Rangkuman Berita Utama Timteng Rabu 24 Juli 2019

rekaman drone iranJakarta, ICMES: Kepala Staf Angkatan Laut Republik Islam Iran Laksamana Muda Hossein Khanzadi mengatakan Iran memiliki pesawat nirawak (drone) antarbenua yang pasti akan digunakan jika misi jarak jauh dirasa perlu.

Kelompok pejuang Ansarullah (Houthi) di Yaman menyatakan kesiapannya menghentikan serangan ke Arab Saudi dengan syarat bahwa pihak musuhnya itu juga melakukan hal yang sama.

Israel mengaku sebagai satu-satunya kekuatan yang mencegah jatuhnya kawasan ini ke tangan “ekstemis Islam Syiah maupun Sunni”.

PLO mengutuk keras pembongkaran rumah-rumah warga Palestina di Quds Timur oleh rezim Zionis Israel, dan mengecam kebungkaman khalayak internasional.

Berita selengkapnya:

Militer Iran Mengaku Punya Drone Antarbenua

Kepala Staf Angkatan Laut Republik Islam Iran Laksamana Muda Hossein Khanzadi mengatakan Iran memiliki pesawat nirawak (drone) antarbenua yang pasti akan digunakan jika misi jarak jauh dirasa perlu.

Dalam wawancara dengan Klub Jurnalis Muda (YJC) yang diterbitkan pada hari Selasa (23/7/2019) Khanzadi menjelaskan kemampuan drone Iran itu dan mengatakan negaranya memantau kapal-kapal Amerika Serikat (AS) di Teluk Persia dan memiliki “gambar lengkap dan arsip besar dari gerakan harian dan saat demi saat ” kapal milik AS dan sekutunya.

“Dengan berani Kita dapat menyatakan bahwa kita mengamati semua kapal musuh, terutama AS, titik demi titik dari asal mereka sampai saat mereka memasuki wilayah itu,” katanya.

Dia menambahkan bahwa Angkatan Bersenjata Iran juga memiliki informasi tentang jenis misi mereka dan perilaku mereka di kawasan.

Khanzadi juga mengeluh bahwa kapal-kapal musuh menciptakan “rasa tidak aman yang parah” dengan “berlayar tanpa tujuan dan perilaku munafik” di kawasan.

“Drone kami memantau kapal dan kapal perang mereka dari saat mereka masuk dan proses pemantauan berlanjut sampai mereka berlayar ke Teluk Persia dan Laut Oman. Perilaku mereka di Teluk Persia, yang merupakan bagian dari identitas kami dan halaman belakang kami, sepenuhnya diawasi berdasarkan hukum internasional dan peraturan penerbangan, ”katanya.

Dia melanjutkan bahwa Iran kini memproduksi drone sebagai peralatan militer berbiaya rendah untuk memantau kawasan.

Ditanya tentang drone untuk misi antarbenua, dia mengatakan, “Ya, sekarang kami memiliki drone jenis ini dan tentu akan menggunakannya jika perlu.” (presstv)

Ansarullah Siap Hentikan Serangan ke Saudi dengan Syarat

Kelompok pejuang Ansarullah (Houthi) di Yaman menyatakan kesiapannya menghentikan serangan ke Arab Saudi dengan syarat bahwa pihak musuhnya itu juga melakukan hal yang sama.

Hal itu dikatakan oleh Ketua Dewan Tinggi Politik, otoritas politik kubu Ansarullah dan sekutunya, Mahdi al-Mashat, dengan ketua International Crisis Group (ICG) Robert Malley yang juga mantan penasehat presiden AS di era Barack Obama, Selasa (23/7/2019).

Kedatangan Malley sendiri ke Sanaa, ibu kota Yaman yang dikuasai Ansarullah, merupakan satu peristiwa langka, karena Malley adalah warga negara AS yang pemerintahnya menyokong dan membantu invasi militer Saudi dan sekutunya terhadap Yaman.

Seperti dilansir kantor berita Yaman, Saba, dalam pertemuan ini al-Mashat menegaskan pihaknya “siap sepenuhnya menghentikan serangan rudal dan udara dengan imbalan langkah yang sama oleh pihak lawan, serta difasilitasinya penyaluran bantuan pokok melalui pelabuhan-pelabuhan laut, dan kemudian dilaksanakannya proses politik dalam suasana tenang.”

Dia menambahkan, “Tak ada kendala bagi kami mengenai kemungkinan dimulainya dialog Yaman-Saudi demi terwujudnya perdamaian yang adil bagi semua.”

Al-Mashat memastikan Ansarullah tidak mengekor pada Iran sebagaimana diklaim oleh Saudi, AS, dan Uni Emirat Arab (UEA).

“Tak ada pengikutan Iran,  kami adalah bangsa dengan sejarah dan kebesarannya sendiri yang tidak memungkinkan kami menjadi pengikut siapapun,” tegasnya.

Sejak tahun 2014 Yaman dilanda konflik antara Ansarullah dan pasukan loyalis presiden pelarian Yaman Abd Rabbuh Mansour Hadi. Konflik ini membesar setelah pasukan koalisi pimpinan Arab Saudi melakukan intervensi militer membela Mansour Hadi sejak Maret 2015.

Sejak intervensi itulah korban dalam jumlah besar berjatuhan. Jumlah jorban tewas tercatat resmi sekira 10,000 orang, sementara korban luka mencapai lebih dari 56,000 orang, namun pihak lembaga-lembaga kemanusiaan menyatakan jumlah korban jauh lebih besar dari itu.

Selain itu, sebanyak 3,3 juta orang mengungsi, 24,1 orang atau lebih dari sepertiga populasi negara ini membutuhkan bantuan, menurut catatan PBB yang bahkan menyebut krisis Yaman sebagai yang terburuk di dunia sekarang. (raialyoum)

Netanyahu Sebut Israel Pencegah Jatuhnya Timteng ke Tangan “Ekstremis Syiah dan Sunni”

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim bahwa peranan Israel sedemikian besar di Timteng sehingga bahkan menjadi satu-satunya kekuatan yang mencegah jatuhnya kawasan ini ke tangan “ekstemis Islam Syiah maupun Sunni”.

Dalam pertemuan dengan Menteri Energi Amerika Serikat Rick Perry, Selasa (23/7/2019), dia mengaku bahwa sebelumnya pada hari itu telah mengadakan pertemuan dengan “satu delegasi wartawan negara-negara Arab yang sebagian besar tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel”, tanpa menyebutkan nama negara-negara itu.

Seperti disebutkan di halaman resmi Facebook-nya, Netanyahu menyebutkan bahwa para wartawan Arab itu “telah mengungkapkan keinginan mereka agar khalayak Arab mengenal negara Israel.”

Netanyahu menjelaskan, “Telah saya katakan kepada mereka satu hal yang saya yakini, yaitu bahwa satu-satunya kekuatan yang mencegah keruntuhan Timteng dari dalam adalah Israel. Dapat saya katakan dengan pasti bahwa tanpa Israel Timteng akan ambruk oleh peluru pasukan ekstemis Islam, baik Syiah yang dipimpin Iran maupun Sunni yang dipimpin ISIS.”

Dia menambahkan, “Israel dengan eksistensinya di sini dan melalui tindakan-tindakan yang diambilnya serta upaya besar yang dikerahkannya, dan kerjasamanya yang dibangunnya telah mencegah keruntuhan Timteng dan kejatuhannya ke tangan Islam radikal.”

Sebelumnya, kantor bidang media parlemen Israel, Knesset, merilis statemen yang menyebutkan bahwa “para wartawan dan penulis ternama dari sejumlah negara Arab, termasuk Arab Saudi, Irak, dan Yordania telah berkunjung ke Knesset.”

Dalam berbagai kesempatan, Netanyahu mengatakan bahwa Israel yang tidak memiliki hubungan diplomatik secara penuh dengan negara-negara Arab, kecuali Yordania dan Mesir, sedang bergerak menuju pemulihan hubungan negaranya dengan negara-negara Arab dan Islam.

Sebagai contoh, pada Juni lalu dia mengatakan, “Kami menjalin hubungan terbuka dan tertutup dengan sejumlah pemimpin Arab, dan ada hubungan luas antara Israel dan sebagian besar negara-negara Arab.”

Netanyahu mengklaim pihaknya sebagai pencegah kekuasaan kubu ekstremis Islam di Timteng ketika berbagai fakta di Suriah membuktikan bahwa Israel justru berperan besar di balik pemberontakan dan terorisme yang memorak porandakan Suriah sejak tahun 2011 sampai sekarang. (raialyoum)

PLO Kutuk Pembongkaran Rumah-Rumah Palestina dan Kecam Kebungkaman Khalayak Dunia

Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Saeb Erekat, mengutuk keras aksi rezim Zionis Israel belakangan ini membongkar rumah-rumah warga Palestina di kota Quds (Baitul Maqdis/Yerussalem) Timur.

Saeb Erekat, Selasa (23/7/2019), menyebut aksi itu sebagai kejahatan perang, dan menyerukan kepada masyarakat internasional agar mendorong Mahkamah Pidana Internasional (ICC) ) segera menyelidiki kejahatan ini.

Dia meminta Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet, agar mengimplementasikan mandatnya di bawah resolusi Dewan Hak Asasi Manusia 31/36, yang menuntut database semua perusahaan bisnis yang terlibat dalam aktivitas permukiman Israel di wilayah Palestina pedudukan, dan mengupayakan perlindungan internasional bagi warga Palestina yang hidup di bawah pendudukan Israel.

Erekat juga mengecam tindakan-tindakan yang dilakukan oleh otoritas Israel untuk mengusir warga Palestina dari Quds, termasuk perampasan tanah, penyitaan kartu identitas, pencabutan status kependudukan, dan penolakan reunifikasi keluarga.

“Pasukan pendudukan Israel, dengan dukungan Mahkamah Agung Israel, telah memerintahkan pembongkaran bangunan-bangunan ini dengan dalih keamanan, tetapi pembongkaran di Sur Baher adalah contoh lain dari kebijakan dan praktik ilegal Israel yang bertujuan menghilangkan keberadaan orang Palestina di  Quds dan mempertahankan keberadaan pendudukan Israel, ”paparnya.

Menurut Erekat, masyarakat internasional bukan saja gagal menghentikan pembongkaran dan pemindahan paksa di Sur Baher, melainkan juga gagal meminta pertanggungjawaban Israel atas pelanggaran hukum internasional yang terus dilakukan oleh rezim Zionis itu.

Sehari sebelumnya ratusan tentara Israel mengerahkan buldoser dan merobohkan rumah-rumah di Sur Baher meskipun mendapat kecaman lokal dan internasional. (presstv)