Jakarta, ICMES. Seorang pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri AS menyatakan negara ini mempelajari secepatnya upaya mengatasi tentara Suriah di provinsi Idlib, namun tidak memutuskan pengiriman pasukan untuk membantu Turki di sana.
Wakil Tetap Rusia untuk PBB Vasily Nebenzya menegaskan tentara Suriah berhak membalas serangan teroris di semua wilayah Suriah.
Kementerian Pertahanan Turki menyatakan satu lagi tentara negara ini tewas dan satu lainnya terluka akibat serangan artileri tentara Suriah.
Wakil tetap Suriah untuk PBB Bashar Jaafari menegaskan negaranya akan terus memerangi teroris di semua wilayahnya, termasuk Idlib.
Kerajaan Arab Saudi menerapkan larangan masuk kepada warga negara anggota Dewan Kerjasama Teluk (GCC) memasuki kota suci Mekkah al-Mukarromah dan Madinah al-Munawwaroh demi mencegah penyebaran virus corona.
Berita selengkapnya:
AS Mengaku Tidak akan Mengirim Pasukan untuk Membantu Turki di Idlib
Seorang pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri AS menyatakan negara ini mempelajari secepatnya upaya mengatasi tentara Suriah di provinsi Idlib, namun tidak memutuskan pengiriman pasukan untuk membantu Turki di sana.
“Kami membahas apa yang dapat kami lakukan sekarang untuk segera membantu mereka,” ujar pejabat itu, sembari memastikan AS menyokong Turki di Idlib dengan “perlengkapan militer dan informasi, tanpa pergerakan militer satuan-satuan pasukan AS”.
Dia juga menekankan bahwa Turki tidak meminta NATO untuk mengaktifkan pasal kelima piagam aliansi ini menyusul eskalasi militer di Idlib.
Pasal itu berkenaan dengan pertahanan kolektif anggota NATO, yang menegaskan, “Serangan terhadap satu atau beberapa anggota NATO, di Eropa ataupun Amerika utara akan dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota”.
Pejabat anonim AS menuding Rusia dengan mengatakan, “Pasukan rezim Suriah tidak akan melancarkan serangan ke Idlib tanpa persetujuan dan dukungan Rusia.” (reuters)
Moskow: Tentara Suriah Berhak Membalas Serangan Teroris
Wakil Tetap Rusia untuk PBB Vasily Nebenzya menegaskan tentara Suriah berhak membalas serangan teroris di semua wilayah Suriah.
“Ketika pelanggaran, yang datang dari zona de-eskalasi di Idlib, berkelanjutan terhadap aturan gencatan senjata, maka tentu tentara Suriah berhak membalas serangan dan menghadang teroris,” ujar Nebenzya pada sidang Dewan Keamanan PBB mengenai eskalasi militer di Provinsi Idlib, Suriah, Jumat (28/2/2020).
Dia menambahkan, “Kita tak dapat menjatuhkan sanksi terhadap tentara Suriah yang justru menerapkan tuntutan-tuntutan yang tertera dalam keputusan-keputusan Dewan Keamanan PBB mengenai penumpasan segala bentuk teroris di wilayah Suriah.”
Nebenzya mengaku prihatin atas terbunuhnya sejumlah tentara Turki maupun tentara Suriah.
Dia juga mengatakan, “Kami percaya bahwa konsisten kepada perjanjian, termasuk mengenai de-eskalasi, akan memungkinkan pencegahan terulangnya kembali petaka seperti ini di masa mendatang.”
Dia kemudian menegaskan bahwa tentara Rusia siap melanjutkan tindakannya di lapangan. (rt)
Satu Lagi Tentara Turki Diumumkan Tewas di Suriah
Kementerian Pertahanan Turki menyatakan satu lagi tentara negara ini tewas dan satu lainnya terluka akibat serangan artileri tentara Suriah. Sebelumnya, 33 tentara Turki dipastikan tewas dalam pertempuran di Idlib.
Kementerian itu di Twitter menegaskan bahwa Turki melanjutkan serangannya terhadap tentara Suriah di Idlib, dan bahwa Turki telah mengirim ribuan pasukan serta peralatan militer untuk menyokong pasukan oposisi yang berperang melawan tentara Suriah. (rt)
Suriah di PBB Sebut Erdogan Jadikan Tentara Turki Sebagai Perisai Ikhwanul Muslimin
Wakil tetap Suriah untuk PBB Bashar Jaafari menegaskan negaranya akan terus memerangi teroris di semua wilayahnya, termasuk Idlib.
“Suriah akan terus memerangi teroris di wilayahnya, Idlib adalah wilayah Suriah, sementara rezim Erdogan mencampakkan prinsip kerukunan hidup bertetangga… Keberadaan tentara Turki jauh dari titik-titik pantau menunjukkan dukungannya kepada kelompok-kelompok teroris, dan rezim Turki menjadikan titik-titik pantau di wilayah Suriah sebagai pusat operasi untuk menyokong organisasi-organisasi teroris,” ungkap Jaafari pada sidang Dewan Keamanan PBB mengenai Idlib, hari ini, Sabtu (29/2/2020).
Dia menambahkan, “Erdogan menjadikan tentara Turki sebagai perisai bagi organisasi Ikhwaul Muslimin.”
Di pihak lain, utusan Turki untuk PBB pada kesempatan yang sama menuding Presiden Suriah Bashar Assad tidak mewakili rakyat Suriah sehingga tak layak ditanggapi.
“Assad tidak mewakil rakyat Suriah, dan tak patut ditanggapi, dan keberadaan kami di Suriah utara adalah demi melindungi warga sipil,” katanya.
Dia juga mengatakan bahwa Ankara berkoordinasi dengan Moskow mengenai pergerakan Turki di zona de-eskalasi Suria, dan bahwa tentara Suriah sengaja menyerang pasukan Turki pada Kamis lalu.
“Tak syak lagi, rezim Suriah dan sekutunya berusaha mengosongkan Idlib dari penduduknya,” tudingnya.
Dia juga mengklaim bahwa pemerintah Suriah dan sekutunya berusaha menyeret Turki ke dalam perang kotor.
Rapat Deewan Keamanan PBB diselenggarakan atas usulan AS, Jerman, Inggris, Prancis, Belgia, Estonia, dan Republik Dominican. Sebagian di antara negara-negara ini menyatakan dukungannya kepada Turki.
Sembilan anggota Dewan Keamanan PBB Rabu lalu meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres melakukan upaya lebih lanjut untuk penerapakan gencatan senjata di Idlib. Jerman bahkan memintanya pergi ke sana. Namun, menurut keterangan para pejabat, Guterres menolak desakan Jerman itu sembari menyebutnya kontraproduktif dan mengusik Rusia. (raialyoum)
Antisipasi Corona, Saudi Larang Para Jirannya Datang ke Mekkah dan Madinah
Kerajaan Arab Saudi menerapkan larangan masuk kepada warga negara anggota Dewan Kerjasama Teluk (GCC) memasuki kota suci Mekkah al-Mukarromah dan Madinah al-Munawwaroh demi mencegah penyebaran virus corona (Covid-19).
Larangan itu diumumkan oleh Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, Jumat (28/2/2020), sembari menyebutkan bahwa larangan sementara waktu itu diterapkan terhadap warga negara Oman, Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, dan Kuwait.
Pengumuman itu tidak menyebutkan apakah larangan masuk itu juga berlaku untuk warga negara Arab Saudi sendiri yang berada di luar kota Mekkah dan Madinah.
Sebelumnya, pemerintah Saudi juga menghentikan layanan visa umrah untuk sejumlah negara, termasuk Indonesia per Rabu (26/2/2020).
Selain Indonesia, sebanyak 22 negara juga dikenai penghentian layanan visa umrah, termasuk Cina, Iran, Italia, Korea Selatan, Jepang, Thailand, Malaysia, dan Pakistan. (railayoum/cnn)
