Jakarta, ICMES. Seorang anggota parlemen Bahrain Mamdouh Al-Saleh dalam sebuah sesi  dengan suara lantang menyebut Israel sebagai “entitas Zionis perampas.”

Iran mengecam pernyataan “tidak konstruktif” Presiden Prancis Emmanuel Macron mengenai nuklir Iran.

Berita Selengkapnya:

Sebut Israel “Rezim Perampas”,  Video Anggota Parlemen Bahrain ini Jadi Viral

Bahrain adalah salah satu negara Arab Teluk Persia yang menormalisasi hubungan dengan Rezim Zionis Israel sejak tahun 2020, namun sebagian anggota parlemennya ternyata memiliki pendapat lain dalam memandang  Israel.

Seorang anggota parlemen Bahrain Mamdouh Al-Saleh dalam sebuah sesi  dengan suara lantang menyebut Israel sebagai “entitas Zionis perampas.”

Segera setelah Al-Saleh berkata demikian, Ketua Parlemen Bahrain Ahmed bin Salman Al-Mosallam menegur Al-Saleh dan menolak sebutan demikian untuk Israel. Dia mengatakan bahwa sebutan”entitas Zionis” harus dicabut.  

Namun, Al-Saleh ternyata tak sendirian. Teguran Al-Mosallam justru membangkitkan anggota parlemen lain bernama Zeinab Abdel Amir untuk menegaskan supaya frasa “entitas perampas” dipertahankan.

*مشادة كلامية بين نواب بحرينيين ورئيس مجلس النواب ومستشاره الأجنبي بسبب كلمة ااااالكيان
ااالصهيوووووني
اااالغاصب*#البحرين #فلسطين #فلسطين_قضية_الشرفاء #القدس pic.twitter.com/pOg6fYLKo5

— ابن قطر (@ebnqataralmulla) January 31, 2023

Video kejadian dalam sesi parlemen Bahrain itu pada hari Kamis (2/2) itu lantas menjadi viral di media sosial.

Pada sesi itu Mamdouh mengkritik sebuah maskapai penerbangan Bahrain yang menyediakan penerbangan ke Israel (Palestina pendudukan) dengan diskon yang mencapai hingga 25%, padahal Israel bukan destinasi bagi rakyat Bahrain, sementara juga tak ada penerbangan langsung maskapai itu ke beberapa negara jirannya, termasuk Irak.

Dalam video itu terlihat al-Saleh berkata, “Saya ingin tahu mengapa Gulf Air bersikeras mengoperasikan penerbangan ini, yang kami sebagai warga Bahrain dari semua aliran dan latar belakang melihatnya sebagai jalur penerbangan yang gagal. Saya tidak berpikir ada satu pun orang Bahrain yang melakukan perjalanan ke entitas perampas.”

Dia menambahkan dengan menyebut Israel sebagai “entitas kriminal”.

Menanggapi pernyataan ini, dan atas permintaan penasihat asing yang hadir pada sesi tersebut, ketua parlemen Ahmad Al-Mosallam menyuruh Al-Saleh untuk mencoret kata-kata “entitas perampas Zionis.”

Tindakan Al-Mosallam tampak memancing  emosi anggota parlemen lain, Zeinab Abdel Amir. Zeinab bangkit dari duduknya dan menegaskan bahwa sebutan untuk Israel itu harus ditulis dalam laporan sesi.

“Saya mendengar konsultan yang tidak mewakili rakyat Bahrain menyuruh Anda mencoret kata itu,” kata Zaenab.

Dia menyatakan menolak campur tangan konsultan itu, yang katanya adalah “konsultan asing Arab”.

 â€œKita membahas Bahrain dan masalah-masalahnya di parlemen ini, sementara konsultan kita bukan warga negara Bahrain, dan tidak mewakili kita! Ini tidak dapat diterima”, tandasnya.

Bahrain menormalisasi hubungannya dengan rezim Israel melalui apa yang disebut Perjanjian Abraham yang dimediasi Washington pada 15 September 2020.

Sejak saat itu, negara pulau kecil di Teluk Persia itu dilanda gelombang protes rakyat hampir setiap hari terhadap kesepakatan tersebut, yang dinilai oleh para penentangnya membuka jalan bagi campur tangan rezim Israel di wilayah Teluk Persia.

Namun, banyak pengamat menyatakan bahwa mayoritas masyarakat Bahrain menolak normalisasi dengan Israel.

Hasil jajak pendapat Januari 2023 yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Studi Kebijakan Arab (ACRPS) menunjukkan bahwa 84% orang Arab, termasuk warga Bahrain tidak menyetujui pengakuan Israel oleh negara asal mereka. (raialyoum/presstv)

Bicara Sinis tentang Proyek Nuklir Iran, Macron Diminta Iran Bicara Soal Nuklir Israel

Iran mengecam pernyataan “tidak konstruktif” Presiden Prancis Emmanuel Macron mengenai nuklir Iran.

Dalam sebuah pernyataan usai pertemuannya dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Kamis (2/2), Macron mengklaim kegiatan nuklir Iran “pasti akan memiliki konsekuensi.”

Menanggapi pernyataan ini, Jubir Kemlu Iran Iran Nasser Kanaani, Jumat (3/2), mengatakan bahwa Macron berbicara sinis terhadap program nuklir damai Iran tapi di saat yang sama menutup mata di depan rezim Zionis Israel yang memiliki  sejumlah hulu ledak nuklir dan menolak pengawasan internasional.

“Alih-alih mengungkapkan kekhawatiran palsu terhadap  kegiatan nuklir damai Iran, yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional (IAEA), pihak Prancis harus memberi tahu dunia tentang cara-cara terorisme negara Zionis memperoleh senjata nuklir,” ungkap Kanaani.

Dia menyatakan bahwa pertemuan dengan perdana menteri Israel itu sendiri layak dikecam karena dunia menganggap rezim Israel sebagai manifestasi dari fenomena jahat terorisme terorganisir, kekerasan, pembantaian dan pengusiran perempuan dan anak-anak yang tertindas di Timteng, termasuk di Palestina.

Kanaani menyebut rezim Israel sebagai “sumber utama ancaman terhadap perdamaian dan keamanan regional dan internasional.”

Dia mengimbau para pejabat Prancis membenahi pendekatan mereka yang salah, dan berhenti menimbulkan kerusakan lebih lanjut pada hubungan Teheran-Paris.

Israel diperkirakan memiliki 200-400 hulu ledak nuklir di gudang senjatanya sehingga menjadi satu-satunya pemilik senjata inkonvensional di Timteng, dan karena itu Israel enggan memperkenankan inspeksi fasilitas nuklir militernya atau menandatangani Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT).

Sedangkan Iran jelas-jelas anggota NPT dan secara resmi menyatakan bahwa kegiatan nuklirnya bersifat damai. Iran juga menandatangani perjanjian nuklir dengan enam kekuatan dunia pada tahun 2015 untuk meyakinkan dunia akan status damai program nuklirnya. (presstv)