Jakarta, ICMES: Masyarakat Iran menggelar unjuk rasa akbar mengutuk keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memasukan pasukan elit Iran Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) dalam daftar organisasi teroris.
Dua faksi pejuang Palestina Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) dan Front Demokrasi Pembebasan Palestina (DFLP) memuji dukungan abadi Iran kepada bangsa Palestina dan perlawanan negara republik Islam itu terhadap normalisasi hubungan Arab-Israel.
Dinas rahasia Israel, Mossad, mengancam akan mengungkap sosok pria terselubung yang ditugasi oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menggalang hubungan erat negara Zionis yang mengatasnamakan agama Yahudi ini dengan negara-negara Arab.
Menteri Pertahanan Sudan Jenderal Ahmed Awad Ibn Auf mengundurkan diri sebagai kepala dewan pemerintahan militer setelah puluhan ribu orang berunjuk rasa menuntut pembentukan pemerintahan transisi yang dipimpin oleh tokoh sipil.
Berita selengkapnya:
Dukung IRGC, Rakyat Iran Gelar Unjuk Rasa Akbar Anti-AS Dan Israel
Masyarakat Iran menggelar unjuk rasa akbar mengutuk keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memasukan pasukan elit Iran Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) dalam daftar organisasi teroris.
Ribuan massa turun ke jalan-jalan di Teheran, ibu kota Iran, usai menunaikan shalat Jumat (1/4/2019), sembari meneriak yel-yel “mampus Amerika, mampus Israel” dan kutukan atas upaya AS berdominasi di kawasan Timteng.
Orasi dalam aksi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat Iran itu menyebutkan bahwa keputusan AS mengenai IRGC tersebut justru merupakan bentuk dukungan nyata Washington kepada kelompok-kelompok teroris yang dalam beberapa tahun ini diperangi oleh IRGC serta didanai dan persenjatai oleh AS dan rezim-rezim Arab sekutunya di Timteng.
Lebih jauh para demonstran itu juga mengecam keputusan AS mengenai perjanjian nuklir Iran yang berujung penerapan kembali dan bahkan peningkatan sanksi dan embargo terhadap Iran.
Ketua parlemen Iran Majelis Syura Islam Mohammad Hasan Abu Turabi, yang turut serta dalam unjuk rasa itu mengatakan, “Trump sudah kehilangan akal sehatnya. Pandangan politik dan keputusannya itu justru menambah kekuatan IRGC serta harmoni antara Republik Islam Iran dan umat Islam.”
Juru bicara angkatan bersenjata Iran Brigjen Shahin Taqikhani mengatakan, “Keputusan bodoh AS itu telah menciptakan kemufakatan nasional antara pemerintah dan rakyat (Iran) untuk menyokong IRGC.”
Para pengunjuk rasa menegaskan bahwa keputusan yang mengundang reaksi penolakan itu justru menambah kesolidan dan tekad IRGC untuk senantiasa bersama Poros Resistensi yang berhadapan dengan poros AS-Zionis yang diikuti oleh beberapa rezim reaksioner Arab.
Salah seorang pengunjuk rasa mengatakan bahwa tindakan AS mencantumkan gerakan-gerakan yang terkait dengan Poros Resistensi sebagai organisasi teroris “merupakan bukti bahwa poros ini berhasil mematahkan rencana-rencana kotor AS dan Rezim Zionis di Timteng.”
“Keputusan Trump itu tak lain adalah reaksi AS atas kekalahan dan kekecewaannya,” ungkap seorang ibu yang turut berunjuk rasa.
Seorang pengunjuk rasa lain mengatakan, “Dari sini kami menuntut tanggungjawab Washington atas dampak-dampak berbahaya tindakannya yang menyalahi undang-undang internasional itu.”
Unjuk rasa akbar itu menandai solidaritas dan dukungan tegas rakyat Iran kepada IRGC yang berada di garis depan gerakan perlawanan terhadap konspirasi dan terorisme AS di kawasan Timteng. Rakyat Iran memandang aksi-aksi Washington anti-IRGC sebagai upaya AS untuk mengalihkan perhatian dunia dari fakta dukungan AS kepada terorisme dan realitas bahwa IRGC adalah yang terdepan dalam gerakan perlawanan terhadap ambisi-ambisi AS di Timteng. (alalam)
Tokoh Hamas Dan DFLP Puji Perlawanan Iran Terhadap Normalisasi Hubungan Arab-Israel
Dua faksi pejuang Palestina Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) dan Front Demokrasi Pembebasan Palestina (DFLP) memuji dukungan abadi Iran kepada bangsa Palestina dan perlawanan negara republik Islam itu terhadap normalisasi hubungan Arab-Israel.
Tokoh Hamas Ismail Ridwan saat mengikuti aksi “Great March of Return” yang diadakan setiap hari Jumat menyerukan kepada segenap bangsa Arab dan Islam agar melawan gerakan normalisasi yang dilakukan oleh sejumlah rezim Arab, sembari memuji perlawanan Iran selama ini terhadap fenomena buruk yang antara lain merugikan status kota suci Al-Quds (Yerussalem) sebagai milik bangsa Palestina dan umat Islam tersebut.
Di tengah aksi yang kali ini, Jumat (12/4/2019), bertema “Bersama Melawan Normalisasi” itu, Ridwan mengatakan, “Mereka (penduduk Gaza) keluar untuk menyampaikan seruan kepada kalian, wahai bangsa-bangsa Arab dan Islam, permalukanlah para penggerak normalisasi, dan berusaha menghentikan segala bentuk normalisasi (hubungan) dengan rezim pendudukan Zionis ini.”
Dia menambahkan, “Kami mengucapkan selamat kepada segenap unsur kekuatan yang menentang normalisasi, terutama Republik Islam Iran yang senantiasa berdiri melawan kampanye normalisasi yang dilakukan oleh sebagian antek bayaran dan orang-orang yang bersikukuh mengutamakan kepentingan sendiri daripada al-Quds dan Masjid al-Aqsa.”
Dia menegaskan bahwa rakyat Palestina juga memuji para tahanan Palestina yang gigih perjuang demi kehormatan di depan rezim pendudukan, dan memastikan bahwa masalah tahanan ini juga masuk dalam skala prioritas gerakan muqawamah (resistensi anti Israel).
Senada dengan ingin, tokoh Front Demokrasi Pembebasan Palestina (DFLP) Mahmoud Khalaf menegaskan bahwa kampanye normalisasi hubungan dengan Israel merupakan belati beracun yang ditikamkan dari belakang kepada Palestina dan pengkhianatan terhadap darah para syuhada Palestina.
Mahmoud Khalaf yang juga turut serta dalam aksi pada minggu ke 54 itu menegaskan bahwa aksi itu akan terus berlanjut demi menyampaikan pesan-pesan bangsa Palestina kepada dunia.
Dia menyayangkan adanya “pernyatan-pernyataan ganjil” sebagian rezim Arab yang seakan mengakui bahwa kaum Zionis Israel berhak bercokol di Palestina. Dia lantas mengecam adanya aktivitas pertukaran delegasi antara Israel dan sejumlah negara Arab pendukung normalisasi yang jelas-jelas ditentang oleh bangsa Palestina. (alalam)
MOSSAD Ancam Ungkap Identitas Pria Utusan Netanyahu Untuk Negara-Negara Arab
Dinas rahasia Israel, Mossad, mengancam akan mengungkap sosok pria terselubung yang ditugasi oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menggalang hubungan erat negara Zionis yang mengatasnamakan agama Yahudi ini dengan negara-negara Arab.
Sebagaimana dilaporkan channel 13 Israel, ancaman itu dinyatakan Mossad menyusul terjadinya perselisihan tajam antara Mossad dan Dewan Keamanan Nasional Israel terkait dengan pengelolaan hubungan dengan negara-negara Arab “moderat”.
Menurut saluran TV itu, para petinggi Mossad menyatakan bahwa Dewan Keamanan Nasional pimpinan Meir Ben Shabbat mengelola kanal-kanal komunikasi dan hubungan tidak langsung dengan “negara-negara Arab dan Islam moderat” tanpa koordinasi dengan Mossad.
Dilaporkan bahwa pembicaraan tentang pria itu tersorot pada wakil ketua Dewan Keamanan Nasional yang merupakan pria terselubung yang memiliki julukan “Maoz” dan dipakai oleh Netanyahu sebagai sosok bayangan yang diutus secara rahasia untuk menjalin hubungan dengan rezim-rezim Arab dan Islam yang dipandangnya moderat dan berhasrat menjalin kerjasama dengan Israel.
Laporan itu juga menyebutkan bahwa perselisihan itu sedemikian tajam sehingga Mossad mengancam akan mengungkap siapa sosok bayangan berjulukan “Maoz” itu jika Netanyahu tetap melanjutkan upayanya menjalin hubungan dengan negara-negara Arab tanpa koordinasi sebelumnya dengan Mossad. (alala/rt)
Kekuasaan Militer Didemo Rakyat, Menhan Sudan Jenderal Awad Ibn Auf Mundur
Menteri Pertahanan Sudan Jenderal Ahmed Awad Ibn Auf mengundurkan diri sebagai kepala dewan pemerintahan militer setelah puluhan ribu orang berunjuk rasa menuntut pembentukan pemerintahan transisi yang dipimpin oleh tokoh sipil.
Jenderal terkemuka yang telah memimpin penggulingan Omar al-Bashir itu mengumumkan pengunduran dirinya dalam pidato singkat yang disiarkan langsung di televisi pemerintah.
“Saya, kepala dewan militer, mengumumkan bahwa saya menyerahkan jabatan ini,” ungkap Ibn Auf Jumat (12/4/2019), hanya selang sehari setelah pelantikannya sebagai kepala dewan pemerintahan transisi.
Dia menambahkan, “Ini adalah untuk kepentingan bangsa kita, tanpa harus memandang kepentingan khusus, besar atau kecil, yang dapat menghambat kemajuannya. Saya ingin merekomendasikan agar Anda bekerja sama dan mencapai solusi dengan sangat cepat. ”
Dia kemudian menunjuk Letjen Abdel Fattah Burhan, Kepala Staf Angkatan Darat, sebagai penggantinya.
Al-Bashir sendiri ditahan tetapi pihak militer telah secara tegas menolak tindakan apapun uyang bertujuan mengekstradisinya untuk menghadapi tuntutan Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag.
Para pengunjuk rasa di Khartoum menyambut gembira pengunduran diri Ibn Auf dengan bersorak sorai. (presstv)
