Rangkuman Berita Utama Timteng Kamis 4 Maret  2021

biden dan bendera iranJakarta, ICMES. Pemerintahan Presiden AS Joe Biden merilis dokumen sementara keamanan nasional antara lain  berisi klaim bahwa Iran berupaya  mendapat kekuatan yang determinan sehingga AS berjanji untuk menghadangnya.

Kemhan AS Pentagon menilai tekanan maksium  terhadap Iran alih-alih menyurutkan aktivitas negara republik Islam ini malah membuatnya semakin menjadi-jadi dalam mengabaikan komitmennya di bidang nuklir.

Lebih dari 30 organisasi di Amerika Serikat membuat surat petisi yang ditujukan kepada Presiden Joe Biden dan berisi desakan agar negara ini kembali ke perjanjian nuklir Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), perjanjian nuklir yang diteken Iran dan enam negara terkemuka dunia, termasuk AS, pada tahun 2015.

Gerakan Ansarullah (Houthi) terlibat perundingan tak langsung dengan Amerika Serikat (AS), namun menilainya gagal membuahkan hasil, dan menegaskan kepada AS bahwa gerakan yang dipimpin oleh Sayid Abdul Malik Al-Houthi ini akan terus melawan agresi koalisi Arab Saudi-Uni Emirat Arab (UEA) terhadap Yaman.

Berita Selengkapnya:

Dokumen Keamanan AS Sebut Iran Berusaha Mendapat Kekuatan dan Teknologi yang Determinan

Pemerintahan Presiden AS Joe Biden merilis dokumen sementara keamanan nasional antara lain  berisi klaim bahwa Iran berupaya  mendapat kekuatan yang determinan sehingga AS berjanji untuk menghadangnya.

Tentang ini Gedung Putih menyatakan, “Dokumen sementara ini disiarkan untuk memberitahukan pandangan Presiden Biden mengenai bagaimana AS akan berinteraksi dengan dunia, dan juga untuk menyampaikan format surat kepada semua komeneterian dan lembaga agar tindakan mereka terkoordinasi dengan aktivitas pemerintahan baru di bidang strategi keamanan nasional.”

Dikutip Fars, Kamis (4/3), dalam dokumen 22 halaman itu nama Iran disebutkan empat kali di mana pemerintahan Biden, seperti pemerintahan-pemerintahan AS sebelumnya, masih mengulang tuduhan-tuduhan tertentu terhadap Iran.

Pada bagian Prospek Keamanan Global dokumen Iran dimasukkkan  dalam kategori “ancaman baru yang sedang berkembang” di mana AS mengklaim bahwa Iran dan Korut sebagai para pemain regional melanjutkan upaya masing-masing untuk mendapatkan kekuatan dan teknologi yang dapat mengubah aturan main, mengancam para sekutu AS, dan menjadi tantangan bagi stabilitas regional.

Di bagian Prioritas Keamanan, pemerintah AS menyatakan berkomitmen menjaga keamanan Rezim Zionis Israel dan menghadapi apa yang disebutnya ancaman Iran.

Mengenai nuklir Iran, dokumen itu menyebutkan bahwa AS akan bekerjasama dengan para mitra dan sekutunya untuk  melakukan upaya diplomatik guna memeriksa program nuklir dan berbagai aktivitas lain Iran yang dianggapnya mengganggu stabilitas.

Lebih jauh, dokumen itu menekankan bahwa AS tidak ingin lagi terlibat dalam “peperangan tak berujung” yang akan menelan ribuan nyawa dan dana trilyunan dolar. (fna)

 

Pentagon: Tekanan Maksimum Trump Malah Membuat Iran Makin Berani

Kemhan AS Pentagon menilai tekanan maksium  terhadap Iran alih-alih menyurutkan aktivitas negara republik Islam ini malah membuatnya semakin menjadi-jadi dalam mengabaikan komitmennya di bidang nuklir.

Pentagon juga belum dapat memastikan kelompok yang bertanggungjawab atas serangan roket yang menerjang pangkalan udara Ain Al-Assad di Irak Rabu lalu.

Jubir Kemhan AS John Kirby dalam jumpa pers di Pentagon, Rabu malam (3/3), menyalahkan pemerintahan Donald Trump atas perkembangan isu nuklir Iran sekarang.

“Kampanye yang disebut tekanan maksimum Trump hanya membuat Iran menjadi semakin berani mangkir dari kewajibannya di bawah perjanjian nuklir,” katanya.  Dia menila belum dilakukan tindakan yang efektif untuk membatasi “aktivitas keji” Iran.

Mengenai serangan roket yang Rabu lalu menerjang pangkalan udara Ain Al-Assad yang ditempati pasukan AS di Irak barat, Kirby menyatakan pihaknya akan menunjukkan reaksi yang tepat jika dirasa perlu.

“Dalam serangan  roket ke Ain Al-Assad, telah terjadi 10 hantaman (roket) ke pangkalan udara ini,” katanya.

Menurutnnya, penyelidikan awal menunjukkan bahwa roket-roket itu ditembakkan dari arah arah timur, namun Pentagon belum dapat memastikan pihak mana yang bertanggungjawab atas serangan itu, sementara penyelidikan dipasrahkan kepada mitra Iraknya.

Hari itu pula Presiden AS Joe Biden menegaskan pihaknya berusaha mengetahui siapa yang bertanggungjawab atas serangan itu, yang menurut Pentagon, telah menyebabkan dua kontraktor sipil AS tewas akibat serangan jantung ketika berlindung dari serangan. (raialyoum)

30-an Lembaga di AS Desak Biden Kembali ke Perjanjian Nuklir Iran

Lebih dari 30 organisasi di Amerika Serikat (AS) membuat surat petisi yang ditujukan kepada Presiden Joe Biden dan berisi desakan agar negara ini kembali ke perjanjian nuklir Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), perjanjian nuklir yang diteken Iran dan enam negara terkemuka dunia, termasuk AS, pada tahun 2015.

Petisi itu meminta Washington kembali mematuhi JCPOA secara bersamaan dengan Iran, dan puluhan organisasi itu menilai AS-lah yang terlebih dahulu melanggar perjanjian nuklir untuk membatasi aktivitas nuklir Iran tersebut.

Seperti diketahui, JCPOA diteken AS di masa kepresidenan Barack Obama, tapi kemudian negara ini mengkhianati dan keluar darinya di masa kepresidenan Donald Trump pada tahun 2018.

Beberapa sumber menyebutkan bahwa sebanyak 32 organisasi di AS telah mengajukan petisi tersebut. Meski mengakui bahwa AS yang terlebih dahulu melanggar JCPOA, namun mereka mendesak supaya Washington kembali kepadanya secara bersamaan dengan Iran, sementara Iran sendiri bersikeras bahwa Washington-lah yang harus kembali terlebih dahulu dengan mencabut sanksi-sanksinya terhadap Iran.

Puluhan organisasi itu mencakup J Street, sebuah lobi Zionis yang juga disebut-sebut sebagai kelompok advokasi liberal nirlaba yang mengaku bertujuan mempromosikan kepemimpinan AS untuk mengakhiri konflik Arab-Israel.

Kelompok ini menyatakan kepada Biden, “Kami menulis surat ini untuk mendesak keras Anda agar segera menunaikan janji Anda bergabung dengan JCPOA.”

Petisi itu menegaskan bahwa kembalinya AS ke JCPOA merupakan salah satu janji terpenting Biden di masa kampanye pilpres. (alalam)

Terlibat Perundingan Tak Langsung dengan AS, Ansarullah Tegaskan akan Terus Melawan Agresi

Gerakan Ansarullah (Houthi) terlibat perundingan tak langsung dengan Amerika Serikat (AS), namun menilainya gagal membuahkan hasil, dan menegaskan kepada AS bahwa gerakan yang dipimpin oleh Sayid Abdul Malik Al-Houthi ini akan terus melawan agresi koalisi Arab Saudi-Uni Emirat Arab (UEA) terhadap Yaman.

Anggota Biro Politik Ansarullah Mohammad Al-Bukhaiti dalam wawancara dengan Al-Jazeera, Rabu (3/3), mengatakan, “Telah kami sampaikan kepada delegasi AS bahwa kami akan tetap melanjutkan serangan kami sampai agresi terhadap Yaman berakhir.”

Dia menambahkan, “Komunikasi kami dengan AS sama sekali tak menghasilkan kemajuan.”

Ketua delegasi perunding Ansarullah, Mohammad Abdulsalam, membantah laporan bahwa pihaknya terlibat pertemuan langsung dengan delegasi AS. Abdulsalam yang juga juru bicara Ansarullah mengatakan kepada Sputnik milik Rusia bahwa bahwa komunikasi pihaknya dengan AS dilakukan melalui perantara pihak Oman.

Dia juga mengatakan, “Kami memandang AS sebagai biang kerok agresi terhadap Yaman, dan telah kami beritahukan kepada para pejabat AS bahwa kami akan menghadapi agresi dan blokade dengan sepenuh kekuatan.”

Menanggapi kecaman terhadap serangan Ansarullah ke Ma’rib dia mengatakan, “Ma’rib bagian dari ajang pertempuran melawan agresi, kami memandangnya sebagai front militer dan pijakan bagi agresi (kubu koalisi) terhadap provinsi-provinsi di sekitarnya.”

Sebelumnya, Reuters mengutip keterangan dua sumber bahwa para pejabat tinggi AS mengadakan pertemuan secara langsung untuk pertama kalinya dengan para petinggi Ansarullah di Oman, sebagai upaya pemerintahan baru AS untuk menyudahi perang Yaman yang sudah berlangsung enam tahun. (fna/alalam)