Rangkuman Berita Utama Timteng Rabu 13 Januari 2021

iran dan korselJakarta, ICMES. Teheran menolak  desakan Seoul untuk pembebasan kapal tanker Korea Selatan (Korsel) yang ditahan oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran dan balik mendesak Seoul agar sesegera mungkin mencairkan aset Iran yang diblokir di bank-bank Korea Selatan.

Pemerintah Iran menegaskan lagi bahwa negara republik Islam ini tidak akan melakukan negosiasi ulang terkait dengan perjanjian nuklir JCPOA.

Uni Eropa menilai keputusan Amerika Serikat mengkategorikan gerakan Ansarullah (Houthi) di Yaman sebagai organisasi teroris akan mempersulit upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyelesaikan konflik di negara itu.

Dua kelompok teroris besar bentrok di wilayah barat laut Suriah, menyusul serangan kelompok Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS) terhadap sel-sel  ISIS/ISIL/Daesh di dekat perbatasan Turki.

Berita Selengkapnya:

Tolak Pembebasan Kapal Tanker Korsel, Teheran Malah Minta Korsel Cairkan Aset Iran

Teheran menolak  desakan Seoul untuk pembebasan kapal tanker Korea Selatan (Korsel) yang ditahan oleh Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), dan balik mendesak Seoul agar sesegera mungkin mencairkan aset Iran yang diblokir di bank-bank Korea Selatan.

Dilaporkan bahwa Wakil Menteri Luar Negeri Korsel Choi Jong-Kun, yang melakukan kunjungan ke Teheran pada Ahad lalu untuk membahas aset asing Iran yang diblokir di bank-bank Korea Selatan, bukannya menawarkan solusi efektif untuk masalah tersebut, malah meminta Iran membebaskan kapal tanker Korsel, namun  Iran menolaknya sembari memberi tahu bahwa kasus kapal itu harus diproses secara hukum.

Pada 4 Januari, Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran dikabarkan telah menahan sebuah kapal tanker MT Hankuk Chemi berbendera Korea Selatan di Teluk Persia karena dianggap telah berulang kali melakukan pelanggaran undang-undang yang menyebabkan pencemaran lingkungan.

Dikutip dari kantor berita Mehr milik Iran, Selasa (12/1), Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh dalam jumpa persnya pada Senin lalu menanggapi pertanyaan tentang aset asing Iran yang diblokir di Korea Selatan.

Dia mengatakan bahwa Iran sebelumnya telah mengungkapkan kekecewaannya terhadap tindakan Seoul tersebut.

“Masalah pemblokiran aset Iran di Korea Selatan berjalan sangat lambat, dan Iran tidak puas dengan apa yang telah terjadi sejauh ini,” ujarnya.

Gubernur Bank Sentral Iran Abdolnasser Hemmati menyebutkan bahwa aset FOREX Iran sebesar US$ 7 miliar terbekukan di rekening dua bank Korea Selatan sejak September 2018 sejak Amerika Serikat (AS) kembali menerapkan sanksinya terhadap Iran .

Dia menambahkan bahwa utang Korsel yang harus dibayar ke Iran berkaitan dengan impor gas Korsel kondensat dari Iran. (mna)

Iran Nyatakan Percuma Amerika Serikat Kembali ke Perjanjian Nuklir Iran

Pemerintah Iran menegaskan lagi bahwa negara republik Islam ini tidak akan melakukan negosiasi ulang terkait dengan perjanjian nuklir JCPOA.

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif, Selasa (12/1), menyebutkan bahwa setelah AS keluar dari kesepakatan nuklir Iran dengan sejumlah negara terkemuka dunia itu, Washington memberlakukan kembali sanksi terhadap Republik Islam.

Dia lantas menekankan bahwa percuma AS kembali JCPOA jika tak membawa manfaat ekonomi bagi Iran.

“Pencabutan sanksi adalah prioritas Pemimpin Besar Revolusi Islam (Ayatullah Ali Khamenei) dan pejabat Iran lainnya. Setelah itu, baru akan dibahas masalah kembalinya AS ke perjanjian nuklir itu,” ungkap Zarif.

Dia memperingatkan bahwa AS dan Eropa harus mengambil langkah-langkah praktis untuk menormalisasi hubungan ekonomi Iran dengan dunia; menyelesaikan semua masalah yang disebabkan oleh AS yang memiliki hubungan ekonomi terbatas dengan Iran.

Menurut Zarif, AS dan Eropa tidak memenuhi komitmen terkait JCPOA sehingga Iranpun mengurangi komitmennya kepada kesepakatan ini dengan melakukan pengayaan uranium hingga 20 persen.

Dia kemudian  menegaskan bahwa penandatangan JCPOA tidak membuka peluang untuk menambahkan persyaratan baru pencabutan sanksi, dan bahwa program rudal Iran tidaklah terkait dengan JCPOA.

“Orang-orang Eropa dan Amerika perlu tahu bahwa kami tidak akan menegosiasikan ulang apa yang pernah kami sepakati. Ini bukan aturan negosiasi,” tandasnya.

Menteri Luar Negeri Iran juga mengingatkan bahwa khalayak dunia percaya bahwa tekanan maksimal terhadap Iran telah gagal, dan bahwa jika AS berusaha untuk kembali ke JCPOA dan memenuhi komitmennya maka Iranpun juga akan memenuhi kewajibannya.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Iran Amir Hatami memperingatkan AS untuk tidak mencoba “bertindak ceroboh” terhadap Iran karena balasan Iran pasti “akan telak terhadap segala bentuk agresi” dan Teheran siap “menggunakan kekuatan dalam menghadapi segala bentuk ancaman”.

Sebelumnya, Wakil Tetap Iran di PBB Majid Takhte-Ravanchi mengumumkan bahwa hubungan Teheran dengan Washington tidak mengalami perubahan mendasar di era presiden terpilih AS Joe Biden.

Mengenai pergerakan militer  AS di Teluk Persia dia mengatakan, “Kami harus menjaga kewaspadaan dan kesiapan kami yang memadai, dan tentu saya pribadi berkesimpulan bahwa tidak akan terjadi peristiwa apapun dalam hal ini.” (mna/raialyoum)

UE Sebut Terorisasi Ansarullah Persulitkan Upaya Perdamaian di Yaman

Uni Eropa (UE) menilai keputusan Amerika Serikat (AS) mengkategorikan gerakan Ansarullah (Houthi) di Yaman sebagai organisasi teroris akan mempersulit upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyelesaikan konflik di negara itu.

Dalam sebuah statemennya, Selasa (13/1), UE menyatakan “Pengklasifikasian Ansarullah beserta tiga pemimpinnya sebagai organisasi teroris asing oleh AS mempersulit upaya PBB untuk mencapai penyelesaian konflik yang komprehensif di Yaman.. Ini akan mempersulit komunikasi diplomatik yang diperlukan dengan Ansarullah serta pekerjaan komunitas internasional di bidang politik, kemanusiaan dan pembangunan.”

UE menyatakan keprihatinan secara khusus “atas dampak keputusan ini terhadap kondisi kemanusiaan di Yaman yang sedang menghadapi bahaya kelaparan yang meluas.”

“Klasifikasi ini dapat memiliki efek yang menghambat pengiriman bantuan kemanusiaan yang dibiayai oleh komunitas internasional, dan memperburuk krisis ekonomi yang diakibatkan oleh konflik selama lima tahun,” ungkap UE.

Organisasi negara-negara Eropa ini menekankan bahwa pihaknya “akan tetap yakin bahwa hanya solusi politik komprehensif yang dapat mengakhiri konflik di Yaman, dan akan terus meningkatkan dialog antara semua pihak.”

UE juga menyatakan bahwa melalui koordinasi dengan komunitas internasional, pihaknya siap mendukung upaya mengurangi dampak klasifikasi tersebut terhadap penyaluran bantuan dan ekonomi, dengan berfokus pada kemampuan sektor swasta untuk beroperasi. (rta)

Sesama Teroris, ISIS dan HTS Bertempur Dekat Perbatasan Suriah-Turki

Dua kelompok teroris besar bentrok di wilayah barat laut Suriah, menyusul serangan kelompok Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS) terhadap sel-sel  ISIS/ISIL/Daesh di dekat perbatasan Turki.

Menurut laporan oposisi Suriah, HTS menyerbu posisi ISIS di dekat kota Salqin, Provinsi Idlib, hingga mengakibatkan sedikitnya tiga anggota ISIS tewas, dan bisa jadi bertambah karena konfrontasi antara keduanya masih berlangsung.

Dua organisasi teroris atas nama “jihad” itu sudah lama bermusuhan satu sama lain meskipun sama-sama memerangi pemerintah Suriah.

HTS semula menggunakan nama Jabhat Al-Nusra yang diketahui berafiliasi dengan jaringan teroris internasional Al-Qaedah, tapi kemudian berkamuflase dengan menggunakan nama HTS agar mendapat legitimasi politik. Hanya saja, upaya mereka itu gagal karena di mata internasional masih dianggap sebagai entitas teroris. (amn)