Jakarta, ICMES. Presiden Iran Hassan Rouhani menyebut Donald Trump sebagai “teroris bodoh”, dan bersyukur atas ketersingkirannya dari Gedung Putih menjelang peringatan kejayaan revolusi Islam Iran.

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif menegaskan bahwa masalah persenjataan rudal serta isu regional Teluk Persia dan sekitarnya tidak akan pernah menjadi bagian dari perjanjian nuklir Iran.

Hamas, mengekspresikan kegembiraan atas berakhirnya pemerintahan Donald Trump di Amerika Serikat (AS).

Iran dan 50 lembaga swadaya masyarakat (LSM) Yaman mengutuk terorisasi gerakan Ansarullah (Houth) oleh Amerika Serikat.

Berita Selengkapnya:

Rouhani Bersyukur atas Ketersingkiran “Teroris Bodoh” Donald Trump dari Gedung Putih

Presiden Iran Hassan Rouhani menyebut Donald Trump sebagai “teroris bodoh”, dan bersyukur atas ketersingkirannya dari Gedung Putih menjelang peringatan kejayaan revolusi Islam Iran.

“Kita harus bersyukur kepada Allah bahwa pada tahun 1399 Hijriah (1979 Masehi) telah berakhir era tiran dan thaghut (Syah Pahlevi), dan hari ini pada tahun 1399 Hijriah Syamsiah (kalender nasional Iran) segera berakhir pula era dan pemerintahan seorang thaghut (Trump) yang tak mendatangkan apapun untuk rakyatnya maupun dunia selama empat tahun pemerintahannya kecuali kezaliman dan kerusakan,” ungkap Rouhani dalam rapat kabinet di Teheran, Rabu (20/1), beberapa jam menjelang kepergian Trump dari Gedung Putih untuk digantikan oleh Joe Biden sebagai presiden AS.

Rouhani menyebutkan bahwa Trump telah menyebabkan polarisasi masyarakat AS hingga Washington pada hari berakhirnya pemerintahan Trump berubah menjadi “barak militer” akibat “kecorobohan dan kesewenang-wenangan”-nya.

Menyinggung keterbunuhan jenderal terkemuka Iran Qassem Soleimani akibat instruksi Trump, Rouhani mengatakan, “Kita belum pernah melihat di AS ada presiden blak-blakan mengakui pembunuhan terhadap seorang komandan militer besar sebuah negara yang menjadi tamu bagi negara lain, namun Trump telah mengumumkan secara resmi pengeluaran instruksi pembunuhan. Sungguh kita telah melihat seorang teroris bodoh dalam sejarah, dan (karenanya) tercatat terorisme negara di Gedung Putih.”

Lebih lanjut Rouhani berharap kepada Biden selaku presiden baru AS dapat mematuhi hukum internasional dan membersihkan segala noda yang ditinggalkan Trump, antara lain berkenaan dengan perjanjian nuklir Iran.

“Jika mereka (AS) kembali kepada undang-undang maka respon kami juga akan positif. Jika mereka menunjukkan iktikad baik mereka dalam menerapkan undang-undang dan keputusan yang mereka suarakan sendiri, dan mematuhi apa yang telah mereka tandatangani sendiri, maka kamipun akan memenuhi komitmen kami,” ujarnya.

Presiden Iran juga menekankan bahwa tekanan maksimum ekonomi AS terhadap Iran telah “gagal 100%” karena meskipun memang memberatkan  Iran namun bangsa negara ini tetap solid melawan dan pantang menyerah, selain juga ada berbagai negara dunia yang enggan menuruti kemauan AS agar turut memusuhi Iran, seperti terlihat antara lain dari kegagalan AS memperpanjang embargo senjata PBB terhadap Iran. (alalam)

Zarif: Jangan Harap Isu Rudal dan Regional Jadi Bagian dari Perjanjian Nuklir Iran

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif menegaskan bahwa masalah persenjataan rudal serta isu regional Teluk Persia dan sekitarnya tidak akan pernah menjadi bagian dari perjanjian nuklir Iran.

“Dalam perjanjian nuklir kami telah menerima kelanjutan embargo senjata terhadap Iran selama lima tahun, dan embargo rudal 10 tahun. Sekarang bukan saatnya yang relevan untuk meminta negosiasi mengenai peran regional Iran. Amerika, Prancis, dan negara-negara Barat lainlah yang mematik api di kawasan ini, dan mengubahnya menjadi gudang amunisi… Yang penting sekarang ialah semua pihak harus kembali kepada perjanjian nuklir,” ungkap Zarif dalam sebuah pernyataanya, Rabu (20/1).

Mengenai presiden baru AS Joe Biden, Zarif mengatakan, “Biden berkewajiban mencabut sanksi, dan jika demikian maka Teheran akan kembali kepada perjanjian nuklir. Bola ada di lapangan AS, pemerintah baru AS harus menerapkan komitmennya, dan tidak menghasud siapapun.”

Javad Zarif menekankan bahwa Teheran “tidak terburu” untuk kembalinya Washington kepada perjanjian nuklir, tapi konsisten kepada janji-janji Iran.

“Pemerintahan Biden harus memetik pelajaran dari tahun-tahun Trump yang telah berlalu, dan Biden harus memilih menempuh kebijakan Trump yang gagal, atau mengikuti jalan lain.”

Menteri Luar Negeri Iran juga menepis isu bahwa wakilnya, Abbas Araghchi, telah mengadakan komunikasi dan pembicaraan dengan pemerintahan baru AS.

“Kembalinya Washington kepada perjanjian nuklir tidak memerlukan negosiasi baru,” lanjutnya.

Mengenai negara-negara Eropa dia mengatakan bahwa mereka telah gagal melakukan tindakan yang bahkan “paling sederhana” untuk mempertahankan perjanjian nuklir sehingga mekanisme keuangan INSTEX yang dijanjikan oleh Eropa untuk mengatasi dampai sanksi AS terhadap Iran menjadi tak berfungsi. (raialyoum)

Hamas: Tak Ada Yang Perlu Disesalkan dari Kepergian Biang Kerok Trump

Gerakan Perlawanan Islam Palestina, Hamas, mengekspresikan kegembiraan atas berakhirnya pemerintahan Donald Trump di Amerika Serikat (AS), dan mengimbau penerusnya, Joe Biden, agar mengoreksi alur sejarah kebijakan politik AS mengenai Palestina.

Juru bicara Hamas Fawzi Barhoum dalam keterangan persnya, Rabu (20/1), mengatakan, “Tak ada yang patut disesalkan dari kepergian mantan presiden AS Donald Trump, orang yang menjadi biang kerok dan pemelihara terbesar kezaliman, kekerasan, dan ekstremisme di dunia, serta mitra langsung rezim pendudukan Israel dalam agresi terhadap bangsa kami dan pembenaman perkaranya.”

Dia menambahkan, “Apa yang dituntut dari Biden ialah mengoreksi alur sejarah kebijakan politik AS yang keliru dan zalim terhadap bangsa Palestina, serta menanamkan prinsip-prinsip keamanan dan stabilitas di kawasan.”

Fawzi Barhoum juga mendesak Biden yang baru dilantik sebagai presiden AS agar “menghentikan semua keputusan yang terkait dengan upaya-upaya membenamkan perkara Palestina, terutama berkenaan dengan Al-Quds dan para pengungsi, dan harus menghormati kehendak bangsa Palestina serta opsi-opsi demokratisnya.” (rta)

Iran dan 50 LSM Yaman Kutuk Terorisasi Ansarullah oleh AS

Iran dan 50 lembaga swadaya masyarakat (LSM) Yaman,  termasuk yang bergerak di bidang hukum dan penyaluran bantuan kemanusiaan, mengutuk terorisasi gerakan Ansarullah (Houth) oleh pemerintah Amerika Serikat (AS) era Donald Trump.

Dalam beberapa pernyataan terpisah, Rabu (20/1), puluhan LSM itu menegaskan bahwa tindakan AS di hari-hari terakhir kepresidenan Trump itu akan “berdampak tragis” bagi kondisi kemanusiaan di Yaman, upaya perdamaian, dan respon kemanusiaan, dan karena itu AS harus bertanggungjawab atas dampak itu.

Mereka menilai AS melakukan praktik teror terhadap bangsa Yaman sejak negara ini diperangi dan diblokade oleh Arab Saudi dan sekutunya yang melanggar norma dan hukum internasional, dan terorisasi Ansarullah sengaja dilakukan Washington semata demi mendapatkan konsesi politik dan ekonomi dari Riyadh yang sedang mempersiapkan diri untuk deklarasi normalisasi hubungannya dengan Israel.

Sementara itu, Iran yang sejak awal mendukung Ansarullah juga mengutuk keputusan AS mencantumkan Ansarullah dalam daftar hitam AS tersebut.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh memperingatkan bahwa keputusan akan “memperparah krisis manusiaan” di Yaman yang notabene “terburuk pada abad ini” serta dapat melumpuhkan segala upaya yang berjalan selama ini untuk menyediakan solusi bagi kemelut Yaman melalui jalur politik. (alalam)