Rangkuman Berita Utama Timteng Rabu 29 Januari 2020

anti perjanjian abad iniJakarta, ICMES. Menanggapi prakarsa damai AS untuk Palestina-Israel yang dinamai “Perjanjian Abad Ini”, Iran balik menyebutnya “Pengkhianatan Abad ini” terhadap hak rakyat Palestina dan umat Islam, dan karena itu Iran mengajak semua negara dan bangsa merdeka menolak prakarsa itu.

Sekjen PBB Antonio Guterres menyatakan pihaknya tetap berkomitmen pada penyelesaian konflik Palestina-Israel berdasarkan resolusi PBB, hukum internasional, dan perjanjian-perjanjian bilateral.

Lembaga Amnesti International mengecam paket proposal yang diajukan oleh Presiden AS Donald Trump untuk solusi konflik Palestina-Israel, dan menyebutnya sebagai buku panduan untuk menambah penderitaan dan pelanggaran di Israel dan wilayah pendudukan Palestina.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyebut “Perjanjian Abad Ini” hanya akan bertempat di tong sampah.

Berita selengkapnya:

Iran Sebut Prakarsa AS “Pengkhianatan Abad Ini”

Menanggapi prakarsa damai AS untuk Palestina-Israel yang dinamai “Perjanjian Abad Ini”, Iran balik menyebutnya “Pengkhianatan Abad ini” terhadap hak rakyat Palestina dan umat Islam, dan karena itu Iran mengajak semua negara dan bangsa merdeka menolak prakarsa itu.

Tanggapan itu dinyatakan oleh Jubir Kemenlu Iran Abbas Mousawi dalam sebuah pernyataannya, Selasa (28/1/2020).

“Rezim Zionis (Israel) adalah rezim perampas dan pendudukan. Satu-satunya jalan penyelesaian krisis Palestina adalah penyelenggaraan referendum penduduk pribumi Palestina, sedangkan rencana-rencana keji (AS) seperti itu pasti gagal,” ujarnya, seperti dikutip Tasnim.

Dia menyebutkan bahwa masalah Palestina dan Al-Quds di mata Teheran merupakan isu paling utama dunia Islam.

Mousavi menyayangkan sikap sebagian negara Islam yang, menurutnya, mengabaikan cita-cita umat Islam, menjadikan lawan sebagai kawan, dan melupakan kejahatan Israel terhadap kemanusiaan yang sudah berlangsung lebih dari 70 tahun.

Dia menegaskan, “Mengingat urgensi dan pentingnya masalah Palestina serta (bahaya) konspirasi besar yang ada di balik apa yang disebut Perjanjian Abad Ini terhadap umat Islam, Republik Islam Iran siap mengesampingkan perselisihannya dengan beberapa negara regional – yang sebagian besar perselisihan itu adalah buatan para perampas Quds dan para penggadai kehormatan, harkat, dan martabat umat Islam- dan menggalang kerjasama di level apapun demi persatuan dunia Islam dan demi melawan konspirasi besar yang mengancam eksistensi umat Islam,” ungkap jubir Kemenlu Iran. (mm/tasnim)

PBB Nyatakan Tetap Konsisten Pada Resolusinya untuk Solusi Palestina-Israel

Sekjen PBB Antonio Guterres menyatakan pihaknya tetap berkomitmen pada penyelesaian konflik Palestina-Israel berdasarkan resolusi PBB, hukum internasional, dan perjanjian-perjanjian bilateral.

Sebagaimana dijelaskan oleh juru bicara PBB, Stephane Dujarric, Selasa (28/1/2020), Guterres mengatakan PBB juga berkomitmen untuk mewujudkan visi dua negara “hidup berdampingan dalam perdamaian dan keamanan di dalam perbatasan yang diakui, berdasarkan perbatasan pra-1967.

Menurut Dujarric, Guterres mengamati pengumuman prakarsa AS untuk perdamaian Timur Tengah, yang disampaikan oleh Presiden AS Donald Trump.

Prakarsa Trump itu menyerukan pembentukan negara Palestina dengan Quds (Yerussalem) timur sebagai ibu kotanya, sembari mengakui kedaulatan Israel atas blok pemukiman besar imigran Zionis di Tepi Barat. Prakarsa itu segera ditolak oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

Dujarric mengatakan: “Pendirian PBB pada solusi dua-negara telah ditentukan, sepanjang tahun, oleh resolusi-resolusi relevan Dewan Keamanan dan Majelis Umum di mana Sekretariat ini terikat.”
Resolusi-resolusi itu menyebutkan bahwa semua permukiman Israel di Tepi Barat adalah ilegal, dan menyerukan solusi berdasarkan perbatasan sebelum perang Arab-Israel tahun 1967, dengan pertukaran lahan yang disepakati. (raialyoum)

Amnesti Internasional: Perjanjian Abad Ini adalah Pengesahan atas Kebrutalan Israel

Lembaga Amnesti International mengecam paket proposal yang diajukan oleh Presiden AS Donald Trump untuk solusi konflik Palestina-Israel, dan menyebutnya sebagai buku panduan untuk menambah penderitaan dan pelanggaran di Israel dan wilayah pendudukan Palestina.

Lembaga ini mendesak masyarakat internasional untuk menolak  prakarsa “Kesepakatan Abad Ini” yang diajukan oleh Trump karena mengandung pelanggaran hukum internasional.

Sebagaimana dimuat dalam website Amnesti Internasional, Selasa (28/1/2020), Philip Luther, Direktur Penelitian dan Advokasi Timur Tengah dan Afrika Utara Amnesti International, mengatakan, “Sementara pemerintahan Trump telah menekankan prinsip pertukaran tanah dalam kesepakatannya, kita tidak boleh salah bahwa itu justru mengusulkan aneksasi lebih lanjut atas wilayah Palestina, yang secara terang-terangan akan melanggar hukum humaniter internasional.”

Dia menambahkan, “Selama lebih dari setengah abad pendudukan Israel telah memberlakukan sistem diskriminasi yang dilembagakan terhadap Palestina di bawah pemerintahannya, menyangkal hak-hak dasar mereka dan akses ke solusi efektif bagi pelanggaran. Kesepakatan itu merupakan pengesahan atas kebijakan brutal dan pelanggaran hukum.”

Prakarsa Trump setebal 80 halaman itu antara lain mencanangkan pembentukan negara Palestina “terhubung” yang bentuknya menyerupai kepulauan di mana ibukotanya ada “di bagian-bagian dari Yerusalem (Quds) Timur”, dan menjadikan Quds sebagai ibu kota Israel.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang menghadiri acara pengumuman prakarsa itu di Gedung Putih, menyatakan bahwa ibukota negara Palestina di masa depan akan berada di Abu Dis, yang luasnya tidak lebih dari 4 kilometer persegi, di sebelah timur Quds.

Pihak Palestina sendiri menegaskan bahwa semua wilayah Quds Timur merupakan ibukota negara yang mereka harapkan, berdasarkan resolusi legitimasi internasional, yang tidak mengakui pendudukan Israel atas kota itu sejak 1967.

Wilayah Palestina dan sekitarnya dilanda aksi protes rakyat terhadap prakarsa Trump. (amnesty/ railayoum)

Presiden Palestina: “Perjanjian Abad Ini” akan Terbuang di Tong Sampah

Presiden Palestina Mahmoud Abbas dalam komentar pertamanya tentang prakarsa “Perjanjian Abad Ini” yang telah diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa prakarsa itu tidak akan berjalan, dan malah akan bertempat di tong sampah sejarah sebagaimana proyek-proyek konspirasi lainnya.

“Rencana-rencana penutupan berkas Palestina pasti akan kandas dan sirna, tak akan pernah dapat menganulir satupun hak, dan tidak akan menghasilkan komitmen,” ujarnya, usai rapat para pemimpin Palestina, Selasa (28/1/2020).

Abbas menegaskan, “Quds (Yerusalem) tidak untuk dijual, semua hak kami tidak untuk dijual dan dinegosiasikan, kesepakatan konspirasi tidak akan berjalan, dan bangsa kami akan membawanya ke tong sampah sejarah sebagaimana nasib semua proyek penutupan (berkas Palestina) dan konspirasi yang pernah ada terhadap urusan kami adil.”

Dia menambahkan, “Cukuplah kiranya bahwa prakarsa itu menganggap Qud sebagai ibu kota Israel, sedangkan sisanya ada sesuatu yang baru dan penting, tapi lirik lagu pertamanya saja sudah kufur (salah).”

Abbas menyoal, “Jika Quds bukan ibu kota negara Palestina mana mungkin kami akan menerimanya? Anak kecil Arab sekalipun, baik Muslim maupun Kristen, mustahil menerimanya.”

Pihak Palestina bersikukuh pada pendirian bahwa Quds Timur adalah ibukota negara masa depan mereka, sementara Israel menganggap bagian barat dan timur kota ini sebagai ibu kotanya.

Status kota ini selalu menjadi ganjalan utama dalam negosiasi antara kedua pihak sejak era Yasser Arafat.

Pengakuan Presiden AS Donald Trump atas Quds sebagai ibu kota Israel pada tahun 2017 menjadi penyebab utama dan pertama dalam memburuknya hubungan antara Palestina dan AS. (raialyoum)