Rangkuman Berita Utama Timteng  Sabtu 19 September 2020

uss nimitzJakarta, ICMES. Kapal induk Amerika Serikat (AS) telah berlayar melintasi Selat Hormuz dan memasuki perairan Teluk Persia, demikian diumumkan oleh Armada ke-5 AS.

Gedung Putih menyatakan sebanyak lima negara, tiga di antaranya dari Timur Tengah dan dua sisanya dari kawasan lain, akan menyusul Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain dalam normalisasi hubungan mereka dengan Israel.

Warga Palestina di  kota al-Quds (Baitul Maqdis/Yerussalem) dan warga Iran di Teheran menggelar aksi protes anti-normalisasi hubungan Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain dengan Rezim Zionis Israel.

Berita selengkapnya:

Kapal Induk AS Masuki Teluk Persia di Tengah Ancaman Perpanjangan Embargo Senjata Iran

Kapal induk Amerika Serikat (AS) telah berlayar melintasi Selat Hormuz dan memasuki perairan Teluk Persia, demikian diumumkan oleh Armada ke-5 AS, Jumat (18/9/2020).

Kedatangan kapal induk AS ke perairan strategis itu merupakan yang pertama kalinya dalam 10 bulan, dan terjadi di tengah ancaman AS untuk memperpanjang embargo senjata PBB yang telah berakhir terhadap Iran.

Armada ke-5 AS menyebutkan bahwa kelompok penyerang yang dipimpin oleh USS Nimitz, termasuk dua kapal penjelajah berpeluru kendali USS Princeton dan USS Philippine Sea serta sebuah kapal perusak berpeluru kendali USS Sterett, berlayar ke Teluk Persia untuk beroperasi dan berlatih dengan mitra AS.

“(Armada penyerang) akan beroperasi dan berlatih bersama mitra regional dan koalisi, serta memberikan dukungan penerbangan Angkatan Laut untuk Operation Inherent Resolve,” bunyi pernyataan itu.

“Kelompok Penyerang Nimitz telah beroperasi di wilayah operasi Armada ke-5 sejak Juli, dan berada di puncak kesiapan,”ungkap komandan kelompok penyerang itu, Laksamana Muda Jim Kirk dalam siaran persnya.

“Kami akan melanjutkan dukungan kami kepada pasukan gabungan sementara kami beroperasi dari Teluk (Persia) bersama mitra regional dan koalisi kami,” imbuhnya.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo Selasa lalu mengancam akan memberlakukan embargo senjata dan sanksi “PBB” terhadap Iran, meskipun hampir seluruh angggota Dewan Keamanan PBB menyatakan Washington tidak memiliki alasan untuk bertindak demikian.

Dia mengatakan bahwa AS tidak akan mengizinkan Iran membeli peralatan militer China dan Rusia.

“Kami akan bertindak dengan cara – dan kami telah bertindak – yang akan mencegah Iran dapat membeli tank China dan sistem pertahanan udara Rusia serta menjual kembali senjata ke Hizbullah,” kata Pompeo.

Rabu lalu, Pompeo berjanji bahwa AS  akan kembali ke PBB untuk mengupayakan pemberlakuan kembali sanksi terhadap Iran pada minggu depan.

“Kami akan melakukan semua hal yang perlu kami lakukan untuk memastikan sanksi itu diberlakukan,” tegasnya.

Di pihak lain, penasihat politik untuk Misi Permanen Iran ke Jenewa, Nabi Azadi, menolak tuduhan AS dan memperingatkan bahwa tindakan demikian melanggar Resolusi 2231 dan merupakan upaya untuk menghancurkan lembaga multilateral seperti PBB setelah Washington gagal mendapatkan dukungan internasional untuk memperpanjang embargo di Dewan Keamanan pada Agustus lalu.

Azadi mengatakan ancaman berulang Presiden AS Donald Trump untuk menggunakan kekuatan terhadap Iran bersifat provokatif dan melanggar Piagam PBB tentang larangan ancaman atau penggunaan kekuatan atau ancaman serius terhadap perdamaian dan keamanan internasional. (presstv/raialyoum)

Gedung Putih: 5 Negara akan Segera Menormalisasi Hubungan dengan Israel

Gedung Putih menyatakan sebanyak lima negara, tiga di antaranya dari Timur Tengah dan dua sisanya dari kawasan lain, akan menyusul Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain dalam normalisasi hubungan mereka dengan Israel.

Sekretaris Khusus Presiden AS, Mark Meadows, saat mengumumkan hal tersebut melalui siaran pers, Jumat (18/9/2020), memuji normalisasi hubungan UEA dan Bahrain dengan Israel serta menyebutnya penting, dan menyatakan bahwa ada lima negara lain yang secara serius mempertimbangkan untuk menormalisasi hubungan mereka dengan Tel Aviv.

Tanpa menyebutkan nama negara, dia menambahkan bahwa tiga di antara lima negara itu dari Timur Tengah sedangkan dua sisanya dari kawasan lain.

Dalam konteks lain, Meadows mengatakan bahwa Presiden AS Donald Trump tidak akan pergi ke New York  untuk menyampaikan pidatonya di Majelis Umum PBB pada Selasa depan. Hal ini mengindikasikan bahwa majelis itu diperkirakan akan mengadakan pertemuan virtual akibat kendala pandemi Covid-19.

Selasa lalu, Bahrain dan UEA menandatangani perjanjian pemulihan hubungan dengan Israel di Gedung Putih, meskipun terjadi gelombang penolakan dan kecaman luas dari pihak Palestina dan lain-lain.

Di Bahrain sendiri sebanyak 17 elemen masyarakat politik dan lembaga masyarakat sipil mengutuk normalisasi dengan Israel, dan menyebutnya “tidak mewakili rakyat, dan tidak akan menghasilkan perdamaian.”

Dalam beberapa rekaman video yang beredar di media sosial sejak beberapa hari lalu tampak penduduk Bahrain menggelar aksi protes di dalam perkampungan.  Aksi protes demikian juga terjadi pada hari Jumat (18/9/2020) di mana massa mengutuk normalisasi hubungan pemerintah dengan Israel.

Dalam satu video terlihat demonstran mengibarkan bendera Bahrain dan Palestina di desa di Abu-Saiba, dekat ibu kota Manama.

Menurut AFP, para demonstran meneriakkan “Normalisasi adalah pengkhianatan” saat mereka menyusuri lorong perkampungan usai salat Jumat,.

Bahrain dan UEA Selasa lalu menandatangani kesepakatan normalisasi dengan Israel di Gedung Putih. (raialyoum/afp)

Penduduk Quds dan Teheran Gelar Protes Anti-Normalisasi Hubungan dengan Israel

Warga Palestina di  kota al-Quds (Baitul Maqdis/Yerussalem) menggelar aksi protes anti-normalisasi hubungan Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain dengan Rezim Zionis Israel.

Lembaga pemberitaan Palestina al-Shehab melaporkan bahwa aksi itu digelar di dekat kompleks Masjid al-Aqsa setelah mereka menunaikan salat Jumat (18/9/2020).

Di dalam masjid yang sangat disucikan oleh umat Islam itu para jamaah berkonsentrasi dan meneriakkan slogan-slogan anti normalisasi.

Pengunjuk rasa juga membawa spanduk bertuliskan; “Negara yang menormalisasi hubungan adalah pengkhianat!”

Selasa lalu Bahrain dan UEA menandatangani perjanjian normalisasi kontroversial dan ditengahi AS dengan Israel di Washington.

Normalisasi itu dikecam oleh publik serta banyak tokoh Arab dan Muslim dan dinilai sebagai pengkhianatan secara terang-terangan terhadap perjuangan Palestina.

Di Iran, negara yang lantang mengecam normalisasi itu, penduduk Teheran Kamis lalu turun ke jalan-jalan dan berkonsentrasi di Bundaran Palestina sembari memekikkan yel-yek kutukan terhadap normalisasi yang mereka sebut pengkhianatan tersebut.

Di Bahrain, yang juga dilanda gerakan aksi protes serupa, kelompok oposisi utama, Al-Wefaq menegaskan bahwa tak seperti penguasanya, rakyat Bahrain tetap menyokong bangsa Palestina.

Selain itu, hingga Jumat kemarin sebanyak  lebih dari dua juta tanda tangan terkumpul bagi “Piagam untuk Palestina,” sebuah petisi yang diluncurkan oleh aktivis UEA sebagai penolakan atas normalisasi Arab dengan Israel.

Sehari sebelumnya, petisi mendapat sekitar satu juta tanda tangan.

Piagam tersebut telah didukung oleh banyak organisasi pro-Palestina, termasuk gerakan Boikot, Divestasi dan Sanksi (BDS), Koalisi Teluk Persia Melawan Normalisasi, dan Liga Emirat Menentang Normalisasi. (presstv/afn)