Jakarta, ICMES. Seorang petinggi militer Irak menyatakan bahwa pasukan Prancis anggota koalisi militer pimpinan AS telah keluar dari Irak.
Kelompok pejuang Ansarullah (Houthi) di Yaman menyambut baik dukungan pasukan koalisi pimpinan Arab Saudi kepada keputusan pemerintahan presiden pelarian Yaman Abdrabbuh Mansour Hadi menerima seruan PBB untuk penerapan gencatan senjata.
Lembaga Human Rights Watch (HRW) menyatakan pasukan Saudi dan sekutunya telah melakukan pelanggaran serius terhadap warga sipil di provinsi al-Mahrah, Yaman, sejak Juni tahun lalu.
Berita selengkapnya:
Pasukan Prancis Angkat Kaki dari Irak
Seorang petinggi militer Irak menyatakan bahwa pasukan Prancis anggota koalisi militer pimpinan AS telah keluar dari Irak.
“Mereka pergi berdasarkan perjanjian yang dilakukan dengan pemerintah Irak,” ujar juru bicara militer Irak, Abdel-Karim Khalaf, Rabu (25/3/2020), tanpa memberikan keterangan lebih lanjut.
Dia mengatakan kepada kantor berita Irak, INA, bahwa koalisi pimpinan-AS juga telah meninggalkan pangkalan udara di daerah al-Qaim, Irak, di dekat perbatasan negara ini dengan Suriah. Menurut INA, tentara Irak mengambil alih pangkalan itu setelah penarikan pasukan koalisi.
Di pihak lain, Kemhan Prancis menyatakan akan menarik pasukannya dari Irak sampai pemberitahuan selanjutnya karena merebaknya wabah corona.
Menurut Staf Angkatan Bersenjata Prancis, jumlah pasukan Prancis di Irak sekira 200 personil, 160 di antaranya bertugas melatih Angkatan Bersenjata Irak.
Penarikan pasukan Prancis diumumkan oleh pejabat Irak tersebut beberapa jam setelah Kementerian Perahanan Ceko mengumumkan penarikan pasukannya dari Irak akibat ancaman keamanan dan merebaknya wabah Covid-19.
Kementerian Kesehatan dan Lingkungan Irak mengumumkan adanya 346 kasus infeksi Covid-19, 29 di antaranya meninggal dunia.
Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah pangkalan militer yang menampung pasukan koalisi di Irak mendapat serangan roket dari para pejuang Irak, meski tidak ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu.
Parlemen Irak pada Januari lalu menyetujui resolusi yang mewajibkan pemerintah untuk mengakhiri kehadiran pasukan asing.
Langkah itu dilakukan setelah serangan udara AS di Baghdad menewaskan Komandan Pasukan Quds Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) Jenderal Qassem Soleimani, dan tokoh pejuang Irak yang menyertainya, Abu Mahdi al-Mohandes, wakil kepala pasukan relawan Irak al-Hashd al-Shaabi. (ds/rta)
Ansarullah Sambut Baik Pengumuman Gencatan Senjata di Yaman
Kelompok pejuang Ansarullah (Houthi) di Yaman menyambut baik dukungan pasukan koalisi pimpinan Arab Saudi kepada keputusan pemerintahan presiden pelarian Yaman Abdrabbuh Mansour Hadi menerima seruan PBB untuk penerapan gencatan senjata.
Kepala Komisi Tinggi Revolusi Yaman yang berafiliasi dengan Ansarullah, Mohammad Ali al-Houthi, di Twitter, Rabu (25/3/2020), menyatakan, “Pengumuman koalisi menerima gencatan senjata dan de-eskalasi serta pengambilan langkah-langkah operasional untuk membangun kepercayaan antara kedua pihak dalam aspek kemanusiaan dan ekonomi merupakan perkara yang layak disambut baik. Kami menunggu implementasinya.”
Sebelumnya di hari yang sama juru bicara resmi pasukan koalisi pimpinan Saudi, Kol. Turki al-Maliki, mengumumkan bahwa para komandan gabungan koalisi ini mengkonfirmasi dan menyokong keputusan pemerintahan Mansour Hadi menerima seruan Sekjen PBB Antgonio Guterres untuk penerapan gencatan senjata dan pencegahan penyebaran wabah virus corona (Covid-19) di Yaman.
Dia menambahkan bahwa pihaknya juga menyokong upaya utusan khusus PBB untuk Yaman penerapan gencatan senjata, de-eskalasi militer, dan pengambilan langkah-langkah khusus untuk pembangunan kepercayaan antara kedua pihak di bidang kemanusiaan dan ekonomi demi meringankan penderitaan rakyat Yaman dan menggalakkan perang melawan Covid-19.
Guterres sendiri memang telah menyerukan kepada semua pihak yang terlibat perang di dunia, termasuk Yaman, untuk menerapkan gencatan senjata demi memerangi “musuh bersama” yang bernama Covid-19.
Dia juga mengingatkan bahwa sistem pemeliharaan kesehatan runtuh di negara-negara yang porak-poranda akibat perang. (rt)
HRW Ungkap “Horror” Pelanggaran Koalisi Pimpinan Saudi di Yaman
Lembaga Human Rights Watch (HRW) menyatakan pasukan Saudi dan sekutunya telah melakukan pelanggaran serius terhadap warga sipil di provinsi al-Mahrah, Yaman, sejak Juni tahun lalu.
” Pelanggaran serius pasukan Saudi dan sekutu Yaman-nya terhadap penduduk lokal al-Mahrah merupakan horror lain untuk ditambahkan ke daftar pelanggaran hukum yang dilakukan oleh koalisi pimpinan Saudi di Yaman,” ungkap Michael Page, wakil direktur Timur Tengah di HRW, Rabu (25/3/2020).
“Arab Saudi sangat merusak reputasinya dengan Yaman ketika melakukan praktik-praktik penistaan ini dan tidak ada yang bertanggung jawab atas mereka,” tambahnya.
Menurut HRW, pelanggaran tersebut antara lain berupa penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, penghilangan paksa, dan pemindahan tahanan secara ilegal ke Saudi.
HRW mendesak AS, Prancis, Inggris dan negara-negara lain agar segera menghentikan pasokan senjata mereka kepada negara-negara yang menginvasi Yaman.
Amnesty International menyebutkan bahwa penjualan senjata yang berkelanjutan ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab telah meningkatkan perang di Yaman.
Dalam laporannya Senin lalu menjelang peringatan lima tahun perang Yaman, lembaga itu menyalahkan UEA karena secara ceroboh memasok senjata canggih kepada para militan di Yaman.
Ini juga menyatakan keprihatinan tentang kejahatan perang yang dilakukan oleh koalisi yang didukung AS, termasuk pemboman rumah, pasar, dan rumah sakit. (presstv)
