Rangkuman Berita Utama Timteng Sabtu 15 Agustus 2020

nasrallah 14 agustus 2020Jakarta, ICMES. Sekjen Hizbulllah Sayid Hassan Nasrallah berpidato mengenai berbagai perkembangan situasi di Timteng, yang antara lain memastikan bahwa kelompok pejuang yang berbasis di Libanon ini tidak akan tinggal diam jika Israel terbukti ada di balik tragedi ledakan dahsyat Beirut. Dia juga menyebut Uni Emirat Arab sebagai pengkhianat bangsa-bangsa Arab dan umat Islam karena telah menormalisasi hubungannya dengan Rezim Zionis Israel.

Amerika Serikat (AS) gagal dalam sepak terjangnya di Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang embargo senjata Iran.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku belum menyetujui penghapusan rencana ekstensi Israel atas tanah Palestina di Tepi Barat.

Berita selengkapnya:

Nasrallah: Hizbullah Tak akan Diam Jika Israel Terbukti Ada di Balik Ledakan Beirut

Sekjen Hizbulllah Sayid Hassan Nasrallah berpidato mengenai berbagai perkembangan situasi di Timteng, yang antara lain memastikan bahwa kelompok pejuang yang berbasis di Libanon ini tidak akan tinggal diam jika Israel terbukti ada di balik tragedi ledakan dahsyat Beirut. Dia juga menyebut Uni Emirat Arab (UEA) sebagai pengkhianat bangsa-bangsa Arab dan umat Islam karena telah menormalisasi hubungannya dengan Rezim Zionis Israel.

Pada pidato televisi dalam rangka memperingati perang Juli 2006 antara Hizbullah dan Israel,  Jumat (14/8/2020),  Nasrallah menyatakan bahwa Libanon berjuang sendirian secara militer melawan pasukan Zionis Israel yang disebut-sebut sebagai salah satu pasukan terkuat di dunia, dan bahwa perang Hizbullah melawan Israel pada tahun 2006 telah mengandaskan proyek Timteng baru yang antara lain mengagendakan perang terhadap Libanon.

Menurutnya, dalam perang itu Israel “untuk pertama kalinya, Israel hidup dalam ketakutan akan eksistensinya”, dan mengalami tekanan mental yang masih berlanjut sampai sekarang.

Dia menyebutkan bahwa perang ini telah mengukuhkan prinsip yang melindungi Libanon serta menguak realitas Israel dan tingkat kebocoran sistem pertahanan udaranya.

“Libanon kuat dalam perimbangan resistensi, karena itu mereka ingin lolos dari Libanon, dan tekanan mereka kepada kami untuk berlepas dari resistensi sudah ada sejak dulu dan berlanjut sampai sekarang,” tuturnya.  

Dia menambahkan, “Seandainya kami mengatakan kepada orang-orang Amerika bahwa kami siap mengabaikan resistensi dalam menghadapi Israel niscaya mereka akan menghapus kami dari daftar teroris…. Hanya saja, resistensi justru merupakan masalah eksistensial, ia adalah udara yang kami hirup dan air yang kami teguk agar dapat bertahan hidup… Resistensi bagi Libanon dan bangsanya merupakan syarat untuk bertahan eksis sampai ada pemberitahuan selanjutnya dan selagi belum ada penggantinya yang meyakinkan.”

Dia juga menyebutkan bahwa di Libanon ada tokoh-tokoh tertentu yang bekerjasama dengan pihak asing untuk menjatukan pemerintah Libanon pasca tragedi ledakan Beirut. Dia mengajak segenap pihak untuk bergerak dalam koridor pemerintah dalam perjuangan membangun masa depan Libanon dan mencegah keterjerumusan kepada anarkismme dan perang saudara.

Dia menyerukan pembentukan pemerintahan tangguh berbasis kerakyatan serta melibatkan para politisi dan pakar yang berkompeten mengemban amanat dan tanggungjawab. Dia mencela tuntutan pembentukan pemerintahan yang “netral”, menganggapnya “membuang-buang waktu,”.

 “Kami tidak percaya akan keberadaan orang-orang netral di Lebanon untuk kita bentuk pemerintahan netral yang berasal dari mereka,” ujarnya.

Nasrallah menilai tuntutan itu “tipu daya untuk mengesampingkan perwakilan yang sebenarnya” di parlemen di mana Hizbullah dan sekutunya memegang posisi mayoritas.

Nasrallah mengimbau para simpatisan Hizbullah untuk menahan amarah, karena menurutnya amarah ada saatnya tersendiri untuk “memberikan batas terakhir pada upaya sebagian orang menyeret Libanon kepada perang saudara”.

Mengenai tragedi ledakan pelabuhan Beirut, dia menegaskan Hizbullah “tak akan diam di depan kejahatan peledakan pelabuhan Beirut jika terbukti Israel ada di baliknya… Di Hizbullah tak ada narasi mengenai ledakan pelabuhan Berut, sebab bukan kami yang melakukan penyelidikan.”

Dia menilai tidak tertutup kemungkinan ledakan itu merupakan aksi sabotase dan bukan sekedar kecelakaan biasa.

“Jika terbukti bahwa penyebab ledakan pelabuhan Beirut merupakan aksi sabotase maka orang-orang yang bersalah harus ditindak, tapi kita harus memulai penyelidikan mengenai siapa yang di baliknya,” ungkap Nasrallah.

Dia juga menegaskan pihaknya menolak penyelidikan internasional atas tragedi 4 Agustus 2020 yang menyebabkan kehancuran yang sangat luas serta menewaskan ratusan orang dan melukai ribuan orang itu.

Mengenai kesepakatan normalisasi hubungan UEA dengan Israel, Sekjen Hizbullah mengaku tidak terkejut terhadap apa yang disebutnya “pengkhianatan terhadap bangsa-bangsa Arab, umat Islam, dan Palestina” itu, karena proses normalisasi sudah berjalan lama demi melayani Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu  yang “lemah”.

Nasrallah menduga beberapa negara Arab akan segera mengikuti jejak UEA, dan menilai Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sengaja mengumumkan normalisasi hubungan UEA dengan Israel itu sekarang demi mendonkrak pupularitasnya menjelang pilpres AS.  (raialyoum)

Upaya AS di PBB Perpanjang Embargo Senjata Iran Gagal

Amerika Serikat (AS) gagal dalam sepak terjangnya di Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang embargo senjata Iran.

Rusia dan China keberatan terhadap upaya AS tersebut, sementara Inggris, Prancis, Jerman dan delapan anggota lainnya abstain dalam pemungutan suara untuk draft resolusi perpanjangan embargo tersebut, Jumat (14/8/2020).

Di antara 15 anggota Dewan Keamanan PBB, hanya AS dan Republik Dominika yang memberikan suara mendukung.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengecam Dewan Keamanan PBB dan mengklaim bahwa penolakan terhadap draf resolusi itu membuka peluang  bagi Iran untuk membeli dan menjual senjata konvensional tanpa batasan khusus dari PBB.

Dalam sebuah pernyataan, Pompeo menyebut Dewan Keamanan “menolak resolusi yang masuk akal untuk memperpanjang embargo senjata yang sudah berusia 13 tahun terhadap Iran, dan membuka jalan bagi negara sponsor terorisme terkemuka dunia untuk membeli dan menjual senjata konvensional tanpa batasan khusus PBB untuk pertama kalinya dalam lebih dari satu dekade.”

“Kegagalan Dewan Keamanan untuk bertindak tegas dalam mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional tidak bisa dimaafkan,” imbuhnya.

Dia menekankan bahwa AS akan terus berupaya “memperbaiki kesalahan ini”. (rtarabic/politico)

Netanyahu Nyatakan Israel Tetap akan Mencaplok Tepi Barat

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku belum menyetujui penghapusan rencana ekstensi Israel atas tanah Palestina di Tepi Barat.

“Presiden Amerika meminta saya untuk menunggu perpanjangan kedaulatan Israel atas lebih banyak tanah,” katanya Netanyahu, seperti dikutip Al-Masdar, Jumat (14/8/2020).

Dia menegaskan, “Rencana aneksasi dan ekstensi kedaulatan Israel atas wilayah Tepi Barat adalah rencana yang paling realistis… Tak ada perubahan dalam kebijakan kami di Yudea dan Samaria (Tepi Barat).”

Dia menambahkan bahwa “Israel akan memiliki perjanjian perdamaian yang komprehensif dengan negara-negara Arab lainnya tanpa kembali ke perbatasan tahun 1967.”

Sebelumnya, Putra Mahkota Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), Mohammed bin Zayed, mengumumkan bahwa “telah disetujui untuk menghentikan aneksasi Israel atas tanah Palestina.” Pernyataan Bin Zayed ini terkait dengan pencapaian kesepakatan normalisasi hubungan negaranya dengan Israel.

Netanyahu menjelaskan bahwa “perjanjian normalisasi dengan UEA mencakup pariwisata timbal balik dan penerbangan langsung dari Tel Aviv ke Abu Dhabi” dan bahwa “Abu Dhabi akan melakukan investasi besar di Israel.”

Kamis lalu Trump mengumumkan pencapaian perjanjian perdamaian “bersejarah” antara Israel dan UEA, dan dengan demikian UEA menjadi negara Teluk pertama yang memulai hubungan dengan Israel dan negara Arab ketiga setelah Yordania dan Mesir.

Dia menjelaskan bahwa perjanjian itu akan dinamai “Abraham”, dan menyerukan kepada negara-negara Arab dan Islam agar mengikuti jejak UEA menormalisasi hubungan dengan Israel.

 “Kami mungkin melihat negara lain melakukan itu,” lanjut Trump.

TV Israel Channel 12 melaporkan bahwa Bahrain akan menyusul langkah UEA tersebut. (amn/aljazeera)