Jakarta, ICMES. Kementerian Luar Negeri Palestina meminta masyarakat internasional memikul tanggung jawabnya terkait dengan menggilanya aksi jahat Israel membongkari rumah-rumah dan berbagai fasilitas Palestina.

Menlu Iran Mohammad Javad Zarif menyatakan akan ada pertemuan Iran dengan 4+1 negara mengenai perjanjian nuklir di Wina, Swiss, pada hari Selasa mendatang, sedangkan pertemuan AS-Iran tidak akan ada di sela jadwal tersebut.

Juru Bicara gerakan Ansarullah Yaman yang berkuasa di Sanaa, ibu kota Yaman, Mohammad Abdul Salam, menepis keras klaim Washington mengenai bantuan AS untuk rakyat Yaman.

Berita Selengkapnya:

Vandalisme Israel Menggila, Kemlu Palestina Minta Masyarakat Internasional Bertanggungjawab

Kementerian Luar Negeri Palestina meminta masyarakat internasional memikul tanggung jawabnya terkait dengan menggilanya aksi jahat Israel membongkari rumah-rumah dan berbagai fasilitas Palestina.

Kemlu Palestina dalam sebuah pernyataannya, Jumat (2/4), mengutuk “eskalasi nyata rezim pendudukan Israel dalam penghancuran rumah dan bangunan Palestina di seluruh wilayah pendudukan, terutama Quds dan sekitarnya, dan kawasan-kawasan C yang merupakan area yang dominan di wilayah pendudukan Tepi Barat.”

Pernyataan itu menjelaskan, “Laporan lokal, Israel dan internasional memantau eskalasi ini. Laporan terbaru di antaranya, yang dikeluarkan hari ini oleh Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), mengkonfirmasi bahwa otoritas pendudukan menghancurkan dan atau menyita 26 bangunan di wilayah pendudukan Tepi Barat dalam dua minggu terakhir, yang menyebabkan 34 warga mengungsi, termasuk 15 anak kecil, dan sekira 40 warga lainnya terkena dampak. ”

Kemlu Palestina menyatakan, “Otoritas pendudukan terus melaksanakan proyek pemukiman kolonial mereka, seperti yang saat ini terjadi di barat Betlehem, dan meningkatkan aksi penggusuran eksistensi Palestina di daerah yang diklasifikasikan C, serta terus menghancurkan rumah, fasilitas, dan tenda sepanjang waktu, untuk mengosongkan area itu dari warga Palestina itu demi menempatkan pemukim kolonial sebagai ganti mereka.”

Kemlu Palestina menyebut rezim Zionis Israel bertanggung jawab penuh dan langsung atas vandalisme itu, dan memperingatkan kepada khalayak agar penanganan atas kejahatan ini jangan sampai hanya sebagai sebatas pendataan statistik saja, yang kemudian ditolerir lantaran sudah menjadi pemandangan sehari-hari.

Kemlu Palestina menegaskan bahwa pihaknya memantau dengan seksama kejahatan itu bersama berbagai negara dan badan internasional, termasuk Sekjen PBB, ketua Dewan Keamanan, ketua Majelis Umum PBB, Dewan Hak Asasi Manusia, dan Pengadilan Kriminal Internasional. Karena itu, Kemlu Palestina meminta mereka memikul tanggung jawab hukum dan moral mereka di depan kejahatan ini. (wafa)

Iran Pastikan di Wina Tak akan Ada Pertemuan Langsung yang “Tak Perlu” dengan AS

Menlu Iran Mohammad Javad Zarif menyatakan akan ada pertemuan Iran dengan 4+1 negara mengenai perjanjian nuklir di Wina, Swiss, pada hari Selasa mendatang, sedangkan pertemuan AS-Iran tidak akan ada di sela jadwal tersebut.

“Iran dan kelompok 4+1 dalam pertemuan virtual komisi bersama mengenai perjanjian nuklir sepakat untuk memulai lagi pembicaraan di Wina Selasa mendatang,” ungkap Zarif di Twitter, Jumat (2/4).

Dia menyebutkan bahwa tujuan akhir pembicaraan itu ialah pencabutan sanksi secara penuh untuk kemudian disusul dengan beberapa tindakan Iran, dan bahwa tidak akan ada pertemuan Iran-AS karena memang “tidak perlu”.

Pertemuan virtual itu sendiri, menurut Kemlu Iran, telah diadakan pada tingkat asisten menlu dan deputi bidang politik, dan mereka bersepakat untuk melanjutkan pembicaraan di Wina guna menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh tim ahli untuk pencabutan sanksi dan di bidang nuklir.

Kemlu Iran dalam sebuah statemennya juga menyebutkan bahwa semua pihak mengakui dampak tragis keluarnya AS dari perjanjian nuklir Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), dan karena itu mereka sama-sama menekankan untuk tidak membuang-waktu di tahap sekarang.

Deputi Bidang Politik Kemlu Iran Abbas Araghchi dalam pertemuan itu mengatakan, “Pencabutan sanksi AS merupakan langkah pertama untuk pengaktifan kembali perjanjian nuklir, dan Iran akan menghentikan langkah-langkah penurunan komitmennya segera setelah pencabutan sanksi dan realisasinya.”

Araghchi menyatakan bahwa AS tidak akan terlibat dalam pertemuan di Wina Selasa mendatang, karena proses kembalinya negara ini kepada perjanjian nuklir sudah sepenuhnya jelas dan tak memerlukan perundingan baru.

“AS tidak akan menghadiri segala pertemuan yang dihadiri Iran, termasuk pertemuan komisi bersama perjanjian nuklir Selasa mendatang. Kami mengkonfirmasi bahwa delegasi Iran sama sekali tidak akan mengadakan perundingan dengan pihak AS pada tingkat apapun,” terang Araghchi.

Dia menambahkan bahwa sebagaimana AS telah keluar dari perjanjian nuklir lalu menerapkan sanksi ilegalnya, AS juga dapat kembali kepadanya dan menyudahi pelanggarannya.

“Pertemuan Wina akan membahas kemungkinan AS kembali kepada perjanjian nuklir, dan akan dihadiri hanya oleh pihak-pihak (yang terlibat dalam) perjanjian ini,” ujarnya.

Di pihak lain, AS menyambut baik pertemuan yang akan diselenggarakan di Wina itu. Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki dalam konferensi pers mengatakan, “Pertemuan Iran, Rusia, China, dan Eropa mengenai perjanjian nuklir merupakan satu langkah awal yang konstruktif.”

Dia juga mengatakan bahwa tak ada rencana Washington melakukan “pembicaraan langsung dengan Iran” dalam masalah ini.

Juru bicara Kemnlu AS Ned Price juga berkomentar melalui siaran persnya dengan mengatakan bahwa pembicaraan itu “akan sulit, tapi bermanfaat dan merupakan satu langkah maju.”

Sebelumnya, Uni Eropa mengumumkan bahwa Wina pekan depan akan menjadi tuan rumah perundingan semua pihak penandatangan kesepakatan nuklir tahun 2015 tersebut.

Pihak Eropa juga menyebutkan bahwa kontak secara “terpisah” dengan AS juga akan dilakukan di Wina, namun Iran segera menyatakan penolakannya terhadap pertemuan langsung dengan Washington, dan mendesak Presiden AS Joe Biden agar mencabut sanksi terlebih dahulu.

Pada Mei 2018, AS menarik diri dari JCPOA yang disepakati oleh Iran bersama kelompok 5 + 1, yang meliputi Rusia, Inggris, China, AS, Prancis, dan Jerman, serta memberlakukan lagi sanksi ekonomi terhadap Teheran. (raiayoum)

Bantah Klaim Bantuan AS, Ansarullah Sebut Barat Justru “Ingin Mencabut Oksigen dari Yaman”

Juru Bicara gerakan Ansarullah Yaman yang berkuasa di Sanaa, ibu kota Yaman, Mohammad Abdul Salam, menepis keras klaim Washington mengenai bantuan AS untuk rakyat Yaman.

Dikutip Press TV, Jumat (2/4), Abdul-Salam Kamis lalu di Twitter menyebut klaim itu konyol, karena jangankan membantu, AS dan sekutunya bahkan ingin mencabut oksigen Yaman seandainya mereka bisa.

“Mereka memerangi suatu negara, mengepungnya, dan menahan segala sesuatu darinya, bahkan oksigen, jika mereka mampu melakukannya, dan kemudian dengan konyol (mengklaim) bahwa mereka membantu negara ini,” ungkapnya.

Abdul Salam menegaskan bahwa AS dan mereka yang bertanggung jawab atas perang di Yaman harus keluar dari Yaman agar negara Arab ini dapat mengatur urusannya dengan bangga dan bermartabat.

AS dan sekutu Baratnya telah banyak terlibat dalam agresi militer yang dipimpin Arab Saudi terhadap Yaman sejak Maret 2015, terutama dalam bentuk pasokan senjata dan peralatan tempur.

Agresi itu sendiri bertujuan menumpas Ansarullah dan memulihkan pemerintahan presiden pelarian Abd Rabbuh Mansour Hadi yang bersekutu dengan Saudi, namun sampai sekarang sama sekali tak ada tanda-tanda tujuan itu akan berhasil. Sebaliknya, Saudi dan sekutu justru terdesak hebat oleh perlawanan sengit pasukan Ansarullah yang didukung tentara Yaman.

Pada Acara Ikrar Tingkat Tinggi untuk Krisis Kemanusiaan di Yaman bulan lalu AS mengumumkan bantuan kemanusiaan tambahannya senilai hampir $ 191 juta.

Menteri Luar Negeri Anthony Blinken mengklaim bahwa secara total AS telah menyediakan lebih dari $ 3,4 miliar untuk meringankan penderitaan rakyat Yaman sejak krisis dimulai enam tahun silam. (presstv)