Rangkuman Berita Utama Timteng Rabu 23 Desember 2020

menhan iran amir hatamiJakarta, ICMES. Menteri Pertahanan Iran menyebut pembunuhan ilmuwan nuklir Iran Mohsen Fakhrizadeh sebagai kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan “teknologi hitam”.

Wakil Tetap Iran untuk PBB Majid Takht-Ravanchi menegaskan  bahwa perjanjian nuklir Iran tak dapat dikaitkan dengan isu-isu lain.

Otoritas Iran menyatakan bahwa mantan komandan Pasukan Quds Korps Garda Revolusi Islam Iran, Alm. Qassem Soleimani, memiliki lusinan manuskrip yang akan diterbitkan.

Pemerintah Tunisia membantah dugaan negara ini akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, dan menilai normalisasi hubungan beberapa negara lain dengan Israel tidak akan mempengaruhi pendirian Tunis dalam masalah Palestina.

Berita Selengkapnya:

Menhan Iran: Pembunuhan Fakhrizadeh Gunakan “Teknologi Hitam”

Menteri Pertahanan Iran Brigjen Amir Hatami menyebut pembunuhan ilmuwan nuklir Iran Mohsen Fakhrizadeh sebagai kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan “teknologi hitam”.

“Sementara teknologi diciptakan terutama untuk kemajuan kehidupan manusia, pembunuhan Fakhrizadeh merupakan ‘penggunaan teknologi hitam,” ujarnya, Selasa (22/12).

Dia mengatakan, “Kami memiliki kemampuan untuk melawan teknologi yang digunakan oleh musuh untuk pembunuhan, tapi karena waktu dan tempat pembunuhan ditentukan oleh musuh, maka merekalah yang ada di atas angin, dan intinya adalah mereka menerapkan rencana pembunuhan yang inovatif setiap saat.”

Hatami menjelaskan, “Kemajuan saintifik negara begitu penting bagi musuh sehingga membunuh ilmuwan kita, dan tujuan musuh adalah untuk menyarankan kepada para pemuda kita bahwa musuh tidak mentolerir kemajuan di bidang yang memberikan kemandirian ilmiah dan pertahanan Iran. ”

Namun, menurut Hatami, setiap kali terjadi serangan teror, justru ada pemuda berbakat Iran yang makin termotivasi dan “datang kepada kami untuk melanjutkan jalan syuhada.”

Sementara itu, ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Mojtaba Zonnour, menyatakan adanya beberapa petunjuk yang ditemukan oleh pasukan keamanan mengenai pembunuhan Fakhrizadeh.

Zonnour mengatakan bahwa dalam pertemuan komisi yang dipimpinannya dengan Menteri Intelijen Mahmoud Alavi berbagai dimensi pembunuhan Mohsen Fakhrizadeh diuji.

“Pasukan keamanan bekerja dengan baik dan efektif dalam mengidentifikasi petunjuk dan mencapai hasil yang baik,” ujarnya.

Dia mengatakan, “Komunitas intelijen kami menyelidiki pembunuhan Martir Fakhrizadeh dengan motivasi, koherensi, dan sinergi, namun mengingat kasus ini terus berjalan, aparat intelijen keamanan akan memberikan penjelasan tentang petunjuk itu serta orang-orang yang diidentifikasi jika dirasa tepat.”

Seperti diketahui, Mohsen Fakhrizadeh dibunuh pada bulan lalu dalam serangan misterius berupa ledakan dan tembakan di kota Absard di daerah Damavand dekat Teheran, ibu kota Iran. (mn)

Iran akan Terbitkan Catatan Pribadi Jenderal Soleimani

Otoritas Iran menyatakan bahwa mantan komandan Pasukan Quds Korps Garda Revolusi Islam Iran, Alm. Qassem Soleimani, memiliki lusinan manuskrip yang akan diterbitkan.

Asisten khusus ketua parlemen Iran urusan internasional, Hussein Amir Abdollahian, Selasa (22/12), menyatakan, “Jenderal Soleimani memiliki puluhan manuskrip yang akan diterbitkan di Yayasan Haji Qassem Soleimani. Dia sangat teratur, jurnalnya telah dikoleksi dan akan diterbitkan.”

Mengenai “peran parlemen dalam pembalasan telak atas kesyahidan Qassem Soleimani dan metode penggunaan kekuasaan parlemen dalam hal ini,” dia menekankan bahwa “pembalasan atas darahnya membutuhkan kesabaran dan perencanaan yang lebih keras.”

“Kepala pengadilan menunjuk Ayatollah Raisi sebagai hakim khusus untuk menyelidiki kasus pembunuhan Soleimani, dan otoritas peradilan negara dapat mengumpulkan dokumen terkait hal ini dalam kunjungan mereka ke Irak,” lanjut Abdollahian.

Dia juga menekankan bahwa parlemen memiliki peran yang sangat penting dalam perang melawan terorisme, namun dia menyayangkan parlemen-parlemen di dunia yang, menurutnya, tidak maksimal dalam pembuatan undang-undang anti-terorisme.( mn)

Sidang DK PBB, Iran Tegaskan Perjanjian Nuklirnya Tak Boleh Dikaitkan dengan Isu lain

Wakil Tetap Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Majid Takht-Ravanchi menegaskan  bahwa perjanjian nuklir Iran yang dinamai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) tak dapat dikaitkan dengan isu-isu lain.

Dalam sidang virtual Dewan Keamanan PBB untuk implementasi Resolusi 2231 DK PBB, Selasa (22/12), Takht-Ravanchi mengatakan, “Hampir empat bulan setelah upaya AS yang gagal untuk mencampakkan JCPOA, Dewan Keamanan PBB kembali -memeriksa implementasi Resolusi DK PBB 2231. ”

Dia menjelaskan bahwa di bawah Resolusi DK PBB 2231, JCPOA sudah disimpulkan sebagai solusi komprehensif, jangka panjang dan tepat untuk masalah nuklir Iran.

“JCPOA ditandatangani untuk membangun hubungan baru dengan Iran serta  demi  memfasilitasi dan memperkuat perdagangan normal dan kerjasama ekonomi dengan Republik Islam Iran,” lanjutnya.

Dia juga menegaskan, “Tercapainya perjanjian nuklir ini adalah hasil negosiasi menegangkan dan mencakup transaksi kompleks. Maka segala usulan untuk mengubah, menegosiasikan ulang atau memperpanjangnya bertentangan dengan Resolusi 2231, dan sudah pasti Iran menolaknya.”

Takht-Ravanchi menyebutkan bahwa AS menarik diri dari JCPOA pada Mei 2018, kemudian memberlakukan kembali semua sanksi nuklirnya terhadap Iran, dan sejak itu AS menerapkan kebijakan permusuhan terhadap JCPOA dan Iran.

Dia menjelaskan bahwa AS melakukan beberapa pelanggaran sistematis dan terus-menerus terhadap kewajiban hukumnya di bawah UNSCR 2231, Piagam PBB dan hukum internasional.

“AS bukan hanya tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan resolusi tersebut, melainkan juga secara efektif menghambat pemenuhan kewajiban negara-negara anggota JCPOA lainnya,” ujarnya.

Dia juga mengingatkan bahwa AS menerapkan sanksi yang mencegah impor barang kemanusiaan seperti alat kesehatan dan obat-obatan vital untuk penyakit khusus, sehingga ketika Iran menghadapi pandemi COVID-19, negara ini juga berhadapan dengan sanksi berskala besar yang menghalangi proses penanggulangan pandemi terburuk itu. (mn)

Tunisia Bantah akan Normalisasi Hubungan dengan Israel

Pemerintah Tunisia membantah dugaan negara ini akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, dan menilai normalisasi hubungan beberapa negara lain dengan Israel tidak akan mempengaruhi pendirian Tunis dalam masalah Palestina.

Kementerian Luar Negeri Tunisia dalam sebuah pernyataannya, Selasa (22/12),  menegaskan, “Semua tuduhan yang beredar tentang kemungkinan penjalinan hubungan diplomatik antara Tunisia dan Israel tidaklah berdasar.”

Kementerian itu menyebutkan bahwa normalisasi yang sedang dipromosikan itu sepenuhnya bertentangan dengan pendirian resmi dan prinsip Republik Tunisia dalam mendukung perjuangan Palestina yang adil, dan dalam mendukung hak-hak sah bangsa Palestina.

“Pendirian berprinsip ini bertolak dari kehendak rakyat Tunisia dan mengungkap apa yang mereka rasakan dalam hal solidaritas dan dukungan mutlak kepada hak-hak sah rakyat Palestina, yang telah dijamin oleh berbagai referensi dan resolusi PBB dan berbagai badannya, terutama Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum, seperti yang diadopsi oleh banyak organisasi internasional dan regional lainnya,” bunyi pernyataan  Kementerian Luar Negeri Tunisia.

Kementerian itu menekankan sikap tegas Presiden Tunisia, Qais Saeed, yang dalam beberapa kesempatan telah menegaskan bahwa hak bangsa Palestina tidak dapat dicabut, terutama hak untuk menentukan nasib sendiri dan mendirikan negara merdeka dengan Al-Quds Al-Sharif (Yerusalem Timur) sebagai ibukotanya. (amn)