Jakarta, ICMES. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Gedung Putih, Jumat (23/10/2020), mengumumkan bahwa Sudan dan Israel telah bersepakat untuk menormalisasi hubungan antara keduanya.

Berbagai partai di Sudan, Jumat (23/10/2020), menegaskan penolakan mereka terhadap keputusan pemerintah transisi negara ini menormalisasi hubungan dengan Rezim Zionis Israel.

Organisasi  Pembebasan Palestina (PLO) dan Gerakan Perlawanan Islam Palestina segera angkat bicara mengecam kesepakatan normalisasi hubungan Sudan dengan Israel.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengumumkan negaranya berki hak untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik bersenjata Karabakh antara Azerbaijan dan Armenia.

Berita Selengkapnya:

Trump Umumkan Kesepakatan Normalisasi Hubungan Sudan dengan Israel

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Gedung Putih, Jumat (23/10/2020), mengumumkan bahwa Sudan dan Israel telah bersepakat untuk menormalisasi hubungan antara keduanya.

Seorang pejabat senior AS mengatakan bahwa Trump menandatangani perjanjian Sudan-Israel melalui panggilan telepon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok serta Kepala Dewan Transisi Sudan Abdel Fattah al-Burhan.

“Para pemimpin ini setuju untuk normalisasi hubungan antara Sudan dan Israel dan untuk mengakhiri keadaan perang antara negara mereka,” bunyi sebuah pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh ketiga negara tersebut.

Dengan demikian, Sudan menjadi negara Arab ketiga yang menormalisasi hubungan dengan Israel dalam dua bulan terakhir, setelah Uni Emirat Arab dan Bahrain.

Trump mengaku berharap Palestina dan negara lain, termasuk Arab Saudi, dapat menyusul tiga negara Arab itu dalam beberapa bulan mendatang.

“Ini akan menjadi negara ketiga tempat kami melakukan ini, dan kami akan memiliki lebih banyak lagi negara yang akan datang,” katanya.

Meski demikian, penjabat menteri luar negeri Sudan Omar Gamareldin di hari yang sama mengatakan bahwa perjanjian untuk normalisasi hubungan dengan Israel bergantung pada persetujuan dari dewan legislatif yang belum dibentuk.

“Kesepakatan normalisasi dengan Israel akan diputuskan setelah selesainya lembaga konstitusional melalui pembentukan dewan legislatif,” katanya di TV pemerintah.

Dewan legislatif Sudan masih perlu dibentuk berdasarkan kesepakatan pembagian kekuasaan antara perwira militer dan warga sipil, yang secara bersama mengendalikan Sudan sejak Omar al-Bashir terguling pada tahun 2019.  Tak jelas kapan dewan itu akan terbentuk.

Keputusan Trump awal pekan ini untuk menghapus Sudan dari daftar Negara Sponsor Terorisme AS menjadi motif di balik kesepakatan Sudan tersebut, sekaligus prestasi bagi Trump dalam upaya mendongkrak elektabitasnya menjelang pemilu pada 3 November mendatang.

AS menetapkan Sudan sebagai negara sponsor terorisme pada tahun 1993, namun pada Senin lalu Trum mengaku akan mencabut nama Sudan dari daftar hitam itu setelah menyetor dana sebesar US$ 335 juta yang telah dijanjikan untuk dibayar sebagai kompensasi.

Sejak itu Khartoum menempatkan dana tersebut di rekening penampungan khusus untuk korban serangan al-Qaeda di kedutaan besar AS di Kenya dan Tanzania pada tahun 1998.

Sesaat sebelum mengumumkan kesepakatan Israel-Sudan, Trump memberi tahu Kongres ihwal “niatnya untuk secara resmi membatalkan penandaan Sudan sebagai Negara Sponsor Terorisme”.

Gedung Putih menyebut langkah itu sebagai “titik balik penting” bagi Khartoum, yang berusaha keluar dari isolasi selama beberapa dekade. (aljazeera)

Partai-Partai di Sudan Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel

Berbagai partai di Sudan, Jumat (23/10/2020), menegaskan penolakan mereka terhadap keputusan pemerintah transisi negara ini menormalisasi hubungan dengan Rezim Zionis Israel.

Partai Kongres Sudan yang dipimpin oleh Hassan al-Turabi mengumumkan pihaknya “menolak normalisasi dengan Israel, tapi menyambut baik pencabutan nama Sudan dari daftar negara yang mensponsori terorisme.”

Partai Baath Sudan, yang merupakan anggota Kekuatan untuk Kebebasan dan Perubahan (FFC), mengumumkan bahwa mereka telah memulai “kontak politik dan sosial untuk membentuk front nasional melawan normalisasi dengan Israel.”

Sebelumnya, dalam pernyataan bersama pada hari itu para pemimpin Amerika Serikat, Israel dan Sudan secara resmi mengumumkan bahwa Khartoum dan Tel Aviv telah mencapai kesepakatan untuk menormalisasi hubungan antara keduanya.

Sekjen Partai Umat Sudan, Al-Watheq Al-Barir, mengumumkan pertemuan darurat partai ini pada hari Sabtu (24/10/2020) untuk membahas sikapnya terhadap keputusan pemerintah tersebut.

Dia mengatakan, “PSikap kami sebagai partai mengenai penghapusan nama Sudan dari daftar negara yang mensponsori terorisme berdasarkan konstanta yang berprinsip adalah bahwa itu diperoleh tepat setelah revolusi Desember yang gemilang. Mantan rezimlah yang menyebabkan pemberlakuan terorisme pada bangsa Sudan.”

Dia menambahkan, “Penghapusan nama Sudan dari daftar terorisme terkait dengan pemerasan politik, dan hak normalisasi harus diserahkan kepada pemerintah demokratis yang memiliki legitimasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan atas nama rakyat.”

Kamis lalu, Ketua Partai Umat Sudan, Al-Sadiq Al-Mahdi, dalam keterangan pers menyatakan partainya akan menarik dukungannya kepada pemerintah transisi jika memutuskan untuk normalisasi dengan Israel. (rta)

Palestina Sebut Normalisasi Hubungan Sudan dengan Israel “Pengkhianatan Baru”

Organisasi  Pembebasan Palestina (PLO) dan Gerakan Perlawanan Islam Palestina segera angkat bicara mengecam kesepakatan normalisasi hubungan Sudan dengan Israel, yang telah diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Gedung Putih, Jumat (23/10/2020).

Pejabat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Wasel Abu Youssef di Ramallah, Tepi Barat, menyebut kesepakatan tersebut pengkhianatan baru terhadap Palestina.

“Bergabungnya Sudan dengan orang lain yang menormalisasi hubungan dengan negara pendudukan Israel merupakan tusukan baru ke punggung rakyat Palestina dan pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina yang adil,” ungkap Abu Youssef.

Dia memastikan keputusan Sudan untuk mengikuti jejak Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain “tidak akan menggoyahkan keyakinan Palestina dalam perjuangandan dalam melanjutkan perjuangannya”.

Secara terpisah, Hamas dalam siaran persnya mengaku “sangat terpukul” oleh berita kesepakatan Sudan dengan rezim Zionis penjajah Palestina tersebut.

“Bangsa pemberani kami, Palestina, beserta seluruh bangsa Arab dan Islam dan kaum merdeka dunia mendapatkan kabar kesepakatan pemerintah Sudan untuk normalisasi hubungan dengan musuh, Zionis, dengan sangat terpukul serta mengecam dan menentangnya,” bunyi siaran itu.

Hamas yang semula menjalin hubungan erat dengan Sudan menegaskan,”Kami mengungkapkan kecaman, amarah, dan kemuakan kami terhadap normalisasi yang membawa cela, menghina, dan tak tak layak bagi bangsa, sejarah, kedudukan, dan peran Sudan selama ini sebagai negara yang secara mendalam menyokong Palestina beserta perkara dan perlawanannya.”

Hamas menambahkan, “Kami menyerukan kepada rakyat pemberani Sudan untuk menolak kesepakatan tercela ini, yang alih-alih mendatangkan stabilitas dan kelapangan bagi Sudan seperti yang mereka klaim, melainkan akan menyebabkan Sudan semakin terpecah belah, terjepit, dan sia-sia, akan menambah dominasi rezim pendudukan Zionis atas martabat bangsa dan umat kita, merupakan pelanggaran dan pukulan terhadap kepentingan umat ini, dan mengoyak barisan mereka, terutama Sudan sendiri.” (aljazeera/alalam)

Erdogan Umumkan Hak Turki “Selesaikan” Konflik Karabakh Sebagaimana Rusia

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengumumkan negaranya berki hak untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik bersenjata Karabakh antara Azerbaijan dan Armenia.

Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang menegaskan bahwa sebagaimana Rusia, Turki berhak berpartisipasi dalam penyelesaian konflik di wilayah Nagorno-Karabakh antara Azerbaijan dan Armenia.

“Jika Rusia ingin berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik Karabakh, Turki percaya bahwa ia memiliki hak untuk berpartisipasi. Saya belum pernah mendengar bahwa Rusia memiliki posisi negatif dalam hal ini,” ungkap Erdogan, Jumat (23/10/2020).

Dalam konteks yang sama, Rusia menuntut penarikan segera militan asing dari wilayah Karabakh demi menunjang upaya pencapaian kesepakatan gencatan senjata antara kedua pihak yang bertikai.

Seperti diketahui, konfrontasi militer antara Armenia dan Azerbaijan kembali terjadi sejak tanggal 27 September 2020, dan menjadi babak konflik paling genting dalam kurun waktu hampir tiga dekade terakhir. Kedua pihak saling tidung sebagai pengobar perang dan pengerahan militan. (amn)