Jakarta, ICMES. Pasukan koalisi Arab yang dipimpin Arab Saudi akhirnya membuat pernyataan mengenai video hoaxnya tentang apa yang disebutnya sebagai “bengkel rudal” pasukan Ansarullah (Houthi) di Pelabuhan Hudaydah, Yaman.

Gerakan Perlawanan Islam Palestina (HAMAS) menegaskan bahwa apa yang disebutnya “revolusi” di wilayah pendudukan Tepi Barat tidak akan reda sebelum tujuannya tercapai.

Mantan penasehat hukum Kemlu Amerika Serikat (AS) Brian Finucane menyebut keberadaan pasukan militer negara ini di Suriah tidak memiliki landasan hukum.

Berita Selengkapnya:

Kena Bully di Medsos, Saudi Sebut Video Hoaxnya tentang “Bengkel Rudal” di Yaman sebagai “Salah Putar”

Pasukan koalisi Arab yang dipimpin Arab Saudi akhirnya membuat pernyataan mengenai video hoaxnya tentang apa yang disebutnya sebagai “bengkel rudal” pasukan Ansarullah (Houthi) di Pelabuhan Hudaydah, Yaman.

Juru bicara koalisi Arab, Brigjen Turki Al-Maliki, dalam jumpa pers di provinsi Shabwah, Yaman, Selasa (11/1), dengan entengnya mengklaim bahwa penayangan video hoax itu terjadi akibat “salah putar”.

“Kami tidak merasa keberatan jika ada suatu apapun memerlukan koreksi, sudah menjadi kewajiban adab dan akhlak untuk adanya koreksi,” katanya.

Dia kemudian  menjelaskan, “Video yang Anda sebutkan tadi ialah diputar secara keliru dari salah satu sumber. Kami berurusan di deaerah operasi, kami memiliki banyak sumber, dan ini terjadi sebagai kesalahan marginal (remeh) dalam berurusan dengan sumber-sumber.”

Dia kemudian bersikukuh lagi pada tuduhan pasukan koalisi terhadap Ansarullah dengan mengatakan, “Kekeliruan video ini oleh salah satu sumber tak berarti bahwa milisi Houthi tidak menggunakan kamp-kamp pelabuhan dan tidak menggunakan orang-orang sipil untuk tujuan perlindungan.”

Seperti diketahui, pada dalam jump pers Sabtu pekan lalu Al-Maliki dengan yakinnya menayangkan penggalan video yang disebutnya sebagai rekaman sebuah ruangan besar yang digunakan Ansarullah sebagai bengkel di Pelabuhan Hudaydah. Tapi kemudian terungkap bahwa video itu ternyata hanyalah cuplikan dari sebuah film jadul buatan AS berjudul “Severe Clear” yang dirilis pada tahun 2010 dan bercerita tentang invasi militer AS ke Irak.

Al-Maliki menayangkan video sembari menyebutnya sebagai bukti bahwa Ansarullah menggunakan fasilitas sipil untuk tujuan militer. Dia mencari pembenaran untuk serangan pasukan koalisi ke Pelabuhan Hudaydah ataupun fasilitas sipil lain.

Dibully Warganet Arab

Situs berita Middle East Monitor (MEM) menyebutkan bahwa Saudi menjadi bahan ejekan di media sosial akibat penayangan video hoax tersebut.

“Bahkan warga Saudi pun turun ke media sosial menanggapi klaim Al-Maliki. Aktivis Saudi dan saudara perempuan aktivis hak perempuan Loujain Al-Hathloul berkata, ‘Saya bertanya-tanya bagaimana orang-orang ini berkuasa – sungguh lelucon’,” tulis MEM, Selasa.

MEM menambahkan, “Khalid Al-Jabri, putra pembangkang Saudi dan mantan kepala intelijen Saad Al-Jabri, menyoal secara sinis apakah Saudi selanjutnya akan menggunakan cuplikan dari film Saving Private Ryan.”

Juru bicara militer Ansarullah sendiri, Brigjen Yahya Saree, menyebut video itu sebagai “skandal” dan bukti “kebangkrutan” pasukan koalisi karena menggunakan cuplikan dari film AS.

Dia menambahkan, “Ini adalah agresi yang sejak awal diisi dengan kebohongan dan tipu daya untuk menutupi mata mereka dengan pasir, tapi rangkaian kebohongannya pendek.”

Situs Middle East Eye (MEE), Senin lalu mengaku telah menghubungi kedutaan Saudi di London untuk memberikan komentar, tapi tak menyebutkan bagaimana komentarnya.

Namun MEE melaporkan bahwa penayangan telah klip itu” telah memicu kemarahan dan ejekan online”. Media ini juga mengutip cuitan aktivis Saudi, Lina al-Hathloul: “Saya bertanya-tanya bagaimana orang-orang ini berkuasa – lelucon yang luar biasa.”

MEE juga mengutip pernyataan Khalid al-Jabri, putra mantan agen intelijen Saudi Saad al-Jabri:  â€œJenis badut militer top-down inilah yang menyebabkan Arab Saudi terjebak dalam kubangan selama tujuh tahun di Yaman. Perang ini tidak akan pernah berakhir ketika intel dibuat dari film dokumenter invasi Irak.” (alhadath/mem/mee)

Hamas: Revolusi di Tepi Barat tak akan Reda

Gerakan Perlawanan Islam Palestina (HAMAS) menegaskan bahwa apa yang disebutnya “revolusi” di wilayah pendudukan Tepi Barat tidak akan reda sebelum tujuannya tercapai.

Jubir Hamas Hazim Qasim dalam pernyataannya persnya, Selasa (11/1), menyatakan, “Revolusi di Tepi Barat tidak akan pernah mereda kecuali dengan terusirnya rezim pendudukan (Israel) dan tersapunya permukiman Israel.”

Dia menyatakan demikian sebagai komentar atas insiden terlukanya seorang tentara Israel akibat ditabrak oleh mobil seorang warga Palestina di dekat sebuah permukiman Zionis di barat kota Ramallah, Tepi Barat.

“Operasi (penabrakan) ini mengkonfirmasi untuk kesekian kalinya bahwa kami berada di depan aksi revolusi yang terintegrasi di seluruh Tepi Barat,” imbuhnya.

Dia juga menyebutkan bahwa “eskalasi aksi pejuang” di kota-kota Tepi Barat terjadi “merupakan reaksi alamiah atas keberadaan rezim pendudukan, dan perlawanan atas kebijakan kriminal (Israel) terhadap bangsa, kesucian dan para pahlawan kami yang ditawan.”

Sebelumnya di hari yang sama, saluran resmi Kan milik Israel melaporkan bahwa seorang tentara Israel berusia 19 tahun menderita luka ringan akibat ditabrak mobil warga Palestina di persimpangan Neveh Tzuf dekat permukiman Halmish.

Dilaporkan pula bahwa tentara Israel itu dilarikan ke rumah sakit dengan menggunakan helikopter, sementara pengemudi Palestina ditangkap dalam kondisi luka ringan akibat mobilnya menabrak pagar besi yang terpasang di jalan. (raialyoum)

Mantan Pejabat AS Sebut Keberadaan Militer AS di Suriah Ilegal

Mantan penasehat hukum Kemlu Amerika Serikat (AS) Brian Finucane menyebut keberadaan pasukan militer negara ini di Suriah tidak memiliki landasan hukum.

Finucane dalam sebuah artikelnya yang dimuat di  majalah Foreign Affairs, Selasa (11/1), menyatakan bahwa karena eksistensi militer AS di Suriah “tidak bersandar pada dasar-dasar hukum, maka pemerintah dan Kongres hendaklah sama-sama bekerja untuk mencegah pengalihan interpretasi hukum ke perluasan aksi permusuhan di suriah.”

Dia mengecam dalih perang melawan ISIS dengan menyatakan, “Operasi militer AS di Suriah tidak masuk dalam pasal misi kontra-ISIS… Pemerintahan presiden Obama tidak menyodorkan dokumen legal untuk serangan-serangannya yang salah terhadap tentara Suriah, dan pemerintahan Trump dan Biden malah berlanjutan dalam mengulang pembenaran untuk kontra-ISIS, yang tafsirannya di kemudian hari bertolak belakang satu sama lain.”

Finucane saat ini menjadi konsultan di International Crisis Group, yang membatasi kritiknya terhadap kebijakan negaranya pada dimensi operasional dan ketentuan hukum AS, yang memungkinkan presiden AS untuk bertindak militer jika dia merasakan adanya bahaya yang mengancam kepentingan dan pasukan AS.

Finucane juga mendesak Kongres untuk mempertimbangkan kembali resolusi otorisasi perang tahun 2001, yang menyebabkan pendudukan atas Afghanistan dan Irak, dan kemudian agresi berkelanjutan terhadap Suriah dan Libya.

Sebelumnya, surat kabar New York Times melaporkan bahwa militer AS telah menutupi serangan udara di Suriah pada 2019 yang menewaskan warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak kecil. (raialyoum)