Rangkuman Berita Utama Timteng Rabu 27 Juli 2022

Jakarta, ICMES. Juru bicara resmi Kementerian Luar Negeri Irak Ahmed Al-Sahaf menuding  Turki memiliki “ambisi ekspansionis” di Irak, dan menggunakan konfliknya dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) sebagai dalih untuk menjalankan ambisi ini.

Sumber militer Suriah menyatakan tentara negara ini siap menghadapi agresi militer yang mungkin akan dilancarkan Turki dan pasukan sekutunya di Suriah utara.

Koresponden urusan militer untuk Channel 12 Israel, Nir Dvory, melaporkan bahwa Israel mendesak AS segera menyelesaikan perjanjian antara Lebanon dan Israel sebelum bulan September, yang merupakan tanggal ekstraksi gas dan ancaman yang menyertainya dari pemimpin Hizbullah, Sayyid Hassan Nasrallah.

Berita Selengkapnya:

Baghdad: Irak Bersama Sekutunya akan Usir Pasukan Turki

Juru bicara resmi Kementerian Luar Negeri Irak Ahmed Al-Sahaf menuding  Turki memiliki “ambisi ekspansionis” di Irak, dan menggunakan konfliknya dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) sebagai dalih untuk menjalankan ambisi ini.

Dalam wawancara dengan saluran TV Al-Hurra,  Selasa (26/7), Al-Sahaf menegaskan bahwa pasukan Turki harus segera angkat kaki dari Irak, dan bahwa opsi nasional berdaulat Irak “terbuka” dan berlipat ganda untuk menyingkirkan pasukan Turki, bekerjasama dengan para sahabat dan sekutu Irak.

Irak mengumumkan telah melayangkan surat pengaduan kepada Dewan Keamanan PBB dan memintanya “untuk mengadakan sesi darurat untuk membahas agresi Turki,” menurut sebuah pernyataan oleh Kementerian Luar Negeri Irak.

Irak menuduh Turki pelaku pemboman di kawasan wisata di Dohuk, yang menewaskan sembilan warga sipil dan melukai 23 lainnya belum lama ini. Ankara menepis tuduhan itu, dan menyalahkan Partai Pekerja Kurdistan (PKK).

Turki, yang mendirikan pangkalan militer di Irak utara, melancarkan operasi militer terhadap pemberontak PKK yang konon ditempatkan di kamp pelatihan dan pangkalan belakang di wilayah tersebut.

Al-Sahaf menekankan bahwa semua pemerintah Irak berturut-turut sejak 2003 tak pernah mengundang pasukan Turki untuk bercokol di wilayah Irak.

Dia menekankan bahwa pemerintah Irak menegaskan kembali tuntutan agar pasukan ilegal Turki segera hengkang dari Irak.

Turki mengklaim memiliki perjanjian keamanan yang disepakati dengan Irak pada abad lalu, yang memungkinkannya masuk ke wilayah Irak untuk mengejar milisi PKK. Turki juga menyatakan bahwa “Perjanjian Ankara” yang dibuat pada tahun 1926 memberikannya hak untuk melancarkan operasi di Irak.

Al-Sahaf membantah ada kesepakatan antara Turki dan Irak yang memungkinkan kehadiran pasukan Turki di Irak saat ini.

Dia menyebutkanbahwa ada notulen pertemuan lama antara Kementerian Luar Negeri Turki dan Irak, sejak tahun 1984, yang menyatakan bahwa Turki akan berkoordinasi dengan Irak untuk setiap tindakan keamanan terhadap PKK.

Al-Sahaf membenarkan bahwa notulen itu berlaku selama satu tahun sejak ditandatangani, sehingga efektivitasnya berakhir sejak 1985.

Turki menggunakan Pasal 51 Piagam PBB, terkait dengan hak untuk membela diri dengan bercokol di wilayah Irak.  Namun Al-Sahaf menegaskan bahwa piagam ini tidak memberikan hak kepada suatu negara untuk memasuki wilayah Irak ataupun negara berdaulat lainnya.

Al-Sahaf mengakui keberadaan PKK di dalam wilayah Irak, tapi menuduh Turki sebagai penyebab situasi ini, ketika menyetujui “perjanjian persaudaraan” yang mendorong anggota PKK di dalam wilayah Irak.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Irak Fouad Hussein, Selasa, menegaskan bahwa tentara Turki melakukan agresi terhadap wilayah kedaulatan Irak, dan mengingatkan bahwa perilaku agresif tentara Turki dapat menjurus pada konsekuensi yang tak terbayangkan.

Hussein menuntut dikeluarkannya resolusi yang mewajibkan Turki menarik pasukan militernya dari semua wilayah Irak dan mewajibkan pemerintah Turki membayar kompensasi atas kerugian yang diderita oleh warga sipil. (alhurra/raialyoum)

Damaskus Nyatakan Tentara Suriah Siap Hadapi Agresi Turki

Sumber militer Suriah menyatakan tentara negara ini siap menghadapi agresi militer yang mungkin akan dilancarkan Turki dan pasukan sekutunya di Suriah utara.

Dikutip kantor berita SANA, Selasa (26/7), sumber militer Suriah mengatakan, “Dengan meningkatnya intensitas provokasi yang dilakukan rezim Turki di wilayah Suriah selama dua hari terakhir dan serangan di berbagai daerah dan sejumlah posisi angkatan bersenjata kami, kami menegaskan bahwa tentara gagah berani kami siap menghadapi kemungkinan agresi oleh rezim ini dan organisasi-organisasi terorisnya.”

Beberapa waktu lalu Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan rencana serangan militer baru di Suriah akan tetap menjadi agenda Turki sampai masalah keamanannya tertangani.

Erdogan yang pada awal tahun ini menyatakan Turki akan melancarkan serangan baru di timur laut Suriah terhadap milisi Unit Perlindungan Rakyat Kurdi (YPG) telah mengadakan pembicaraan tentang Suriah dengan sejawatnya dari Rusia dan Iran pada KTT segi tiga di Teheran pekan lalu.

Dalam pertemuan dengan Pemimpin Besar Iran Ayatullah Sayid Ali Khamenei, Erdogan mendapat teguran keras agar Turki mengurungkan niat melancarkan invasi militer di Suriah.

Saat itu Ayatullah Khamenei mengatakan, “Masalah Suriah sangatlah penting, dan kami menegaskan sikap Republik Islam (Iran) yang menolak serangan militer terhadap Suriah, dan menekankan keharusan mencegahnya.” (raialyoum/alalam)

Ketegangan Israel-Hizbullah Meningkat Drastis, Begini Laporan Para Jurnalis Israel

Koresponden urusan militer untuk Channel 12 Israel, Nir Dvory, melaporkan bahwa Israel mendesak AS segera menyelesaikan perjanjian antara Lebanon dan Israel sebelum bulan September, yang merupakan tanggal ekstraksi gas dan ancaman yang menyertainya dari pemimpin Hizbullah, Sayyid Hassan Nasrallah.

Jurnalis Israel itu mengatakan,“Nasrallah menaikkan level ancaman terhadap Israel, beberapa minggu sebelum platform gas Karish mulai beroperasi. Dia mengancam bahwa jika ini dilakukan maka dia akan menyerang semua platform gas Israel, karena sebagian Karish, menurut kata-katanya, berada di wilayah Lebanon.”

Dvory menambahkan, “Negosiasi mengenai perbatasan laut macet. Israel menuntut Hizbullah mematuhi perjanjian yang akan ditandatangani dengan Lebanon, dan ini belum terjadi. Karena itu, Israel mendesak AS agar menyelesaikan perjanjian hingga September.”

Dia juga menyebutkan, “Israel sedang melakukan operasi perlindungan yang sangat besar, baik di sekitar platform gas Karish maupun  di sekitar perairan ekonomi Israel secara umum, termasuk patroli angkatan laut dan penggunaan berbagai sarana, pengerahan pesawat tempur dan sistem pertahanan udara di laut dan di tempat-tempat tertentu di utara, dan persiapan untuk segala kemungkinan dan perkembangan.”

Pekan lalu, media Israel melaporkan bahwa Perdana Menteri Israel, Yair Lapid, kepada utusan AS, Amos Hochstein, mengaku “menginginkan kesepakatan dengan Lebanon di perbatasan laut, sesegera mungkin.”

Pengamat urusan Arab di Saluran 12 Israel, Schneider Amidror, mengatakan bahwa Sayyid Nasrallah tidak hanya mengancam akan menyerang Karish, melainkan juga mengarahkan ancaman terhadap semua platform gas Israel di Mediterania sehingga terjadi peningkatan ketegangan hingga beberapa level sekaligus.

Dia juga menyebutkan bahwa Sayyid Nasrallah “mengucapkan kata-kata ini, sementara di belakang layar telah berlangsung cepat negosiasi antara Israel dan Lebanon selama beberapa minggu melalui mediator AS, Amos Heckstein.”

Amidror juga mengatakan,“Tampaknya negosiasi ini, seperti yang kami pahami dari laporan di Lebanon, mendekati tahap kesefahaman dan kesepakatan.”

Komentator urusan militer untuk saluran Kan, Itai Blumenthal, mengatakan, “Lembaga keamanan dan militer mengalami kondisi siaga tinggi selama berminggu-minggu, dan ancaman Nasrallah tentu saja mendorong penekanan pada perlindungan lebih besar.”

Pada saat yang sama, media Israel memperingatkan kurangnya kesiapan angkatan darat Israel, jika terjadi eskalasi ketegangan dengan Hizbullah di utara.

Sayid Nasrallah dalam wawancara dengan saluran Al-Mayadeen Senin lalu menegaskan Hizbullah tak akan melepaskan ladang migas Karish jatuh ke tangan Israel meski tindakan Hizbullah nanti akan memicu perang.

 â€œJika ekstraksi minyak dan gas dimulai pada September sebelum Lebanon mempertahankan haknya maka kami menuju konfrontasi. Kami telah menetapkan tujuan yang akan kami capai, apa pun yang terjadi, dan kami akan melakukan apa pun untuk tujuan ini,” ancamnya.

Dia juga bersumbar, “Hizbullah mampu menghalangi musuh dan menyerang target di mana saja di laut wilayah pendudukan Palestina.” (mm/raialyoum/almayadeen)