Rangkuman Berita Utama Timteng Rabu 5 Februari 2020

suriah dan turkiJakarta, ICMES. Wakil Menteri Luar Negeri Suriah Faisal Mekdad menuding Turki melakukan pendudukan di wilayah Suriah dan melanggar berbagai perjanjian terkait dengan upaya penyelesaian krisis Suriah.

Presiden Turki Recep Tayip Erdogan menyampaikan pesan kepada sejawatnya di Rusia, Vladimir Putin, bahwa Turki akan bereaksi “dengan lebih tegas” jika tentaranya di Suriah mendapat serangan lagi dari tentara Suriah.

Sumber militer  Suriah menyatakan bahwa tentara negara ini, Pasukan Arab Suriah (SAA), akan terus menjalankan operasi militernya terhadap kelompok-kelompok pemberontak dan teroris di provinsi Idlib meskipun dihadang oleh tentara Turki.

Iran mengungkap isi surat yang dibawa Qassem Soleimani, mantan komandan Pasukan Quds Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), sebelum terbunuh oleh serangan teror AS di Baghdad.

Berita selengkapnya:

Tanggapi Klaim Ankara, Damaskus Tuding Pasukan Turki Duduki Wilayah Suriah

Wakil Menteri Luar Negeri Suriah Faisal Mekdad menuding Turki melakukan pendudukan di wilayah Suriah dan melanggar berbagai perjanjian terkait dengan upaya penyelesaian krisis Suriah.

“Praktik-praktik yang dilakukan Turki jelas melanggar Perjanjian Astana, Perjanjian Sochi, dan kesepakatan antarnegara terkait dengan penyelesaian krisis Suriah… Kami mencela segala bentuk pelanggaran perjanjian itu, rezim Turki tidak konsisten kepada perjanjian yang tidak memperkenankan Turki masuk dengan cara demikian ke wilayah Suriah, ” ungkap Mekdad kepada surat kabar Suriah al-Watan, Selasa (4/2/2020), mengenai masuknya tentara Turki ke wilayah Suriah.

Mekdad mengingatkan, “Hukum internasional tidak memperkenankan negara manapun menyerang negara lain, menduduki dan melakukan praktik kolonial terhadapnya, termasuk memindahkan penduduk, mengibarkan bendera Turki, dan membuka sekolah-sekolah Turki… Ini bertentangan dengan tujuan yang dinyatakan oleh rezim Turki.”

Dia juga menegaskan bahwa “Suriah hari ini bukan Suriah kemarin,” dan “tentara Suriah akan terus bergerak maju untuk membebaskan tanah tanah airnya dari terorisme dan pendudukan asing.”

Sehari sebelumnya, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan negaranya akan melanjutkan operasi militernya di Suriah, dan akan terus bereaksi atas serangan terhadap pasukannya di Suriah. (raialyoum)

Erdogan kepada Putin: Kami di Suriah akan Membalas jika Diserang

Presiden Turki Recep Tayip Erdogan menyampaikan pesan kepada sejawatnya di Rusia, Vladimir Putin, bahwa Turki akan bereaksi “dengan lebih tegas” jika tentaranya di Suriah mendapat serangan lagi dari tentara Suriah.

Kantor kepresidenan Turki, Selasa (4/2/2020), menyatakan bahwa pesan itu disampaikan Erdogan dalam percekapan telefon dengan Putin menyusul terjadinya kontak senjata tentara Turki dengan tentara Suriah yang dikabarkan telah menjatuhkan lebih dari 20 korban tewas.

Erdogan mengatakan bahwa Ankara “akan terus menggunakan haknya yang sah dalam membela diri dengan tekad yang lebih besar jika mendapat serangan serupa”.

Presiden Turki menyebut serangan tentara Suriah terhadap tentara Turki sebagai pukulan terhadap upaya kolektif Turki dan Rusia yang bertujuan menerapkan perdamaian di Suriah.

Seperti diketahui, Rusia menyokong pemerintah Suriah, sementara Turki menyokong kelompok-kelompok pemberontak Suriah. Meski demikian, Rusia dan Turki memperkuat kerjasamanya mengenai Suriah sejak tahun 2016.

Dalam beberapa hari terakhir, Ankara mengritik Moskow dan menganggapnya tidak memberikan tekanan yang memadai kepada Damaskus agar tentara Suriah menghentikan operasi militernya di provinsi Idlib yang meningkat dalam beberapa pekan terakhir.

Di pihak lain, AS mengumumkan dukungannya kepada Turki yang notabene sekutunya di NATO dalam konflik di Idlib.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menyebut serangan artileri Suriah terhadap posisi-posisi tentara Turki di Idlib sebagai “eskalasi berbahaya”, dan mengatakan bahwa para pejabat AS “sepenuhnya mendukung tindakan membela diri yang dibenarkan” yang dilakukan Turki dalam menanggapi serangan tersebut.

Sementara itu, PBB mengumumkan bahwa pertempuran di Suriah barat laut telah menyebabkan sekitar setengah juta orang mengungsi, yang sebagian besar menuju perbatasan Turki. PBB juga menyebutkan bahwa Ankara telah menampung lebih dari 3,6 juta pengungsi Suriah.

Sejak Desember 2019, tentara Suriah yang didukung Rusia menggalakkan operasi militernya  terhadap kelompok-kelompok pemberontak dan teroris Idlib, terutama Hay’at Tahrir al-Sham alias Jabhat al-Nusra yang menguasai sebagian besar wilayah provinsi Idlib. (raialyoum)

Militer Suriah: Kawanan Bersenjata Lebih Baik Menyerah Daripada Mengandalkan Turki

Sebuah sumber militer  Suriah menyatakan bahwa tentara negara ini, Pasukan Arab Suriah (SAA), akan terus menjalankan operasi militernya terhadap kelompok-kelompok pemberontak dan teroris di provinsi Idlib meskipun dihadang oleh tentara Turki.

“SAA akan terus melaksanakan tugas nasionalnya untuk mempertahankan wilayah dan membasmi kelompok-kelompok teroris bersenjata yang masih menyerang, mengepung, dan menjadikan warga sipil di zona de-eskalasi di Idlib sebagai sandera dan perisai manusia di kota Saraqib dan daerah Tal Touqan,” ungkap sumber anonim itu kepada kantor berita resmi Suriah, SANA, Selasa (4/2/2020).

Sumber itu menambahkan bahwa demi melindungi warga sipil yang terkepung, SAA memberi kesempatan terakhir kepada kawanan bersenjata untuk meletakkan senjata dan menyerah “daripada bergantung kepada dukungan tentara Turki terhadap kawanan teroris dengan berbagai labelnya”.

Menurutnya, telah ada instruksi kepada tentara Suriah di provinsi Idlib untuk pemulihan nama baik setiap orang bersedia meletakkan senjata.

Dia juga menyebutkan bahwa panglima angkatan bersenjata Suriah menilai keberadaan pasukan Turki di Idlib ilegal dan agresi terbuka sehingga tidak akan akan dibiarkan oleh tentara Suriah. (raialyoum)

Dubes Iran Ungkap Surat Jenderal Soleimani Sebelum Terbunuh

Dubes Iran untuk Irak, Iraj Masjedi, mengungkap isi surat yang dibawa Qassem Soleimani, mantan komandan Pasukan Quds Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), sebelum terbunuh oleh serangan teror AS di Baghdad.

“Soleimani datang ke Irak untuk menyampaikan surat tentang pendirian Teheran mengenai inisiatif Irak, dan sambutan baik Teheran atas peranan Irak yang berusaha menyelesaikan berbagai persoalan antara Iran dan Saudi serta isu-isu regional. Pemerintah Irak memainkan peranan konstruktif di kawasan, dan Teheran menyambut baik segala upaya de-eskalasi,” ungkap Masjedi, dalam wawancara dengan kantor berita Irak, INA, Selasa (4/2/2020).

Dia melanjutkan, “Surat ini berisi pandangan Iran mengenai penumpasan terorisme serta penyebaran perdamaian, keamanan, dan kasih sayang, dan penciptaan stabilitas dan keamanan di kawasan.”

Masjedi menyebutkan bahwa negaranya “menghendaki penyelesaian secepat mungkin pertikaian Iran dengan Uni Emirat Arab dan Saudi”, dan karena itu “Iran menyambut baik segala upaya untuk menyelesaian berbagai persoalan itu, baik dari Irak ataupun negara lain di kawasan”.

Masjedi mengatakan bahwa pesan itu hendak disampaikan Soleimani ketika tiba di Baghdad pada hari ketika dia dibunuh.

Seorang pejabat senior Saudi pada bulan lalu mengaku tidak mengetahui adanya surat yang dibawa Soleimani mengenai upaya mediasi antara Riyadh dan Teheran.

Qassem Soleimani terbunuh bersama wakil ketua pasukan relawan Irak al-Hashd al-Shaabi, Abu Mahdi al-Muhandis, serta beberapa orang lain yang menyertai keduanya akibat serangan udara AS pada tanggal 3 Januari 2020.

Iran menyebut serangan itu sebagai aksi teror, dan pada dini hari Rabu 8 Januari 2020 IRGC membalas serangan AS itu dengan merudal pangkalan militer AS di Irak, termasuk Lanud Ain Assad yang ditempati oleh sekira 1500 tentara AS.

IRGC mengklaim serangannya itu menewaskan puluhan tentara AS, sementara Presiden AS Donald Trump semula mengklaim serangan balasan Iran itu sama sekali tidak menjatuhkan korban tewas maupun luka, namun belakangan Pentagon secara resmi menyatakan 50 tentara AS cidera akibat serangan belasan rudal balistik Iran tersebut.

Pada 10 Januari lalu pemerintah Irak meminta pemerintah AS mengirim delegasi untuk membahas mekanisme penarikan pasukan dari Irak, namun AS menolaknya dan mengancam akan menerapkan embargo terhadap Irak jika Baghdad tetap bersikeras dengan tuntutan pengeluaran pasukan AS dari Irak.

Dan pada Jumat 23 Januari terjadi unjuk rasa jutaan rakyat Irak di Baghdad untuk menegaskan tuntutan mereka agar tentara AS angkat kaki dari Irak. (alalam/raialyoum)