 orang tewas, dan sedikitnya 194 orang terluka.

Kelompok teroris ISIS dalam sebuah pernyataan mengaku bertanggung jawab atas serangan itu.

Kepala polisi Peshawar Muhammed Ejaz Khan mengatakan serangan itu bermula ketika dua penyerang bersenjata menembaki polisi di luar masjid.

Seorang penyerang dan seorang polisi tewas dalam baku tembak, dan seorang polisi lainnya terluka. Penyerang yang tersisa kemudian memasuki masjid dan meledakkan bom.

Unit penjinak bom menyatakan sekitar 5 kg bahan peledak telah digunakan dengan tambahan bantalan bola dalam serangan itu.

]Ambulans bergegas melalui jalan-jalan sempit yang padat dan membawa korban luka ke Rumah Sakit Lady Reading.

“Kami dalam keadaan darurat dan yang terluka sedang dipindahkan ke rumah sakit. Kami sedang menyelidiki sifat ledakan itu, tapi tampaknya itu adalah serangan bunuh diri,” kata petugas polisi Mohammad Sajjad Khan.

Perdana Menteri Imran Khan mengutuk pemboman itu.

Dalam beberapa bulan terakhir, Pakistan mengalami peningkatan kekerasan. Puluhan personel militer tewas dalam sejumlah serangan terhadap pos-pos militer di sepanjang perbatasan dengan Afghanistan. (aljazeera)