Rangkuman Berita Utama Timteng  Kamis 7 Oktober 2021

Jakarta, ICMES. Palestina dan Yordania memperingatkan ihwal upaya Rezim Zionis Israel menciptakan realitas baru di Masjid Al-Aqsa di kota Quds (Yerussalem).

Situs berita Axios melaporkan bahwa pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah meminta Perdana Menteri Israel Naftali Bennett untuk “menghentikan perluasan pemukiman di Tepi Barat.”

Sekjen Jihad Islam Palestina (PIJ) Ziyad Al-Nakhalah menyatakan bahwa kaum Zionis Israel wajib diperangi sebagaimana shalat wajib ditunaikan.

Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian menyatakan bahwa Iran dalam waktu dekat ini akan memulai lagi perundingan nuklir di Wina, ibu kota Swiss, dan bahwa Iran siap menjalin hubungan lagi dengan Arab Saudi.

Wakil Panglima pasukan elit Iran Korps Garda Revolusi Islam Jenderal Ali Fadavi menyatakan belum ada ketegangan meskipun belakangan ini terjadi masalah wilayah di perbatasan barat laut Iran dengan Azerbaijan

Berita Selengkapnya:

Palestina dan Yordania Kecam Israel Izinkan Yahudi Beribadah di Halaman Masjid Al-Aqsa

Perdana Menteri Otorita Palestina Mohammad Shtayyeh, Rabu (6/10), memperingatkan ihwal upaya Rezim Zionis Israel menciptakan realitas baru di Masjid Al-Aqsa di kota Quds (Yerussalem).

Peringatan itu dia sampaikan menyusul keputusan pengadilan Israel mengizinkan  kaum Yahudi menunaikan “doa senyap” di halaman Masjid Al-Aqsa yang merupakan tempat suci ketiga setelah Mekkah Al-Mukarromah dan Madinah Al-Munawwarah bagi umat Islam.

Dia menyerukan kepada “dua umat Arab dan Islam mengambil sikap serius untuk menghentikan tindakan-tindakan Israel yang menjadi pelanggaran krusial bagi kiblat pertama umat Islam (Masjid Al-Aqsa)”.

Shtayyeh mendesak pemerintah AS konsisten kepada janjinya menjaga status dan kondisi yang ada pada Masjid Al-Aqsa selama ini, dan tidak membiarkan pengubahan apapun padanya.  Dia juga mengaku terus berkoordinasi dengan Yordania dalam masalah ini.

Shtayyeh juga mendesak para pemimpin Israel mengambil pelajaran dari masa lalu, dan mengingatkannya dengan peristiwa tahun 2017 di mana para jemaah Palestina berhasil menggagalkan pemasangan pintu elektronik pemindai logam di pintu-pintu masuk Masjid Al-Aqsa.

Di hari yang sama, Kemlu Yordania mengecam keputusan pengadilan Israel tersebut.  Jubir Kemlu Yordania Haitham Abu Alfoul dalam siaran persnya menegaskan, “Keputusan itu tidak sah, dan menghilangkan peninggalan yang legal menurut undaung-undang internasional yang tidak mengakui kewenangan pengadilan Israel atas tanah pendudukan 1967, termasuk Quds Timur.”

Kemlu Yordania menambahkan, “Keputusan itu tergolong pelanggaran terbuka terhadap keputusan-keputusan internasional yang sah terkait dengan Quds, termasuk keputusan- keputusan Dewan Keamanan yang semuanya menegaskan keharusan menjaga kondisi kota suci.”

Pengadilan Israel Selasa lalu mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa keberadaan orang-orang Yahudi di dalam Masjid Al-Aqsa bukanlah tindak pidana selagi apa yang mereka lakukan hanyalah doa senyap. (mm/rt)

AS Desak Israel Hentikan Pengembangan Permukiman Yahudi di Tepi Barat

Situs berita Axios melaporkan bahwa pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah meminta Perdana Menteri Israel Naftali Bennett untuk “menghentikan perluasan pemukiman di Tepi Barat.”

Biden memberikan “tekanan pada pemerintah Israel” agar mengekang “tindakan-tindakan provokatif” mengenai pembangunan pemukiman Zionis Yajudi, yang dianggap pemerintah AS sebagai “ancaman terhadap solusi dua negara”.

Menurut Axios, Biden memberikan tekanan demikian “sebagai awal pengambilan langkah AS di masa depan dalam hal ini”.

Situs itu menambahkan, “Presiden Biden mengatakan kepada Perdana Menteri Israel Naftali Bennett, selama kunjungannya pada 27 Agustus, bahwa pemerintah Israel harus mengambil beberapa langkah untuk membatasi pergerakan pemukiman.”

Di pihak lain, Bennett berjanji untuk membangun sebatas apa yang dibutuhkan oleh tingkat “pertumbuhan alami”.

Seorang pejabat AS dalam pernyataan pers mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan kontak dengan “Israel” mengenai pemukiman, setiap minggu, sejak Biden menjamu Bennett di Gedung Putih pada akhir Agustus lalu.

Sebelumnya, negara-negara Eropa menyeru Israel  segera menghentikan pembangunan permukiman di Tepi Barat. Dalam pernyataan bersama, kementerian luar negeri Prancis, Inggris, Jerman, Italia, dan Spanyol mendesak Israel segera menghentikan pembangunan unit-unit permukiman di Tepi Barat, mengingat perluasan permukiman itu “melanggar hukum internasional.”

Pelapor Khusus PBB di Wilayah Pendudukan Palestina mengatakan bahwa “pemukiman Israel adalah kejahatan perang yang berkelanjutan.” (almayadeen)

Sekjen Jihad Islam Palestina: Melawan Zionis Sama Wajibnya dengan Shalat

Sekjen Jihad Islam Palestina (PIJ) Ziyad Al-Nakhalah menyatakan bahwa kaum Zionis Israel wajib diperangi sebagaimana shalat wajib ditunaikan.

“Para Zionis pembunuh itu wajib diperangi seperti wajibnya shalat, mereka adalah sampah sejarah, jangan sampai kita membiarkan mereka berdominasi atas kita, betapapun kacaunya perimbangan kekuatan, karena bagi kita dan bangsa kita hanya ada dua pilihan; hidup mulia atau hina selamanya,” kata Al-Nakhala dalam pidato pada sebuah festival HUT ke-34 PIJ yang diselenggarakan oleh faksi pejuang ini di kota Gaza, Rabu (6/10).

“Kita melihat banyak pencerahan dan penolakan terhadap segala upaya musuh mengusir orang-orang kita di Sheikh Jarrah dan Silwan serta perlawanan tiada henti di sepanjang kota-kota dan desa-desa di Tepi Barat,” lanjutnya.

Al-Nakhala juga menegaskan, “Slogan kebebasan dan kemenangan yang kita kumandangkan adalah karena keyakinan kita bahwa kita lebih kuat dari masa sebelumnya, lebih waspada terhadap agenda dan bahaya Zionis, dan lebih siap berkorban.”

Dia mengingatkan bahwa Allah SWT menjanjikan kemenangan kepada bangsa yang gigih berjuang sebagaimana bangsa Palestina yang sudah lebih dari satu abad rela mengorbankan segalanya dalam perjuangan.

Sekjen PIJ mengecam keras semua proyek perdamaian dan normalisasi hubungan dengan Israel, meskipun seandainya banyak negara terlibat dalam proyek ini, karena “segala keterbukaan kepada musuh pasti merugikan bangsa, tanah dan kesucian kita”.  (alalam)

Menlu Iran di Moskow Bicara Soal Perundingan Nuklir dan Hubungan dengan Arab Saudi

Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian di Moskow, ibu kota Rusia, Rabu (6/10), menyatakan bahwa Iran dalam waktu dekat ini akan memulai lagi perundingan nuklir di Wina, ibu kota Swiss, dan bahwa Iran siap menjalin hubungan lagi dengan Arab Saudi.

“Saya konfirmasi bahwa kami sekarang telah memberikan sentuhan-sentuhan terakhir pada pembicaraan dalam rangka ini, dan kami akan memulai lagi negosiasi kami di Wina dalam waktu dekat ini,” ujarnya usai mengadakan pembicaraan dengan sejawatnya dari Rusia, Sergey Lavrov.

Di pihak lain, Lavrov menyatakan Iran “siap” untuk itu, dan bahwa “masyarakat internasional menantikan kembalinya AS kepada legalitas perjanjian nuklir dan pencabutan pembatasan ilegal terhadap Iran”.

Di Teheran, juru bicara Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Mahmoud Abbas Zadeh Mishkini, Rabu, mengatakan kepada Tasnim, “Pesan-pesan dan isyarat-isyarat dari pihak-pihak Barat menunjukkan bahwa putaran baru perundingan akan dimulai lagi dalam beberapa hari ke depan”.

Dia menambahkan bahwa perundingan itu tetap ada di bawah pengelolaan Kementerian Luar Negeri dan pengawasan Dewan Tinggi Keamanan Nasional, yang menjadi referensi sketsa kebijakan umum negara republik Islam ini.

Sebelumnya di hari yang sama, Kementerian Luar Negeri Rusia menyebutkan bahwa Lavrov telah berbicara dengan sejawatnya dari AS, Antony Blinken, dan membahas masalah perundingan nuklir Iran.

Dalam jumpa pers di Paris, Blinken mengatakan bahwa AS dan Rusia sama-sama ingin mengerahkan segenap upaya masing-masing untuk menyelamatkan perjanjian nuklir Iran.

“Saya katakan lagi kepada Menteri Lavrov bahwa kesempatan yang tersedia semakin sempit”, lanjutnya, mengacu pada keputusan Iran yang semakin mengabaikan kewajibannya kepada perjanjian nuklir sebagai reaksi atas pengabaian yang juga dilakukan oleh AS.

Proses perundingan nuklir Iran dengan lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB plus Jerman tertunda tanpa ada ketetapan jadwal selanjutnya sejak Sayid Ebrahim Raisi terpilih sebagai presiden baru Iran.

Perjanjian nuklir Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) diteken di Wina pada tahun 2015 itu menetapkan pencabutan sebagian sanksi Barat dan PBB terhadap Iran sebagai imbalan atas kesediaan Iran menurunkan banyak volume pada proyek nuklirnya, memperkenankan pengawasan ketat PBB, dan kesedian Teheran untuk tidak mengembangkan senjata nuklir.

Namun, sejak AS keluar dari perjanjian itu secara sepihak pada masa kepresidenan Donald Trump di tahun 2018, Iran secara bertahap mengabaikan sebagian besar komitmennya kepada JCPOA. (raialyoum)

IRGC Nyatakan Belum Ada Ketegangan di Wilayah Perbatasan Iran-Azerbaijan

Wakil Panglima pasukan elit Iran Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Jenderal Ali Fadavi menyatakan belum ada ketegangan meskipun belakangan ini terjadi masalah wilayah di perbatasan barat laut Iran dengan Azerbaijan .

Berbicara dalam sebuah upacara di Teheran, Rabu (6/10), Fadavi menyebut perkembangan terakhir di perbatasan barat laut Iran bukan sesuatu yang signifikan.

“AS dengan segala kemampuan material dan peralatannya belum mampu menciptakan ketegangan bagi Iran selama 43 tahun terakhir sejak Revolusi Islam 1979, maka wajar saja jika isu-isu semacam itu tidak menciptakan ketegangan bagi Republik Islam Iran,” ujarnya.

Dia juga mengatakan, “Front Revolusi Islam telah mengikuti jalan yang benar selama hampir 43 tahun dan telah meraih ribuan kemenangan, sedangkan front jahat yang dipimpin oleh AS tidak dapat menyebutkan nama kemenangan tunggal.”

Mengenai kekuatan AS, Fadavi mengatakan, “Penurunan kekuatan AS bukanlah sesuatu yang dibicarakan oleh kita saja, melainkan juga disebutkan oleh para pemikir dan pakar di AS sendiri dan bagian dunia lainnya.”

Tentara Iran memulai latihan militer besar-besaran di dekat perbatasannya dengan Azerbaijan pada hari Jumat lalu. Dalam latihan yang mengerahkan artileri, drone, dan helikopter itu mereka memamerkan kemampuan militernya di dekat Azerbaijan yang dituduh Teheran memiliki hubungan erat dengan Israel. (mna)