Jakarta, ICMES. . Israel telah menyatakan “optimisme hati-hati” terkait dengan kesepakatan demarkasi perbatasan laut yang akan diputuskan dengan Lebanon.

Presiden Iran Sayid Ebrahim Raisi dalam percakapan telepon dengan Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinian, Selasa (13/9), menyebut kehadiran Rezim Zionis Israel di manapun, termasuk kawasan Kaukasus, sebagai ancaman, tak terkecuali bagi tuan rumahnya.

Iran mengapresiasi  dukungan Tunisia kepada bangsa Palestina dan penolakannya terhadap keanggotaan Rezim Zionis Israel di Uni Afrika sebagai pengamat.

Pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)  Alena Douhan menyerukan penghapusan sanksi sepihak terhadap Iran dalam sebuah laporan yang merinci  dampak embargo selama beberapa dekade di negara republik Islam ini.

Berita Selengkapnya:

PBB Serukan Penghentian Sanksi terhadap Iran

Pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)  Alena Douhan menyerukan penghapusan sanksi sepihak terhadap Iran dalam sebuah laporan yang merinci  dampak embargo selama beberapa dekade di negara republik Islam ini.

Dalam laporan yang diterbitkan pada hari Senin (12/9), Alena Douhan, yang perannya difokuskan pada dampak negatif sanksi tersebut, mengatakan bahwa sanksi itu telah mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan di Iran. Dia lantas menyerukan agar sanksi tersebut dicabut.

Menurut Douhan, bahkan ketika obat-obatan dan makanan seharusnya dibebaskan dari sanksi, lisensi umum yang dikeluarkan oleh Kantor Pengawasan Aset Asing AS (OFAC) untuk memastikan pengecualian “tampaknya tidak efektif dan hampir tidak ada”.

Dia mengatakan pengiriman obat-obatan dan peralatan medis ke Iran “sangat dirusak” oleh efek sanksi pada keuangan, perdagangan, pengiriman, asuransi, dan kepatuhan berlebihan dari pihak bisnis dan pemasok asing.

“Ini merupakan hambatan serius untuk menikmati hak atas standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai oleh semua orang Iran,” katanya.

Sanksi telah dijatuhkan pada Iran sejak 1979, ketika revolusi Islam terjadi di negara ini.

Sebagian besar sanksi itu dijatuhkan oleh Amerika Serikat (AS), namun pihak-pihak lain termasuk Uni Eropa, Australia dan Kanada juga memiliki sejarah memasukkan Iran ke dalam daftar hitam dan disebutkan dalam laporan tersebut.

Sejak 2018, ketika mantan Presiden AS Donald Trump secara sepihak mundur dari kesepakatan nuklir Iran 2015 yang didukung PBB dengan kekuatan dunia, Washington telah memberlakukan kampanye sanksi keras “tekanan maksimum”  yang kemudian diperluas oleh Presiden Joe Biden, bahkan ketika upaya terus dilakukan untuk memulihkan kesepakatan tersebut. (aljazeera)

Kontak Telefon dengan PM Armenia, Presiden Iran: Israel Ancaman bagi Kawasan Kaukasus

Presiden Iran Sayid Ebrahim Raisi dalam percakapan telepon dengan Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinian, Selasa (13/9), menyebut kehadiran Rezim Zionis Israel di manapun, termasuk kawasan Kaukasus, sebagai ancaman, tak terkecuali bagi tuan rumahnya.

Presiden Iran mengaku prihatin atas eskalasi ketegangan di kawasan Kaukasus, dan mengatakan, “Kaukasus sedang mengalami kondisi khusus dan sayangnya, perdamaian belum pulih di kawasan ini.”

Dia menunjukkan bahwa Iran sangat mementingkan keamanan dan stabilitas kawasan tersebut.

“Para penandatangan pernyataan gencatan senjata tripartit harus mematuhi ketentuannya dan menahan diri dari tindakan apa pun untuk menciptakan ketegangan di kawasan itu,”ungkapnya.

Sedikitnya 50 tentara Armenia tewas pada hari Selasa dalam bentrokan perbatasan paling berdarah dengan Azerbaijan sejak perang antara kedua negara Kaukasus pada 2020.

Kekerasan kembali pecah ketika Rusia yang menjadi penengah tradisional di kawasan itu disibukkan dengan operasi militernya di Ukraina.

“Sejauh ini, kami memiliki 50 (tentara) tewas (…) dan sayangnya ini bukan angka terakhir,” kata Pashinian dalam pidatonya di depan parlemen di Yerevan.

Armenia dan Azerbaijan telah berperang dua kali selama tiga dekade terakhir untuk menguasai Nagorno-Karabakh. Perang terakhir antara kedua negara meletus pada tahun 2020.

Azerbaijan juga mengaku telah jatuh beberapa korban di pihaknya, namun tidak menyebutkan angka.

Presiden Raisi mengatakan, “Iran mengikuti perkembangan di kawasan Kaukasus dengan cermat.”

Dia juga  menekankan bahwa kawasan itu sudah tidak sanggup menanggung beban perang lagi.

Di pihak lain, Pashinian memberikan laporan kepada presiden Iran mengenai perkembangan terakhir di Kaukasus.

Dia mengatakan, “Republik Islam Iran selalu memainkan peran yang konstruktif dan berpengaruh dalam menyelesaikan ketegangan dan krisis di kawasan”.

Pashinian juga mengaku puas atas perkembangan hubungan antara Teheran dan Yerevan, dan menambahkan bahwa Armenia berusaha untuk memperkuat hubungan dengan Republik Islam Iran di semua bidang.

Iran memandang Israel yang menjalin hubungan baik dengan Azerbaijan sebagai biang kerok instabilitas dan ketidakamanan di Kaukasus, serta menekankan bahwa kebiadaban Israel yang didukung AS tidak akan mengubah takdir buruk Rezim Zionis. (fna/alalam)

Iran Puji Penolakan Tunisia terhadap Keanggotaan Israel sebagai Pengamat di Uni Afrika

Iran mengapresiasi  dukungan Tunisia kepada bangsa Palestina dan penolakannya terhadap keanggotaan Rezim Zionis Israel di Uni Afrika sebagai pengamat.

Apresiasi itu disampaikan oleh Menlu Iran Hossein Amir-Abdollahian dalam pertemuan dengan Duta Besar Tunisia untuk Iran Samir Al Mansar, Selasa (13/9).

Amir-Abdollahian berterima kasih kepada pemerintah dan rakyat Tunisia atas “sikap positif dan konstruktif” itu serta memuji hubungan Iran-Tunisia sembari memastikan bahwa tidak ada batasan bagi perluasan  kerjasama antara kedua negara.

Menyinggung perkembangan terkini di Tunisia, Menlu Iran menyatakan keyakinannya bahwa dengan kebijaksanaan pejabat Tunisia dan dengan persatuan pemerintah dan rakyat  Tunisia, Tunisia akan makmur di segala bidang.

Pada bulan lalu, Iran mengecam masyarakat internasional yang dinilainya bungkam atas agresi Israel terhadap rakyat Palestina. Iran juga mendesak negara-negara Barat untuk mendukung hak-hak bangsa Palestina daripada menyangkal fakta kejahatan rezim Zionis.

“Sejalan dengan apa yang telah ditetapkan dalam banyak dokumen resmi dan laporan yang tak terhitung jumlahnya oleh lembaga hak asasi manusia, Rezim Zionis adalah rezim apartheid, yang bersalah atas genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan,” ungkap Juru Bicara Kemlu Iran Nasser Kanaani di Twitter.

Berbagai lembaga peduli HAM terkemuka, termasuk Human Rights Watch dan Amnesty International, telah menyetarakan kebijakan Israel terhadap Palestina dengan apartheid.

Kepala Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Michelle Bachelet telah memperingatkan ihwal tingginya jumlah orang Palestina, termasuk anak-anak, yang terbunuh dan terluka oleh Israel pada tahun 2022. (fna)

Sengketa Ladang Gas, Israel Mengaku Siap Membalas Sengit Jika Diserang Hizbullah

Israel telah menyatakan “optimisme hati-hati” terkait dengan kesepakatan demarkasi perbatasan laut yang akan diputuskan dengan Lebanon.

Badan penyiaran resmi Israel mengutip pernyataan pejabat Israel bahwa “ada optimisme hati-hati di Israel mengenai negosiasi demarkasi perbatasan laut dengan Lebanon.”

Namun, Israel mengancam akan memberikan balasan sengit terhadap Hizbullah, jika kelompok pejuang yang berbasis di Lebanon ini menerapkan ancamannya untuk menyerang anjungan lepas pantai Qana (Karesh) apabila Israel melakukan ekstraksi gas di sana sebelum kesepakatan tercapai.

“Jika organisasi Hizbullah menerapkan ancamannya, Israel akan menanggapi dengan kekuatan,” ungkap pejabat anonim Zionis itu.

Dia juga bersumbar, “Israel akan mulai mengekstraksi gas dari ladang Karish (Qana) kapan pun diinginkan.”

Lebanon dan Israel memperebutkan wilayah laut yang kaya minyak dan gas luas 860 kilometer persegi di Mediterania. Amerika Serikat menengahi negosiasi tidak langsung di antara Israel dan Lebanon untuk menyelesaikan perselisihan dan mendemarkasi perbatasan.

Pada bulan Oktober 2020, negosiasi tidak langsung diluncurkan antara Beirut dan Tel Aviv di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan tujuan untuk mendemarkasi perbatasan. Lima putaran pertemuan telah diadakan, yang terakhir pada Mei 2021, dan kemudian berhenti sebagai akibat dari perselisihan mendasar. (raialyoum)