Rangkuman Berita Utama Timteng Sabtu 23 Maret 2019

golan heightsJakarta, ICMES: Menanggapi keinginan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan, Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengadopsi resolusi yang menegaskan kembali kepemilikan Suriah atas wilayah itu , dan mengutuk pendudukan Israel atasnya.

Wakil Tetap Suriah untuk PBB menegaskan bahwa pernyataan Presiden Amerika Serikat mengenai Dataran Tinggi Golan tidak akan mengubah kenyataan bahwa Golan adalah wilayah Suriah dan Arab.

Menteri Luar Negeri Iran menyatakan semua pihak “terpukul” oleh pernyataan Trump itu.

Pernyataan Trump mengenai  Golan juga mendapat kecaman dari Rusia, Inggris, dan Palestina.

Dua warga Palestina gugur syahid diterjang peluru pasukan Zionis Israel dalam peristiwa bentrokan yang pecah selama aksi The Great March of Riturn yang diikuti oleh ribuan orang di Jalur Gaza.

Berita selengkapnya:

Dewan HAM PBB Tegas Kepemilikan Suriah Atas Golan

Menanggapi keinginan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan, Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB mengadopsi resolusi yang menegaskan kembali kepemilikan Suriah atas wilayah itu , dan mengutuk pendudukan Israel atasnya.

Dalam pemungutan suara yang diadakan pada Jumat malam (22/3/2019), resolusi yang diajukan oleh Pakistan atas nama Organisasi Kerjasama Islam (OKI) itu didukung oleh oleh 26 negara melawan 16 negara yang menolaknya, termasuk Inggris, Ukraina, Jepang dan Australia, sementara lima negara anggota lainnya abstain.

Pemungutan suara diambil tanpa partisipasi Amerika Serikat (AS) karena negara arogan ini telah keluar dari Dewan HAM PBB tahun lalu dengan dalih lembaga ini bersikap “bias” terhadap Israel.

Resolusi itu diadopsi setelah Resolusi itu diadopsi setelah Trump pada Kamis lalu di halaman Twitter-nya mencuit, “Setelah 52 tahun, tiba saatnya bagi AS untuk sepenuhnya mengakui kedaulatan Israel atas kawasan sengketa Dataran Tinggi Golan”, suatu pernyataan yang  tidak mendapat sambutan baik dari negara manapun kecuali negara ilegal Zionis Israel sendiri.

Sejak perang Juni 1967, pasukan Zionis menduduki kawasan Dataran Tinggi Golan Suriah seluas sekitar 1.200 kilometer persegi, dan mencaploknya pada tahun 1981, sebuah tindakan yang tidak diakui oleh masyarakat internasional, sementara sekitar 510 kilometer persegi masih di bawah kedaulatan Suriah.

DataranTinggi Golan, yang sebelumnya merupakan bagian dari provinsi Quneitra di Suriah, di mata hukum internasional merupakan wilayah pendudukan, dan berlaku padanya Resolusi 242 Dewan Keamanan PBB tahun 1967 yang menetapkan bahwa Israel harus keluar darinya.

Pada Desember 1981, parlemen Israel mengadopsi undang-undang yang menetapkan kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan, tapi Dewan Keamanan PBB menolaknya, sementara Majelis Umum PBB juga menegaskan ilegalitas pendudukan Dataran Tinggi Golan serta menyerukan pengembaliannya kepada Suriah. (raialyoum)

Wakil Tetap Suriah Di PBB: Pernyataan Trump Mengenai Golan Tak Bernilai

Wakil Tetap Suriah untuk PBB, Bashar Jaafari, menegaskan bahwa pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) mengenai Dataran Tinggi Golan tidak akan mengubah kenyataan bahwa Golan adalah wilayah Suriah dan Arab.

Dalam konferensi pers, Jumat (22/3/2019), Jaafari menegaskan bahwa pemerintah Suriah mengutuk keras pernyataan Trump itu dan menilanya “tidak bertanggung jawab”.

“Pemerintah AS tidak memiliki hak atau mandat untuk memutuskan nasib Golan Suriah yang diduduki,” tegas Jaafari.

Kamis lalu Trump di halaman Twitter-nya menyatakan, “Setelah 52 tahun, tiba saatnya bagi AS untuk sepenuhnya mengakui kedaulatan Israel atas kawasan sengketa Dataran Tinggi Golan.” Pernyataan ini tidak mendapat sambutan baik dari negara manapun kecuali negara ilegal Zionis Israel sendiri.

Jaafari menambahkan, “pengakuan atau tindakan apa pun oleh Amerika Serikat atas Golan Suriah yang diduduki sama sekali tak bernilai.”

Diplomat Suriah ini mendesak PBB dan Dewan Keamanan agar mengutuk pernyataan Trump dan mengambil langkah-langkah efektif untuk menjaga prinsip-prinsip PBB dan resolusi internasional. (raialyoum/alalam)

Iran Siap Tempuh Tindakan “Yang Diperlukan” Terkait Pernyataan Trump Mengenai Golan

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif menyatakan negaranya “terpukul” oleh pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bahwa Washington harus mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan, wilayah Suriah yang diduduki Israel sejak sejak perang tahun 1967.

“Semua orang terpukul oleh upaya Donald Trump yang terus menerus untuk memberikan apa yang tidak dia miliki kepada rasisme Israel: pertama Al-Quds (Yerussalem), dan sekarang Dataran Tinggi Golan,” tulis Zarif di halaman Twitter-nya saat menghadiri pertemuan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Istanbul, Turki, Jumat (22/3/2019).

Pada Kamis malam sebelumnya, Trump di halaman Twitter-nya mencuit, “Setelah 52 tahun, tiba saatnya bagi AS untuk sepenuhnya mengakui kedaulatan Israel atas kawasan sengketa Dataran Tinggi Golan.” Dia berdalih bahwa kawasan itu “sangat penting bagi keamanan Negara Israel dan Stabilitas Regional.”

Juru bicara Departemen Luar Negeri Bahram Qasemi juga mengutuk pernyataan Trump dengan menyebutnya akan memicu ketegangan.

“Keputusan-keputusan gegabah ini menyingkap kedok kebijakan nyata AS, kebijakan yang mengancam dunia dan akan mendorong kawasan sensitif ini kepada krisis demi krisis,” tegas Qasemi.

Qasemi berjanji bahwa Iran akan terus memantau perkembangan situasi mendatang, dan “akan membuat kebijakan yang diperlukan dalam koordinasi dengan pemerintah Suriah.” (raialyoum)

Rusia, Inggris, Dan Palestina Kecam Keras Pernyataan Trump Mengenai Golan

Pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) mengenai kawasan Dataran Tinggi Golan milik Suriah mendapat kecaman dari berbagai negara, termasuk Rusia, Inggris, dan Palestina.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan bahwa pernyataan Trump  untuk mengakui kawasan tersebut sebagai ajakan yang tak bertanggung jawab.

Senada dengan ini, juru bicara kepresidenan Rusia Dmitry Peskov menyebutnya ancaman bagi stabilitas  Timur Tengah.

Trump di Twitter pada Kamis lalu menyatakan bahwa sudah waktunya untuk mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan yang diduduki pasukan Zionis dalam perang Timur Tengah 1967.

“Seruan-seruan sedemikian rupa dapat terus dan serius mengganggu stabilitas situasi di Timur Tengah yang memang tegang. Bagaimanapun juga, ide ini tidak cocok dengan tujuan penyelesaian di Timur Tengah, dan justru sebaliknya,” ungkap Peskov kepada wartawan, Jumat.

Dia menambahkan: “Itu (pernyataan Trump) hanya ajakan belaka, dan kami berharap agar tetap menjadi sekedar ajakan.”

Kementerian Luar Negeri Inggris juga angkat bicara dengan menegaskan bahwa Inggris masih menganggap Dataran Tinggi Golan sebagai “wilayah Suriah yang diduduki oleh Israel.”

“Inggris memandang Dataran Tinggi Golan diduduki Israel… Aneksasi wilayah dengan kekerasan dilarang berdasarkan hukum internasional, termasuk Piagam PBB. Kami tidak mengakui aneksasi Golan oleh Israel pada 1981, dan kami tidak punya rencana untuk mengubah sikap kami,” ungkap kementerian itu.

Juru bicara kepresidenan Palestina, Nabil Abu Rudeineh, dan faksi pejuang Hamas juga mengutuk seruan Trump terkait Golan.

“Legitimasi al-Quds (Yerussalem) dan Golan masing-masing ditentukan oleh rakyat Palestina dan rakyat Suriah sendiri,” tegas Rudeineh, Jumat.

Dia menjelaskan, “Setiap keputusan pemerintah AS yang bertentangan dengan hukum dan legitimasi internasional tidaklah bernilai, tidak akan memberikan legitimasi kepada pendudukan Israel, dan akan tetap menjadi sekedar tintas di atas kertas.”

Dia menambahkan: “Eskalasi Israel diimbangi dengan keberpihakan AS yang buta dan mengarah kepada eskalasi dan ketegangan lebih lanjut di kawasan.”

Sementara itu, juru bicara Hamas Fawzi Barhoum menyebut pernyataan Trump “mencerminkan kebijakan arogansi dan hegemoni AS di kawasan untuk melegitimasi pendudukan Israel, dan penghancuran serta penjarahan aset umat.”

Barhoum menuding Washington “berusaha memaksakan realitas di lapangan sehingga dapat menimbulkan krisis baru yang sama sekali tidak melayani keamanan dan stabilitas kawasan.”

Dia memastikan bahwa  Rezim Zionis Israel sama sekali tidak memiliki kedaulatan dan legitimasi atas bagian mana pun dari tanah Arab dan Islam, dan akan tetap menjadi kekuatan pendudukan rasisme dan sumber terorisme. (raialyoum)

Dua Orang Palestina Gugur Ditembak Pasukan Zionis Di Gaza

Dua warga Palestina gugur syahid diterjang peluru pasukan Zionis Israel dalam peristiwa bentrokan yang pecah selama aksi protes “al-Awdah” (The Great March of Riturn) yang diikuti oleh ribuan orang Palestina di dekat perbatasan Jalur Gaza-Israel, Jumat (22/3/2019).

Juru bicara Kementerian Kesehatan Palestina di Jalur Gaza, Ashraf al-Qudrah mengatakan, “Dua warga Palestina terbunuh oleh pasukan Israel selama pawai al-Awdah pada hari Jumat. Satu di antara keduanya berusia 18 tahun dan ditembak di bagian kepala di timur kota Gaza. Sedangkan korban kedua berusia 29 tahun, dan gugur syahid di timur kamp pengungsi Al-Bureij akibat tembakan yang mengena bagian dadanya.”

Aksi The Great March of Riturn telah berlangsung setiap hari Jumat sejak beberapa bulan lalu dengan tujuan meneriakkan hak para pengungsi Palestina untuk kembali ke kampung halaman mereka, termasuk di wilayah Israel (Palestina pendudukan 1948). Selain itu, aksi tersebut juga ditujukan untuk meneriakkan tuntutan agar Israel menghentikan blokadenya terhadap Jalur Gaza.

Serangan pasukan Zionis Israel terhadap warga Palestina yang mengikuti aksi ini telah menjatuhkan ratusan korban jiwa dan ribuan korban luka. (raialyoum)