Rangkuman Berita Utama Timteng Kamis 25 April 2019

eksekusi di saudiJakarta, ICMES: Hanya dalam satu hari Kerajaan  Arab Saudi mengeksekusi 37 warganya yang 80 persen di antaranya adalah warga Muslim Syiah dari pelbagai wilayah negara ini.

Gerakan Perlawanan Islam Palestina, Hamas, menyatakan penentangan dan kecaman kerasnya terhadap keputusan Amerika Serikat (AS) meningkatkan tekanan dan sanksinyaterhadap Iran.

Koalisi Nasional Pasukan Revolusi dan Oposisi Suriah membuka markas pertamanya di bagian utara Suriah yang berada di zona kendali pasukan Turki.

Rusia menyatakan bahwa White Helmets  sedang mempersiapkan provokasi baru di Suriah dengan menggunakan zat beracun.

Ketika kelompok teroris ISIS menyerbu dan lalu menduduki kota Mosul di Irak utara pada Juni 2014, senjata kiriman Iran segera tiba Irak hanya beberapa jam setelah serbuan itu.

Berita selengkapnya:

Kerajaan Arab Saudi kembali bertindak sewenang-wenang dengan korban yang sebagian besar adalah warga minoritas. Hanya dalam satu hari, yaitu pada Selasa lalu (23/4/2019), kerajaan itu mengeksekusi 37 warganya yang 80 persen di antaranya adalah warga Muslim Syiah dari pelbagai wilayah negara ini.

Kementerian Dalam Negeri Saudi dalam statemennya tentang ini mengklaim bahwa puluhan warganya yang berasal dari Qatif, Ahsa’, Jeddah, dan Madinah al-Munawwaroh itu dieksekusi karena “menganut faham terorisme, membentuk sel-sel teroris untuk menimbulkan kerusakan, kekacauan, dan anarkis, dan membangkitkan konflik sektarian.”

Namun demikian, sebagaimana dilaporkan al-Alam, Rabu (24/4/2019), sumber-sumber lokal yang mengetahui keluarga para korban menepis klaim itu dan memastikan bahwa 37 orang itu adalah para aktivis yang mengangkat tuntutan-tuntutan sosial.

Pengguna akun Twitter “Mu’taqili al-Karamah” mengungkapkan bahwa di antara tahanan Syiah yang tereksekusi terdapat ulama, dokter, aktivis, dan bahkan ada penyandang kebutuhan khusus.

Dia menyebutkan bahwa ulama yang dikenai hukuman itu adalah Syeikh Mohammad Abdul Ghani al-Atiyyah.

Aksi main eksekusi secara sewenang-wenang itu mengundang kecaman internasional serta para aktivis dan oposisi Saudi, antara lain  tokoh ternama Prof. Madawi al-Rasheed dari Theology and Religious Studies in King’s College London, Inggris.

Al-Rasheed berkomentar bahwa tindakan itu merupakan pesan keji dari Putra Mahkota Arab Mohamed bin Salman bahwa penguasa Saudi tak mengenal batas dalam menjalankan penindasan dan kebiadaban.

Amnesti Internasional menyatakan bahwa eksekusi itu menandakan bahwa rezim Saudi sama sekali tidak menghargai nyawa manusia, dan menjadikan pembunuhan sebagai alat politik untuk menumpas gerakan oposisi warga minoritas Syiah.

Lembaga ini menegaskan bahwa eksekusi itu melanggar hukum internasional dan merupakan cara yang lazim dilakukan oleh rezim despotik.

European-Saudi Organisation for Human Rights (ESOHR) menyebut eksekusi itu sebagai pembantaian yang sangat zalim sehingga lembaga ini menyerukan penyelidikan internasional untuk menindak semua pejabat yang terlibat dalam pelanggaran ini.

ESOHR mengingatkan bahwa semua korban eksekusi itu sangat memerlukan syarat persidangan secara fair dan adil, sementara mereka telah diadili secara tertutup tanpa melibatkan satupun orang dari pihak keluarga.

ESOHR juga menyebutkan bahwa tuduhan yang dialamatkan kepada sebagian besar korban bahkan bukan tergolong terorisme maupun kejahatan yang sangat berbahaya. (alalam)

Hamas Mengutuk Peningkatan Sanksi AS Terhadap Iran

Gerakan Perlawanan Islam Palestina, Hamas, menyatakan penentangan dan kecaman kerasnya terhadap keputusan Amerika Serikat (AS) meningkatkan tekanan dan sanksinya, termasuk di sektor perminyakan, terhadap Republik Islam Iran.

Faksi pejuang yang mengendalikan Jalur Gaza itu dalam statemennya yang dirilis Rabu (24/4/2019) menyebut peningkatan sanksi tersebut sebagai eskalasi berbahaya yang bukan saja ditujukan untuk melumpuhkan pembangunan dan perekonomian Iran melainkan juga mengancam stabilitas dan keamanan regional dan global.

Namun demikian, Hamas, menilai sepak terjang Presiden AS Donald Trump dalam upaya menekan Iran tetap akan gagal merealisasikan ambisinya.

“Tindakan itu tidak akan membawa kawasan ini kecuali kepada eskalasi konflik dan krisis yang hanya akan membantu agenda dan kepentingan Israel dan para sekutunya yang mengincar kekuatan dan kekayaan umat, serta merupakan bahaya kongkret bagi Palestina dan urusannya yang adil serta siapapun yang menyokong hak-hak sah Palestina,” ungkap Hamas.

Statemen itu dirilis setelah AS mengumumkan pencabutan pengecualian bagi delapan negara dari sanksi AS dalam pembelian minyak Iran.

AS menerapkan kembali sanksinya pada Agustus 2018 setelah Trump pada Mei tahun itu mengumumkan keluar dari perjanjian nuklir yang diteken Iran bersama enam negara terkemuka dunia.

Keputusan Trump ini mendapat kecaman dari berbagai negara dunia, termasuk negara-negara sekutunya sendiri, yang menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap hukum dan konvensi internasional terkait perlakuan terhadap perjanjian internasional. (alalam)

Oposisi Suriah Buka Markas Baru Di Provinsi Aleppo

Koalisi Nasional Pasukan Revolusi dan Oposisi Suriah membuka markas pertamanya di bagian utara Suriah yang berada di zona kendali pasukan Turki.

Dalam deklarasinya yang dikeluarkan tentang ini, koalisi itu menytakan bahwa upacara pembukaan berlangsung dengan partisipasi ketuanya, Abdulrahman Mustafa, kepala “Pemerintah Sementara Suriah” Jawad Abu Hatab, Ketua “Komisi Negosiasi Suriah” Nasr al-Hariri, para staf dan korps “Tentara Nasional Suriah”, para hakim, wakil-wakil kelompok-kelompok adat setempat, serta para komandan kepolisian, pertahanan sipil, dan organisasi-organisasi masyarakat sipil.

Disebutkan pula bahwa peresmian dimulai dengan “mengibarkan bendera revolusi Suriah” di markas besar di pinggiran provinsi Aleppo, diikuti oleh parade militer yang dihadiri oleh “Tentara Nasional Suriah” yang dibentuk di bawah naungan Turki pada akhir 2017, serta polisi sipil dan militer di wilayah tersebut.

Dalam pidatonya pada upacara itu, kepala koalisi menyebut momen itu “luar biasa” dan “peristiwa penting dan sentral,” sembari mengungkapkan harapannya untuk pembebasan semua wilayah Suriah dan transisi menuju negara yang “bebas dan demokratis” sebagaimana yang diharapkan dari “revolusi” yang dimulai pada tahun 2011.

“Pembukaan markas ini adalah langkah yang selalu kami harapkan tercapai dan menjadi milik orang-orang Suriah dan badan politik inklusif yang diwakili oleh kehadiran resmi mereka pada tingkat ini di tanah mereka,” ujar Mustafa.

Turki mengendalikan wilayah yang cukup luas di utara provinsi Aleppo sebagai hasil dari  operasi militer bersandi “Perisai Eufrat” dan “Tangkai Zaitun” yang dilancarkan pasukan Turki dalam beberapa tahun terakhir bersama Pasukan Kebebasan Suriah (FSA), yang menentang pemerintah Damaskus. Dalam kurun waktu itu Turki membentuk Tentara Nasional Suriah(SNA) yang terdidi atas faksi-faksi utama pemberintak Suriah. (rt)

Rusia Nyatakan White Helmets Siap Berprovokasi Lagi Dengan “Zat Beracun”

Wakil Tetap Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Vladimir Safronkov menyatakan bahwa para anggota organisasi White Helmets  sedang mempersiapkan provokasi baru di Suriah dengan menggunakan zat beracun.

“Organisasi White Helmets, yang mengklaim sebagai organisasi kemanusiaan, melakukan persiapan untuk provokasi baru yang bertujuan menuduh pemerintahan yang sah menggunakan zat beracun,” kata Safronkov dalam sidang Dewan Keamanan PBB, Rabu (24/4/2019).

Pemerintah Suriah memandang White Helmets sebagai kelompok makar yang berafiliasi dengan kelompok-kelompok pemberontak dan teroris.

Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut aktivitas White Helmets sebagai bagian dari kampanye propaganda anti-pemerintah Suriah, dan melakukan aksi-aksi yang semata-mata ditujukan untuk memojokkan pemerintah Damaskus di khalayak dunia agar kemudian mendapat serangan militer dari negara-negara besar. (rt)

Pemimpin Relawan Irak: Saat ISIS Masuk Mosul, Senjata Iran Segera Datang Dalam Hitungan Jam

Ketika kelompok teroris Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) menyerbu dan lalu menduduki kota Mosul di Irak utara pada Juni 2014, senjata kiriman Iran tidak membutuhkan waktu lama untuk tiba di Negeri 1001 Malam, melainkan hanya beberapa jam setelah serbuan itu.

Hal tersebut diceritakan oleh Abu Mahdi al-Mohandis, wakil ketua pasukan relawan Irak al-Hashd al-Shaabi, dalam pidatonya pada festival “Darah Kami” yang diselenggarakan untuk menghormati orang-orang Iran dan Lebanon yang berpartisipasi dalam perang melawan  ISIS.

“Orang-orang Irak, Syiah dan Sunni maupun warga minoritas, telah merespon fatwa jihad kifa’i yang dikeluarkan oleh Marji’ Ali al-Sistani,” ungkap al-Muhandis.

Dia menambahkan, “Iranpun merespon kami dengan sangat cepat dan membuka gudang-gudang senjata, sehingga kedatangan senjata dan dukungan logistik dari Iran tidak memakan waktu kecuali hanya dalam beberapa jam.”

Dia kemudian menegaskan, “Orang-orang Irak yang telah merespon seruan Marji’ adalah orang-orang yang telah mencetak kemenangan dengan dukungan Iran dan Hizbullah Lebanon.” (rt)