5Jakarta, ICMES. Presiden Iran Hassan Rouhani menuding Arab Saudi dan Israel berada di balik tekanan AS terhadap Iran.
Majelis Umum PBB telah mengadopsi resolusi yang menuntut agar Israel meninggalkan wilayah pendudukan Dataran Tinggi Golan milik Suriah. Bersamaan dengan ini, Perdana Menteri Israel menyebut “kekaisaran Iran” sedang terguncang.
AS mendesak empat negara Arab yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel agar membahas perjanjian baru dengan Rezim Zionis Israel.
Berita selengkapnya:
Rouhani: Saudi dan Israel di Balik Tekanan AS terhadap Iran
Presiden Iran Hassan Rouhani, Rabu (4/12/2019), menuding Arab Saudi dan Israel berada di balik tekanan AS terhadap Iran..
“Arab Saudi dan entitas Israel adalah pihak-pihak yang meminta Gedung Putih menekan Iran,” ujar Rouhani, yang juga memastikan bahwa pemerintahannya berhasil menopang ekonomi dan menahan inflasi.
Dia menegaskan negaranya siap bernegosiasi dengan Presiden AS Donald Trump dan negara-negara lain yang terlibat dalam perjanjian nuklir, tapi dengan syarat AS mencabut sanksi kerasnya terhadap Iran.
“Iran tetap berkomitmen kepada perjanjian nuklir. Kami sudah mengatakan kepada dunia bahwa kami tidak bermasalah untuk mengadakan pertemuan dengan Trump, tapi ini harus dilakukan setelah pencabutan sanksi,” tegasnya.
Presiden Rouhani menambahkan, “Apa yang kami inginkan adalah hak-hak rakyat Iran. Ketika AS mencabut embargo maka keenam negara akan dapat bertemu dengan Iran.”
Seperti diketahui, AS tahun lalu mengundurkan diri secara sepihak dari perjanjian nuklir JCPOA, yang bertujuan mencegah Teheran meraih senjata nuklir dengan imbalan keuntungan ekonomi.
AS kemudian melakukan tekanan ekstrem terhadap Iran demi memaksanya bernegosiasi lagi dengan AS untuk menghasilkan kesepakatan yang lebih luas di luar program nuklirnya.
Teheran bersikeras tidak akan mengadakan perundingan lagi dengan AS kecuali jika Washington dapat menunjukkan “itikad baik.”
Iran secara signifikan telah mengurangi komitmennya kepada JCPOA demi menekan pihak-pihak lain agar mengambil langkah nyata untuk menjamin keuntungan ekonomi yang telah dicanangkan dalam perjanjian tersebut. (raialyoum)
PBB Minta Israel Keluar dari Wilayah Pendudukan Golan
Majelis Umum PBB telah mengadopsi resolusi yang menuntut agar Israel meninggalkan wilayah pendudukan Dataran Tinggi Golan milik Suriah. Bersamaan dengan ini, Perdana Menteri Israel menyebut “kekaisaran Iran” sedang terguncang.
Kantor berita Novosti milik Rusia, Rabu (4/12/2019), melaporkan bahwa sebanyak 91 negara mendukung resolusi ini, sembilan negara menentang, dan 65 negara lainnya abstain.
Resolusi itu menyerukan kepada Israel agar meninggalkan semua wilayah Suriah yang didudukinya di Golan sampai garis yang ditetapkan pada 4 Juni 1967, sebagai bentuk pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB.
Majelis Umum menganggap keputusan Israel pada 14 Desember 1981, yang memperpanjang kekuasaannya dan memberlakukan hukumnya di Golan Suriah, batal demi hukum.
Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertolak ke Portugal untuk menemui Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo guna membicarakan masalah “ancaman Iran” dan Lembah Yordania.
“Pembicaraan dengan Pompeo akan berfokus pada Iran dan dua masalah lain; pembentukan aliansi pertahanan dengan AS, dan kepastian pengakuan AS di masa depan terhadap kedaulatan Israel atas Lembah Yordania,” ujar Netanyahu sebelum bertolak menuju Lisbon.
AS belum lama ini mengaku tidak lagi menganggap permukiman Israel melanggar hukum internasional, sementara Netanyahu menyerukan optimalisasi tekanan terhadap Iran.
“Kekaisaran Iran sedang berguncang. Ada demonstrasi di Teheran, Bagdad dan Beirut. Penting untuk meningkatkan tekanan terhadap agresi Iran,” tegasnya.
Netanyahu juga dijadwalkan menemui Perdana Menteri Portugal Antonio Costa. (raialyoum)
AS Minta Empat Negara Arab Bahas Kesepakatan Non-Agresi dengan Israel
AS mendesak empat negara Arab yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel agar membahas perjanjian baru dengan Rezim Zionis Israel.
Sebagaimana dikutip Rai al-Youm, Rabu (4/12/2019), channel “13” menyebutkan bahwa pemerintah AS meminta Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Oman dan Maroko menandatangani perjanjian non-agresi antara mereka dan Israel.
Menurut saluran TV Israel itu, Gedung Putih membicarakan hal itu kepada para duta besar dari empat negara tersebut untuk mencapai kesepakatan baru antara mereka dan Israel, “yang akan menjadi inti yang baik bagi normalisasi penuh dengan Tel Aviv”.
Jurnalis Israel Barak Rafid menyatakan bahwa Gedung Putih berbicara dengan perwakilan Israel, Arab dan AS tentang hal yang sama, yaitu bahwa perjanjian non-agresi ini merupakan langkah awal menuju normalisasi penuh bagi hubungan Arab-Israel, alih-alih hubungan terselubung seperti yang sudah terjalin selama ini.
Mengutip keterangan sumber anonim, saluran 13 milik Israel menyebutkan bahwa Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS Victoria Coates pekan lalu mengadakan pertemuan dengan para duta besar dari empat negara itu di Washington.
Keempat duta besar itu mengaku bahwa untuk merespon permintaan AS itu mereka masih harus menghadap para pemimpin mereka untuk kemudian kembali lagi dalam waktu dekat. (raialyoum)
